Kabinet Gemuk Jokowi Jilid II Dinilai Tak Efisien

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo telah melantik 12 orang wakil menteri yang akan bekerja dalam Kabinet Indonesia Maju.

Partai Amanat Nasional (PAN) melihat hal tersebut tak mencerminkan pemerintahan yang ramping dan efisien.

“Dengan 12 Wamen pemerintah terlihat sangat gemuk. Jelas hal ini sangat menambah birokrasi dan anggaran, juga tidak mencerminkan pemerintahan yang ramping dan efisien,” ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo kepada wartawan, Sabtu (26/10).

Ia membandingkan pemerintahan Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad. Di sana, anggota kabinet hanya terdapat 26 orang, tanpa satupun wakil menteri.

“Di Australia saat ini kabinet berisi 23 orang termasuk PM Scott Morrison dan Wakil PM Michael McCormack. Beberapa diantaranya malah merangkap dua portofolio,” ujar Drajad.

Maka dari itu, ia menilai hadirnya menteri merupakan ajang bagi Jokowi untuk mengakomodasi pihak yang telah mendukungnya pada Pilpres 2019.

Sehingga kabinet saat ini akan terlihat sangat gemuk, tanpa memperhatikan integritas dan kompetensinya.

“Jadi, kabinet sekarang memang lebih mementingkan pesta bagi kue, dari pada efisiensi pemerintahan,” ujar Drajad.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah melantik 12 wakil menteri ke Istana Negara, Jakarta. Mereka sebelumnya sudah berdatangan sejak Jumat (25/10) pagi, dengan mengenakan kemeja berwarna putih.

Nama wakil menteri yang dilantik, yakni Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin, diikuti oleh mantan Bendahara Umum TKN Sakti Wahyu Trenggono, dan politikus PPP Zainut Tauhid.

Selanjutnya, politikus Perindo Angela Tanoesoedibjo, politikus PSI Surya Chandra, dan mantan Bupati Jayawijaya Wempi Wetimpo.

Kemudian ada pula Dirut Mandiri Kartiko Wiryoatmojo, Dubes AS Mahendra Siregar, dan pejabat Badan Restorasi Gambut Alue Dohong. Ditambah, Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi, politikus Golkar Jerry Sambuaga, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara.

Sumber: republika.co.id

Tata Kelola dan Jaminan Syariah dalam Perbankan Syariah

Oleh: Firda Laillia*

(Jurnalislam.com)–Perbankan syariah adalah penawaran jasa terkait dengan keuangan tanpa menggunakan mekanisme bunga melainkan menggunakan prinsip bagi hasil.

Lahirnya konsep mengenai perbankan syariah diawali dengan adanya  cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa konsep pada bank konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dalam praktik pembayaran dan penerimaan melarang adanya  praktik ribawi seperti perjudian, penimbunan, serta spekulasi.

Munculnya bank islam pertama adalah Myt Ghamr Bank di mesir pada tahun 1963. Keberadaanya tidak membawa embel-embel islam dikarena adanya kekhawatiran yang akan dilakukan oleh rezim.

Pada saat itu gerakan tersebut dicap sebagai gerakan fundamentalis. Dengan berbasis profit yang loss sharing bank ini muncul sebagai pelopor. Melihat terdapat perkembangan perbankan ini mulailah muncul Islamic Developmen Bank atas kesepakatan Negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi islam.

Awalnya ide-ide bertujuan untuk menyediakan dana dalam trayek-trayek pembangunan dinegara-negara anggotannya. Dengan berbagai profit dan loss sharing. Setelah itu muncullah bank-bank yang berbasis non Bunga dibeberapa negara anggota.

Bank islam pertama adalah Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab yang diluncurkan pada tahun 1974 dan akhir-akhir ini oman menyambut bank syariah pada tahun 2013.

Selain itu peraturan perbankan syariah tidak sama antara anggota negara-negara GCC. Sistem bank Bahrain sepenuhnya islam namun untuk Negara lainnya tidak. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola dan praktik jaminan syariah yang dapat berjalan dengan baik.

Disudan bank sentral didirikan pada tahun 1959 yang memiliki fungsi sebagai pengawasan sistem perbankan, pengelolaan mata uang nasional, pengelolaan nilai tukar, dan sebagai stabilitas ekonomi.

