Penulis: Mazaya

Masker Jadi Kunci Pencegahan Covid-19 di Ruang Tertutup

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Anggota Tim Pakar Medis Gugus Tugas Nasional, I Gusti Ngurah Kade Mahardika mengungkapkan bahwa selain melalui percikan droplet, penularan covid-19 juga dapat terjadi melalui transmisi udara atau airborne transmission.

Kendati demikian, penelitian transmisi melalui udara sampai saat ini masih terus dikaji seiring dengan perkembangan pemahaman pada virus tersebut oleh para ahli.

Mahardika yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana menjelaskan potensi penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui udara, apabila berada pada tempat yang tertutup.

“Ini (COVID-19) biasanya dalam setting ruangan tertutup, misalnya bus, ruangan yang memiliki air conditioner (AC), pusat perdagangan, perkantoran, dan restoran yang memiliki ventilasi buatan atau ber-AC,” jelas Mahardika.

Anggota Tim Pakar Medis Gugus Tugas Nasional Budiman Bela menambahkan, selain tempat yang tertutup, udara dingin pada ruang tertutup meningkatkan potensi terjadinya penularan COVID-19.

Namun, jika orang-orang yang ada di ruang tertutup itu menggunakan masker dan menjaga jarak, maka potensi aktivitas transmisi virus akan jauh lebih rendah.

“Tempat tertutup itu berpotensi menular juga, apalagi kalau kondisi udara dingin. Tetapi jika kita menggunakan masker dan menjaga jarak, kemungkinan untuk menular itu jauh lebih kecil,” tambah Budiman.

Sumber: sindonews.com

Tim Bencana MUI-BNPB Edukasi Mitigasi Bencana Lewat Dakwah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Rapat Kerja Tim Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyepakati rencana kerja edukasi dan sosialisasi bencana alam dan non-alam. MUI akan fokus pada mitigasi bencana melalui edukasi dan sosialiasi ke umat Islam.

Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH Zainut Tauhid Sa’adi, mengatakan perencanaan yang dilakukan melalui raker ini karena MUI menyadari Indonesia begitu berpotensi bencana alam seperti gempa, atau non alam seperti kabut asap, banjir, dan bencana penyakit dan bencana sosial seperti narkoba .

Dari identifikasi dan perencanaan, kata dia, tim dapat menenetapkan sarana dan sumberdaya manusia apa saja yang dibutuhkan dalam menangani bencana. Menetapkan tiap proses atau langkah yang diperlukan dalam menangani bencana. Termasuk strategi khusus dengan kompetensi khusus terhadap kondisi darurat.

“Kita juga menentukan jalinan komunikasi internal dan eksternal dalam menghadapi bencana, agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara efektif, dan dampak buruknya dapat dimitigasi sesegera mungkin,” ujar dia saat menutup Raker Tim Penanggulangan Bencana MUI kerjasama BNPB di Jakarta, Sabtu (11/7) malam).

Buya Zainut mengatakan, menyarakan agar tim bisa melakukan kolaborasi dengan banyak pihak lain terkait strategi penanggulangan bencana. Hal ini didasari pada mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Sedangkan peran ulama begitu penting dan masih sangat berpengaruh di tengah masyarakat.

“Suara Ulama yang mampu mensyiar dan berdakwah dengan lembut, dapat mempengaruhi umat serta menjadi wasilah bagi pemerintah dan seluruh elemen lain yang peduli terhadap bagaimana meningkatkan kesadaran umat untuk memitigasi dampak bencana bila terjadi,” ujar dia.

Sementara itu, Sekjen MUI Buya Anwar Abbas, mengutarakan arah kebijakan MUI dalam mitigasi bencana berpusat pada mempertahankan 5 aspek tujuan syariat (maqashid syariah) yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan nasab. Dua aspek yang pertama yaitu jiwa dan agama adalah domain yang melandasi fatwa-fatwa Covid-19 yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

“MUI tidak hanya untuk menjaga diri, tetapi jangan sampai agama kita terkorbankan, jangan sampai perintah Tuhan tak terlaksanakan, ujar dia.

Dia menambahkan, dalam konteks penanggulangan bencana, arah kebijakan MUI adalah sejalan dengan pemerintah. Dia pun mengajak segenap pihak tidak saling menyalahkan satu sama lain dan bergotong royong menghadapi bencana, terutama Covid-19.

Bagaimanapun kata dia, bencana yang berlaturut-larut akan berdampak pada bencana lainnya seperti sosial, ekonomi, hingga politik. Multiefek bencana ini tentu semua pihak tidak menginginkan hal itu terjadi.

