Penulis: Mazaya

Setelah NU, Kapolri Kunjungi Muhammadiyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kapolri Jenderal Polisi Idhan Aziz bersilaturahim dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Kunjungan ini melanjutkan safari silaturahim kapolri ke sejumlah pimpinan lembaga negara yang sebelumnya telah dilakukan, di antaranya silaturahim dengan Panglima TNI, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kasum TNI, Kepala Bappenas, Menteri KLHK, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), demikian siaran pers Polri.

Dalam kunjungannya kali ini, Kapolri Idham didampingi Kabaintelkam Polri, Kadiv Propam Polri, Kadiv Humas Polri, Wakabaintelkam, Dirtipidter Bareskrim Polri, Dirtipidum Bareskrim Polri, dan Koorspripim Polri.

Tidak diketahui materi yang dibahasdalam pertemuan tersebut, karena pertemuan berlangsung tertutup.

Sumber: muhammadiyah

 

BNPT Singgung Aksi Teror via Media Sosial

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam rapat itu BNPT diminta untuk segera mengoptimalkan fungsi deradikalisasi kontra radikalisasi.

BNPT juga diharapkan kerjasama dengan Ditjen Lapas Kemenkumham untuk mengatasi berbagai persoalan di Lapas terorisme.

“Kami medesak Kepala BNPT untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk mengoptimalkan fungsi deradikalisasi dan kontra radikalisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme,” ujar Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).

Selanjutnya, kata Adies, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap maraknya aksi radikal-terorisme melalui media sosial (medsos).

Karena saat ini medsos dikapitalisasi sebagai alat yang paling mudah dipergunakan oleh kelompok-kelompok teror.

Juga medesak Kepala BNPT untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terkait hal ini.

“Melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat menelusuri dan mengungkap aksi teror melalui media sosial,” tuturnya.

Berikutnya, Adies mendesak Kepala BNPT untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan penanggulangan terorisme.

Juga, BNPT disarankan agar melakukan langkah-langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kemudian prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk mencegah paham radikal-terorisme.

sumber: republika.co.id

 

Soal Terorisme dan Narkoba, Pemerintah Minta Warga Waspada kepada Orang Asing

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Untuk mencegah penyebaran paham dan gerakan terorisme, Kementerian Agama melakukan koordinasi nasional. Hadir, seluruh Kasubag Hukum dan KUB Kanwil Propinsi, Pejabat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), maupun pejabat unit teknis eselon I Pusat.

Koordinasi dikemas dalam forum Rakornas yang berlangsung di Jakarta. Selaku narasumber diskusi panel, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN), Kementrian Hukum dan HAM, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Wakil dari BIN, Pampa, menyampaikan bahwa negara harus mewaspadai keberadaan orang asing yang dapat membahayakan keamanan, baik dalam bentuk penyebaran paham terorisme, separatisme, maupun narkoba.

“Waspadai keberadaan orang asing yang dapat membahayakan keamanan negara, baik melalui penyebaran dan gerakan terorisme, separatisme, maupun Narkoba,” ujarnya, Kamis (21/11).

Lebih lanjut Pampa mengatakan bahwa ada banyak cara orang asing membawa kepentingan mereka. Pihak keamanan pun memiliki cara untuk melakukan screening WNA dari dua aspek penting, yaitu asal negara dan specific background dari WNA. Untuk mendalami asal negara dilihat dari tiga unsur, yaitu melalui jalur umum, calling visa, maupun rawan konflik.

“Kami dari pihak keamanan mengawasi WNA dengan dua jalur, yaitu asal negara maupun specific background. Asal negara akan dilihat dari kedatangan umum, melalui calling visa, dan negara rawan konflik. Yang dilihat detail dari calling visa dari negara Afganistan, Guinea, Israel, Kamerun, Korut, Nigeria, dan Somalia. Sedangkan untuk negara rawan akan dilihat secara detail dari Lybia, Suriah, Yaman, Turki, dan Thailand,” tururnya.

