PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menegaskan, Pancasila itu tidak bisa dipertentangkan dengan agama.
“Orang yang mempertentangkan agama dengan Pancasila itu gak paham Pancasila,” katanya kepada wartawan di Pangkalpinang, Jumat (28/2/2020).
Menurutnya, Pancasila dan agama tidak bisa dipertentangkan karena levelnya berbeda.
“Pancasila itu hasil pemikiran manusia, sedangkan agama itu wahyu, jadi ngawur itu,” tegasnya.
PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) – Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII Ustaz Zaitun Rasmin menambahkan, melalui KUII ingin meneguhkan kembali ideologi Pancasila agar dipahami dengan semestinya.
Supaya Pancasila dijalankan secara benar dan konsekuen.
“KUII ini ingin meneguhkan kembali ideologi Pancasila agar dipahami dengan semestinya serta dijalankan secara benar dan konsekuen,” kata Ustaz Zaitun, Selasa (25/2/2020) malam.
Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII mengusung tema ‘Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia Dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil dan Beradab’. KUII diselenggarakan di Hotel Novotel, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020.
Pembukaan KUII diawali dengan silaturrahim dan taaruf di Rumah Dinas Gubernur Bangka Belitung pada Rabu (26/2) sore menjelang pembukaan KUII.
Silaturrahim ini dihadiri panitia KUII, MUI, Wantim MUI, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, duta besar negara sahabat dan peserta KUII.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin membuka acara KUII. Gubernur Erzaldi juga menghadiri pembukaan KUII. Acara pembukaan KUII selain dihadiri oleh para peserta juga dihadiri duta-duta besar negara sahabat.
Peserta KUII terdiri dari ulama, tokoh bangsa, tokoh agama, zuama pemerintahan, ormas Islam, cendekiawan, pengusaha, utusan partai politik dan lain sebagainya. Di KUII akan membahas politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hukum, kehidupan beragama, Islam wasthiyah, filantropi Islam, media dan yang lainnya./*Din
PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 resmi ditutup pada Jumat (28/2/2020) malam. Kongres itu menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya menyoal isu internasional terkait konflik di India, Palestina hingga Suriah.
PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) -Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, nilai pancasila yang masih jauh dari harapan itu adalah masalah keadilan sosial. Padahal, kata dia, keadilan sosial adalah amanah para pendiri bangsa
“Amanah para founding fathers yang paling penting adalah tentang kenapa kita merdeka, kita merdeka itu untuk mewujudkan keadilan sosial,” katanya kepada wartawan di Pangkalpinang, Jumat (28/2/2020).
Zoelva menegaskan, penjajahan itu telah menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan yang luar biasa. Karena itu, ia mengimbau pemerintah harus meluruskan kembali cita-cita kemerderkaan para pendiri bangsa.
“Mari kita luruskan jalan negara ini, memperbaiki segala kebijakan untuk menegakkan keadilan sosial,” imbuhnya.
“Karena ketidakadilan sosial ini bisa mengancam kebersamaan kita sebagai bangsa, dan bisa mengancam keutuhan kita sebagai negara,” sambungnya.
Hamdan Zoelva berkesempatan mengisi materi pada salah satu sidang pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 di Pangkalpinang, tentang strategi umat Islam di bidang politik.
Arie
PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menegaskan, Pancasila itu tidak bisa dipertentangkan dengan agama.
“Orang yang mempertentangkan agama dengan Pancasila itu gak paham Pancasila,” katanya kepada wartawan di Pangkalpinang, Jumat (28/2/2020).
Menurutnya, Pancasila dan agama tidak bisa dipertentangkan karena levelnya berbeda.
“Pancasila itu hasil pemikiran manusia, sedangkan agama itu wahyu, jadi ngawur itu,” tegasnya.
SOLO (Jurnalislam.com)--Humas Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) Endro Sudarsono mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atas tindakan kekerasan yang dilakukan umat Hindu terhadap umat Muslim di India.