“Kita seiring sejalan dengan pemerintah, agar jangan sampai krisis politik tidak terjadi. Kita bisa cegah jangan sampai ada krisis sosial. Kita berusaha cegah jangan krisis ekonomi berlarut, kita harus segara meungkin keluar dari Covid-19,” ujar dia.

Lebih lanjut, Buya Anwar menambahkan sepakat dengan kampanye BNPB 4 sehat 5 sempurna sebagai ikhitar menjaga imunitas tubuh. Hanya saja, dalam perspektif agama perlu ditambah dengan prinsip halal dan thayib.

Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah, mengatakan kebijakan BPNB terhadap bencana terdiri dari tiga tahapan yaitu pra bencana, saat bencana (tanggap darurat), dan pascabenaca. BNPB menyadari betul peran besar MUI dalam upaya mitigasi bencana ke masyarakat. Ini pula yang melandasi nota kesepahaman MUI-BNPB yang ditandatangi pada 8 Juni lalu.

“Ini tentunya bukan hanya untuk di Jakarta, tapi juga untuk provinsi, kab/kota se Indonesia,” ujar dia.

Dia menggarisbawahi, rencana kegiatan tahun ini akan dititikberatkan pada edukasi dan sosialisasi melalui ceramah di berbagai forum keagamaan seperti di mushala, masjid, dan majelis taklim serta di berbagai platform media. Dengan demikian masyarakat akan semakin mempunyai bekal mitigasi bencana.

“Jika terjadi bencana tidak tergagap, tidak terdadak, sehinggaa siap. Bencana boleh saja terjadi, tak bisa kita tolak, tapi kita siap bencana agar jauh dari kita,” tutur dia.

Rapat kerja dihadiri sejumlah pimpinan MUI antara lain KH Shodikun Ketua Bidang Seni Budaya, KH Zaitun Rasmin yang juga Ketua Satgas Covid-19 MUI, Buya Najamuddin Ramly Wakil Sekjen dan juga Ketua Panitia, KH Rofiqul Umam Ahmad Wasekjen dan Ustadz Yusuf Martak Wakil Bendahara MUI.

Anugerah Syiar Ramadan 2020 Apresiasi Tayangan Ramadhan Terbaik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Anugerah Syiar Ramadan (ASR) 2020 mengapresiasi lembaga penyiaran, praktisi, dan dai muda atas program tayangan Ramadhan 1441 H/2020 M yang edukatif dan inspiratif.

Apresiasi ASR 2020 yang merupakan hasil kerjasama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini digelar virtual pada Sabtu (11/7/2020), di Jakarta.

Wakil Presiden RI Prof KH Ma’ruf Amin memuji insan pertelevisian yang tetap menyajikan konten berkualitas di tengah Pandemi Covid-19. Menurut Wapres yang juga Ketua Umum MUI ini, meskipun media dari sisi bisnis menghadapi masalah besar, namun itu tidak menyurutkan kualitas tayangan.

“Saya   memberikan   apresiasi   kepada seluruh  pelaku  industri  penyiaran  Indonesia  yang tetap bertahan dalam situasi sulit seperti sekarang ini,” kata dia.

Wapres melihat kondisi pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat lembaga penyiaran untuk tetap menyemarakkan Ramadhan. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat terus menayangkan program siaran yang berkualitas, meskipun di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

Pada umumnya, kata dia, dunia penyiaran merasakan dampak berat akibat pandemi ini. Itu terlihat dari pengurangan beberapa program siaran. Tenaga SDM yang biasanya mengurus program terkendala dengan regulasi protokol kesehatan.

Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan iklan dan hak siar yang semakin merosot. Beberapa perusahaan yang biasanya menaruh iklan di televisi juga mulai mengurangi  porsi iklannya demi efisiensi.

Meski begitu, dia tetap mengajak industri pertelevisian memanfaatkan momentum ini sebagai peluang. Masyarakat saat ini banyak yang melakukan aktivitas hanya di dalam rumah dan itu menguatkan kembali posisi televisi.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, berharap para pemuda bisa bekerjasama dan terus menghasilkan kreatifitas dalam berkarya terlebih menjelang bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia.

“Kita akan berhadapan dengan bonus demografi, suatu tantangan besar untuk kita semua bagaimana supaya bonus demografi ini bisa bermanfaat untuk bangsa kita, negara kita, jangan sampai pemuda disini hanya bisa menjadi beban,” ungkapnya dalam sambutan acara Anugerah Syiar Ramadhan 2020, Jakarta (11/07).

Dia berpesan kepada para pemuda di zaman sekarang ini agar paham terhadap literasi media, sehingga tidak hanya menjadi objek pengkonsumsi tayangan televisi melainkan juga menjadi subjek yang memproduksi tayangan-tayangan yang menarik dan juga edukatif.

