Penulis: Mazaya

Diamnya Pemerintah Indonesia Soal Uighur Dinilai Bukti Ketergantungan terhadap Cina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Anggota DPD RI Fahira Idris mendesak pemerintah buka mulut terkait pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang Cina.

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia bersuara, bukan karena hanya Indonesia negara muslim terbesar di dunia, tetapi karena nilai-nilai kemanusiaan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya diduga kuat sedang dinjak-injak

“Sampai kapan Indonesia terus diam soal Uighur sementara di belahan dunia kecaman terus mengalir. Ini bukan soal mencampuri urusan politik negara lain, tetapi ini soal kemanusiaan yang menembus dan melampui batas-batas negara,” tukas Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya (16/12/2019).

Bahkan, kata Fahira, harusnya melampaui kepentingan ekonomi Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum salah satunya tergantung investasi Cina.

“Kita bangsa besar. Suara kita pasti di dengar. Persoalannya sekarang, Pemerintah berani, tidak?”tanyanya.

Menurut Fahira sejak bocornya dokumen penindasan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi, gelombang protes dan kecaman terhadap dugaan pelanggaran HAM otoritas Cina terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya dipastikan akan semakin meluas.

Jika Indonesia masih terus diam, bukan tidak mungkin eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi dan berpenduduk muslim terbesar di dunia serta menjunjung tinggi penegakan HAM akan diabaikan bahkan dikucilkan komunitas internasional.

Banyaknya investasi Cina di Indonesia harusnya dipandang sebagai ketergantungan Cina akan besarnya potensi ekonomi Indonesia, bukan malah sebaliknya yaitu ketergantungan Indonesia terhadap Cina.

Dengan begini, Indonesia tidak perlu ragu apalagi takut mendesak Cina menghentikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang.

Bahkan sebagai negara muslim yang moderat dengan berbagai pengalaman panjangnya, Indonesia harusnya bisa memberi pamahaman terkait Islam kepada Cina sehingga kebijakan mereka terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang tidak lagi bersifat represif.

“Indonesia dengan negara manapun yang berinvestasi di negeri ini, sebesar apapun investasi yang mereka gelontorkan, posisinya adalah setara. Kita tidak perlu ragu apalagi takut mengkritik bahkan mengecam negara tersebut jika memang kebijakan negaranya mengabaikan nilai-nilai HAM,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Sampai Kapan Indonesia Terus Diam Soal Uighur?

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Perlakuan represif dan kebijakan tidak manusiawi yang dialami etnis minoritas Uighur di Xinjiang semakin terkuak dan sepertinya banyak negara di dunia sudah mulai muak dengan kesewenang-wenangan ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPD RI Fahira Idris dalam keterangan yang diterima redaksi baru-baru ini. Menurutnya,  pada Juli 2019 lalu, lebih dari 20 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) termasuk Australia, Inggris, Kanada, Prancis, dan Jerman mengirim surat kecamanan kepada para pejabat tinggi Dewan HAM PBB terkait perlakuan otoritas China terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

Awal Desember ini DPR Amerika Serikat meloloskan RUU yang dapat memberikan Gedung Putih kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi China atas apa yang terjadi di Xinjiang.

Fahira Idris mengungkapkan bahwa sikap tegas negara-negara anggota PBB ini menjadi fakta yang tidak bisa diabaikan dugaan bahwa otoritas China menahan sedikitnya 1 juta etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya secara sewenang-wenang dan mengabaikan HAM, bukan isapan jempol.

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia bersuara, bukan karena hanya Indonesia negara muslim terbesar di dunia, tetapi karena nilai-nilai kemanusiaan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya diduga kuat sedang dinjak-injak.

“Sampai kapan Indonesia terus diam soal Uighur sementara di belahan dunia kecaman terus mengalir. Ini bukan soal mencampuri urusan politik negara lain, tetapi ini soal kemanusiaan yang menembus dan melampui batas-batas negara. Bahkan harusnya melampaui kepentingan ekonomi Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum salah satunya tergantung investasi China. Kita bangsa besar. Suara kita pasti di dengar. Persoalannya sekarang, Pemerintah berani, tidak?” tukas Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya (16/12/2019).

Menurut Fahira sejak bocornya dokumen penindasan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi, gelombang protes dan kecaman terhadap dugaan pelanggaran HAM otoritas China terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya dipastikan akan semakin meluas.

Jika Indonesia masih terus diam, kata Fahira, bukan tidak mungkin eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi dan berpenduduk muslim terbesar di dunia serta menjunjung tinggi penegakan HAM akan diabaikan bahkan dikucilkan komunitas internasional.

