Ratusan Jawara Betawi Siap Amankan Reuni 212

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hasan Basri, Panglima Brigade Jawara Betawi (BJB) 411 menjelaskan sedikitnya ada 500 jawara membantu amankan reuni 212 Jilid 2 di Monas, Jakarta Pusat. Motivasinya, ingin memperkuat ukhuwah Islamiyyah dan mengikuti komando Ulama.

“Reuni kedua ini, harapannya ukhuwah dan persatuan ini harus dijaga dengan baik,” ungkapnya kepada redaksi di belakang panggung utama, pintu Barat Monas, Sabtu (1/12/2018) lansir INA News Agency.

“Umat bisa lebih nyaman dalam beribadah, ulama nyaman berdakwah. Secara umum negara bisa aman, bisa sesuai dengan cita-cita bangsa supaya kondusif,” lanjutnya.

Hasan yang akrab disapa Bang Cacang menjelaskan bahwa 500 Jawara berjaga terdiri dari 156 perguruan silat se-jabodetabek. Namun, jumlah itu masih terhitung sedikit karena ada 356 perguruan perguruan silat di Jabodetabek.

Meskipun tidak ada kendala berarti semenjak bertugas menjaga pra Reuni 212, Hasan mengungkapkan sempat terjadi insiden kecil di belakang panggung utama.

Sabtu sore sekira pukul 18.00, sempat terjadi konsleting listrik dari handphone jadul yang di-charge di sebuah travo listrik. Ketika terjadi konsleting itu, tim gegana diturunkan. Seketika, insiden itu berhasil ditangani dengan aman.

Hasan menyebutkan, selain BJB 411, ada laskar lain yang bertugas, diantaranya adalah Laskar Pemburu Aliran Sesat (LPAS), Jawara Sunda, Hasmi, dan lain-lain. (Jundi Kayyis)

Massa Reuni 212 Sudah Padati Monas Saat Shalat Subuh Berjamaah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Massa reuni 212 menggelar shalat subuh berjamaah di Monas, Ahad (2/12/2018). Pantauan Jurnalislam.com, di lapangan, massa sudah memadasi kawasan dalam Monas.

Para peserta aksi melaksanakan shalat beralaskan koran, hingga tikar yang dijual para pedagagan sekitar Monas. Shalat subuh diimami oleh KH Nasir Zein, imam saat aksi 212 tahun 2016.

 

Tempat wudhu sudah disediakan oleh panitia di beberapa titik. Pantauan Jurnalislam.com, sejak tadi malam ribuan orang sudah tiba di Monas.

Beberapa posko bahkan sudah buka sejak malam, membagikan makanan gratis bagi para peserta reuni 212. Massa terus berdatangan menuju silang Monas.

Rencananya, setelah shalat subuh akan ada doa dan zikir yang dipimpin oleh  Dewan Pembina Majelis Syuro DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Muchsin Alatas.

Shalat Subuh Reuni 212
Shalat Subuh Reuni 212

foto : kontributor jurnis Jatim

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Oleh : Daniel Mohammad Rosyid, (Guru Besar ITS)

 

Insiden bendera di Garut saat Hari Santri Nasional beberapa waktu mencerminkan sebuah krisis kepemimpinan, tidak saja di tingkat nasional namun juga ditingkat global. Hal ini anehnya justru ditunjukan oleh insiden simbolik berupa pembakaran bendera : penolakan atas kepemimpinan Islam.

 

Krisis kepemimpinan global ditandai oleh kebangkitan trumpism yang disimbolkan oleh sikap _sak karepe dewe Presiden Donald Trump yang mengantarkan ummat manusia makin terperosok dalam ancaman perang nuklir dan keruntuhan lingkungan hidup.

Bahkan Prof. Noam Chomsky  dari MIT mengatakan bahwa Partai Republik AS adalah organisasi yang paling berbahaya di atas planet ini karena mengancam keberlangsungan manusia sebagai organized species.

Saat ini juga Presiden AS tsb sedang menghadapi ancaman pemakzulan ( impeachment ) secara tidak langsung oleh special counsel Robert Mueller  (mantan Ditektur CIA) karena pencurangan yang dibantu Russia dalam Pilpres yang memenangkan dirinya melawan Hillary Clinton.