Dia juga menekankan saat ini lembaga penyiaran akan sangat dituntut sekali bisa memberikan tayangan yang lebih berkualitas dan inspiratif di tengah melonjaknya jumlah pemirsa televisi.

 

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom)  MUI, KH Masduki Baidlowi, menyampaikan, industri penyiaran memiliki kewajiban menyajikan konten bermutu kepada publik dan hal itu sudah diupayakan dengan baik sesuai pantauan MUI dan KPI.

 

Namun, dia menekankan, konten berkualitas itu tidak boleh  berhenti pada Ramadhan saja. Produksi konten berkualitas ini juga bentuk tanggung jawab industri pertelevisian sebagai pemakai frekuensi radio yang terbatas.

 

Dia menambahkan, kehadiran konten berkualitas di industri pertelevisian, diharapkan bisa menjadi alat konfirmasi informasi media sosial yang banjir hoaks.

 

“Kita berhadapan dengan media sosial yang sangat kotor,  media penyiaran bisa menjadi konfirmatif berita hoaks di media sosial. Kita harapkan berkiprah lebih baik lagi,” ujar dia.

 

Apresiasi yang sama juga disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio, mengatakan berharap tayangan Ramadhan bisa menjadi inspirasi pada bulan-bulan setelahnya, karena pemilihan konten tayangan saat Ramadhan menurutnya hanya yang betul-betul berkualitas yang akan ditayangkan.

 

Menurutnya, ASR ini menjadi penting karena sebagai bentuk manifestasi dari apresiasi untuk semua lembaga maupun individu yang sudah mau berjuang dan bekerja keras memperbaiki kualitas tayangan televisi di Indonesia.

 

ASR 2020 menobatkan SCTV menjadi Televisi Terbaik. Ketua Komisi Infokom MUI, Asrori S. Karni mengatakan, SCTV menjadi pemenang karena programnya paling banyak  menang di sembilan kategori ASR.

 

Masing-masing kategori memiliki kriteria penilain berbeda. Pemenangnya adalah yang terbaik dari nomine lain, tidak pernah mendapatkan sanksi KPI, dan Produksi TV dalam negeri.

 

Sementara itu, kata dia, jumlah nominasi untuk kategori pemuda inspiratif lebih banyak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dorongan agar talenta muda bangsa semakin bersemangat berkarya dalam bidang pertelevisian.

 

Penghargaan pemuda inspiratif ini sekaligus ajang pemberian stimulus agar menimbulkan dampak motivasi kepada kalangan muda lainnya.

 

  1. Pemenang ASR 2020 Kategori Pemuda Inspiratif:
  2. Kategori Aktor Muda Inspiratif : Syakir Daulay
  3. Kategori Aktris Muda Inspiratif : Betari Ayu Almadania
  4. Kategori Group Musik Inspiratif : The Amazing Putri Bani Harum (TAPBH)
  5. Kategori Penyanyi Pria Inspiratif : Fildan Rahayu
  6. Kategori Penyanyi Wanita Inspiratif : Nada Shikkah
  7. Kategori Dai Muda Inspiratif : Muhammad Azhari
  8. Kategori Daiyah Muda Inspiratif : Mumpuni Handayayekti
  9. Kategori Qari Muda Inspiratif : Muzamil Hasballah
  10. Kategori Qariah Muda Inspiratif : Nadia Hawasyi
  11. Kategori Host Muda Inspiratif : Lesti Kejora

 

  1. Daftar Pemenang Tayangan Ramadhan Terbaik

 

  1. Kategori Program Liputan Khusus Ramadhan : “Anak Pesantren” Seputar Inews Pagi
  2. Kategori Program Ajang Bakat: Beraksi di Rumah Saja INDOSIAR
  3. Kategori Program Dakwah Talkshow: Sahur Time Kompas TV
  4. Kategori Program Dakwah Non-Talkshow berbentuk Cermaah: Asmaul Husna METRO TV
  5. Kategori Dakwah Non Talkshow: Mutiara Hati SCTV
  6. Kategori Program Sinetron: Para Pencari Tuhan Jilid 13 SCTV
  7. Kategori Film Animasi: Lorong Waktu SCTV
  8. Kategori Ramadhan Fiture dan Dokumenter: Program Masjid Bersejarah Nusantara RTV
  9. Kategori Program Ramadhan Wisata Budaya: Muslim Travelers NTW TV

MUI Tegaskan Tolak RUU HIP dan Apapun RUU Penggantinya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menegaskan penolakan MUI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu MUI juga menolak RUU penggantinya.

