Penulis: Mazaya

Pakistan Laporan Berhasil Kendalikan Covid-19

Redaktur: Mazaya

ISLAMABAD(Jurnalislam.com) — Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengklaim kebijakannya untuk melakukan penutupan pada titik penyebaran virus corona dan menghindari karantina wilayah nasional berhasil ketimbang India, Jumat (17/7). Cara yang diterapkannya dinilai dapat lebih lama menahan penyebaran lintasan infeksi Covid-19.

Khan mengatakan di Twitter, bahwa Pakistan tidak seperti negara tetangga India. Negara ini masuk ke dalam negara yang beruntung di antara negara-negara lainnya di dunia, karena berhasil menurunkan angka kematian dan kasus infeksi.

Meski menyatakan angka yang menurut untuk laporan kasus dan jumlah korban meninggal, Khan mendesak warga negara Pakistan untuk terus mematuhi aturan jarak sosial selama perayaan Idul Adha mendatang. Cara ini untuk menghindari terjadinya lonjakan virus kembali.

Komentar Khan muncul sehari setelah pemerintahnya melaporkan 40 kematian akibat virus, jumlah kematian harian terendah di negara itu dalam sekitar sebulan. Pada 19 Juni, pemerintah menghadapi jumlah korban kematian per hari tertinggi dengan 153 orang.

Sedangkan pada Jumat, Pakistan melaporkan 49 kematian yang dikonfirmasi dan 2.085 kasus baru. Laporan ini meningkatkan keseluruhan kasusnya menjadi 259.999 sejak Februari.

Khan telah banyak dikritik sejak Mei ketika mengakhiri karantina wilayah di negara tersebut. Khan menyatakan, keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan perlunya menghidupkan kembali ekonomi negara dan Pakistan akhirnya menyaksikan lonjakan covid-19 kematian dan infeksi.

Sumber: republika.co.id

Muncul Desakan Agar Palestina Muncul di Google Maps

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Google dan Apple dikabarkan telah menghilangkan peta Palestina dari aplikasi perpetaannya, Maps. Akibatnya, Petisi dan protes warganet untuk mengembalikan Palestina ke Google dan Apple Maps bermunculan.

Lansir Republika, pengetikan kata Palestine di Google Maps maupun Apple Maps akan mengarahkan pengguna ke daerah Gaza dan tepi Barat Palestina. Namun di Google hanya muncul Israel dan tidak ada kata Palestina.

Di Twitter tagar #FreePalestine sempat muncul menjadi trending topic saat kabar hilangnya Palestine di Maps mengemuka. Bukan hanya Google, aplikasi Apple juga dikabarkan sama-sama menghilangkan Palestina dari petanya, dan menuai protes serupa.

Selain protes melalui media sosial, protes juga dilancarkan oleh warganet Indonesia lewat petisi lewat laman change.org. Salah satunya yang dibuat oleh Hario Dhewanto.

Hario menuliskan dalam bahasa Inggris, “Penghilangan Palestina adalah penghinaan yang menyedihkan bagi rakyat Palestina dan merusak upaya jutaan orang yang terlibat dalam kampanye untuk mengamankan kemerdekaan Palestina dan kebebasan dari pendudukan dan penindasan Israel.”

“Ini adalah masalah penting, karena Google Maps sekarang dianggap definitif oleh orang-orang di seluruh dunia, termasuk jurnalis, mahasiswa, dan lainnya yang melakukan penelitian tentang situasi Israel-Palestina,” tulis Hario dalam petisinya.

Hingga pukul 9.00 WIB, Petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 895 ribu pengguna internet dan terus bertambah, dengan target mencapai 1 juta pengguna. Sebagaimana diketahui, Palestina diakui oleh PBB dan 136 anggotanya sebagai negara merdeka, tetapi tidak di AS tempat Apple dan Google berkantor pusat.