 

Krisis kepemimpinan global juga sekaligus ditandai oleh kebangkitan China tidak hanya sebagai raksasa ekonomi tapi juga raksasa militer. Perang dagang antara AS dan China beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kelesuan ekonomi dunia yang dampaknya juga terasa di Indonesia.

Trump mungkin tidak menyadari bahwa sikapnya yang makin nasionalistik dengan semboyan Making America Great Again telah mengasingkannya dari komunitas dunia, termasuk Eropa sebagai mitra tradisionalnya selama ini.

 

Di tingkat nasional, kita juga mengalami krisis kepemimpinan. Presiden Jokowi tampak semakin sektarian, bukan negarawan. Banyak kasus yang terjadi dibiarkannya terjadi dengan berlindung dari slogan “saya netral, itu bukan urusan saya”, padahal keberpihakannya penting untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang mengambil tanggungjawab.

Saat ini, pemerintah selalu punya kambing hitam untuk hampir semua masalah : radikalisme, intoleranisme, dan trumpisme. Juga sontoloyoisme dan gendruwoisme. Pemerintah makin otoriter. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita makin menjauhi demokrasi secara substantif sementara Pemerintah justru ngotot dengan demokrasi prosedural. Siapapun yang terpilih nanti sebagai presiden akan mengalami krisis legitimasi karena pemilihan umum dilakukan di atas data pemilih yang sulit dipercaya.

 

Kepemimpinan adalah soal kesanggupan mengambil tanggungjawab. Tidak kurang tidak lebih. Inipun dihadapi oleh ummat Islam Indonesia dan juga dunia. Dunia Islam membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk melahirkan satu kepemimpinan Islam pasca peristiwa 9/11/2001 yang meruntuhkan 2 menara kembar World Trade Centre di New York. Peristiwa ini tentu jauh lebih dahsyat daripada pembakaran bendera di Garut. Kedua peristiwa ini bukan kebetulan, tapi very well organized.

 

Ummat Islam Indonesia mengalami fragmentasi serius sejak negeri ini diproklamasikan. Ada agenda internasional di balik keterpecahan ummat Islam Indonesia agar tetap mudah ditaklukkan dan dijarah. Fragmentasi ini diperparah oleh UU politik yang makin liberal yang dimungkinkan oleh perubahan mendasar atas UUD45 selama 5 tahun pertama masa reformasi sejak 1998.

Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama, kini secara terang-terangan partisan memihak Pemerintahan Jokowi, tidak sesuai dengan khittah nya.  Sementara itu, Muhammadiyah walaupun secara resmi netral, terpaksa mengambil posisi oposan. Akibatnya, keduanya gagal melambungkan diri sebagai representasi kepemimpinan ummat Islam Indonesia.

Di atas lahan kering kepemimpinan Islam nasional ini lahirlah Hizbut Tahrir Indonesia. Adalah HTI yang akibat keterpaksaan sejarah berhasil menarasikan kepemimpinan baru ummat Islam Indonesia. Ini tentu berbahaya sehingga HTI harus dibubarkan. Faktor Ahok menjadi papan lontar persatuan ummat Islam Indonesia dengan Habib Rizieq Shihab sebagai tokoh utamanya.

 

Sejak keruntuhan kekhalifahan Ottoman di Turki 1924, dunia Islam praktis terpecah belah menjadi banyak negara-bangsa ( nation states) yang sengaja dimerdekakan oleh para penjajahnya.

Perlu dicatat bahwa kelahiran negara-negara bangsa ini justru dilakukan untuk mencegah kebangkitan kembali khilafah Islam sebagai sebuah kekuatan yang melampaui negara-bangsa. Karena dunia tidak mungkin berlanjut tanpa kepemimpinan global maka diciptakanlah Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations.

 

Dalam perspektif inilah pembakaran bendera Tauhid  di Garut ini dapat dipahami : ada kekhawatiran islamophobic atas gejala kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia sebagai kepemimpinan alternatif bagi kepemimpinan global nekolimik saat ini.

