Tren Perdagangan Digital di 2019 Diprediksi Semakin Cerah

JAKARTA (Jurnalislamcom)– Pertumbuhan industri perdagangan digital di Indonesia dianggap semakin menjanjikan di 2019.

Berdasarkan prediksi McKinsey, pertumbuhan situs belanja daring di Indonesia meningkat delapan kali lipat, dari total pembelanjaan online 8 miliar dolar AS di 2017 menjadi 55 miliar dolar AS hingga 65 miliar dolar AS di 2020.

McKinsey juga memprediksi penetrasi belanja daring masyarakat Indonesia juga akan meningkat menjadi 83 persen dari total pengguna internet, atau meningkat sekitar 9 persen dibanding penetrasi belanja daring di 2017.

ShopBack, platform gaya hidup yang mengkurasi situs belanja daring serta mendorong masyarakat untuk dapat belanja daring dengan cara hemat dan cermat, melihat industri situs daring di Indonesia pada 2019 akan semakin terarah dan semakin berkembang.

Indra Yonathan, Country Head of ShopBack Indonesia mengatakan, tahun 2019 industri perdagangan digital di Indonesia akan lebih berwarna dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini pelaku e-commercesemakin gencar menghadirkan inovasi untuk menggaet konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama,” kata dia melalui siaran pers.

Perang promo potongan harga serta promo lainnya akan tetap mewarnai situs belanja daring di 2019.

Selain itu, gamifikasi pada aplikasi pun digadang-gadang akan semakin banyak bermunculan untuk meningkatkan daily active users (DAU) platform tersebut.

Yonathan menambahkan, peraturan pajak situs belanja daring yang dikeluarkan kementerian keuangan melalui PMK-210 yang efektif pada 1 April mendatang, memang masih mendatangkan pro-kontra bagi para pelaku.

“Namun, jika peraturan ini disosialisasikan dengan baik dan diterapkan secara adil, tentunya ini akan memperjelas laju industri e-commerce di Indonesia,” ujarnya.

sumber : republika.co.id

LPPOM MUI : Pasar Produk Halal Industri Kecil dan Menengah Perlu Dipikirkan

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berpandangan, perlu dibuat supermarket khusus untuk industri kecil dan menengah (IKM).

Sehingga IKM yang telah memiliki sertifikasi halal bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan.

Wakil Direktur LPPOM MUI Pusat, Osmena Gunawan mengatakan, produk IKM sudah banyak yang mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI.

Tapi tidak jelas di mana produk IKM yang halal tersebut dijual. Sebab tidak ada pasarnya yang jelas untuk produk-produk tersebut.

“Harusnya Dinas Perdagangan, Kementerian Perdagangan juga harus memikirkan ini, coba sediakan salah satu supermarket untuk IKM, produk-produk IKM itu banyak sekali,” kata Osmena lansir Republika.co.id,  Ahad (3/2).

Ia mencontohkan, tidak ada oleh-oleh makanan khas DKI Jakarta. Bahkan tidak jelas lokasinya di mana tempat penjualan oleh-oleh makanan khas Jakarta.

Padahal potensinya bagus jika disediakan tempat atau gedung yang menyediakan berbagai macam produk pangan olahan IKM di DKI Jakarta.

Bayangkan jika setiap provinsi memiliki tempat khusus yang menjual produk pangan olahan khas daerahnya.

Maka secara otomatis para pengusaha IKM akan berkembang. Kalau ada supermarket khusus untuk produk IKM, produk-produk yang akan masuk supermarket khusus tersebut dipilih dan diseleksi.

“Kemudian dibantu membuat kemasan produk yang menarik, sehingga orang senang membelinya, orang senang bisa dibuat oleh-oleh ke berbagai tempat, ini yang belum ada sampai hari ini,” ujarnya.

Osmena menjelaskan, selama ini para pengusaha IKM menitipkan produknya ke supermarket.

Kalau tidak laku dikembalikan, bahkan pembayarannya ditunda. Kalau demikian sama saja tidak membantu IKM berkembang.

Ia menyampaikan, selama ini LPPOM MUI membantu membuat sertifikasi halal.

Setelah IKM mendapat sertifikat halal, kalau ada supermarket khusus buat IKM kemungkinan akan ada peningkatan pendapatan, produksi dan sumber daya manusia.

sumber: republika.co.id

 

Pemprov DKI Gratiskan Biaya Pengobatan Pasien DBD

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menggratiskan biaya pengobatan untuk pasien yang terjangkit virus Demam Berdarah Dengue atau DBD di seluruh RSUD yang berada di Jakarta.