Sumber: republika.co.id

Kemenag Akan Gelar Sidang Istbat Zulhijjah Selasa 21 Juli

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama akan kembali menggelar sidang isbat (penetapan) awal Zulhijjah 1441H. Sidang isbat akan digelar pada Selasa, 21 Juli mendatang.

Menteri Agama Fachrul Razi dijadwalkan akan memimpin langsung sidang isbat. Karena masih pandemi Covid-19, sidang isbat dilakukan mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak semua perwakilan hadir secara fisik di kantor Kementerian Agama.

“Isbat awal Zulhijjah digelar 21 Juli 2020. Sesuai protokol kesehatan, undangan untuk menghadiri sidang dibatasi hanya Menag dan Wamenag, Majelis Ulama Indonesia, serta Komisi VIII DPR,” terang Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Agus Salim, di Jakarta, Jumat (17/07).

“Peserta dari unsur pimpinan ormas Islam kita undang untuk mengikuti sidang isbat melalui aplikasi pertemuan dalam jaringan,” lanjutnya.

Peliputan juga akan dilakukan secara terbatas. Menurut Agus, Kemenag bekerjasama dengan TVRI untuk menjadi TV Pool. Media yang ingin menyiarkan sidang isbat awal Zulhijjah bisa berkoordinasi dengan TVRI. “Kami juga memanfaatkan medsos Kemenag untuk melakukan live streaming,” tuturnya.

Sidang isbat terbagi dalam tiga tahap. Sessi pertama, dimulai pukul 17.00 WIB, berupa pemaparan posisi hilal Awal Zulhijjah 1441H oleh anggota Falakiyah Kemenag  Cecep Nurwendaya. Sessi kedua, sidang Isbat yang dimulai setelah Magrib dan dipimpin oleh Menag. Sidang diawali dengan penyampaian laporan data hisab dan hasil rukyatul hilal dari 84 titik di seluruh Indonesia.

 

Ribuan Keluraga Mengungsi Pasca Banjir Bandang Luwu Utara

Redaktur: Mazaya

LUWU UTARA(Jurnalislam.com)–Pusat Pengendali Operasi  BNPB mencatat per hari ini, Jumat (17/7), pukul 17.30 WITA, lebih dari tiga ribu keluarga mengungsi pascabanjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mereka berada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sabbang, Baebunta dan Masamba.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan, jumlah penyintas yang tercatat BPBD Kabupaten Luwu Utara mencapai 3.627 KK atau 14.483 jiwa.

“Jumlah ini belum termasuk mereka yang mengungsi di wilayah Kecamatan Baebunta Selatan, Malangke dan Malangke Barat. BPBD setempat masih melakukan pendataan di lapangan,” kata Raditya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews,Jumat (17/7).

Penanganan darurat terhadap para warga yang mengungsi dilakukan oleh pemerintah daerah dibantu dengan mitra terkait lainnya, seperti Palang Merah Indonesia. Sebagian mereka berada di enam pos komando taktis di Radda, Masamba, Bone, Bone Tua dan Kantor Bupati Luwu Utara.

“BPBD setempat mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk warga terdampak berupa air bersih, obat-obatan, pakain dalam wanita, popok balita dan lansia, selimut, sarung, peralatan pembersih rumah, family kits dan masker,” sebutnya.

Data korban per hari ini (17/7), Basarnas mencatat 36 orang meninggal dunia dan 16 lainnya dalam pencarian. Upaya pencarian dan evakuasi korban yang masih hilang, Tim SAR Gabungan di bawah komando Basarnas menerjunkan 539 personel, sedangkan total potensi berjumlah 1.001 personel.
sumber: sindonews.com

British Airway Hentikan Operasional Seluruh Arbada Boeing 747

Redaktur: Mazaya

LONDON(Jurnalislam.com) – British Airways mengumumkan akan segera menghentikan operasional seluruh armada Boeing 747 karena semakin beratnya tantangan industri penerbangan akibat pandemi Covid-19.