Sementara itu, dari Ditjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, Mulyadi, menyoroti pentingnya kepatuhan WNA terhadap regulasi tentang keimigrasian. Seluruh aturan yang ada harus dipatuhi oleh WNA agar tidak terkena denda karena overstay atau dilakukan deportasi disebabkan oleh penyalahgunaan izin tinggal atau perilaku melanggar hukum.

“Pengawasan orang asing dari aspek keimigrasian diterapkan secara ketat. Seluruh aturan harus ditaati oleh orang asing agar tidak dikenakan denda karena overstay dan deportasi karena melanggar hukum. Ini kami lakukan agar WNA tidak ada yang menyalahgunakan izin tinggal yang kami berikan,” tuturnya.

Sementara itu nara sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan, J. Erikson P. Sinambela, menitikberatkan kepada aspek manfaat mendatangkan orang asing. Kementerian Ketenagakerjaan lebih melihat dari aspek keuntungan yang diperoleh dari TKA yang didatangkan dan legalitas izin dari Kementerian teknis terkait.

Sumber: kemenag.go.id

 

Ini Kata Menag Soal Kasus First Travel

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi akan mengajak pihak terkait untuk duduk bersama mencari pemecahan terbaik bagi jemaah First Travel.

Hal ini dilakukan menyusul hasil kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa barang sitaan dalam kasus First Travel menjadi milik negara.

“Kami sedang memikirkan juga apa apa apa langkah nya ya karena kan sekarang sudah keputusan MA sudah inkrah, tidak banyak yang bisa kita lakukan,” ujar Menag, Rabu (20/11).

“Tapi meskipun begitu kami nanti juga ingin duduk sama-sama. Sama-sama kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan,” sambung Menag.

Untuk mencegah kejadian serupa menimpa calon jemaah umrah, Menag meminta masyarakat untuk waspada.

“Misalnya, Kemenag telah menyampaikan, batas minimal biaya umrah itu 20 juta. Kalau biaya nya murah, di bawah 20 juta, pasti ada sesuatu,” ungkap Menag.

Menag juga menuturkan, pihaknya terus membenahi kebijakan dan pelayanan terkait penyelenggaran umrah.

“Kita sudah melakukan langkah-langkah sebagai upaya pencegahan, insyaallah tidak terjadi lagi. Kita akan evaluasi satu per satu,” tandas Menag.

Sumber: kemenag.go.id

 

 

Reuni Akbar 212 Soroti Ketidakadilan Proses Hukum Para Penista Agama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Panitia Reuni Akbar 212 akan menggelar Reuni Akbar 212 yang direncanakan hari Senin, 2 Desember 2019 bertempat di Monas, Jakarta.

Dalam acara tersebut, ada beberapa tema yang diangkat mulai dari momen peringatan maulid Nabi hingga menuntut keadilan dan ditegakkannya proses hukum yang adil terhadap penista agama.

“Untuk itu, Panitia meminta kepada aparat kepolisian dengan adanya pimpinan Polri yang baru bersikap profesional dalam memproses secara hukum Sukmawati Soekarno Putri,” kata Penanggung Jawab Reuni 212, KH Shabri Lubis, Kamis (21/11/2019) dalam keterangan yang diterima redaksi.

Menurutnya,jangan sampai Negara bertindak tidak adil dalam penegakan hukum.

“Karena dari beberapa kali laporan umat atas kelakuan penistaan agama oleh Sukamati, Ade Armando , Abu Janda tak satupun yang sampai ke meja hijau,” tambahnya.

Semua kasus yang dilaporkan, menurut Panitia reuni 212, berakhir tanpa proses hukum.

“Jika penistaan agama tidak diselesaikan secara hukum, maka tindakan penistaan-penistaan lainnya akan terus berlanjut, tak hanya oleh Ibu Sukmawati, juga oleh oknum-oknum lainnya,” pungkasnya.

 

Belum Juga Diproses, Reuni Akbar 212 Akan Serukan Adili Sukmawati

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Panitia Reuni Akbar 212 akan menggelar Reuni Akbar 212 yang direncanakan hari Senin, 2 Desember 2019 bertempat di Monas, Jakarta.

Dalam acara tersebut, ada beberapa tema yang diangkat mulai dari momen peringatan maulid Nabi hingga menuntut Sukmawati agar diadili.

