Wapres Sebut Pemerintah Sedang Pikirkan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah saat ini sedang memikirkan untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang sangat terdampak Covid-19. Hal ini agar keberlangsungan ekonomi dan hidup masyarakat tetap berjalan.

Namun demikian, pemerintah kata Ma’ruf, memastikan pemulihan ekonomi tidak mengesampingkan upaya mencegah penyebaran virus Covid-19. Pemulihan ekonomi dalam beberapa waktu mendatang akan coba digulirkan agar ekonomi yang terdampak bisa kembali lagi.

“Dengan tetap menjaga kesehatan masyarakat, dengan tetap berusaha untuk mengendalikan dan menghilangkan Covid-19 tetapi bagaimana ekonomi bisa tumbuh,” tutur Ma’ruf dalam pesan Hari Raya Idul Fitri melalui akun Youtube resmi Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (21/5) malam.

Wapres menilai pemulihan ekonomi sangat penting untuk keseluruhan. Hal ini karena Covid-19 telah membawa dampak ekonomi dan sosial. Ia menjelaskan, meski di bidang sosial, pemerintah sudah membantu semampu negara melalui bantuan-bantuan sosial, namun hal itu tidak akan cukup dalam waktu yang lama. Karena itu, pemulihan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah agar ekonomi masyarakat bisa berjalan kembali.

“Kami mohon doa kepada seluruh bangsa, kepada seluruh masyarakat supaya upaya-upaya untuk mengembalikan, memulihkan ekonomi nasional kita sehingga sedikit demi sedikit ekonomi, kehidupan ekonomi masyarakat bisa dikembalikan,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersabar dan berdoa sembari tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

“Jangan ada lagi kata menyerah, kita harus bersemangat, dan Covid-19 harus mendorong kita untuk bangkit, untuk mandiri, untuk menghidupkan kembali semangat kebangkitan nasional yang kedua pada untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju ke depan,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Liga Arab: Saatnya Dunia Internasional Akui Palestina

KAIRO(Jurnalislam.com) — Liga Arab menegaskan dukungan untuk Palestina dalam menghadapi rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Menurut Liga Arab, sudah waktunya dunia internasional mengakui negara Palestina sesuai garis perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

“Ini (pengakuan Palestina) dapat dicapai melalui pengorganisasian mekanisme oleh Kuartet Internasional (PBB, Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat) dan mengadakan konferensi internasional untuk perdamaian di Timur Tengah, berdasarkan resolusi legitimasi internasional serta Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002,” kata Asisten Sekjen Liga Arab untuk Palestina dan Wilayah Arab yang Diduduki, Saeed Abu Ali, pada Kamis (21/5) dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.

Abu Ali menyambut semua posisi internasional yang menolak rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Hal itu sejalan dengan keputusan Dewan Liga Arab No.8852 yang dibuat pada 30 April 2020. Pokok putusannya adalah penolakan negara-negara Arab terhadap rencana agresif Israel menganeksasi bagian-bagian dari tanah Palestina yang diduduki pada 1967.

Dia menuntut resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan diterapkan, termasuk resolusi No.2334 tahun 2016. Resolusi itu menuntut otoritas pendudukan Israel menghentikan perampasan tanah Palestina, menyetop pembangunan permukiman, dan merobohkan permukiman yang telah ada.

Pemerintah Israel berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat pada 1 Juli mendatang. Hal itu akan diputuskan di parlemen atau Knesset. Rencana pencaplokan diyakini memperoleh banyak dukungan.

Palestina telah mengecam keras rencana tersebut. Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahkan telah mengumumkan bahwa pemerintahannya membatalkan semua perjanjian dengan Israel dan Amerika Serikat, termasuk Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 1993 silam.

Sumber: republika.co.id

Arab Saudi Kecam Rencana Israel Caplok Tepi Barat

RIYADH (Jurnalislam.com) — Arab Saudi menolak rencana Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki dan menempatkannya di bawah kedaulatan Israel. Arab Saudi mendukung sepenuhnya Palestina merdeka.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Saudi Press Agency pada Kamis (21/5), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menekankan kecaman Kerajaan atas segala tindakan sepihak Israel.

Saudi juga mengecam setiap pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dari semua yang mungkin merusak peluang untuk melanjutkan kembali proses perdamaian untuk mencapai keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.