Maskapai Inggris itu menyatakan penghentian itu mempengaruhi semua 31 pesawat jumbonya itu dan berlaku segera. British Airways sebelumnya berencana menghentikan armada itu pada 2024. Maskapai itu mulai menggunakan pesawat dua lantai itu pada 1989.

“Dengan sangat sedih kami dapat mengonfirmasi kami mengusulkan penghentian seluruh armada 747 dengan efek segera. Tampaknya ratu angkasa kita yang hebat tidak akan pernah beroperasi secara komersial untuk British Airways lagi karena penurunan perjalanan akibat pandemi global Covid-19,” papar pernyataan maskapai itu.

British Airways sebelumnya akan memangkas 12.000 tenaga kerja setelah mencapai kesepakatan dengan serikat pilot. Awal tahun ini, maskapai merumahkan 36.000 pegawai, sekitar 80% dari tenaga kerjanya.

Pada satu masa, armada 747 British Airways memiliki sekitar 60 pesawat. Model pesawat itu diperkenalkan ke industri pada 1970.

Maskapai dunia telah secara bertahap menghentikan operasional 747 secara bertahun-tahun untuk beralih pada model yang lebih hemat bahan bakar seperti Boeing 777 dan 787 Dreamliner.

Sumber: sindonews.com

PKS Pertanyakan Status RUU HIP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mempertanyakan, konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR, pada Kamis (16/7). Adanya RUU BPIP tersebut kini memunculkan pertanyaan terkait status RUU HIP saat ini.

“Kami menyimak pernyataan pers pimpinan dewan bersama para menteri yang hari ini datang ke DPR. Pertanyaan kami mungkin sama dengan pertanyaan publik: bagaimana status RUU HIP setelah pemerintah masuk dengan konsep RUU BPIP? Apakah RUU BPIP ini RUU baru atau apa. Apalagi disertai permintaan agar publik tidak lagi mempermasalahkan RUU HIP, sebaliknya memberi masukan RUU BPIP,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7).

Jazuli mengatakan, Fraksi PKS hanya mendapat informasi bahwa pemerintah akan menyampaikan surat resmi tentang RUU HIP. Namun diketahui Pemerintah mengajukan konsep RUU BPIP yang subtansinya berasal dari Perpres BPIP. Anggota komisi I DPR tersebut mempertanyakan urgensinya RUU BPIP tersebut diajukan Pemerintah.

“Karena tidak terlibat dalam pembicaraan dengan wakil pemerintah yang hadir di DPR tadi, Fraksi PKS tidak dapat informasi utuh soal hasil pertemuan, apa konteks Pemerintah memasukkan konsep RUU BPIP dan sikap resmi pemerintah terhadap RUU HIP apakah lanjut atau tunda atau menarik diri. Tentu pimpinan DPR harus menginformasikan kepada Fraksi-Fraksi sebagai representasi lembaga DPR terkait konsep RUU BPIP yang diajukan Pemerintah,” ujarnya.

Jazuli menegaskan, bahwa sikap Fraksi PKS tetap menolak RUU HIP sebagaimana yang telah disampaikan ormas, tokoh, purnawirawan TNI/Polri akademisi, dan masyarakat luas. Dia meminta, agar pimpinan dewan merespon penolakan tersebut dengan bijaksana.  Selain itu, Fraksi PKS juga tidak ingin ada kesan DPR mengelabui rakyat dengan mengubah judul RUU HIP.

“RUU HIP dinilai publik secara luas bermasalah secara filosofis, yuridis, dan sosilogis yang artinya salah paradigma sejak awal. Maka permintaan untuk didrop atau ditarik dari prolegnas sangat rasional dan tidak perlu ada penggantinya,” tegasnya.

Sumber: republika.co.id

Atas Nama Al Quds. Otoritas Palestina Minta Indonesia Bersatu Lawan Zionis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Penasihat Presiden Palestina, Mamoud Alhabbash, menyampaikan risalah dari bangsa Palestina untuk umat Islam dan  segenap rakyat Indonesia secara khusus serta dunia internasional pada umumnya.