“Kami memberi perhatian khusus terhadap apa yang dilakukan oleh Sukmawati, puteri Presiden pertama Republik Indonesia, Soerkarno, yang sudah berkali-kali menghina,menista agama Islam,” kata Penanggung Jawab Reuni 212, KH Shabri Lubis, Kamis (21/11/2019) dalam keterangan yang diterima redaksi.

“Membanding-bandingkan peran Rasulllah SAW dengan Soekarno di saat jaman penjajahan. Adalah tidak tepat sikap tersebut, yang tergolong penistaan agama Islam tingkat tinggi,” katnaya.

Untuk itu, Panitia meminta kepada aparat kepolisian dengan adanya pimpinan Polri yang baru bersikap profesional dalam memproses secara hukum Sukmawati Soekarno Putri,

“Sebagaimana hukum yang berlaku di negeri ini. Jangan sampai Negara bertindak tidak adil dalam penegakan hukum,” pungkasnya.

Reuni 212, Mengukur Kekuatan Oposisi?

Redaktur: Mazaya

Tony Rosyid*

(Jurnalislam.com)–Pilpres sudah usai. Jokowi presidennya. Lepas kontroversi yang terus jadi memori, Jokowi sudah dilantik. Bahkan sudah juga melantik para pembantunya di kabinet.

Secara politik, Jokowi makin perkasa. Sementara oposisi wait and see. Silent. Beri kesempatan kabinet bekerja. Seperti apa kerja mereka? Baru berusia satu bulanan. Belum bisa diukur.

Prediksinya? Lihat pertama, SDM. Dan kedua, anggaran. Seberapa banyak menteri Jokowi punya kompetensi di posisi masing-masing. Dan seberapa besar anggaran untuk kementerian itu. Dari situ, hasil kinerja kabinet bisa diraba.

Dalam situasi silent, wait and see, tentu ini akan sangat mempengaruhi tensi dan spirit gerakan oposisi. Terutama bagi aktifis 212 yang selama ini dijadikan simbol oposisi terhadap Jokowi. Mampukah mereka menjaga soliditas massanya dalam situasi seperti sekarang. Sebuah situasi tanpa momentum yang bisa jadi trigger pergerakan.

Meski Prabowo dan Gerindra sudah gabung ke istana, 212 tetap konsiten mempertahankan posisinya sebagai oposisi. Ini disebabkan diantaranya karena gagalnya negosiasi tim istana dengan tokoh utama 212, yaitu Habib Rizieq Shihab (HRS). Dua jenderal berpengaruh yang diutus istana ke Saudi tak berhasil membuat kesepakatan dengan HRS.

Pasca pilpres? Jokowi tak butuh lagi HRS. Yang dibutuhkan Jokowi adalah Prabowo. Tapi, Prabowo minta ke Jokowi agar HRS dipulangkan. Permintaan ditolak. Setidaknya, hingga hari ini.

Akankah Reuni Akbar 212 awal desember nanti akan dihadiri HRS? Bergantung. Kepada siapa? Jokowi! Kalau Jokowi ijinkan, HRS pulang. Gak ada ijin, jangan berharap.

Berarti, yang mencekal HRS itu Jokowi? Tidak! Arab Saudi yang mencekal. Demi keamanan, itu bahasa halusnya. Bahasa halus, atau bahasa politik? Kepo ah! Emang apa kepentingannya pemerintah Saudi? Nah, anda sudah mulai kritis

Besar kemungkinan HRS gak bisa pulang sebelum reuni 212. Ini prediksi. Secara politis, kehadiran HRS akan jadi heroik. Reuni 212 akan kembali fenomenal dengan kepulangan HRS. Apalagi, isu Ahok sedang hangat-hangatnya muncul.

Kecuali HRS melunak, dan Reuni 212 dihadiri Jokowi. Duet HRS-Jokowi di panggung 212 ini yang diinginkan pihak istana. Panggung untuk mengakhiri perlawanan oposisi 212. Teletubbies… So sweet…

Jika jauh-jauh hari sebelum pilpres kabarnya istana pernah mengirim dua jenderal aktif sebagai negosiator, namun sayangnya gagal. Saat ini istana bisa utus Prabowo, menhan Jokowi. Jenderal yang jangan ragukan loyalitasnya. Prabowo sempat dekat dengan HRS selama berada di pengasingan.