Seluruh biaya obat ataupun perawatan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Seluruh pembiayaan di-cover oleh pemerintah. Jangan khawatir, untuk kasus demam berdarah sejak dulu kita selalu cover. Sekarangpun sama, jadi perawatan dan lain-lain akan dapat secara gratis,” kata Anies, usai berkunjung ke RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu 3 Februari 2019.

Meski kasus DBD di Jakarta sudah mencapai 876 kejadian, Anies mengatakan, status waspada DBD belum ditetapkan. Tetapi, pemerintah akan terus berupaya mengurangi jumlah kejadian DBD di Ibu kota melalui berbagai cara.

Selain itu, ia menegaskan bahwa, meski pemerintah menggratiskan biaya pengobatan DBD, namun fasilitas yang diberikan seluruh RSUD adalah fasilitas yang bagus. Hal ini berlaku di seluruh RSUD di DKI Jakarta.

“Semua di RSUD kita, perawatannya gratis untuk kasus demam berdarah dan fasilitasnya bagus. Datang ke RSUD manapun fasilitasnya baik. Jadi, datang saja di salah satu RSUD kita” tegasnya.

Hingga saat ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini melanjutkan, kasus DBD secara umum banyak terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Ia pun mengimbau, bagi masyarakat yang merasakan gejalanya segera memeriksakan ke Puskesmas terdekat.

“Karena, barusan tadi saya datang ke IGD, itu salah satu contoh bahwa ada anak-anak yang mengalami gejala seperti demam berdarah, tapi tidak langsung ditangani. Efeknya jadi berpotensi berkepanjangan,” ujarnya.

Ditegaskan Anies, pencegahan DBD hanya bisa dilakukan dengan baik ,jika lingkungannyapun baik. “Ini hanya bisa kita lakukan jika orangtua, lingkungan, dorongan saudara, tetangga, lingkungannya yang tanda-tandanya seperti demam berdarah untuk periksa,” tambahnya.

Sumber : viva.co.id

Diskusi Generasi Milenial dan Pemuda Akhir Zaman Digelar di Tasikmalaya

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com)–Pesantren Nurussalam menggelar tabligh akbar tahunan untuk generasi milenial, bertajuk ‘tantangan yang dapat merusak generasi muda’, di Ciamis 03/02/2019.

“Kita sangat peduli dengan generasi muda di akhir zaman dimana generasi ini banyak menjadi bidikan musuh islam untuk dirusak dari segala aspek,  salah satunya media yang berkembang saat ini,” kata Ketua Pelaksana Tabligh Akbar, Ismail.

Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas degradasi moral yang kini menjangkit hampir disemua daerah.

Acara ini, menurutnya adalah  langkah untuk  mengembalikan generasi muda kepada Islam.

“Maka dari itu perlu kita mengingatkan kembali agar bisa kembali menjadi ummat yang dijanjikan oleh Allah,” katanya

Pembicara penulis buku akhir zaman ustaz Abu Fatiah Al Adnani dan tokoh generasi milenial Tasik ustaz Rahmat Wahyudin mengajak pemuda agar menjadi pemuda tangguh akhir zaman.

“Setiap hari kita ditantang dengan ide ide yang sifatnya memungkinkan kita untuk bisa bertahan, dan tantangan ini kita harus bisa men-cover  tantangan para pemuda di era revolusi  4.0, di mana musuh selalu menjadikan pemuda sebagai bidikan pertama mereka,” terangnya.

Tak hanya itu, beliau menyampaiakan kepada para generasi muda agar tidak terjebak dengan hedonisme dan melankolis dimana ruang pembahasan yang melemahkan semangat untuk berjuang.

“Kalau para pemudanya sudah berada dalam mimpi-mimpi cengeng, tidak lagi memikirkan keumatan apalagi memperjuangkannya, maka inilah sasaran empuk bagi musuh-musuh islam untuk menyerang dan ini adalah sebuah kehancuran,” pungkas ustaz Abu Fatiah

MUI : Sukuk Seri ST-003 Sesuai Syariah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Jumat (1/2/2019) resmi meluncurkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sukuk Tabungan Seri ST-003.

Sukuk merupakan instrumen investasi berbasis hutang (obligasi) Syariah yang dimanfaatkan Pemerintah untuk membiayai proyek-proyek penting dan strategis.