 

Menurut vexillology,  bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa,  bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Kalimat Tauhid adalah kalimat yang mengungkapkan kemerdekaan jiwa, dan jiwa merdeka adalah ancaman bagi penjajahan dan kedzaliman yang kini  menjadi peristiwa sehari-hari. Apalagi kalimat itu ditulis di atas bendera. Kibaran bendera Tauhid itu menggelorakan semangat para mu’min tapi menggetarkan musuh mereka.

Bank Wakaf Mikro Jatim Sudah Himpun Dana Rp2,4 Miliar

MALANG (Jurnalislam.com)–Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur (Jatim), Heru Cahyono, mengatakan saat ini total pembiayaan bank wakaf mikro di wilayahnya sudah mencapai Rp 2,4 miliar. Jumlah ini berasal dari beberapa donatur dan tersebar di sembilan bank wakaf mikro se-Jatim.

“Lumayan itu (jumlahnya), kalau masing-masing satu juta rupiah berapa itu nasabahnya? Cukup banyak juga,” kata Heru, saat Cangkrukan Media Jatim OJK di The Onsen Resort, Kota Batu, Malang, Rabu (28/11) malam.

Seperti diketahui, saat ini di Jatim terdapat sembilan bank wakaf mikro di sejumlah daerah. Kesembilan lembaga keuangan mikro syariah ini tersebar dengan jumlah angka yang sama di pondok pesantren Jatim.

Di samping itu, terdapat pula satu bank wakaf mikro di Tuban yang telah mendapatkan izin tapi belum diresmikan sehingga operasinya masih tertunda. Menurut Heru, keberadaan bank wakaf mikro ini pada dasarnya untuk menyasar masyarakat kalangan paling bawah.

Terutama warga yang berada di sekitar pondok pesantren (ponpes) di Jatim. Sumber dana lembaga ini berasal dari para donatur yang mewakafkan uangnya lalu menyerahkan melalui Lembaga Amil dan Zakat (LAZ). “Uangnya kemudian diputar untuk salurkan ke masyarakat pesantren,” tambah dia.

Pada sisi lain, masyarakat paling bawah seperti penjual bakso, gorengan, dan lain-lain biasanya agak kesulitan mendapatkan pinjaman. Hal ini terutama dari BPR dan lembaga jasa keuangan formal lain.

Karena kondisi itu, maka muncul lembaga bank wakaf mikro untuk membantu perekonomian kalangan tersebut. “Jadi mereka bisa mengajukan kredit melalui bank wakaf mikro di ponpes yang dikelola para santri setempat,” ujar dia.

Para pengelolanya, kata dia, telah mendapatkan pembinaan terlebih dahulu dari OJK. Dari pembinaan ini, para santri dapat membantu menyejahterakan warga sekitar. Antara lain membantu mengembangkan usaha mereka dengan memberikan pinjaman maksimal Rp 1 juta per nasabah.

Sumber : republika.co.id

Rektor UIN Jakarta : Perlu Kesepakatan Bersama Soal Makna Radikal

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Dede Rosyada mengatakan perlu ada pedoman bagi pengelola masjid dan penceramah.

“Memang saat ini yang menjadi problem terbesar dari pengurus masjid adalah memilih dan menyeleksi para penceramah atau pengkhotbah,” kata Dede dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/11).

Ia mengatakan Kementerian Agama telah menyusun daftar penceramah yang direkomendasikan, tetapi mendapatkan kritikan bahkan penentangan dari banyak pihak.

Padahal, menurutnya, sebenarnya ada baiknya juga ketika Kementerian Agama mengeluarkan rekomendasi itu sebagai panduan bagi para pengurus masjid untuk menentukan penceramah sekaligus menyeleksi materi khotbah yang akan disampaikan.

“Tiba-tiba penceramah langsung berbicara di mimbar, pengurus masjid sebelumnya tidak tahu materi yang akan disampaikan, dan ternyata yang disampaikan penceramah itu sedikit masuk domain-domain radikalisme dan sebagainya,” ujar peraih gelar Doktor dari McGill University, Kanada ini.

Terkait dengan batas materi khotbah itu masuk kategori radikalisme atau tidak, menurut Dede perlu ada kesepakatan dari organisasi Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yakni Bimas Islam Kementerian Agama.