Karakteristik didalam perbankan ini adalah sistem perbankan pertama didunia yang menerapkan aturan syariah yaitu melarangnya suku bunga. Tahun 1983 sudah mengadopsi sistem perbankan islam murni dan 2005 gerakan pembebasan melaksanakan sistem islam.

Pada tahun 1963 diperkenalkan sistem keuangan islam dimalaysia. Kemudian juni 2001 Bank negara Malaysia telah meluncurkan kerangka tata kelola syariah baru . saat ini Malaysia memiliki 17 lembaga keuangan islam penuh pararel yang beroperasi untuk sistem keuangan konvensional.

Bank syariah di Indonesia berdiri pada tahun 1991 bank tersebut yaitu bank Muamalat.

Bank tersebut telah berkembang secara resmi. Saat ini keberadaan bank syariah diatur dalam UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian pada tanggal 25 juni 2003 adanya perjanjian antara bank Indonesia dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar didunia. Namun sayangnya perbankan syariah baru atau hanya berkontribusi sekitar 5% dari total market share didunia perbankan kita. Market share perbankan syariah diindonesia sekitar 5,3% terhadap perbankan konvensional.

Sedangkan OJK membuat sebuah target sekitar 15% ditahun 2023 bisa dikatakan masih jauh untuk mencapai target tersebut. Sedangkan dimalaysia mencapai 27% market share bank syariah yang memiliki score paling tinggi disbanding dengan Negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia.

Penduduk muslim Malaysia sekitar 63% dari total penduduk nya. Berbanding jauh dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim mencapai sekitar 90% dari jumlah penduduknya. Terbukti bahwa mayoritas penduduk muslim bukan berarti perbankan syariah dapat berkembang pesat atau menjadi pilihan masyarakat saat ini.

Dalam hal ini terdapat perbedaan peraturan terhadap bank islam yang dilakukan dinegara GCC. Maka dari itu Zurina Shafii, Abdullah Muhammad dan Supiah Salleh menemukan tata kelola dan praktik jaminan syariah untuk negara GCC.

Tata kelola dan praktik jaminan syariah tersebut yaitu keberadaan laporan ssb, ruang lingkup, pertanggung jawaban, transaksi dan aktivitas-aktivitas, zakat, perhitungan laba rugi, dan pendapatan non syariah.

Dilihat dalam laporan tahunan negara GCC yang diambil selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015 bahwa hanya Al-Baraka Islamic Bank  yang menjalankan tata kelola dan praktik jaminan tersebut.

Dalam hal ini perbankan syariah akan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu termasuk Indonesia. Perlunya pembenahan dalam praktik syariah untuk dapat menyusul ketertinggalan kinerja syariah dengan Negara lain.

Peran pemerintah dan masyarakat harus berjalan dengan baik dalam mewujudkan praktik syariah diindonesia. Perlu adanya perubahan yang dapat dilakukan oleh semua pihak termasuk perubahan kecil seperti beralih dari bank konvensional menuju bank syariah.

 

Mahasiwi akuntansi syariah Stei Sebi

Wamenag Zainut: Radikalisme Jangan Dikaitkan dengan Agama Saja

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan bahwa radikalisme adalah persoalan yang kompleks.
Radikalisme bukan semata persoalan paham keagamaan.

“Ini sangat kompleks. Radikal tidak hanya bersumber dari paham keagamaan, tapi juga bisa bersumber dari persoalan sosial, ekonomi, ketidakadilan, dan lainnya,” tegas Zainut Tauhid saat memberikan keterangan usai dilantik sebagai Wamenag di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Zainut menilai, penanganan radikalisme merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab, masyarakat Indonesia tentu ingin menjadi bangsa yang rukun, menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, kesusilaan, keagamaan.

Sehingga, setiap tindkan dan gerakan yang di luar nilai-nilai itu, perlu diwaspadai.

Apalagi, lanjut Zainut, kalau mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan lembaga survei, radikalisme sudah masuk di berbagai sektor, baik pendidikan, bahkan militer.

“Ini harus bisa diurai dengan baik. Sehingga kita bisa cari solusi yang tepat. Radikalisme tidak hanya bersumber dari paham keagamaan,” jelasnya.

“Kemeng akan serius. Harus diurai secara lebih komprehensif terkait masalah radikalisme. Kami akan mencari akar persoalannya sehingga bisa diberikan solusi sebaik-baiknya,” tandasnya.