Pernyataan tersebut menegaskan kembali sikap kerajaan Arab Saudi yang teguh terhadap warga Palestina serta selalu mendukung pendirian negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

“Arab Saudi juga menegaskan dukungannya bagi upaya untuk memajukan negosiasi sesuai dengan hukum internasional, untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif yang memenuhi aspirasi rakyat persaudaraan Palestina,” ujar Kementerian Luar Negeri dilansir Saudi Gazette, Jumat (22/5).

Sumber: republika.co.id

Mengintip Suasana Restoran di Berlin Saat Wabah

BERLIN(Jurnalislam.com)–Restoran di Berlin, seperti di wilayah Jerman lainnya, setelah ditutup dua bulan gara-gara pandemi Covid-19, sekarang diizinkan untuk menerima tamu antara pukul 6 pagi hingga 10 malam. Tapi masih banyak restoran yang masih tetap tutup.

Jalan-jalan yang biasanya jadi pusat kuliner juga terlihat tetap sepi. Di beberapa restoran yang buka, tidak kelihatan ada tamu, hanya pekerja restoran yang kelihatan bosan.

“Banyak restoran yang tidak mau repot melanjutkan operasi”, kata Johannes, yang menjalankan restoran dengan menu dari Jerman selatan. Pada hari-hari pertama sejak lockdown diperlonggar, dia mengaku hanya menjual sekitar 30 porsi makanan sehari, padahal biasanya dia menjual 180 porsi makanan.

“Dari kantor-kantor dekat sini tidak ada lagi pelanggan yang datang”, katanya. “Jendelanya gelap, pegawai kantornya bekerja dari rumah.”

Tidak seperti restoran biasanya

Beberapa meter di sebelahnya, Maren mengelola sebuah restoran dengan hidangan tradisional Jerman. Dia mengatakan, rindu berlari-lari di antara para tamu seperti dulu, mengisi gelas anggur mereka atau sekedar membawakan mereka menu pencuci mulut.

“Ini sungguh tidak seperti restoran yang biasanya,” kata Maren, sambil menunjuk ke belakangnya. Seorang pekerja restoran sedang menyemprotkan disinfektan ke kartu menu baru yang bisa dicuci.

Agar restoran mereka bisa beroperasi lagi, Johannes dan Maren harus memenuhi berbagai persyaratan ketat. Misalnya memasang layar Plexiglas yang besar sebagai pembatas antara para pengunjung restoran.

“Itu tidak terlihat cantik”, kata Maren menambahkan. Tapi dia berharap, dengan pembatas semacam itu lebih banyak orang yang akan datang ke restorannya. Masih banyak lagi aturan dan tuntutan yang ditetapkan pemerintah Berlin. Maren menyesalkan kurangnya hotline bagi pemilik restoran kalau mereka merasa tidak pasti tentang suatu peraturan.

Bagaimana menutup kerugian?

Kedua pemilik restoran secara senada menyatakan khawatir tentang bagaimana mereka bisa menutup kerugian selama ini. “Setelah dua bulan tidak membuat apa-apa selain utang, segalanya sekarang harus mulai berjalan lagi,” kata Maren. Dia mengibaratkan seperti memulai lagi semuanya dari awal: mempelajari berapa banyak orang yang akan datang dan kapan, berapa banyak koki dan pelayan yang harus dijadwalkan bekerja, dan apa yang perlu dia beli.

Maren mengatakan dia harus menugaskan 2 karyawan hanya untuk memastikan bahwa orang-orang menjaga jarak satu sama lain dan mengikuti peraturan lainnya. Dia mengakui itu memang bukan hal mudah. Bagaimana misalnya pegawai restoran harus menghentikan dua tamu yang berpelukan ketika bertemu?

Johannes mengatakan, dia perlu dana ekstra untuk membeli semua keperluan saat restoran akan dibuka lagi: dispenser disinfektan, masker untuk staf, sachet kertas untuk sendok, garpu dan pisau alat makan.

Pekerjaan tambahan dan mahal

Jam makan siang, ada beberapa tamu yang datang, termasuk tiga orang yang berbicara bahasa Spanyol. Pelayan yang bertugas khawatir, karena dia harus menjelaskan peraturan baru corona yang rumit. Misalnya bahwa di satu meja hanya boleh duduk anggota dari maksimal dua rumah tangga berbeda.