“Sehingga nantinya akan ada gambaran untuk membandingkan misalnya penceramah A khotbahnya bagus, penceramah B berbicara begini, lalu penceramah C berbicara di mimbar seperti mengandung unsur radikal atau intoleransi sehingga tidak direkomendasikan lagi ke depannya,” ujar Dede.

sumber: republika.co.id

Pemerintah Dinilai Tak Punya Mekanisme Stabilkan Harga

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Perubahan pola pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog memiliki dampak panjang. Salah satunya, peran pemerintah sebagai stabilisasi.

Khudori, pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan, pola baru yang diterapkan pemerintah membuat Bulog bersaing dengan perusahaan swasta dalam mendapatkan beras.

Mekaniseme baru dengan pemerintah yang mengisi selisih harga beli sebenarnya dari sisi pemerintah menguntungkan.

Sebab, anggaran yang dikeluarkan kemungkinan jauh lebih kecil dibanding pola pengelolaan CBP saat ini.

Kemudahan juga diterima pemerintah karena nantinya dalam pertanggungjawaban akan berdasarkan audit dari BPKP terkait berapa dana yang harus dibayarkan. 

“Kalau ada selisih yang tidak pas, pasti akan ada review ulang,” ujarnya, Kamis (29/11).

Sementara dari sisi Bulog, skema baru memungkinkan perusahaan pelat merah itu lebih mudah dalam menyerap gabah produksi domestik.

Menurutnya, selama ini dengan aturan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sulit dilakukan karena yang terjadi, harga di pasar selalu di atas HPP.

Namun, dengan perubahan HPP, Bulog bisa membeli dengan harga berapapun dan ada jaminan Bulog untuk mencapai target cadangan beras. 

Sumber: republika.co.id

Wakili Solo, Siswi SD Muhammadiyah Juara Lomba Senam Freehand Tingkat Provinsi

SOLO (jurnalislam.com)- Nama Kota Surakarta kembali harum setelah Siswi SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, Sekolah Pendidikan Karakter Berbasis TIK dan Budaya berhasil menggondol juara II Freehand (Senam Ritmik Kategori II) dalam kejuaraan Provinsi (KEJURPROV) Junior tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pengprov Persani Jawa Tengah pada tanggal 22 s.d 25 November di Laboratorium Prof. Soegiono FIK, Unnes Kota Semarang, Minggu (25/11/2018).

 

Peserta yang ikut lomba ada 3 kategori. Kategori 1 pesertanya 6 anak umur maksimal 6 tahun, yang dilombakan 2 alat, freehand dan bola. Kategori 2 pesertanya 17 anak umur 7-9 tahun yang dilombakan 3 alat, freehand, hoop, dan gada. Sedangkan kategori 3 pesertanya 17 anak umur 10-12 tahun yang dilombakan 4 alat yaitu freehand, hoop, bola, dan gada.

 

“Carissa Agnita Adicandra ikut kategori 2 jumlah peserta 17 anak dari 6 daerah. Carissa ikut kejurprov tingkat provinsi Jawa Tengah mewakili Kota Surakarta untuk lomba Senam Ritmik, dan berhasil juara 2” ungkap Meliani, wali murid, Rabu (28/11/18).

Prestasi ini ditorehkan setelah latihan satu minggu sekali dengan kerja keras, disiplin, percaya diri, dan melakukan yang terbaik serta dibimbing oleh Kak Lovitasari Damayanti.

“Alhamdulilah, bisa juara.  Tadi dapat Medali dan Piagam Penghargaan dengan Nomor : 072/PSN_JTG/XI/2018 Tertanda tangan Ketua Umum Pengprov PERSANI Jawa Tengah Sinto Adi Prasetyorini, ST dan Ketua Panitia Felik Agusta Arief Prabowo. cita-cita Carissa ingin menjadi atlet senam ritmik yang berprestasi dan membanggakan orang tua, untuk mewujudkan cita-cita tersebuta saya tidak pernah absen berlatih’’ Kata Carissa. Putri Muslimah kelahiran Surakarta, 18 Agustus 2009.