Usai dilantik, Zainut Tauhid akan mendampingi Menag Jenderal (Purn) Fachrul Rozi menakodai Kementerian Agama.

Sumber:kemenag.go.id

Baca juga:

Radikalisme, Isu Murahan yang Masih Dipertahankan

ICMI Minta Menag Fokus Peningkatan Kualitas Keagamaan, Bukan Radikalisme

Menag Fokus Tangani Radikalisme, Muhammadiyah: Harus Terukur, Jangan Sembarangan

MUI Heran Mengapa Kapitalisme dan Liberalisme Tidak Dianggap Anti Pancasila

MUI: Kemenag Jangan Dibelokkan ke Arah Anti Radikalisme

Kini Teknologi Kecerdasan Buatan Bisa Berkreasi Mendesain Hijab

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Desainer Ria Miranda menandai 10 tahun kiprahnya di dunia fashion Tanah Air dengan berkolaborasi dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) Microsoft Rinna.

Pengalaman barunya dalam memanfaatkan kecerdasan buatan itu membuatnya bertambah yakin bahwa pelaku industri kreatif sulit digantikan oleh teknologi.

Menurut Ria, teknologi diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia. Apalagi, untuk proses berkreasi, para desainer tidak hanya mengurus motif saja, tapi juga harus memikirkan cetak biru untuk jangka panjang.

Dengan adanya teknologi, menurut Ria, ada satu fase pekerjaan yang jadi dipermudah karena tahap pembuatan fashion jadi lebih cepat.

Namun, di kali pertama, Ria tak lantas langung memakai motif yang dihasilkan oleh Microsoft Rinna.

“Teknologi kan tujuannya memang untuk buat lebih cepat dan lebih mudah sehingga kita bisa berpikir lebih jauh lagi,” ungkap co-founder dan Managing Director brand Ria Miranda, Pandu Rosadi, dalam pembukaan pameran “10 Langkah Ria Miranda” di Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Motif yang didesain oleh Microsoft Rinna merupakan 100 persen orisinal hasil karya kecerdasan buatan.

Microsoft Rinna bekerja tidak dipancing dengan pemberian gambar lalu memodifikasinya menjadi kreasi yang random, tapi ia memang mampu menghasilkan pola desain orisinal dengan perintah kata kunci yang spesifik.

sumber: republika.co.id

Mengenal Zainut Tauhid, Tokoh Senior MUI yang Kini Jadi Wamenag

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan menjelang pelantikan wakil menteri, Jumat (25/10/2019) pagi.

Selain politisi dari Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya Tjandra, mantan Wali Kota Solo tersebut juga mengundang Zainut Tauhid Sa’adi.

Usai bertemu dengan Presiden Jokowi, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia dan juga politisi PPP tersebut mengaku diminta mengembangkan pendidikan di jalur madrasah.

Zainut juga diminta Jokowi mengembangkan dakwah keagamaan dan menjaganya tetap pada koridornya untuk menjaga keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Lalu siapakan Zainut Tauhid Sa’adi ini?

Zainut Tauhid Sa’adi menghabiskan masa SD, SMP, dan SMA di Jepara.

Sedangkan masa kuliah, ia mengambil Pendidikan di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan melanjutkan S2 Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta.

Untuk program doktor, Zainut mengambil  S3 Program Doktor Studi Pemikiran Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zainut diketahui merupakan politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Zainut sempat menjadi anggota DPR periode 2004-2009, kemudian periode 2009-2014.

Selain kader Nahdatul Ulama (NU), Zainut juga memiliki segudang pengalaman organisasi. Ia diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat pada tahun 2010-2015.

Ia juga menjadi Wakil Ketua MUI untuk periode 2015-2020 dibawah kepemimpinan KH Ma’ruf Amin. Berdasarkan situs Halal MUI, Zainut merupakan Ketua dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, Zainut diajukan karena ia memiliki portofolio di bidang keagamaan.

Achmad Baidowi mengatakan Zainut adalah politisi senior dan pernah menjadi salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI).

sumber: kompas.com

Ribuan Warga Banten Gelar Parade Bertema Selamatkan Negeri dengan Kalimat Tauhid

SERANG(Jurnalislam.com)– Kondisi negeri yang akhir-akhir ini tak lepas dari musibah, baik itu musibah alam maupun musibah kemanusiaan, disebut memotivasi sebagian warga Banten untuk menggelar aksi.