Risalah tersebut dia sampaikan dalam Webinar Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Kamis (16/7). Mahmoud menyampaikan pula salam dan apresiasi setinggi-tingginya Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk MUI dan segenap rakyat Indonesia yang tak henti-hentinya menyuarakan perlawanan penjajahan Israel terhadap Palestina.

“Atas nama Al-Quds dan warga Al-Quds, kami mengajak umat Islam Indonesia, dan dunia Islam, memang ini persoalan kami di level awal tetapi ini juga urusan kalian, mari bergerak bersama kita dan lakukan kewajiban kalian, yang digariskan Rasulullah ketika berbicara soal Al-Quds dan Baitul Maqdis, “Datangi Al-Aqsa dan sholatlah di dalamnya.

” Hendaknya satukan tangan dan agama, untuk Palestina dan Al-Quds karena dia bagian dari akidah. Tetapi siapa yang tidak bisa datang ke Al-Quds agar hendaknya memberi bantuan materiil, kita sekarang berada dalam blokade, impitan dari berbagai negara, kita tidak bisa mendapatkan mainan untuk anak-anak kita, tapi itu tidaklah penting, kita akan gigih, tak akan mengalah untuk palestina dan akan tetap demikan, hingga datang ketetapan Allah, yaitu kemenangan, tetapi kalian dan segenap umat Islam Indonesia dan dunia, ulurkan tangan untuk Palestina dan berdiri di belakang kami, bersama kita dengan akal kalian, bantuan kalian, materi dan spiritual, agar Palestina berada selalu di hati umat Islam, kami percaya kalian dan umat Islam tak akan menyepelekan kewajibannya terhadap palestina,” ujar sosok yang juga menjabat sebagai hakim tersebut.

Dia mengajak dunia internasional melakukan aksi nyata melawan aneksasi Israel terhadap Tepi Barat dan menghentikan pendudukan dan penjajahan, lalu mewujudkan Palestina merdeka sesuai batas 1967 dengan kemedekaan penuh atas Yerusalem Timur, sesuai dengan hukum internasional dan ketetapan PBB.

“Ini adalah jalan perdamaian sesungguhnya, kami masih tetap terbuka untuk damai tetapi perdamaian atas dasar keadilan. Tidak atas dasar aneksasi, atau Kesepakatan Abad Ini (the deal of century) yang kita tolak, dan ditentang umat Islam karena memberikan Israel Al-Quds , tempat tersuci umat Islam dan Kristen,” ujar dia.

Sepakat dengan pernyataan Menteri Luaar Negeri RI Retno Marsudi, dunia harus mengambil langkah konkret dan tegas menolak anekasiasi Israel, jika sebatas pernyataan saja tidak cukup. Melalui langkah proaktif agar Israel mematuhi hukum internasional.

Dia menilai pelanggaran Israel atas hukum tersebut mendatangkan instablitasi tidak hanya di kawasan tetapi juga di dunia, karena persoalan palestina tidak hanya urusan Palestina, Al-Quds adalah urusan Islam dan Kristen karena situs suci di dalamnya yaitu Masjid Al-Aqsa dan Gereja Makam Yesus.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan kekecewaan berat Palestina terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem dari semula Tel Aviv. Padahal sebelumnya pemerintah PLO sebagai representasi resmi Palestina merespons positif rencana Trump mewujudkan solusi damai dua negara. Tawaran yang juga direspons positif negara-negara Islam dan dunia internasional berangkat dari inisiatif raja Arab Saudi  Abdullah bin Abdul Aziz pada 2002 lalu.

“Tetapi Israel justru melanggarnya, tiba-tiba semua berubah,  kita semua tercengang, Trump menetapkan wilayah Yerusalem milik Israel, termasuk Yerusalem Timur di dalamnya situs-situs suci Islam dan Kristen, wilayah yang dijajah pada 1967, dan diakui sebagai sebagai ibu kota Israel,” ujar dia.