Kunjungan Xinjiang Langsung, PP Muhammadiyah: Tak Ada Kebebasan Beragama untuk Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan duduk masalah dari kunjungan tujuh hari ke Uighur, Xinjiang, Cina. Kunjungan ini dihadiri pimpinan ormas Islam dan tiga wartawan.

Ketua Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi menuturkan, kunjungan ke beberapa tempat meyakinkan bahwa di sana tidak ada kebebasan beragama.

Dia menceritakan, saat berkunjung ke pusat pendidikan, ia tak mendapati Muslim Uighur yang melaksanakan praktik agamanya. Agama harus dilakukan di ruang tertutup, jika di ruang terbuka maka disebut radikal.

“Seperti memakai jilbab di jalan umum itu dilarang dan disebut radikal. Kalau anda radikal, maka dikirim ke pusat pendidikan agar tidak berfaham radikal,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menyayangkan ketika saat Salat Jumat di masjid besar, hanya dipenuhi oleh jamaah berusia lanjut. Tidak ada anak-anak dan pemuda. Memang menyedihkan. Mereka seringkali merapel salat, baik dalam berapa bulan atau setahun.

“Kalau ada orang tuanya yang mengajarkan anaknya beribadah, maka disebut radikal,” ucapnya.

Di Beijing, para delegasi berkunjung dan bersilaturahim dengan Duta Besar. Secara ringkas, mayoritas penduduk Uighur adalah muslim, sisanya nonmuslim dari berbagai suku.

Kecurigaan

Pada kesempatan itu, dia bertemu dengan pimpinan Cina Islamic Association (CIA), yaitu organisasi perpanjangan pemerintah.

Secara singkat, saat tiba di Ibu Kota Xinjiang, dia meminta agar Wakil Ketua CIA membawa untuk shalat berjamaah.

“Tetapi oleh beliau dikatakan masjidnya sangat jauh dan susah untuk menuju ke sana. Mulai saat itu kami mulai mencurigai, memang ada penunjuk kiblat dipasang di hotel, tapi itu seperti baru dipasang,” ujarnya.

Seorang wartawan yang ingin membeli rokok di luar, malah dihadang dan diberikan rokok serta pembakarnya oleh penjaga hotel.

“Dua bukti itu sebenarnya sudah bisa dijadikan barometer,” katanya.

Pada pagi berikutnya, Ketua CIA mengajak delegasi ke museum tindakan kekerasan muslim Uighur kepada muslim Xinjiang.

“Saya tidak tahu apakah itu betul apa enggak, tapi dari nama mereka adalah orang Uighur dan sudah terpapar radikalisme (karena) bekerja sama dengan ISIS,” ujarnya.

Di pusat pendidikan juga makan seadanya, tidak boleh shalat dan itu diawasi oleh CCTV. “Anda tidak diperbolehkan membawa gadget anda disana,” katanya.

Muhyiddin membantah jika Muhammadiyah dan ormas lainnya menerima kucuran dana dari Cina untuk membungkam dugaan penindasan di Uighur.

Justru, dia dan delegasi lebih banyak menggunakan dana pribadi.

“Kami tidak terima apa-apa, dana yang kami habiskan lebih banyak daripada dana yang dibayarkan untuk ngopi-ngopi di airport. Insya Allah kami tetap istiqamah, tidak akan menjual agama dengan harga sangat murah,” katanya.

 

 

Masjid di Xinjiang Hanya Diisi Lansia, KH Muhyidin: Kalau Ajarkan Anak Shalat Dituduh Radikal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi salah satu orang yang mendapat izin pemerintah Cina untuk mengunjungi muslim Uighur di Xinjiang Cina beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, kunjungan ke beberapa tempat meyakinkan bahwa di sana tidak ada kebebasan beragama.

Dia menceritakan, saat berkunjung ke pusat pendidikan, ia tak mendapati Muslim Uighur yang melaksanakan praktik agamanya.
Agama harus dilakukan di ruang tertutup, jika di ruang terbuka maka disebut radikal.

“Seperti memakai jilbab di jalan umum itu dilarang dan disebut radikal. Kalau anda radikal, maka dikirim ke pusat pendidikan agar tidak berfaham radikal,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menyayangkan ketika saat Salat Jumat di masjid besar, hanya dipenuhi oleh jamaah berusia lanjut.

Tidak ada anak-anak dan pemuda. Memang menyedihkan. Mereka seringkali merapel salat, baik dalam berapa bulan atau setahun.
“Kalau ada orang tuanya yang mengajarkan anaknya beribadah, maka disebut radikal,” ucapnya.

Cerita Kunjungan Ketua Muhammadiyah ke Xinjiang: Berjilbab dan Ajarkan Anak Shalat Disebut Radikal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan duduk masalah dari kunjungan tujuh hari ke Xinjiang, Cina beberapa waktu lalu atas izin pemerintah Cina.