Sementara itu, pada hari Kamis (29/11/2018), Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Sekolah Dasar Swasta Rujukan (SDSR), Jatmiko,  mengatakan bahwa sekolah tersebut secara serius mengembangkan lebih dari 25 Ekstrakurikuler dan dukung oleh guru yang profesional.

“Misalnya, untuk guru olahraga putri. kami memiliki Hanif Al Dilatthof, kelahiran Bogor, 30 November 1993. Masih muda tapi prestasi beliau sebagai atlit pencak silat luar biasa. Terakhir prestasinya mendapatkan 2 emas ganda dan beregu putri di Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XV 2018, serta terbukti kemarin bisa atraksi pencak silat saat Launching Kejuaraan Nasional Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia ke VII bareng Pelatnas yang juara Asian Games di Sritex Arena, Solo, Minggu (25/11/18), sehingga ke depan bisa membantu Carissa, karena senam tersebut membutuhkan kelenturan tubuh dan akurasi gerakan,” ujarnya.

MUI Dorong BUMN Bantu Ekonomi Pesantren

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong kepada para pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu meningkatkan ekonomi pesantren.

Dengan demikian, pesantren diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia atau ekonomi keumatan.

Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukamanul Hakim mewakili Ketum MUI KH Ma’ruf Amin yang berhalangan hadir dalam acara penandatangan kerjasama antara PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan pimpinan 30 Pondok Pesantren.

“Jadi bagaimana sekarang ini para pengusaha atau BUMN ini juga harus mulai membantu program-program peningkatan ekonomi terutama di lingkungan pesantren-pesantren,” ujar Lumanul  lansir Republika.co.id usai memberikan sambutan dalam acara penandatangan kerjasama tersebut di West Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Dia menjelaskan, Kimia Farma sebagai salah satu BUMN ke depannya akan ikut meningkatkan meningkatkan perekonomian pesantren melalui kerjasama di bidang kesehatan. “Ini adalah penandatangan MoU antara pesantren dan Kimia Farma dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan atau ekonomi keumatan,” ucapnya.

Menurut dia, kerja sama antara BUMN dan pesantren tersebut merupakan perwujudan dari pemikiran KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI yang menganggas tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia. Karena, menurut dia, salah satu bentuk dari Arus Baru Ekonomi Indonesia itu adalah dilakukan melalui kemitraan.

“Jadi, bagaimana penguasaha yang besar, baik itu yang pemerintah atau nonpemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini adalah BUMN dengan pesantren,” katanya.

Saat ini pengusaha swasta dan BUMN  penting membangun kemitraan dengan pesantren untuk melakukan konversi dari sumber daya manusia menjadi sumber daya kapital. Dia berharap, kerja sama di bidang kesehatan tersebut bisa membantu pertumbuhan ekonomi dengan cepat. “Maka dengan kerja sama ini harapannya pesantren-pesantren ini ke depan juga menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Honesti Basyir menjelaskan, pihaknya melakukan kerja sama tersebut lantaran melihat adanya banyak potensi yang bisa dikembangkan dengan pesantren. Apalagi, menurut dia, pesantren tidak hanya merupakan lembaga pendidikan kegamaan tapi juga mempunyai tanggung jawab sosial bagi masyarakat di sekitarnya.

“Nah kita lihat di pesantren ada beberapa potensi ekonomi yang bisa kita lakukan. Makanya dengan kerja sama ini ada dua hal sebenarnya yang kita coba inisiasi,” ucap Basyir.

Pertama, lanjut dia, yaitu Kimia Farma akan membantu memberikan layanan kesehatan untuk pesantren maupun untuk masyarakat sekitarnya. Menurut dia, pihaknya akan membantu membangun klinik kesehatan di setiap pesantren tersebut dengan biaya sekitar Rp 300 juta untuk per klinik.

Pembangunan klinik tersebut diharapkan ke depannya bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesantren. “Makanya kita nanti akan membangun klinik kesehatan di sana. Ini juga akan membantu tugas pemerintah nanti dalam jaminan kesehatan nasional,” kata Basyir.

