Penulis: Mazaya

Ryamizard Ingatkan Bahaya Ideologi Komunis dan Liberal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Mantan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menekankan seluruh ideologi yang ada di dunia ini selain Pancasila tidak boleh masuk atau tumbuh di Indonesia.

“Begitu juga dengan ideologi komunis, liberal dan lain-lain, kita tetap Pancasila, Pancasila dan NKRI itu sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi, harga mati,” katanya saat kegiatan bedah buku bertajuk PKI Dalang dan Pelaku Kudeta, di Lemhanas, Jakpus, Sabtu (23/11/2019).

Ryamizard mengingatkan agar rakyat tidak latah dengan ideologi dan cara hidup negara lain, hal itu akan membahayakan ideologi Pancasila.

Sejarah pemberontakan PKI menurut dia harus dijadikan pengingat berbahayanya ideologi selain Pancasila tumbuh di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dan sebagai generasi penerus dengan bedah buku ini diharapkan kita dapat lebih memahami tentang sejarah bangsa, dan tidak mudah termakan oleh berita hoax yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Perluas Jaringan Distribusi Beras, ACT Targetkan Pengadaan 10 Truk Pangan

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) menargetkan pengadaan 10 Rice Truck pada 2020. Pengadaan ini untuk memperluas jangkauan distribusi beras ke masyarakat miskin.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin optimis pengadaan tersebut dapat terealisasi dengan komitmen para dermawan.

“Insyaallah akan memberi 10 Rice Truck yang harus beroperasi 25 hari. Sehari 10 ton dan masing-masing KK dapat menerima 5 kg, berarti dapat melayani 2000 keluarga,” kata dia di Bandung, Kamis (21/11/2019).

Ia bercerita terkait bantuan pangan ini, meskipun Indonesia sudah berbulan-bulan musim kemarau, namun tidak ada kelaparan karena masyarakat Indonesia selalu gotong royong.

Bentuk gotong royong dengan adanya para dermawan yang menyalurkan bantuannya ke ACT. Inilah yang membuat ACT optimis program 10 Rice Truck dapat terealisasi.

“Sekarang baru ada dua armada satu Water Truck dan Rice Truck,” katanya.

Saat ini ACT mendistribusikan 10 ton beras kepada 2000 masyarakat miskin Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung.

Para pengunjung yang hadir mayoritas kaum hawa dan tidak sedikit yang sudah sepuh.Mereka nampak sumringah menerima bantuan ini.

Di Maulid Akbar, Kiai Ma’ruf Berpesan Agar NU Bertransformasi dan Berubah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara Maulid Akbar dan Doa Untuk Keselamatan Bangsa yang diselenggarakan lembaga dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis malam (21/11).

 

Wapres menyampaikan bahwa Nabi Muhammad merupakan figur yang luar biasa. Nabi Muhammad, kata dia, mampu mengubah umat zaman jahiliyah menjadi umat terbaik.

 

“Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan kayak manusia biasa. Bahkan Nabi Muhammad itu ibarat batu mutiara sedangkan orang lain kayak batu biasa,” kata Ma’ruf di Istiqlal, Jakarta.

 

Dia mengatakan Nabi Muhammad ibarat batu berlian, sementara manusia biasa ibarat batu koral.

 

“Jadi beda harganya, berlian itu kecil saja harganya mahal, kalau koral satu truk aja nggak ada harganya,” kata dia.

 

Ma’ruf yang juga Mustasyar PBNU itu menyampaikan Nabi Muhammad adalah tokoh perubahan. Islam, kata dia, adalah agama perbaikan atau agama perubahan.

Itu juga yang menjadi cita-cita NU sebagai organisasi perubahan dan perbaikan. Yaitu memperbaiki kemasyarakatan. Sementara dari sisi agama yang diperbaiki NU adalah akidah dan cara berpikir.

 

Dia mengatakan dalam masa saat ini, perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan pemahaman keagamaan supaya lurus. Sementara perubahan kemasyarakatan dalam aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan.

 

“Makanya Indonesia kita ini visi ke depannya adalah ingin menjadi Indonesia maju,” ujar dia.