“Selaku negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Jokowi harus bisa mengambil peran positif dalam dinamika internasional terkait intoleransi dan radikalisme,” katanya saat dihubungi jurnalislam.com jum’at, (28/2/2020).
Menurutnya, sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan bisa menjadi pelopor dalam melakukan pembelaan terhadap minoritas muslim di India.
“Negara Indonesia bisa mengambil peran dalam konteks hubungan bilateral ataupun hubungan internasional,” ujarnya.
“Indonesia bisa mengambil langkah langkah persuasif, diplomatik atas nama menjaga perdamaian dunia dan HAM Internasional,” pungkas Endro.
PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) -Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, proses pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi selama ini jauh dari pantauan ormas-ormas Islam. Hal itu menurutnya membuat produk undang-undang jauh dari keberpihakan terhadap ekonomi umat.
Pernyataan itu disampaikan saat mengisi salah satu sesi sidang pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke -7 di Pangkalpinangn, Kepulauan Bangka Belitung, Jum’at (28/2/2020).
“Sejak saya menjadi anggota DPR, kita kalah dengan LSM-LSM kecil yang memperjuangkan nilai-nilai yang sangat memengaruhi undang-undang,” katanya.
Ia menilai, selama ini ormas-ormas Islam hanya mengawal proses perundang-undangan yang berkaitan dengan agama, namun luput pada soal ekonomi yang merupakan sisi tak terpisahkan dari umat Islam.
“Seperti kita tidak melakukan apa-apa. Ketika ada masalah, ada kebakaran, baru ormas Islam turun. Tapi hal-hal yang dari awal tidak pernah dikawal. Ada dikawal tapi bagi saya tidak mengenai masalah-masalah ekonomi, yang kita kawal hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan agama saja,” tuturnya.
Dalam paparannya, Zoelva banyak menyoroti kondisi ekonomi umat Islam Indonesia yang masih rendah. Hal itu tak selaras dengan kenyataan bahwa orang Islam adalah mayoritas di Indonesia.
Zoelva mengatakan, realitas ekonomi seperti itu turut dipengaruhi oleh sistem hukum dan perundang-undangan yang tak mengasilitasi pemajuan masyarakat kelas ekonomi rendah.
“Ketika undang-undang mengenai ekonomi, para konglomerat satu-persatu datang atau mengundang anggota DPR untuk menggol-kan konsep mereka, bahkan dibiayai dan dibayar,” kata Zoelva.
Menurutnya, hal itu lantaran masih minimnya pengawalan dari umat Islam, khususnya ormas-orma.
Oleh sebab itu, ia menilai, sudah semestinya perbaikan ekonomi umat Islam dilakukan pada tataran legislasi. Ormas Islam dalam hal ini menjadi yang utama diharapkan mewakili perjuangan.
“Umat atau ormas atau tokoh Islam harus meninjau kembali undang-undang yang bertentangan dengan ekonomi konstitusi yang berkeadilan sosial. Dan harus memantau betul setiap perkembangan pembahasan di DPR undang-undang mengenai ekonomi,” ujarnya.
“Ini kita tidak tahu ini Omnibus Law. Seperti barang gelap dan tidak pernah kita kaji secara serius apakah menguntungkan umat Islam atau konglomerat,” tandasnya
PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) – Chairman CT Corps, Chairul Tanjung mengaku prihatin atas rendahnya penguasaan ekonomi umat Islam di Indonesia.
Ia mengatakan, sebagai umat yang mayoritas umat Islam seharusnya mendominasi perekonomian di negeri ini.
“Penguasaan ekonomi tidak dikuasai oleh minoritas tapi kita yang harus menguasai,” katanya kepada wartawan di Novotel Pangkalpinang, Kamis (27/2/2020).
Pengusaha muslim ini menjelaskan harus ada yang dilakukan oleh umat Islam, diantaranya harus ada affirmative action atau keberpihakan dari pemerintah kepada umat Islam.