Apakah Prabowo berhasil membujuk HRS? Apakah HRS akan melunak? Semua kemungkinan bisa terjadi. Yang pasti, HRS selama ini dikenal sebagai sosok yang kuat dalam pendirian. Tokoh yang sulit ditaklukkan. Penjara dan kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan baginya. Begitulah kira-kira kabar yang bisa kita potret tentang HRS.

Jika HRS melunak, peluang pulang terbuka. Otomatis, HRS bisa memimpin langsung reuni 212. Reuni akan ramai karena dibanjiri massa. Tapi setelah itu, oposisi rakyat dipatiskan akan melemah. Sebab, HRS tak lagi berurusan dengan dunia politik. Tak ikut campur apapun terkait dengan kekuasaan Jokowi. Inilah yang diharapkan istana selama ini. Namun gagal. Itu dulu. Bagaimana sekarang? Belum bocor apa hasil negonya. Itupun jika ada nego. Yang pasti, gak ada kepulangan gratis!

Dilematis! Pulang dan pimpin langsung Reuni 212 akan menghidupkan kembali semangat perlawanan. Tapi, jika pulang, tak mungkin tanpa kesepakatan. Kesepakatannya: HRS pensiun dari urusan politik. Ini akan jadi mahar kepulangan. Jika HRS terima itu, dia bisa pulang dan reuni 212 desember nanti akan membludak. Aparat beri ijin dan tak lagi halangi warga yang mau ikut reuni. Tanda sudah akur. Negonya gol.

Pasca reuni, HRS akan menjalankan aktifitasnya sebagai ustaz, da’i dan pemimpin FPI. Tak lagi singgung-singgung soal politik. Tak mau ikut campur dengan urusan Jokowi. Jika ini jadi pilihan, maka sejak itu, heroisme HRS sebagai icon oposisi luntur. GNPF Ulama hanya akan tinggal nama.

Selanjutnya, kekuatan oposisi tinggal PKS. Mungkin juga Rocky Gerung dan sejumlah aktifis. PAN? Tersandera. Kecuali Amien Rais yang akhir-akhir ini mulai melunak. Demokrat? Lebih nyaman dengan sikapnya yang abu-abu. Demokrat hanya jelas sikapnya jika terkait dengan Prabowo. Kritis, atraktif dan berani ambil sikap. Ini mungkin efek dari sejarah masa lalu.

Kira-kira, HRS akan pilih opsi yang mana? Pulang tapi terima syarat tidak berpolitik? Atau tolak syarat, tapi harus memperpanjang masa tinggalnya di Makkah? Kita tunggu saja. Siapa saja nanti yang duduk di panggung reuni 212. Dan berapa jumlah massa yang akan hadir. Dari situ, kekuatan oposisi bisa dipetakan.

Jakarta 21 Nopember 2019

Global Wakaf Gelar Sekolah Pasar Modal Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Global Wakaf- Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengadakan Sekolah Pasar Modal Syariah di Menara 165, Jakarta Selatan.

Presiden Direktur Global Wakaf Syahru Aryansyah mengatakan Sekolah Pasar Modal Syariah ini hadir untuk memberikan edukasi cara memulai berbisnis di pasar modal.

Selain  itu program ini ditujukan agar para peserta mengenal lebih dalam mengenai wakaf.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara  Global Wakaf bersama BNI Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku mitra dari Global Wakaf.

Melalui Sekolah Pasar Modal Syariah juga, Global Wakaf mengenalkan kembali Galeri Wakaf Saham yang telah diluncurkan pada pertengahan Agustus lalu.

Menurut Syahru kehadiran Galeri Wakaf Saham tidak terlepas dari peranan pasar modal syariah dalam sistem ekonomi, baik dalam sistem ekonomi regional maupun global.