“MUI dan ormas-ormas Islam di dalamnya tegas menolak RUU HIP dan juga RUU penggantinya,” kata Muhyiddin, Ahad (12/7).

Melalui sebuah maklumat, MUI berpandangan bahwa RUU HIP memeras pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni gotong royong adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila.

Upaya itu secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945.

Dalam maklumat itu, RUU HIP juga dipandang menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap keberadaan Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebagai dasar negara sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada lima sila tersebut.

Muhyiddin juga menyadari bahwa ada RUU yang hendak diajukan setelah RUU HIP ditolak, yaitu RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Sumber: republika.co.id

 

Kasus Covid Terus Bertambah, Masyarakat Diminta Jangan Terbuai New Normal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinanya atas munculnya klaster baru dengan 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Itu menjadi pertanda semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan lebih tinggi.

Dia meminta, pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dia secara khusus kembali meminta pemerintah melanjutkan dan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal.

Langkah itu, untuk mendeteksi adanya OTG, kemudian melakukan tracing dan melakukan langkah-langkah pencegahan penularan.

“Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pemberlakuan new normal, karena sampai sekarang Pandemi masih di depan mata,” ujar Mufida.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta tidak hanya mengumbar sengkarut soal anggaran penanganan Covid-19 yang sangat lamban turun.

Dia menunggu realisasi janji-janji kabinet dan Presiden Joko Widodo soal percepatan pencairan anggaran yang jadi evaluasi besar pemerintah.

Anggaran harus dijamin tersedia. Setelah itu icairkan dan dialokasikan untuk penanganan Covid-19 secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Jika sudah menembus 70 ribu kasus dan terus bertambah tidak bisa tidak harus ada ketersediaan anggaran yang cepat dalam penanganan Covid-19 dan tolong juga alokasikan penganggaran untuk penelitian penemuan vaksin Covid-19,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Tolak Komunis, Makom Ajak Tokoh, Kiai, dan Jawara Banten Aksi 15 Juli

Redaktur: Mazaya

BANTEN(Jurnalislam.com)– Menes Anti Komunis (Makom) Banten akan menggelar aksi tolak RUU HIP dan ideologi komunis hari Rabu, 15 Juli 2020.

Perwakilan Makom KH Ali Subromalisi mengajak dan menyerukan tokoh dan jawara Banten ikut terlibat dalam rangka apel siaga menolak RUU HIP.

“Kami mengundang kepada seluruh Ormas,Baik ormas Islam,Ormas Nasional serta tokoh dan Para jawara Serta seluruh  masyarakat Pandeglang Banten untuk bisa hadir dalam rangka menolak kebangkitan PKI,” kata dia dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Ahad (12/72/2020).

Acara Deklarasi penolakan  dan Apel Siaga menurut KH Ali akan diaksanakan pada hari Rabu 15 Juli ba’da zuhur di Lapangan Alun-alun Menes Pandeglang Banten.

Dalam aksi, menurut Kiai Ali, akan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan peserta diwajibkan menjaga jarak serta menggunakan masker.

Karenanya, Makom berharap para tokoh dan kiai serta pimpinan pondok pesantren, pimpinan Ormas, pimpinan padepokan, para jawara dan seluruh Masyarakat Pandeglang Khususnya Umumnya Banten, untuk bisa hadir dalam acara Apel Siaga,

“Demi kemaslahatan Agama Bangsa dan Negara. Karena PKI adalah musuh agama, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

 

Corona Melonjak, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kembali PSBB

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinanya atas munculnya klaster baru dengan 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Itu menjadi pertanda semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan lebih tinggi.

Dia meminta, pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karena banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru dengan baik.

“Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal,” ujar Mufida dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7).

Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiagakan fasilitas kesehatan untuk menampung warga yang teridentifikasi positif.

Termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif.

“Semakin banyak ditemukan kasus orang tanpa gejala (OTG), sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat,” ujar Mufida.

sumber: republika.co.id

Kemenag Diminta Fasilitasi Bantuan Covid-19 untuk Pesantren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta, Kementerian Agama (Kemenag) untuk melaksanakan kewajibannya dengan membantu dan melindungi Pesantren dari Covid-19.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menuturkan, pihaknya sudah berulangkali menyampaikan agar Kementerian Agama memberikan perhatian yang serius kepada pesantren.

Dia mengaku, sudah mengusulkan agar Kemenag juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung pelaksanaan belajar mengajar di Pesantren baik yang langsung maupun jarak jauh khususnya untuk Pondok Pesantren dan madrasah.

Bahkan, pihaknya mengusulkan, opsi penggunaan dana abadi pendidikan untuk tujuan itu, dan usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Agama.