“Tidak ada cara lain kecuali semua pihak harus ikut terlibat. Yang pertama pemerintah, pemerintah harus membuat namanya affirmative action, harus ada keberpihakan, jangan dibiarkan umat umat yang mayoritas ini penguasaan ekonominya minoritas,” paparnya.
“Kita tunggu nih affirmative actionnya Pal Ma’ruf Amin,” sambungnya.
Kedua, kata dia, mentalitas umat Islam juga harus dirubah yang selama ini bermental tangan di bawah harus dirubah menjadi mental tangan di atas.
“Ketiga, para ulama. Para ulama tidak boleh berdiam diri, harus berbuat sesuatu kepada umatnya supaya umat lebih cerdas, lebih mampu bersaing, lebih bekerja keras supaya menang dalam persaingan,” kata CT.
Yang terakhir, menurutnya, para pengusaha muslim yang sudah sukses harus mau berbagi.
“Jadi, keempat kolaborasi ini kalau dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang tidak lama lagi Insha Allah akan bisa memberikan nafas baru penguasaan ekonomi oleh umat Islam,” paparnya.
Chairul Tanjung berkesempatan mengisi materi pada sidang pleno VIII Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 di Pangkalpinang, tentang strategi umat Islam di bidang ekonomi.
PANGKALPINANG (Jurnalislam.com)—Mantan Ketua Komisi Yudisial Prof Dr Aidul Fitriciasa Azhari dalam Kongres Umat Islam Indonesia KUII) VII mengatakan bahwa perpolitikan di Indonesia dikuasai partai politik.
Padahal, menurutunya, pendiri bangsa ini justru adalah elemen ormas Islam, bukan partai politik.
“Negara Indonesia ini tidak didirikan oleh partai politik, negara indonesia ini didirikan oleh NU, Muhammadiyah, Persis, dsb. Lalu sekarang kemana mereka yang dulu mendirikan Indonesian ini?” tanyanya.
Karenanya, ia sempat mengusulkana agar ormas Islam diberi peran dalam utusan golongan di MPR.
“Partai-partai politik yang sekarang ada itu hampir semua bentukan reformasi. Kenapa tiba-tiba partai politik ini menjadi punya kekuasaan yang dominan, lalu kenapa tiba-tiba NU, Muhammadiyah, Persis, dll tidak punya kekuatan lagi, padahal mereka kan yang mendirikan negara ini,
tanyanya.
“Jadi kita menuntut para asabiqu nal awalun ini pendiri Indonesia ini harus punya wakil di DPR,” pungkasnya.
Dan mereka yang harus menyusun rencana pembangunan yang harus dilakukan oleh presiden terpilih. Presiden hanya mengikuti kemauan rakyat bukan kemauan tim kampanyenya.
PANGKALPINANG(Jurnalislam.com)–Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. Nasaruddin Umar dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkalpinang menyampaikan tentang islam wasathiyah.
Ia berharap bahwa Islam wasathiyah yang selama ini digaungkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa diaplikasikan secara nyata di berbagai bidang.
“Maksdunya kan perekonomiannya, pendidikan, competitiveness keterampilannya semakin bagus. Tapi ini belum berbanding lurus, konsekwensi islam wasathiyah yang dianut Islam Indonesia ini harusnya berbanding lurus dengan prestasi umatnya,” kata dia, Kamis (27/2/2020) di Pangkalpinang.
Ia juga menyoroti masih adanya tudingan terkait radikalisme terhadap umat Islam. Prof. Nasaruddin menyebut bahwa tudingan radikal terhadap umat Islam adalah alat pemecah belah umat.
“Itu hanya alat pemecah belah umat,” katanya.
Jikalau ada ekstremisme, menurutnya itu hanya sebagian kelompok kecil saja.
“Terorisme itu kan sudah kehilangan lahan, jadi apalagi yang mau dibidik dengan pembagian kelompok-kelompok itu,” pungkasnya.