“Kalau kami lihat secara makro,  di Indonesia dan global, banyak hal yang dapat kita ambil secara positif dari ekosistem syariah, tidak hanya pasar modal saja. Mulai dari masukannya, prosesnya, keluarannya secara syariah sangat baik sekali,” ujar Syahru dalam siaran persnya.

Global Wakaf juga berharap dengan kontribusi mereka di pasar modal, para investor nantinya tidak hanya fokus dengan bisnis saja. Investor juga dapat memberikan nilai lebih dalam pengelolaan bisnis sehingga bisa memberikan manfaat bagi orang banyak.

“Kami sebagai salah satu nazir yang berfokus di ekonomi produktif, fokus ke portofolio ekonomi yang bersifat dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dananya ada yang dari orang yang berwakaf langsung ke Global Wakaf, atau ada yang dari saham. Kemudian dari dividennya berupa wakaf tunai, akan kami gunakan untuk portofolio yang sudah ada,” kata Syahru.

Sumber: republika.co.id

Wapres Dorong Penguatan Bank Muamalat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong berbagai upaya untuk menguatkan kembali Bank Muamalat. Dengan begitu, Bank Muamalat bisa terus berkembang dan bersaing dengan bank-bank lainnya.

“Bagaimana menguatkan, mengembangkan Bank Muamalat yang memang secara brand sudah sangat kuat, karena itu penting untuk dikuatkan, dan jangan dibiarkan menjadi mati,” ujar Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/11).

Menurutnya, Bank Muamalat masih memiliki brand yang sangat kuat. Karena itu, ia pun tidak sepakat jika Bank Muamalat ditutup. “Saya kira kalau bisa dikuatkan, kenapa harus ditutup, karena itu solusi yang paling baik itu dikuatkan, dikembangkan jangan ditutup, karena kalau tutup kan gampang, tapi kan kita mencari penyelesaan bukan seperti itu,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf pun menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah Bank Muamalat tersebut. Ia berharap OJK dapat menggandeng investor untuk menyehatkan kembali Bank Muamalat.

“Kita serahkan pada OJK sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah Bank Muamalat dan menggandeng investor yang layak dan pantas,” ujar Ma’ruf.

Sebagai informasi, data terakhir, laba bersih Bank Muamalat tercatat sebesar Rp 6,57 miliar pada periode Januari sampai Agustus 2019. Angka itu menurun sebanyak 94,07 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 110,9 miliar.

Sumber: republika.co.id

 

Fintech Syariah Semakin Berkembang di Tanah Air

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pertumbuhan perusahaan financial technology (fintech) syariah dinilai cukup baik. Pasalnya, pada 2017, pemain fintech syariah Peer 2 Peer (P2P) lending hanya satu, namun kini sudah ada 14.

CEO sekaligus Co-Founder PT Ammana Fintek Syariah Lutfi Adhiansyah menuturkan, jumlah anggota di asosiasi mencapai 90 instansi. Tidak hanya P2P lending, ada pula yang berbentuk equity crowdfunding, aplikasi Muslim lifestyle, dan lainnya.

“Jadi saya semakin banyak temui di asosiasi inovator-inovator muslim muda. Mereka tidak hanya membuat fintech tapi juga digital syariah,” kata Lutfi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah saat ditemui usai menerima penghargaan di ajang Anugerah Syariah Republika di Jakarta, Selasa, (19/11).

Meski saat ini regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendukung perkembangan fintech syariah, namun menurutnya, industri ini masih menghadapi tantangan. Salah satunya, jumlah inovator Muslim yang sedikit.

“Kalau pun ada inovator Muslim, rata-rata belum bisa ketemu pemodal. Jadi perusahaannya belum berkembang,” ujarnya.

Ke depannya, ia berharap semakin banyak pemain fintech syariah di lapangan. “Diharapkan pula lebih memanfaatkan regulasi yang OJK sudah buat,” tutur Lutfi.

Bagi dia, memanfaatkan regulasi OJK merupakan kesempatan bagi para inovator Muslim untuk terjun ke bidang teknologi secara legal. Dengan begitu semakin banyak inovator Muslim yang bertemu langsung masyarakat melalui fintech.

Sumber: republika.co.id