Tidak hanya itu, kata Mahmoud, Amerika Serikat juga mengakui Dataran Tinggi Goland Suriah, bagian dari Israel. Kemudian mengajukan Deal of Centeruy yang mengizinkan Israel menganeksasi lebih dari 60 persen Tepi Barat.

“Ini berarti tidak mungkin mewujudkan perdamaian, dengan cara ini. Mustahil bagi rakyat palestina, negara Arab dan Islam hingga sekarang mewujudkan perdamaian. Ini bukan damai namanya tapi menyerah,” kata dia.

Mahmoud menjelaskan, mendapat angin segar itu, pemerintah Israel segera menguasai 30 persen sementara Tepi Barat. Sebagai langkah protes, Kepemimpinan Palestina memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Palestina menegaskan pengumuman aneksasi berarti memutuskan hubungan dan realisasi aneksasi berarti Israel harus mempertanggungjawabkan penuh sebagai penjajah, sebagaimana hukum internasional dan Perjanjian Jenewa IV pada 1994, atas penjajahan terhadap Palestina.

Menurut Mahmoud, meski Israel menunda aneksasi Tepi Barat karena alasan internal dan tekanan internasional, tetapi mereka belum umumkan akan membatalkan aneksasi.

“Kita ingin dunia intersional menolak aneksasi, di internal Amerika Serikat sendiri banyak yang menentang aneksasi bahkan di Israel banyak kekuatan politik yang menentang aneksasi. Dunia ada dalam satu kubu, sementara setengah Amerika Serikat dan setengah Israel di kubu yang sama,” tutur dia.

Sumber: republika.co.id

Masih Pandemi, Polisi Berencana Gelar Operasi Patuh Jaya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya berencana akan menggelar operasi lalu lintas, yakni Operasi Patuh Jaya di tengah pandemic ini.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan aturan lalu lintas terhadap para pengendara kendaraan bermotor di Jakarta.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, rencananya operasi itu akan dilakukan pada 23 Juli 2020 mendatang. Operasi itu digelar selama dua pekan ke depan.

“Kita akan melaksanakan Operasi Patuh pada 23 Juli selama 14 hari, itu kita akan melakukan operasi untuk memberikan cipta kondisi menuju ke arah sana,” kata Sambodo saat dikonfirmasi, Jumat (17/7).

Namun, sambung dia, sebelum menggelar operasi tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Setelah itu, polisi akan memberikan tindakan penilangan bagi para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.

“Tapi kita akan melakukan sosialisasi juga sebelum melakukan penindakan tilang,” jelas Sambodo.

Dia mengungkapkan, selama masa penerapan PSBB di Jakarta jumlah pelanggar lalu lintas meningkat. Sebab, kata Sambodo, anggota kepolisian fokus terhadap penanganan PSBB.

“Memang masa pandemi kemarin anggota memprioritaskan penanganan peneguran kebijakan PSBB karena anggota fokus ke sana dan tidak melakukan penilangan terhadap lalu lintas,” jelas dia.

“Kami melihat tingkat kepatuhan lalu lintas terjadi penurunan, sehingga banyak pelanggaran lalu lintas seperti lawan arus, tidak menggunakan helm,” sambungnya.

Sumber: republika.co.id

Waketum DPR: Ganti RUU HIP, Pemerintah Usulkan RUU BPIP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kini tidak bisa dipakai. Sebab, kata Dasco, pemerintah sudah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dasco menjelaskan, DPR sebelumnya meminta sikap pemerintah terhadap RUU HIP sampai dengan akhir Masa sidang. DPR menunggu surpres dan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah terkait RUU HIP.

“Tetapi kemudian pemerintah memberikan surpres dan rancangannya itu adalah rancangan undang-undang BPIP sehingga otomatis rancangan undang-undang HIP itu tidak bisa dipakai lagi,” kata Dasco di Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).

Dengan adanya RUU BPIP itu, maka Dasco menegaskan, RUU HIP tak perlu dibahas lagi. “Sehingga nanti yang kemudian kita bahas adalah rancangan undang-undang BPIP,” kata Politikus Gerindra itu.