Kunjungan ini dihadiri pimpinan ormas Islam dan tiga wartawan.

Ketua Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi menuturkan, kunjungan ke beberapa tempat meyakinkan bahwa di sana tidak ada kebebasan beragama.

Dia menceritakan, saat berkunjung ke pusat pendidikan, ia tak mendapati Muslim Uighur yang melaksanakan praktik agamanya.

Agama harus dilakukan di ruang tertutup, jika di ruang terbuka maka disebut radikal.

“Seperti memakai jilbab di jalan umum itu dilarang dan disebut radikal. Kalau anda radikal, maka dikirim ke pusat pendidikan agar tidak berfaham radikal,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menyayangkan ketika saat Salat Jumat di masjid besar, hanya dipenuhi oleh jamaah berusia lanjut. Tidak ada anak-anak dan pemuda. Memang menyedihkan. Mereka seringkali merapel salat, baik dalam berapa bulan atau setahun.

“Kalau ada orang tuanya yang mengajarkan anaknya beribadah, maka disebut radikal,” ucapnya.

Muhammadiyah Desak Pemerintah Tegas Soal Pelanggaran HAM di Xinjiang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pasca diberitakan oleh media bahwa ormas-ormas Islam Indonesia ‘disuap’ Cina, Muhammadiyah angkat suara.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr. Abdul Mu’ti membantah hal tersebut dan kembali menegaskan aspirasinya terkait muslim Uighur di Xinjiang.

Muhammadiyah, katanya, mendesak pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.

“Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan  beberapa negara lainnya,” kata Abdul Mut’i dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (16/12/2019).

Sebelumnya, The Wall Street Journal (TWSJ) melaporkan dengan judul: How Cina Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps hari Rabu (11/12).

Dilaporkan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengeluarkan surat terbuka pada Desember 2018 yang mencatat laporan-laporan kekerasan terhadap komunitas Uighur yang lemah dan tidak bersalah, yang kebanyakan Muslim, dan mendesak pemerintah Beijing untuk memberi penjelasan.

Tidak lama, Beijing mulai bertindak dengan kampanye yang disetujui bersama untuk meyakinkan para jurnalis dan otoritas agama bahwa kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang di Cina barat laut adalah upaya yang bermaksud baik untuk menyediakan pelatihan dan melawan ekstrimisme.

Lebih dari 20 orang dari kalangan pemimpin agama Indonesia dibawa ke Xinjiang dan mengunjungi fasilitas-fasilitas pendidikan. Acara ini disertai pula dengan tur bagi para jurnalis dan akademisi.

 

 

Haedar: Muhammadiyah Selalu Suarakan soal Uighur, Rohingya, hingga Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membantah tuduhan dana yang masuk ke ormas agar tidak bersuara keras terkait pelanggaran HAM yang terjadi kepada muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menyatakan, Muhammadiyah selalu memberikan masukan kepada pemerintah tentang peristiwa yang terjadi di Uighur, Rohingya, Yaman, Palestina, dan belahan negara Timur Tengah lainnya.

“Ranah Muhammadiyah adalah kemanusiaan dan moral sebagai kekuatan Islam yang kami suarakan, tanpa mengenal agama, etnis, ras, dan suku bangsa,” kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia mengatakan, Muhammadiyah ingin melihat semuanya secara proporsional.

“Kami merupakan Ormas yang mungkin pertama kali dikunjungi oleh Dubes Cina dan siapapun diberikan kewenangan untuk mengunjungi Uighur, kita diberikan keleluasaan untuk melihat kondisi muslim di Uighur,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak pernah menerima suap dari Cina atas kunjungan ke Negeri Tirai Bambu.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah: Beretorika Lawan Ekstremisme, Cina Membantai Muslim Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hari-hari ini beberapa ormas Islam Indonesia geram dengan pemberitaan media Wall Street Journal yang menyebut ormas Islam yang salah satunya Muhammadiyah bungkam terkait Muslim Uighur setelah di suap oleh Cina.

Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah, Razikin menilai, pemberitaan tersebut merupakan upaya untuk menyudutkan Ormas Islam baik MUI, Muhammadiyah maupun NU.

Namun pada sisi yang lain dapat juga dimaknai sebagai pemantik agar ormas seperti Muhammadiyah dapat lebih keras lagi bersikap dalam upaya membangun solidaritas pembelaaan kepada komunitas Muslim Uighur.

Menurut Razikin, pemerintah Cina sekarang ini sedang berusaha keras untuk membentuk suatu identitas kesatuan bangsa Cina, namun kemudian menjadi masalah pemerintah Cina justru melanggar HAM fundamental dari kelompok Uighur.