 

Dia menekankan sebagai organisasi perbaikan dan perubahan, NU akan terus mengambil peran dalam perubahan. Perubahan, menurut dia, harus dilakukan secara cepat agar tidak ketinggalan.

 

“Makanya paradigma alon-alon asal kelakon harus sudah ditinggalkan. Sekarang harus sudah serba cepat. Semua serba akselerasi. Perubahan harus cepat, tapi juga harus tepat agar tidak berantakan,” katanya.

 

Ma’ruf mengatakan kaidah yang dipegang NU yang selama ini hanya ada dua yaitu menjaga yang lama yang baik serta mengambil yang baru yang lebih baik (bertransformasi), harus ditambah satu lagi yakni inovasi.

ACT Distribusikan 10 Ton Beras  untuk 2000 KK

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) –Aksi Cepat Tanggap (ACT) medistribusikan beras untuk 2000 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung dengan masing-masing menerima sebanyak 5kg beras.

Bantuan diberikan kepada penduduk miskin yang membutuhkan pangan.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin menjelaskan sebagai lembaga kemanusiaan, mendistribusikan pangan tidak hanya ke lokasi bencana.

Melainkan bisa ke daerah rawan pangan salah satunya di Desa Sindangkerta.

“Kemiskinan bisa selesai jika kedermawanan dikedepankan,” kata dia di Bandung, Kamis (21/11/2019).

Ia katakan ACT membawa kurang lebih 10 ton beras yang mampu membagikan 5 kg beras untuk 2000 KK. Beras yang dibagikan dari truck menyerupai dispenser kecil di sebelah perut truck.

Selain beras, kata dia terdapat food truck yang menyediakan makan siang keseluruh undangan dengan koki profesional.

Tersedia pula water truck yang menyediakan air bersih bagi masyarakat. Juga terdapat bantuan medis ke masyarakat yang sedang sakit.

“Kita jangan tergantung pemerintah mengentaskan kemiskinan. Kita juga terlibat asal kedermawanan itu ada,” katanya.

Mahfud dan Habib Luthfi Bertemu, Bahas Kerukunan Bangsa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Habib Muhammad Luthfi bin Yahya menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Habib Luthfi mengenakan baju putih lengan panjang dan kopiah. Ia datang seorang diri saat bertemu Mahfud MD. Pertemuan kedua tokoh tersebut membahas Indonesia damai.

“Tetapi intinya kami berbicara tentang Indonesia yang damai, Indonesia yang penuh rahmah ke masa depan, membangun kerukunan kebersatuan di bawah kedaulatan negara RI,” kata Mahfud di lokasi.

“Tanpa pertentangan-pertentangan priomodialisme, baik itu agama, suku, kedaerahan, ras, dan lain sebagainya. Itu aja yang pokok,” sambung Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga diundang untuk mengisi sebuah acara di Pekalongan. Acara yang dimaksud adalah Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Ya di Pekalongan biasa setiap tahun kan kita adakan syukuran. Syukuran itu terimakasih lah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan maulud, bukan semata maulud peringatan, tetapi kita selaku umat Islam saya khususnya pribadi maupun pak Mahfud menjadi umat Islam saya mensyukuri terimakasih kepada baginda Nabi, sebab beliau kita mengerti iman dan Islam,” ucap Habib Luthfi.

sumber: sindonews.com

BPKH Dinilai Bisa Tumbuhkan Bank Muamalat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Kombinasi antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai paling tepat dalam upaya penyelamatan Bank Muamalat, terutama setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui masuknya konsorsium Al Falah.

Hal tersebut diungkapkan oleh pakar perbankan syariah M. Syafii Antonio, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, BPKH bisa menjadikan Muamalat sebagai “operating arms”. Dengan begitu BPKH tidak perlu memiliki cabang di seluruh Indonesia, sehingga tidak perlu memiliki kas. Skema ini menurutnya sama seperti lembaga tabung haji di Malaysia.

“Kalau BPKH menggandeng Muamalat dan Bank Himbara itu akan cepat, pertama ada dana yang masuk untuk mengamankan. Lalu taruhlah orang BPKH di komisaris dan manajemennya (Muamalat),” kata Syafii, kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2019).