Pegawai restoran mengatakan, menjelaskan menu kepada orang asing masih bisa menggunakan bahasa tarzan dibantu ”tangan dan kaki”, tetapi menjelaskan tuntutan prosedur keamanan jauh lebih sulit.

Tamu restoran juga harus menuliskan rincian kontak mereka, untuk memungkinkan pelacakan jika terjadi infeksi. Selain itu, tamu harus menadatangani sebuah dokumen yang membebaskan pengelola restoran dari tanggung jawab, jika terjadi sesuatu. Setelah empat minggu, Johannes diharuskan memusnahkan dokumen-dokumen yang memuat rincian kontak itu.

Ini semua tidak hanya berarti lebih banyak pekerjaan, tetapi juga lebih banyak sampah, keluhnya. “Mematuhi aturan adalah urusan yang sangat mahal,” pungkas pemilik restoran di Berlin itu. (hp/as)

Sumber: republika.co.id

Masuk Malaysia Akan Dikenakan Biaya Karantina

MALAYSIA(Jurnalislam.com)–Semua orang yang memasuki negara jiran itu harus menanggung biaya wajib karantina dan menandatangani surat persetujuan untuk membayar, sebelum mereka melakukan perjalanan ke Malaysia, demikian dikatakan Menteri Pertahanan Malaysia, Ismail Sabri Yaakob.

Aturan ini akan berlaku mulai 1 Juni karena Malaysia akan terus memberlakukan karantina wajib pada mereka yang kembali dari luar negeri untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Ismail Sabri mengatakan dengan kebijakan terbaru tersebut, warga negara Malaysia yang pulang akan membayar setengah dari ketentuan biaya layanan karantina, sementara nonwarga negara, termasuk pasangan dan anggota keluarga warga negara Malaysia, harus menanggung biaya penuh.

Majelis Keselamatan Negara Malaysia telah memutuskan bahwa warga negara Malaysia yang pulang dari mancanegara harus membayar 50 persen dari biaya karantina sebesar 150 ringgit atau sekitar 500 ribu rupiah per hari. Sedangkan yang bukan warga negara harus membayar penuh yakni 150 ringgit atau sekitar satu juta rupiah sehari.

“Penandatanganan surat persetujuan pembayaran dapat dilakukan di kedutaan besar Malaysia dan komisi tinggi. Setelah perjanjian ditandatangani, kantor tersebut akan mengeluarkan surat yang mengizinkan mereka untuk kembali ke Malaysia,” kata Ismail lebih lanjut.

Sumber: republika.co.id

 

Anies hingga Jokowi Ajak Warga Lakukan ‘Mudik Virtual’

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Ramadan segera berakhir dan Lebaran tiba. Tetapi Idul Fitri 2020 berbeda dari tahun sebelumnya, sebab mudik ke kampung halaman dilarang, pilihannya mudik virtual.

Mudik Virtual disarankan oleh Anies Baswedan kepada warga Jakarta dan Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk melakukan mudik virtual kepada seluruh warga Indonesia.

“Jangan ada mudik lokal, yang boleh adalah mudik virtual,” ujar Anies dalam keterangan pers seperti dikutip Jumat (22/5/2020).

Alasan dari perubahan ini adalah mencegah penyebaran virus corona Covid-19. Mudik ke kampung halaman demi berlebaran bisa berefek meningkatkan pasien positif corona di Indonesia. Pasiennya adalah sanak saudara di kampung halaman. Bisa saja virus ini terbawa oleh mereka yang mudik.

Dalam video yang diunggahkan di media sosialnya, Jokowi mengungkapkan mudik digital sebagai bentuk silaturahmi bersama keluarga melalui panggilan video bersama (video call) keluarga.

“Seluruh dunia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19. Maka dari itu, cara paling bijaksana adalah tidak melakukan perjalanan mudik untuk melindungi keluarga di kampung halaman. Dengan bersabar dan menahan rindu di perantauan, kita telah mengambil peran dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini,” ujarnya seperti, Senin (11/5/2020).

Jadi mudik virtual adalah bersilaturahmi dengan keluarga dalam suasana Lebaran dan Idul Fitri dengan menggunakan aplikasi video call. Melakukan mudik virtual sangatlah mudah. Banyak aplikasi yang menyediakan video call gratis. Misalnya, Zoom, WhatsApp, Google Duo dan lain sebagainya.