Ribuan ummat Islam Banten yang tergabung dalam Forum Persaudaraan  Ummat Islam Banten tergerak melakukan Parade Tauhid siang ini Jumat (24/10/2019) dengan mengusung tagline “Selamatkan Negeri Dengan Kalimat Tauhid.

Berbagai kalangan hadir dalam parade ini, dari pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, majlis taklim, pesantren bahkan individu-individu yang peduli terhadap keselamatan negeri ini.

Parade tauhid ini bertujuan selain memperkuat persatuan ummat Islam Banten, juga mengajak masyarakat untuk menyelamatkan negeri ini dengan kalimat tauhid.

Mereka melakukan longmarch dengan orasi-orasi yang mengajak masyarakat utk empati pd tragedi kemanusiaan di wanena. Dan juga mengajak masyarakat agar berdoa untuk keselamatan Indonesia.

Selain longmarch, dalam parade ini warga Banten  melakukan doa bersama untuk keselamatan Indonesia.

Ada juga penggalangan dana untuk saudara-saudara sebangsa yang mengalami krisis kemanusiaan di wamena.

Sampai berita ini turun, acara parade dan doa bersama masih berlangsung.

Reporter: Jumi Yanti Sutisna

Jokowi Tunjuk Anak Hary Tanoe Jadi Wamen Pariwisata

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Putri pengusaha Hary Tanoesoedibjo yang juga Direktur PT Media Nusantara Citra Angela Tanoesoedibjo ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menurut Angela, ia akan membantu tugas-tugas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutam.

“Hari ini pak Jokowi beri kepercayaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pasti dikusi dengan Wishnutama,” ujar dia usai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (25/10).

Angela diminta Presiden untuk membangun 10 destinasi wisata. Lima di antaranya menjadi prioritas Kementerian Pariwisata.

Angela pun mengaku siap bekerja sama dengan Wishnutama menjalankan program-program pemerintahan.

“Jadi dalam satu tahun ke depan fokus ke lima destinasi yang sudah diarahkan pak Jokowi untuk dibangun.

Dengan berbagai event. Tapi kita perlu membangun infrastrukturnya dan ekosistemnya sehingga juga memadai,” katanya.

Angela mengatakan, meskipun menjadi menteri paling muda di jajaran kabinet Jokowi, ia mengaku memiliki latar belakang yang dapat membantu menjalankan tugasnya.

“Saya memiliki background manajemen di bidang media, dan berbagai bidang lain seperti retail, finance dan banyak unit lainnya yang saya pegang.

Semoga ini bisa membantu saya untuk bisa kerja secara kreatif, cepat, efisien dan punya high impact yang tinggi sekali,” ucapnya.

Setelah dilantik menjadi wakil menteri, Angela pun berjanji akan mundur dari jabatan di bisnis usaha yang ia jalankan.

“Tentunya dengan aturan yang berlaku saya harus mundur dari segala posisis di bisnis usaha MNC Group,” ujar dia.

Sumber: republika.co.id

 

Jokowi Kenalkan 12 Wakil Menteri, Ini Nama-namanya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih 12 wakil menteri untuk membantu tugasnya. Jokowi memperkenalkan mereka dengan cara yang sama seperti mengumumkan menteri-menteri Kabinet Jilid II yaitu lesehan di tangga.

Pengenalan para wakil menteri ini dilakukan di tangga bagian dalam Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019). Para wakil menteri itu duduk lesehan bersama Jokowi-Ma’ruf Amin.

Wakil menteri pria terlihat mengenakan kemeja putih dan dasi. Sementara wakil menteri wanita terlihat mengenakan kebaya.