Setelah itu untuk memperbesar aset, yang macet bisa dikasih ke bank Himbara yang memiliki aset manajemen yang baik. Hal ini perlu dilakukan supaya Bank Muamalat tumbuh lebih lebih cepat.

“Jangan analisa atau cari sendiri, lama, tapi harus diajak. Kayak Bank Syariah Mandiri bisa besar karena diajak induknya,” katanya.

Dengan peran bank Himbara maka Bank Muamalat bisa ikut tumbuh cepat seperti induknya. Skema ini juga digunakan bank syariah lain yang memiliki induk. Sebelumnya Syafii mengatakan ada 2 langkah yang bisa dilakukan dalam rangka penyehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

“Pertama memang harus selamatkan modal, kemudian bisnisnya,” ujar Syafii.

Menurutnya, bisnis Muamalat yang sudah terlanjur macet harus dirapikan lagi. Sementara itu, aset Muamalat bisa dijual untuk memperkuat modal.

“Banyak kok yang mau membeli aset dengan harga diskon,” ujarnya.

sumber: cnbcindonesia.com

DPR Akan Bentuk Panja Penyelamatan Bank Muamalat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komisi XI DPR RI akan membentuk Panitia kerja (Panja) terkait penyehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Hal tersebut merupakan keputusan setelah menggelar Rapat Kerja secara tertutup dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan ada beberapa opsi penyelesaian masalah Muamalat yang dibahas bersama dengan OJK. Untuk mencari solusi, Komisi XI akan membentuk Panja.

“Nanti kan akan bentuk panjanya. Panjanya akan lebih enak lagi. Misalnya Muamalat. Kita bisa manggil pemegang sahamnya, auditornya. Kita bisa lihat balance sheetnya,” ujar Dito yang merupakan politisi dari Golkar, Senin (18/11/2019).

Panja tersebut, tuturnya, akan direncanakan dalam waktu dekat. “Kesimpulan sudah kita masukan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” ujarnya.

Selain untuk Muamalat, Panja tersebut juga akan dibentuk untuk persoalan Jiwasraya dan Bumiputera. “Paling urgent itu sepertinya Bumiputera. Bumiputera ini kan mutual,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, enggan untuk memaparkan hasil Raker tertutup dengan OJK. “Pokokny diminta untuk mempercepat investor masuk ke sana.

Sumber: cnbcindonesia.com

OJK Harap Pasar Modal Syariah Jadi Sarana Mencari Berkah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pasar modal syariah tak hanya mencari return atau imbal hasil, tapi juga mencari keberkahan dalam berinvestasi sehingga berbeda dengan pasar modal konvensional.

“Di pasar modal syariah, kita juga mencari berkah. Kalau bapak hanya mengejar return maka bapak ibu akan kembali ke pasar modal konvensional. Karena itu tidak semata-mata mengejar yield,” tegas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, saat membuka Syariah Investment Week 2019 di Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/11/2019).

“Ciri-ciri investor dunia adalah greedy. Semua pelanggaran yang terjadi di dunia, tidak hanya di Indonesia, adalah kerakusan,” tegas mantan Direktur Danareksa ini.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, pasar modal syariah di Indonesia saat ini bertumbuh signifikan dan bahkan dianggap paling inovatif dan satu-satunya di dunia yang memiliki produk terlengkap yang mengintegrasikan investasi syariah di pasar modal dan filantropi Islam.

Pasar modal syariah Indonesia menurut BEI, juga dianggap sangat mendukung pengembangan green investment, yang sejak tahun 2018 telah konsisten menerbitkan green sukuk dan BEI menjadi anggota Suistanable Stock Exchanges (SSE) Initiative.

Sumber:cnbcindonesia.com

KPK Enggan Jelaskan Usaha Mencegah Kajian UAS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kehadiran Ustaz Abdul Somad (UAS) yang memberikan kajian kepada sejumlah pegawai, rupanya mendapatkan penolakan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditanya lebih lanjut alasan terkait penolakannya, KPK masih enggan memberi tahu pasti alasan tersebut.