Sumber: republika.co.id

Shalat Idul Fitri Tetap Disarankan di Rumah

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Menyongsong Lebaran masjid-masjid di Indonesia akan mulai dibuka akhir pekan ini, di tengah banyaknya pusat perbelanjaan yang dipadati pengunjung sehingga kesulitan untuk menerapkan “social-distancing”.

Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Pemerintah mewajibkan umat Muslim beribadah di rumah dalam rangka merayakan Idul Fitri.

Kemarin, Nadhatul Utama mengeluarkan fatwa yang melarang warga untuk melakukan salat Id di masjid atau tempat lainnya, selain di rumah.

“Sementara di daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah oleh pemerintah, haram hukumnya melaksanakan shalat Ied di masjid atau tanah lapang,” bunyi fatwa tersebut.

“Sebab, menghindari kerumunan banyak orang yang diduga kuat sebagai salah satu sarana penyebaran virus corona adalah wajib,” bunyinya lagi.

“Dan secara fiqhiyyah, menjaga diri agar tidak tertular virus tersebut merupakan perkara wajib yang harus diutamakan daripada menjalankan shalat Ied di masjid atau tanah lapang yang disunnahkan. ”

Imbauan ini juga disuarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam twitnya yang berbunyi,”kunci keberhasilan pengendalian penyebaran Covid-19 adalah kedisiplinan kita. Disiplin untuk mencuci tangan, menjaga jarak, mengenakan masker, dan menghindari keramaian.”

Namun, menurut Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia, banyak orang masih tidak mengerti mengapa mereka harus tetap tinggal di rumah dan membatasi aktivitas di luar.

“Semua orang membicarakan ‘social-distancing”…tanpa mengerti maksudnya. ‘Apa itu COVID? Saya tidak melihat COVID,” kata dia.

“Hanya beberapa keluarga yang sanak saudaranya sudah meninggal karena COVID yang mengerti.”

Sumber: republika.co.id

 

Umat Islam Taiwan Akan Rayakan Idul Fitri di Rumah

TAIPEI(Jurnalislam.com)–Alih-alih merayakan hari raya Idul Fitri 1441 H di masjid, umat Muslim di Taiwan tahun ini akan beribadah di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang lebih luas.

Idul Fitri merupakan penanda akhir bulan puasa Ramadhan. Sekitar 300.000 Muslim di Taiwan akan merayakan hari raya di luar kebiasaan mereka sebelumnya.

Dikutip dari The China Post, umat Muslim di Taiwan biasanya merayakan Idul Fitri dengan berdoa di masjid. Setelahnya mereka akan berkumpul dengan teman dan kerabat di tempat-tempat ramai, seperti stasiun kereta api dan taman.

Tahun ini, dengan adanya pedoman jaga jarak sosial yang dikeluarkan pemerintah setempat, Masjid Agung Taipei membatalkan sholat Idul Fitri untuk pertama kalinya dalam 60 tahun. “Kita tidak bisa menjamin bahwa jamaah akan tetap menjaga jarak atau terpisah sejauh 1,5 meter,” ucap salah satu petugas masjid, Wang Meng-long, Jumat (22/5).

Masjid-masjid di Taoyuan dan Taichung juga telah membuat keputusan serupa. Hal ini disampaikan seorang aktivis sosial dan imigran generasi kedua, Kimyung Keng.

Stasiun Kereta Taipei merupakan salah satu tempat berkumpul untuk merayakan Idul Fitri yang paling populer. Namun pertemuan massal telah dilarang hingga akhir Juli, sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan Covid-19 Pemerintah Taiwan.

Sebagai upaya untuk mematuhi peraturan pencegahan Covid-19 di Taiwan, Keng mengatakan, tahun ini teman-teman Muslimnya telah memutuskan untuk shalat di rumah. Esensi Idul Fitri adalah introspeksi, keshalehan dan amal.

Salah seorang petugas hubungan masyarakat One-Forty, sebuah kelompok yang didedikasikan untuk membangun keterampilan kerja di kalangan pekerja migran, Huiyee Chiew mengatakan, ada kemungkinan beberapa pekerja migran Muslim melakukan perkumpulan dalam jumlah kecil saat Hari Raya Idul Fitri.