Berikut nama para wakil menteri yang sebelumnya dipanggil Jokowi ke Istana:

1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar (Dubes RI untuk AS)

2. Wakil Menteri Pertahanan: Sakti Wahyu Trenggono (Pengusaha/Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf)

3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid (Politikus senior PPP/Waketum MUI)

4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal)

5. Wakil Menteri PUPR: John Wempi Wetipo (Politikus PDIP)

6. Wakil Menteri LHK: Alue Dohong (Deputi Badan Restorasi Gambut)

7. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga (Politikus Golkar)

8. Wakil Menteri Desa PDTT: Budi Arie Setiadi (Ketum Projo)

9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Surya Tjandra (Politikus PSI)

10. Wakil Menteri BUMN: Budi Sadikin (Direktur Utama Mining Industry Indonesia)

11. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmojo (Direktur Utama Bank Mandiri)

12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo (Pengusaha/Perindo)

sumber:detik.com

KH Ma’ruf Amin Diharap Perkuat Sektor Ekonomi Syariah

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin memiliki komitmen dan kekuatan pemikiran yang luar biasa, salah satunya sektor ekonomi syariah. Ia pun berharap Ma’ruf memperkuat sektor ekonomi syariah.

“Ma’ruf Amin memiliki komitmen dan kekuatan pemikiran yang luar biasa, dimana arus baru ekonomi Indonesia, beliau memberikan penguatan terhadap ekonomi syariah,” kata Khofifah ditemui di halaman ruang rapat paripurna, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta pada Ahad (20/10).

Menurut dia, pasar sukuk dan obligasi sukuk penting untuk bisa didorong di Indonesia. Dia menjelaskan standar kepemilikan sukuk juga perlu dipromosikan di beragam lini masyarakat Indonesia.

“Kita di Jawa Timur pun sedang melakukan itu, kita ingin Jawa Timur nantinya bisa menjadi magnet keuangan Islam dunia,” jelas Khofifah.

Selain itu, Khofifah mengatakan ke depannya pasangan Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden dapat menguatkan kerja sama untuk kemajuan.

Jokowi, ujar mantan menteri sosial itu, menegaskan perlunya kekuatan kemitraan untuk membangun bangsa.

“Mudah-mudahan bisa bersatu padu bagaimana sinergitas elemen-elemen strategis bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote itu bisa bersinergi bersatu padu bagaimana keunggulan dan kemajuan bangsa bisa diwujudkan bersama,” demikian Khofifah.

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di MPR RI.

Presiden berencana mengumumkan nama tokoh-tokoh menteri yang akan berpartisipasi dalam kabinet ke depan pada Senin (21/10).

Terdapat lima prioritas yang akan dikerjakan pemerintahan dalam lima tahun ke depan, yakni pembangunan SDM, pelanjutan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, serta transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi berdaya saing dan bernilai tambah.

Sumber: republika.co.id

Masduki Baidlowi Ditunjuk sebagai Jubir Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin

JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi ditunjuk sebagai Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Posisinya setara dengan jabatan Staf Khusus Wapres.

“Insyaallah, (Masduki) termasuk di staf khusus bidang komunikasi, yang akan menyampaikan nanti penjelasan yang akan saya lakukan. Mulai hari ini sudah ikut tetapi SK-nya belum turun,” kata Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis.

Pada Kamis siang, Masduki mendatangi Kantor Wapres di Jalan Veteran III Gambir, Jakarta Pusat, untuk menemui Wapres Ma’ruf.

Usai pertemuan, Masduki mengatakan bahwa ia akan mendampingi Wapres Ma’ruf dalam kegiatannya sehari-hari.

Wapres Ma’ruf dan Masduki juga telah berkoordinasi dengan Kepala Sekretariat Wapres (Kasetwapres) Mohamad Oemar terkait dengan agenda kegiatan yang akan dihadiri Wapres.

“Jadi, apa yang mesti dikerjakan Kiai sebagai wapres pekan ini, ada beberapa undangan tadi sudah dibicarakan, dan dijadwalkan apakah Pak Kiai bisa hadir atau tidak hadir, sudah terjaga,” lanjutnya.

Agenda Wapres Ma’ruf dalam waktu dekat adalah menghadiri suatu acara di Jawa Timur pada Ahad (27/10). Kemudian pada Jumat (25/10) Wapres Ma’ruf akan berkantor di Istana Wapres untuk melaksanakan jumatan bersama staf dan karyawan Setwapres.

Selain aktif di kepengurusan PBNU, Masduki Baidlowi pernah tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2004—2009 dan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI dan Infokom MUI.

Masduki lahir di Bangkalan pada 20 Juli 1958 dan pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiah Miftahul Jannah, Madrasah Sanawiah Pesantren Sidogiri, Madrasah Aliah Pesantren Salafiyah, dan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Sebelum berkarier di dunia politik, Masduki pernah bekerja sebagai wartawan di beberapa media massa nasional.