Instrumen Sukuk yang ditawarkan kepada publik akan memperoleh dua manfaat, yaitu membantu keuangan negara dan mendapatkan imbal hasil minimal 8,15 persen.

Sukuk Tabungan seri ST-003 yang diluncurkan ini dapat dimiliki dengan nominal mulai satu juta rupiah.

Anggota DSN MUI, Gunawan Yasni, menegaskan Sukuk terjamin keamanannya. Sukuk mengharuskan adanya jaminan berbentuk aset fisik.

“Aset yang menjadi jaminan Sukuk harus sudah ada, tidak boleh dalam bentuk proyek yang belum jadi, juga tidak boleh menjadi underlying untuk beberapa Sukuk bersamaan,” ungkapnya saat menjadi pembicara dalam peluncuran Sukuk Tabungan seri ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Menteng, Jakarta, yang dilansir Republika dari laman resmi MUI.

Nilai jaminan Sukuk, paparnya, juga harus lebih besar dari Sukuknya, sehingga keamanan investasi Sukuk terjamin.

“Nilai Sukuk yang dikeluarkan juga tidak boleh lebih dari nilai underlying asset-nya,” katanya.

Pemerintah, tuturnya, sudah menyiapkan jaminan yang nilainya jauh lebih besar dari target pencapaian Sukuk.

Hal ini otomatis membuat risiko default atau gagal bayar Sukuk hampir tidak ada. “Dengan underlying yang jelas maka skema Syariah untuk surat utang menjadi lebih aman,” katanya.

Ia menambahkan, dengan skema Syariah, penggunaan dana yang terkumpul dari Sukuk digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan yang jelas.

Adanya keuntungan terjaminnya Sukuk membuat sasaran Sukuk tidak tertutup pada kalangan muslim, namun semua kalangan masyarakat.

Sukuk juga menjadi pilihan bagi masyarakat yang selama ini terus menerus anti terhadap utang luar negeri.

Masyarakat yang membeli sukuk berkontribusi membantu keuangan negara sekaligus mendapatkan imbal hasil yang tidak sedikit.

sumber : republika.co.id

Bank Syariah Tingkatkan Pembiayaan Perdagangan

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pembiayaan perdagangan atau trade finance menjadi salah satu cara bank syariah ekspansi pembiayaan.

Tahun 2019 diharapkan akan menjadi momen meningkatkan volume seiring dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah tekanan global.

Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Indri Tri Handayani menyampaikan penyaluran trade finance di BRIS trennya terus meningkat.

“InsyaAllah tahun 2019 dapat terus meningkat, walaupun suku bunga tinggi,” kata dia kepada Republika.co.id beberapa waktu lalu.

Indri tidak menyebutkan nominal capaian 2018 dan target pada 2019. Meski demikian, menurutnya, BRI Syariah akan menyiasati dengan terus mencari sumber-dana dana berbiaya rendah. Sehingga trade finance BRIS mampu bersaing.

Sementara, Direktur Bisnis BNI Syariah Dhias Widhiyati menyampaikan volume penyaluran trade finance selama tahun 2018 sebesar Rp 3,329 triliun. Naik 17 persen dari tahun sebelumnya.

Sebagian besar disumbang oleh Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering disebut LC local. Dhias menyadari tren kenaikan suku bunga memiliki risiko pertumbuhan bisnis.

“Strategi kami mengatasi ini adalah dengan terus menyosialisasikan diversifikasi produk baru ini dan mengadakan program-program menarik dengan konsep total solusi berbasis syariah,” kata dia.
Ia optimistis trade finance bisa memberikan kontribusi signifikan tah

un depan. BNI Syariah menargetkan peningkatan pembiayaan trade finance sebesar 20 persen pada 2019.

Selain itu di Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah), perkembangan trade finance Mandiri tetap meningkat meskipun tantangannya cukup berat. Sekretaris Perusahaan Ahmad Reza mengatakan tahun 2018 volume trade financing Mandiri Syariah sekitar Rp 5,2 triliun.

“Naik lebih dari 30 persen dari tahun sebelumnya,” kata dia. Mandiri Syariah sendiri menargetkan peningkatan volume pada tahun 2019 lebih dari 40 persen.

Untuk mensiasati suku bunga tinggi, sejumlah upaya akan dilakukan. Seperti memperbaiki bisnis proses, efisiensi di segala bidang, fokus di sektor industri menarik dan proyek Pemerintah, dan lain-lain.

sumber : republika.co.id

Balada Menpora dan Menkominfo : Makin Mengada-ada!