“Tapi terlepas dari itu, banyak juga dari migran Muslim yang mengatakan mereka lebih suka berdoa di rumah atau mengobrol dengan orang yang mereka cintai melalui panggilan video,” ujarnya.

Kementerian Tenaga Kerja telah mendesak pekerja migran Muslim untuk mengikuti pedoman Covid-19 pemerintah saat mereka merayakan Idul Fitri. Kementerian juga menyerukan kepada pengusaha untuk menghormati hak pekerja atas kebebasan beragama.

Pedoman yang dikeluarkan pemerintah termasuk mengenakan masker di tempat-tempat ramai, menjaga jarak sosial, menjaga kebersihan pribadi, menghindari berbicara sambil makan dengan orang lain, serta memastikan ventilasi yang baik di lingkungan kerja.

Sumber: republika.co.id

 

LKG TPQ Soloraya Bagikan Bingkisan untuk Santri Yatim Dhuafa

SOLO (Jurnalislam.com)- Aksi berbagi kebaikan di bulan ramadhan terus dilakukan oleh Lembaga Koordinasi Gerakan (LKG) Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) Soloraya dengan membagikan bingkisan untuk santri yatim dan dhuafa di Soloraya, Selasa, (19/5/2020).

 

Sebanyak 32 bingkisan berisi bahan sembako, roti, jajanan untuk anak serta uang saku diantar oleh para relawan LKG TPQ Soloraya menuju rumah rumah para santri yatim TPQ.

 

Sudah sejak pukul 09.00 wib ketua LKG TPQ Soloraya Abdul Wahab beserta timnya sudah sibuk mempersiapkan bingkisan yang diharapkan bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka para santri santri cilik.

 

“Kembali kita membagikan bingkisan lebaran untuk santri yatim, sebanyak 32 bingkisan kerumah masing masing dan insyaallah akan dimulai dari Komplang, Ngipang, Wayu, Nusukan, Semanggi, Kartosura Wonorejo, Colomadu dan Nogosari,” katanya.

 

“Ini adalah untuk berbagi kebahagiaan di akhir Ramadhan, dan berbagi kebaikan kepada santri TPQ Yatim yang ada di wilayah Soloraya dan sekitarnya,” imbuhnya.

 

Wahab berharap apa yang dilakukan oleh LKG TPQ Soloraya tersebut dapat memberikan manfaat khususnya di masa sulit pandemi covid-19 saat ini.

 

“Dan kami ucapak kepada seluruh donatur yang membantu program bingkisan untuk santri yatim,” harapnya.

 

Sementara itu, salah satu orang tua santri yatim, Ria berterimkasih dengan apa yang diberikan LKG TPQ Soloraya untuk putrinya.

 

“Terimakasih banyak atas bantuannya, mudah mudahan Allah memberikan kelancaran dan manfaat bagi semuanya,” ungkapnya.

Dunia Perlu Bekerjasama Hadapi Corona

JERMAN(Jurnalislam.ccom)–Dalam pertemuan tahunan Majelis Kesehatan Dunia, badan utamaOrganisasi Kesehatan Dunia, WHO, Kanselir Jerman Angela Merkel mendesak negara-negara untuk bekerja sama mengembangkan prosedur kesehatan.

“Tidak ada negara yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian”, kata Kanselir Jerman Angela Merkel dalam sidang tahunan Majelis Kesehatan Dunia hari Senin (18/5). Majelis ini adalah badan tertinggi dalam pengambilan keputusan di Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.

“Organisasi Kesehatan Dunia adalah institusi global yang sah, di mana semua simpul bertemu. Karena itulah kita harus terus mencari cara bagaimana kita dapat lebih meningkatkan fungsinya”, kata Angela Merkel.

Pemimpin Jerman itu juga mengatakan, kerja sama internasional termasuk juga memastikan pembiayaan WHO yang berkesinambungan.

Tanpa menyebut nama, imbauan Angela Merkel merupakan kritik halus kepada sikap Presiden AS Donald Trump, yang belum lama ini menghentikan pembayaran iuran WHO, dengan alasan Amerika selama ini tidak diuntungkan, sekalipun setiap tahun membayar dana besar ke kas lembaga dunia itu.

Sumber: republika.co.d