Mekanisme pembahasan RUU HIP ini selanjutnya diteruskan pada masa sidang berikutnya. Setelah mekanisme berjalan, RUU sudah berubah menjadi RUU BPIP yang menurut Dasco memiliki perbedaan mendasar dari RUU HIP yang diusulkan sebelumnya.

“Kita lihat sepintas di mana RUU HIP itu kemudian mengatur soal ideologi Pancasila. Sementara BPIP mengatur soal lembaga BPIP yang ada untuk memperkuat bagaimana mensosialisasikan Pancasila yang sudah final,” kata Dasco.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR RI sudah saatnya mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Penolakan dari pemerintah dan masuknya usulan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi alasannya.

“Soal usulan RUU BPIP, saya kira ini usulan bagus untuk dipertimbangkan bersama dengan DPR sebagai pengganti RUU HIP. Dengan kejelasan nama RUU BPIP, maka intensi penyusun RUU itu semakin jelas, obyek yang mau diatur juga jelas,” kata Peneliti Formappi Lucius Karius.

Sumber: republika.co.id

Relawan BSMI Tembus Timbunan Lumpur Hingga 2 Meter di Masamba

Redaktur: Mazaya

MASAMBA(Jurnalislam.com)– Bencana banjir yang melanda Kota Masamba dan sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Luwu Utara masih menyisakan duka. Sejumlah korban hilang terseret arus hingga informasi ini diturunkan masih dalam pencarian.

Rumah-rumah warga yang hancur dan tertimbun material banjir sejauh ini juga belum dapat direnovasi kembali. Sementara diperkirakan 15 ribu warga mengungsi ke tempat-tempat aman atau posko pengungsian yang disediakan pemerintah dan swadaya lembaga bantuan di 6 kecamatan.

Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Sulawesi Selatan Basri Mahmud mengatakan relawan BSMI sudah terjun dengan membawa bantuan ke lokasi bencana banjir. Basri menyebut salah satu kendala yang dihadapi relawan adalah timbunan lumpur dan material hingga dua meter. Timbunan ini terutama yang menerjang pemukiman warga di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

“BSMI Sulsel mendirikan posko Induk di lokasi, tepatnya di samping Masjid Syuhada, Kota Masamba. Dan, untuk memaksimalkan kinerja relawan, BSMI Sulsel juga mendirikan posko pendukung yang dikelola oleh BSMI Luwu di Kabupaten Luwu. Tantangan relawan memang timbunan lumpur dan meterial di pemukiman pinggiran sungai,” terang Basri dalam keterangannya, Jumat (17/7/2020).

Basri menyebut, sehari pascabanjir, relawan BSMI Luwu Utara di lokasi ikut melakukan pencarian korban dan penyaluran bantuan berupa sembilan bahan pokok, pakaian dan kebutuhan lainnya bagi korban di beberapa lokasi pengungsian. Sementara di posko pendukung relawan bersiaga dan bertugas selama 24 jam menyiapkan permintaan kebutuhan dari lokasi.

“Pada bencana banjir di Masamba, Luwu Utara, sementara ini kami melibatkan relawan BSMI di Luwu Utara dan BSMI Luwu. Relawan BSMI dari daerah lain mendukung dengan kegiatan penggalangan dana. Kondisi masyarakat yang masih menghadapi pandemi Covid 19 membatasi ruang gerak untuk menerjunkan relawan dari luar wilayah Luwu Raya, terutama dari Kota Makassar,” terang Basri.

Ia menerangkan, sejauh ini, kerja-kerja relawan di lapangan masih berjalan lancar. Relawan BSMI, papar dia, bersama relawan lain saat ini fokus melakukan pencarian korban, membersihkan material banjir, dan menyalurkan bantuan langsung ke korban yang membutuhkan. “Mudah-mudahan, hingga situasi  pulih, relawan BSMI di lokasi tetap sehat dan semangat,” terang Basri.