Oleh : M Rizal Fadillah
Ketua Maung Institute

 

JURNIS – Ada dua Menteri Pemerintahan Jokowi  baru baru ini membuat kebijakan atau sikap yang dinilai mengada-ada.

Pertama adalah Menpora dan kedua Menkominfo.

Menpora Imam Nachrowi membuat surat kepada pengelola bioskop agar setiap sebelum pemutaran film di bioskop penonton bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sedangkan Menkominfo dalam acara “Kominfo Next” di Hall Basket Senayan  meminta pegawai melakukan pilihan disain stiker pemilu 2019 apakah nomor satu atau nomor dua.

Nomor dua ternyata pilihan terbanyak. Ketika seorang ASN wanita ditanya alasan pilihan nomor dua nya maka jawabannya adalah “keyakinan saja, atas visi dan misi yang disampaikan nomor dua…”. Rupanya menteri kesal lalu menanyakan “siapa yang menggaji ibu, apakah yang diyakini ibu ?”.

Rupanya soal “disain” itu tendensius, maka jawaban diberikan atas asumsi dari tendensi tadi. Ibu ASN memilih nomor dua, Prabowo-Sandi, maka pak Menteri pun marah.

Surat  Kemenpora katanya hanya merupakan himbauan saja. Maksudnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme para penonton.

Meskipun tujuannya baik akan tetapi penerapannya kurang tepat, bahkan cenderung mengada-ada.

Berbeda mungkin dengan di lapang bola dimana kesebelasan negara kita bertanding, maka menyanyikan lagu kebangsaan mungkin dapat memotivisasi agar kesebelasan memiliki daya juang tinggi untuk menang dan membela wibawa negara.

Tetapi menjadi berlebihan jika yang bertanding di Jakarta dua kesebelasan asing misal Manchester United inggris melawan klub Home United FC Singapura. Pasti aneh sebelum bertanding para  penonton menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Begitulah penonton bioskop jika pun  menyanyikan “Indonesia Raya” harus tergantung film yang ditonton. Nonton film “Batman”, “Romeo and Juliet”, “Holiday Mr Bean”, “Suster Ngesot” atau “Jailangkung” diawali penonton menyanyikan lagu kebangsaan rasanya tidak “nyambung”.

Apalagi jika jika dari imbauan kemudian dikembangkan jadi “budaya”, maka dipastikan tercatat Menpora telah sukses mengubah negara Indonesia menjadi negara fasis.

Menteri Rudiantara yang berwajah kesal dan  mengaitkan jawaban berbau pilpres dari ibu ASN dengan pemberian gaji yakni pemerintah untuk maksud Jokowi, bukan prabowo, sangatlah “radikal”.

Naif dan seperti kehilangan kendali intelektualitasnya. Anak SD juga tahu yang membayar gaji itu pemerintah. Sumber keuangannya dari rakyat bukan dari kantong Jokowi.

Sehingga tak pantas menyindir ibu ASN bahwa yg bayar gaji itu bukan “yang diyakini” untuk maksud Prabowo.

Di sisi lain bapak Menteri ini kena tembak peluru sendiri. Senjata makan tuan. Maksud hati mengaitkan pilihan “disain stiker pemilu 2019” dengan nomor satu dan nomor dua (mungkin) berharap nomor satu yang dipilih hingga jadi simbol yang bisa  dikomentari.  Akan tetapi yang terjadi justru pilihan terbanyak ASN pada nomor dua. Simbol lain yang diluar dugaan.

Apapun maksud-maksud baik kedua Menteri ini namun publik bisa membaca betapa memprihatinkannya menteri-menteri Pemerinrahan Jokowi ini. Terlalu “membuka” ruang bagi kritik masyarakat.

Moga saja tidak menjadi bagian dari karakter pemimpin yang senantiasa memprioritaskan pencitraan daripada bukti dan prestasi.

Bukan yang sibuk  teriak “kerja kerja” untuk menutupi banyak kegiatan yang  “kurang kerjaan” dan kurang terasa mashlahatnya bagi rakyat banyak.  Secara nyata.

Baru Dirilis, Imbauan Nyanyikan ‘Indonesia Raya’ di Bioskop Langsung Dicabut

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kementerian Pemuda dan Olahraga mencabut imbauan tentang aktivitas menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” sebelum pemutaran film di bioskop. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto lansir Republika.co.id, Jum’at (1/2/2019).