Dikatakannya, Menteri Agama telah menyepakati sejak 8 April 2020 untuk memprioritaskan anggaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

“Hal itu perlu segera direalisasikan sebagai tanggung jawab kepada DPR, konsekunsi konstitusional dari disahkannya UU Pesantren, serta apresiasi negara terhadap sumbangsih dan jasa Pesantren bagi Indonesia,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hidayat menuturkan, pada raker terakhir Komisi VIII dengan Kemenag (26/6) lalu, muncul usulan tambahan anggaran 2020 sebesar Rp 2,8 triliun untuk fasilitasi kegiatan pesantren dan pendidikan keagamaan yang terdampak Covid-19. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebesar Rp 2,36 triliun.

Dia berharap, Kementerian Keuangan segera mencairkan dana tersebut dan Kemenag segera mendistribusikannya kepada pesantren di seluruh Indonesia secara adil dan amanah.

Selain itu HNW juga mendorong Kemenag mengalokasikan anggaran yang tidak terpakai/terealisasi di ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebesar Rp 1,2 triliun, karena pemerintah tidak memberangkatkan haji tahun ini.

sumber: republika.co.id

Amanat UU, Pemerintah Wajib Bantu Pesantren di Masa Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta, Kementerian Agama (Kemenag) untuk melaksanakan kewajibannya dengan membantu dan melindungi Pesantren dari Covid-19.

Baik dari kelembagaan, kesehatan maupun menanggulangi dampak ekonomi, dengan secara konsekuen menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“UU Pesantren dibuat dan diundangkan tentunya agar bisa bermanfaat untuk membantu Pesantren, baik yang tradisional, modern, mu’adalah maupun yang memadukan antara ilmu Agama dengan Umum. Di era pandemi Covid-19, banyak Pesantren yang terdampak, kehadiran UU ini makin relevan, dan karenanya penting secara konsekuen dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pelaksana UU,” ujarnya dalam siaran pers Sabtu (11/9)

Menurut HNW, Pasal 42 UU Pesantren mengamanatkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitas kebijakan, dan pendanaan.

Selain itu, ada pula Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, dengan dukungan berupa: (a) bantuan keuangan; (b) bantuan sarana dan prasarana; (c) bantuan teknologi; dan/atau (d) pelatihan keterampilan.

“Dukungan-dukungan itu tentu perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini juga berdampak bagi Pesantren”, tuturnya.

sumber: republika.co.id

Covid-19 Dinilai Berpeluang Kuatkan Kemandirian Bangsa

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menilai, dampak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) berbeda dengan krisis moneter di Indonesia. Saat krisis moneter, Indonesia masih bisa meminta bantuan, tapi kini dengan pandemi covid tidak bisa.

Menurutnya, krisis moneter 1998 hanya terjadi di beberapa negara. Yakni Indonesia, Thailand, dan Korea. Malaysia juga ikut terimbas, namun sedikit. Itupun segera bisa diatasi. Namun Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia. Jadi, ketika dulu Indonesia meminta bantuan pada IMF, Jepang, atau negara-negara Eropa, kini tidak bisa.

“Sehingga timbul suatu kemandirian bangsa. Itu yang harus dijaga. Kita pasti bisa,” ujar JK dalam Webinar Series SBM ITB, From Surviving to Thriving: Business After Covid-19, akhir pekan ini.

JK menjelaskan, nasib orang saat ini berada di tangan saintis, melalui vaksin Covid-19 yang akan mereka ciptakan. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali normal setelah vaksin ditemukan sekitar 2-3 tahun.

“Setelah vaksin ditemukan akan diuji klinis sekitar awal tahun depan. Setelah itu baru bikin atau memperluas pabrik. Lalu baru produksi masal. Jadi selama itu (2-3 tahun) harus siap-siap pakai masker,” katanya.

Setelah vaksin berhasil, kata dia, ekonomi pun akan kembali normal. Karena masyarakat sudah tidak takut untuk keluar rumah dan melakukan berbagai aktivitas.

CEO of Dharma Group, Irianto Santoso mengatakan, Covid-19 memukul industri otomotif. Tak terkecuali industri komponen otomotif yang dipimpinnya. Kondisi ini pun, kata dia, membuat supply chain terganggu. Komponen yang seharusnya impor, sulit didapatkan.

Hingga perusahaannya menjadikan kendala ini sebagai kesempatan untuk membuat komponen tersebut secara lokal di fasilitas milik sendiri. “Kami akhirnya buat sendiri dan ada yang kerja sama dengan suplier,” tutur dia.

Sumber: republika.co.id