Penulis: Mazaya

KPK Dalami Distrubusi Bansos Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara suap bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19. Lembaga antirasuah itu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka suap bansos dari pihak swasta, Harry Sidabuke.

“Penyidik masih mendalami melalui keterangan saksi ini terkait paket pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi untuk mendistribusikan paket Bansos khususnya di wilayah Jabodetabek Tahun 2020,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (29/12).

Pemeriksaan terhadap tersangka Harry Sidabuke dilakukan pada Senin (28/12). Ali mengatakan, tersangka yang ikut terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/12) hingga Sabtu (5/12) lalu itu diperiksa untuk tersangka mantan menteri sosial (mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) dan tersangka lainnya.

Usai menjalani pemeriksaan, Harry mengaku sudah beberapa kali menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Harry juga mengklarifikasi bahwa dirinya merupakan pengusaha biasa dan bukan broker seperti yang disebut-sebut belakangan ini.

“Saya juga ingin konfirmasi saya ini pengusaha biasa bukan broker karena ramai di berita saya jadi broker padahal saya ini murni sebagai pengusaha,” kata Harry pada Senin malam.

Dalam kesempatan itu, dia memberikan keterangan untuk tersangka bekas menteri Juliari dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS). Dalam perkara ini, KPK juga mentersangkakan pejabat PPK kemensos lainnya, Adi Wahyono (AW) serta dua pihak swasta lainnya yakni Ardian I M (AIM) dan Sanjaya (SJY).

JPB disebut-sebut menerima suap Rp 17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Suap tersebut dia terima melalui dua tahap.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp 8,2 miliar. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar.

Sumber: republika.co.id

Meski Pandemi, Industri Keuangan Syariah Tumbuh Positif

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan industry keuangan syariah tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan keuangan konvensional meski ditekan pandemi Covid-19 karena Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar dan didukung kenaikan kelas menengah.

“Itu memberikan dukungan terhadap pertumbuhan permintaan dari pelayanan keuangan syariah,” kata Sri Mulyani dalam simposium virtual Sharia Business and Academic Synergy di Jakarta, Selasa (29/12).

Menkeu mencatat industri keuangan syariah sejak tiga dasawarsa terakhir berkembang mengesankan dengan pertumbuhan aset keuangan syariah hingga September 2020, di luar saham syariah, mencapai Rp1.710,16 triliun dengan pangsa pasar 9,69 persen.

Aset keuangan syariah, lanjut dia, meliputi perbankan syariah mencapai Rp575,85 triliun, industri keuangan bukan bank syariah Rp111,44 triliun dan pasar modal syariah Rp1.022,87 triliun.

Dalam tekanan akibat pandemi pun, kata dia, intermediasi perbankan syariah justru tumbuh stabil dan lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional yang menurun, kondisi yang kerap terjadi dalam krisis seperti pada 2008.

Sampai September 2020, aset perbankan syariah tumbuh 10,97 persen, lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional 7,7 persen.

Begitu juga dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan syariah tumbuh 11,56 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan konvensional mencapai 11,49 persen.

Sementara itu, dari penyaluran kredit, lanjut dia, juga tumbuh lebih tinggi mencapai 9,42 persen dibandingkan perbankan konvensional mencapai 0,55 persen.

Dari sisi rasio modal perbankan syariah mencapai 23,5 persen dan rasio kredit bermasalah (NPF) mencapai 3,31 persen. “Kinerja bank syariah ini perlu menjadi salah satu jembatan dan modal awal bagi kita untuk terus mengembangkan sebuah ekosistem keuangan syariah yang berkualitas baik,” katanya.

Sementara itu, dari sisi pasar modal syariah nilai kapitalisasi saham, kata dia, secara umum menurun namun pertumbuhan jumlah investor saham syariah per tahun tumbuh 108 persen.

“Dalam setahun terakhirsampai Juni 2020, investor saham syariah mengalami kenaikan 32 persen dibandingkan posisi sebelumnya pada 2019,” imbuhnya.

Sementara itu, periode Januari-Juni 2020, transaksi saham syariah naik 26 persen mencapai 633 ribu transaksi dibandingkan periode sama 2019 mencapai 501 ribu transaksi. Sedangkan volume transaksi dalam semester pertama 2020 mencapai 6,2 miliar atau naik 57 persen dari periode sama 2019 mencapai 3,9 miliar.

Mengingat potensi keuangan syariah yang besar, Sri Mulyani menambahkan dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki karakter yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah dan sesuai dengan nilai universal Islam yakni keadilan, kejujuran dan dapat dipercaya. “Kualitas SDM juga bisa meningkatkan pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan, inklusif dan bisa memenuhi harapan masyarakat dan sesuai nilai universal Islam,” katanya.