“Sudah dicabut atas dasar berbagai pertimbangan,” kata Gatot melalui pesan singkatnya.

Keluarnya surat imbauan dengan nomor 1.30.01/Menpora/1/2019 itu menuai polemik tersendiri.

Gatot menjelaskan dicabutnya surat imbauan tersebut lantaran munculnya kegaduhan di tengah publik. Kendati demikian, Gatot tak memerinci alasan pencabutan surat tersebut.

“Atas dasar berbagai pertimbangan karena resistensi kegaduhannya sangat tinggi,” katanya.

Sebelumnya Kemenpora mengeluarkan surat imbauan tentang aktivitas menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop.

Sebagaimana isi dari surat imbauan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mewujudkan generasi muda yang bangga serta cinta tanah air.

Kemenpora pun mengimbau pengelola bioskop di seluruh Indoensia untuk memutar sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum berlangsungnya setiap pemutaran film. Surat imbauan yang ditetapkan pada 30 Januari 2019 itu pun ditandatangani Menpora Imam Nahrawi dengan tembusan pada Menko PMK, Menkominfo dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Sudah Sembuh, Ahad Besok KH Arifin Ilham akan Gelar Tausiyah di Bogor

BOGOR (Jurnalislam.com) – Pendakwah KH Muhammad Arifin Ilham akan kembali menggelar tausyiah dan zikir akbar di Majelis Az-Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 3 Februari 2019 mendatang.

Hal itu ditulis langsung dari laman akun media sosial instagram pribadi miliknya @kh_m_arifin_ilham. “InsyaAllah kembali Tausyiah dan Zikir Akbar pada Ahad 28 Jumadil Awwal/3 Februari mulai sholat malam 02:30 WIB, tadabburul Quran setelah subuh berjamaah dan mulai Tausyiah Zikir mulai 07.00 WIB di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Jaazakumullah semua doa kasih sayang ikhwah tercinta fillah.

Aktivitas tausyiah dan zikir akbar untuk pertama kalinya setelah sempat jatuh sakit itu pun disambut antusias oleh para sahabat dan jemaahnya.

“Masya Allah walhamdulillah” tulin akun @syekh_muhammad_jaber

“Alhamdulillah ya Allah, Murobbi sudah bisa kumpul lagi di majelis Az-Zikra” sahut akun @diki.ilham

“Alhamdulillah udah kembali ke tanah air dengan sehat dan penus senyuman” tulis akun lainnya @arifsalramdhan

Sebelumnya, KH Arifin Ilham berada di Penang, Malaysia, untuk menjalani pengobatan intensif. Sebelum terbang ke Malaysia, Ustaz Arifin Ilham dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangun Kusumo, Jakarta, sejak 5 Januari 2019.

Sampai saat ini, belum diketahui pasti apa penyakit yang diderita ustaz berusia 49 tahun itu. Namun, sebelumnya Ustaz Arifin Ilham diketahui menderita kanker nasofaring serta kelenjar getah bening. Sang ustaz sempat dinyatakan sembuh dari penyakitnya pada pertengahan Desember 2018 lalu.

 

Produk Syariah Harus Miliki Perbedaan dengan Konvensional

JAKARTA (Jurnalsilam.com) – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menginginkan keuangan dan ekonomi syariah menjadi arus utama atau mainstream dalam perekonomian nasional.

Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo mengatakan bahwa kalau ingin produk syariah menjadi arus utama, ia harus memiliki diferensiasi.

Ia menyayangkan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah selama ini rata-rata sama dengan yang ada di perbankan konvensional.

“Kalau yang ditawarkan oleh bank syariah sama saja dengan di bank konvesional, untuk apa orang menggunakan bank syariah,” ujarnya, lansir Sindonews.com, Jumat (1/2/2019).

Sementara itu, Direktur Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal Taufik Hidayat mengungkapkan, market share perbankan syariah saat ini masih berada di kisaran 5,6% dari total industri perbankan nasional.

Jumlah ini tidak kunjung membesar market sharenya, perbankan syariah masih sulit bersaing dengan perbankan konvensional.

“KNKS sedang memikirkan dan merancang bagaimana agar market share perbankan syariah bisa membesar dan menyamai market share perbankan konvensional. Perlu ada upaya ekstra melibatkan semua pihak termasuk memikirkan insentif seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendongkrat market share perbankan syariah,” kata Taufik.

sumber : sindonews.com