“Kalau ini saya kira sudah dijelaskan oleh pimpinan kemarin, silakan kalau ada pertanyaan yang lain,” jawab singkat juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (21/11).

Sebelumnya, pendakwah kondang Ustaz Abdul Somad mengisi kajian bertemakan integritas, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11). Dalam kajiannya itu, UAS banyak bercerita soal hubungan antara Allah SWT dengan manusia.

“Temanya tentang integritas, bagaimana dalam Islam kita diajarkan sebesar biji sawi pun kecurangan akan dituntut di hadapan Allah SWT,” ujar Abdul Somad kepada wartawan seusai mengisi kajian tersebut.

Dalam kajiannya itu, ia banyak bercerita soal hubungan antara Allah SWT dan manusia. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mencegah orang dari perbuatan dosa adalah inti dari ajaran Islam.

“Islam berani mengatakan tidak pada narkoba, tidak pada sogok, tidak pada risywah maka mesti ada kekuatan dalam bathin kita, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT,” katanya.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa sebelumnya ia berusaha mencegah Badan Amal Islam KPK (BAIK) untuk tak mengundang UAS. Menurutnya, pendakwah yang diundang KPK seharusnya tidak berpihak pada aliran tertentu.

Berbeda dengan acara yang menghadirkan Gus Muwafiq pada Rabu (20/11). Menurut Agus, ia resmi diundang oleh pimpinan KPK secara kelembagaan sejak lama. “Jadi ada beberapa orang yang mengundang itu dari organisasi BAIK di KPK, bukan wadah pegawai. Nanti akan kami periksa beberapa pegawainya,” ujar Agus.

Setelah Naikkan Iuran, Jokowi Ingin BPJS Kesehatan Dibenahi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kembali menyinggung perlunya perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan . Dalam rapat terbatas level menteri yang digelar di Kantor Presiden, Kamis (21/11), Jokowi juga menyingung banyaknya uang yang sudah dikeluarkan pemerintah terkait pembiayaan BPJS Kesehatan.

“Saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan, pemerintah sudah memiliki peran cukup besar untuk menyalurkan subsidi kesehatan kepada masyarakat.

Perinciannya, dari 222 juta peserta BPJS Kesehatan secara nasional, 96 juta jiwa di antaranya adalah masyarakat miskin yang digratiskan iurannya sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Selain itu, ada pula 37 juta jiwa masyarakat yang mendapat subsidi iuran oleh Pemda dan 17 juta jiwa disubsisdi melalui TNI/Polri.

“Hingga 2018 pemerintah telah keluarkan dana kurang lebih Rp 115 triliun. Yang sudah disubsidi pemerintah sekitar 150 juta jiwa,” ujar Jokowi.

Jokowi juga secara khusus meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy untuk memperjelas pembagian wilayah tugas antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut dia, BPJS Kesehatan mengurusi kesehatan individu, BKKBN bertugas menangani kesehatan keluarga, sementara Kemenkes berwenang membidangi kesehatan masyarakat.

“Namun, semuanya dikoordinasi Kemenkes sehingga jelas. Kalau ada berkaitan dengan masalah di lapangan siapa yang menjadi penanggung jawab bukan lempar sana dan lempar sini,” ujar Jokowi.

Permintaan Jokowi terkait perbaikan manajemen BPJS Kesehatan bukan yang pertama kali ini.

Pekan lalu di Bandar Lampung Jokowi juga sempat menyinggung bahwa defisit BPJS Kesehatan yang semakin membengkak disebabkan oleh salah pengelolaan.

Menurut dia, perlu ada perbaikan tata kelola di internal BPJS Kesehatan yang perlu dilakukan. Catatan BPJS Kesehatan, angka defisit berpotensi menyentuh angka Rp 32 triliun hingga akhir 2019.

“Sekali lagi kita kan sudah membayari yang 96 juta (jiwa). Total dibayar oleh APBN tapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola aja. Yang harusnya bayar pada nggak bayar. Artinya, penagihan harus diintensifkan,” kata Jokowi seusai meninjau pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Dr Abdul Moeloek, Lampung, Jumat (15/11).