Kedua, tambah dia, Kimia Farma juga akan memberikan bantuan untuk membangun ekonomi keumatan. Karena, menurut dia, sebenarnya banyak potensi yang ada di pesantren yang bisa dikembangkan. Namun, potensi tersebut banyak terkendala teknologi, pendanaan, dan juga masalah pemasaran produk.

Menurut dia, untuk membangun ekonomi keumatan tersebut pihaknya akan memberikan pelatihan kepada pesantren-pesantren tersebut untuk memanfaatkan lahan yang ada di pesantrennya, sehingga bisa menghasilkan produk obat-obatan yang berkualitas.

“Nah dengan kondisi inilah kita mencoba membantu mereka,” jelas Basyir.

sumber: republika.co.id

 

Sunanto Gantikan Dahnil Pimpin Pemuda Muhammadiyah

BANTUL (Jurnalislam.com) — Forum tertinggi Muktamar Pemuda Muhammadiyah akhirnya telah menghasilkan keputusan.

Sunanto terpilih untuk mengemban amanah memimpin Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022, menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sunanto terpilih sebagai Ketua Umum usai mengungguli lima calon tetap. Sunanto memperoleh 590 dari 1.196 suara.

“Nomor urut enam, ketua umum kita yang baru, Sunanto memperoleh 590 suara,” kata Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Irfannusir Rasman di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, DIY, Rabu (28/11) malam.

Sebelumnya, selain Sunanto dan Ahmad Fanani sempat muncul empat kandidat lainnya. Kandidat tersebut yakni Ahmad Labib, Andi Fajar Asti, Faisal dan Muhammad Sukron.

Namun, di tengah pemilihan hanya tiga calon yang maju yaitu Fanani, Sunanto dan Labib. Sementara, tiga calon memutuskan untuk mendukung kandidat lainnya.

Fajar dan Faisal memutuskan mengundurkan diri untuk mendukung Labib dengan membentuk koalisi bernama Koalisi Ta’awun. Sukron memutuskan untuk berkoalisi dengan Sunanto.

Walaupun hanya tiga nama yang maju, namun keenam kandidat tetap masuk dalam kotak suara. Bahkan, keenamnya masih bisa dipilih oleh daftar pemilih.

“Di surat suara untuk caketum itu tetap enam karena memang dalam sistemnya Muhammadiyah itu kalau menyatakan diri untuk maju dan itu dianggap sebagai calon yang bersedia,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIY, Iwan Setiawan.

Sumber : republika.co.id

DSKS: Dahnil Anzar Jelas Dikriminalisasi

SOLO (jurnalislam.com) – Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri melihat adanya sebuah kezaliman besar saat di periksanya Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kasus dugaan penyimpangan dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia di tahun 2017 yang lalu.

D.r Muin beralasan, hanya diperiksanya pihak Pemuda Muhammadiyah tanpa pihak GP Ansor semakin menunjukan adanya upaya kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang selama ini lantang mengkritik pemerintahan.

“Yang jelas ini adalah kriminalisasi, kedzoliman yang sungguh sungguh nampak di pelupuk mata, bagaimana keberanian bang Dahnil untuk membongkar masalah ini, pertama programnya dari mereka, dan yang dikasih dua organisasi, kenapa yang dikriminalisasi hanya satu, kenapa tidak dilakukan audit, audit dulu kepada semuanya,” katanya saat ditemui jurnalislam.com di Solo, ahad, (25/11/2018).

“Ini adalah ungkapan kebencian dan aparat sudah diperalat oleh Rezim. Untuk memberangus dan semua yang melawan aparat, yang melawan pemerintah,” imbuhnya.

Kendati demikian, cepat atau lambat, Dr Muin meyakini pertolongan Allah segera datang dan akan membongkar segala tipu daya dan makar yang dilakukan musuh musuh Islam. Ia juga siap memberikan dukungan kepada Dahnil Azhar.

“Dan saya yakin 100 % bahwa Allah akan membuka kebusukan mereka, bahwa ini akan jadi amunisi Allah menghancurkan mereka,” terang Dr Muin.

“Dan insyaAllah seluruh umat Islam dan seluruh laskar dan ulama akan membela bang Dahnil dan Muhammadiyah atas kedzoliman yang nyata bagi mereka,” pungkasnya