Hal tersebut, tambahnya, tampak dengan tidak menjalankan perangkat-perangkat hukum yang ada baik di ranah domestik maupun di ranah internasional.

Banyak persoalan HAM fundamental dari etnik Uighur yang tidak bisa ditegakkan, seperti hak untuk mengekspresikan identitas kulturalnya, hak untuk bebas diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan seperti mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak-hak lainnya.

Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, menambahkan bahwa kebijakan pemerintah Cina dalam membangun nasionalismenya, lebih banyak dijalankan dengan cara-cara represi dan diskriminasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang ketimbang memberikan sebuah empowerment.

Diskriminasi tersebut terpotret secara jelas dengan tidak diakuinya identitas lokal etnik Uighur dengan memaksakan memberikan “identitas baru” sebagai bangsa Cina.

Sementara identitas baru tersebut dapat menghilangkan identitas-identitas lokal yang telah lama melekat dalam diri masyarakat Uighur.

Pelanggaran yang lain yang dilakukan Pemerintah Cina terkait hak-hak esensial Muslim Uighur adalah seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup aman, hak untuk dapat mengekspresikan identitas kulturalnya, dan hak-hak fundamental lainnya.

Rentetan represi dan diskriminasi tersebut memunculkan pergolakan serta usaha-usaha pemberontakan.

Pihaknya bisa memahami bahwa semakin direpresi, terkadang orang justru akan semakin memberontak dan aksi-aksi separatisme ini bisa jadi merupakan manifestasi dari rasa frustasi masyarakat Uighur karena terus mengalami diskriminasi dan represi pemerintah Cina.

“Karena itu Pemerintah Cina  menggunakan retorika melawan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme untuk membenarkan tindakan pembantaian terhadap muslim Uighur dan itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena itu kami sangat mengecamnya,” kata Razikin.

Muhammadiyah Bantah Pernah Terima Suap dari Cina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak pernah menerima suap dari Cina atas kunjungan ke Negeri Tirai Bambu.

“Kami tidak pernah menerima suap dari Cina,” katanya saat konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Muhammadiyah menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menuduh adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Cina terhadap PP Muhammadiyah, PBNU, dan MUI sebagai upaya mempengaruhi sikap politik atas kekerasan HAM di Xinjiang.

“Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI,” ujarnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita fitnah tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah.

“Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

101 Siswa SD di Jawa Tengah Terima Beasiswa dari Solopeduli

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Solopeduli terus menyalurkan dana beasiswa orang tua asuh (OTA) pada siswa dan siswi SD yang kurang mampu dan berprestasi.

Pada tahun 2019 dana beasiswa disalurkan kepada 101 siswa di 7 area di Solo raya dan 1 area Yogyakarta. 101 penerima beasiswa tersebut terbagi dari Wonogiri 2 anak, Sukoharjo 13 anak, Solo 6 anak, Sragen 4 anak, Karanganyar 16 anak, Boyolali 15 anak, Klaten 44 anak dan Sleman 1 anak.

Direktur Utama Solopeduli Sidik Anshori menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini Solopeduli sudah menyalurkan beasiswa untuk tingkat SD selama 2 kali, yakni pada bulan September dan periode kedua pada bulan Desember. Pendistribusian beasiswa ini biasa dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Alhamdulillah tahun 2019 ini kami telah melakukan dua kali distribusi beasiswa pertama di bulan September dan yang kedua di bulan ini. Nominal yang diterima siswa masih sama Rp. 100.000 – per bulan atau Rp 300.000 per tiga bulan,”katanya pada jurnalislam.com senin, (16/12/2019).

Sementara itu Kepala Sekolah SDN 1 Sirnoboyo Wonogiri Dra. Sri Wahyuni mengucapkan rasa terimakasih pada SOLOPEDULI atas bantuan yang diberikan.

“Kami atas nama SDN 1 Sirnoboyo mengucapkan terimakasih tak terhingga, atas bantuan dari Solopeduli, bantuan ini sangat bermanfaat terutama dalam hal–hal kebutuhan penunjang pendidikan dan juga ekstra-kulikuler. Mudah-mudahan kedepannya masih ada kerjasama yang lebih baik lagi,” ujarnya di SD N 1 Sirnoboyo Wonogiri.

Selain beasiswa pendidikan untuk siswa SD tersebut, program lain Solopeduli dalam bidang pendidikan adalah Pesantren Gratis untuk siswa SMP di Klaten dan SMK Gratis yang berlokasi di Solo. Hal tersebut merupakan wujud komitmen Solopeduli dalam mengentaskan kemiskinan melalui dunia pendidikan