Sumber: ihram.co.id

Kemenag Luncurkan Gerakan Wakaf Uang ASN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com–  Kementerian Agama melaunching gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag. Program yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini bertujuan sebagai percontohan sekaligus inisiator wakaf uang di kalangan ASN serta masyarakat umum.

“Hari ini Saya sangat bangga dan terharu berada di tengah keluarga besar Kementerian Agama seluruh Indonesia. Apalagi momen ini juga bertepatan dengan Launching Wakaf Uang ASN Kemenag. Alhamdulillah, spirit ikhlas beramal ternyata selalu melekat dalam diri kita semua,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas membuka sambutannya dalam Launching Wakaf Uang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama, di Jakarta, Senin (28/12).

“Wakaf uang adalah bukti nyata dedikasi dan loyalitas ASN Kementerian Agama terhadap umat,” imbuhnya.

Menag berharap Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag yang dilaunching hari ini akan menjadi langkah awal yang baik untuk mendorong masyarakat umum mengikutinya. “Kita mulai dari diri kita, dari rumah kita, dan dari institusi kita,” imbuh Menag.

“Launching Wakaf Uang ASN Kemenag adalah program strategis yang akan membawa perubahan bagi perwakafan di Indonesia,” ujarnya.

Hadir dalam Launching Wakaf Uang ASN Kemenag Menpan RB, Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Ketua Badan Wakaf Indonesia Muhammad Nuh, serta Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tarmizi Tohor. Ribuan ASN Kemenag juga mengikuti kegiatan secara daring. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Kemenag.

Sementara Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyampaikan, hingga saat ini telah terkumpul dana sebesar 3,4 miliar rupiah dari Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag mulai disosialisasikan sejak 17 Desember 2020.

“Mudah-mudahan ini bisa mejadi contoh bagi Kementerian lainnya maupun para ASN yang ada di seluruh Indonesia,” kata Kamaruddin Amin.

Ia berharap Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag turut berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. “Gerakan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan literasi wakaf di Indonesia,” sambungnya.

Kamaruddin menjelaskan, ruang lingkup sasaran gerakan wakaf uang adalah seluruh ASN Kementerian Agama, tingkat pusat hingga daerah, PNS maupun Non PNS, hingga penyuluh serta pengajar honorer. Bentuk Wakaf Uang ASN Kementerian Agama berupa wakaf uang permanen atau selamanya. Serta sifatnya sukarela bukan paksaan dan kewajiban dari masing-masing individu.

Selanjutnya, wakaf uang yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa pendidikan serta program pemberdayaan dan optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf.

Saat ini menurut Kemenpan RB tercatat ada 4,2 juta ASN di seluruh Indonesia. Karenanya menurut Kamaruddin, ASN menjadi subjek potensial untuk mengoptimalisasi wakaf uang di Indonesia. “Kemenag memiliki sekitar 221 ribu ASN. Semoga ini langkah awal dari seribu langkah yang kita butuhkan untuk meningkatkan perwakafan di Indonesia,” harap Kamaruddin.

Ketua Badan Wakaf Indonesia Muhammad Nuh mengapresiasi Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag ini.  Menurutnya, gerakan yang dirintis Kemenag ini menjadi bagian penting untuk membangun life style perwakafan di Indonesia. “Ini inisiatif strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat,” tutur M. Nuh.

“Kami dari BWI sangat berterima kasih dengan gerakan wakaf uang ini. Rasanya dengan wakaf uang ini, akan ada era baru dalam perwakafan di Indonesia,” tutur M. Nuh.

 

Aa Gym Positif Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)JAKARTA — Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid, KH. Abdullah Gymnastiar atau yang karib disapa Aa Gym dikabarkan positif covid-19.

Kabar tersebut disampaikan dalam akun instagramnya, Selasa pagi (29/12).

“Alhamdulillah ála kulli hal. Takdir Alloh hasil swab Aa positif. Doakan Aa yaa… Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Qadarulloh wa maa sya’a fa’ala,” tulis Aa Gym di akun Instagramnya, Selasa.

Dalam postingannya, Aa Gym mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja.

Ia mengatakan bahwa sudah mengisolasis sejak hari Sabtu. Saat itu, Aa Gym baru pulan dari Bandung dan merasa tidak enak badan.

“Dirapid non reaktif, awalnya dibilang kelelahan,” kata a Gym. Baru kemarin, hasil swab Aa Gym positif.

. “Alhamdulillah setelah di-swab kemarin di Yudistira, ternyata hasilnya positif. Alhamdulillah berarti harus karantina. Ini sekarang masih bagus, 98, dan suhu masih bagus 36,3. Alhamdulillah.

Ia pun memohon doa dari jamaah untuk diberikan kesembuhan.

 

 

Muhammadiyah Berpotensi Besar Miliki Bank Syariah Sendiri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Peneliti Ekonomi Syariah dari SEBI School of Islamic Azis Setiawan menjelaskan, Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mendirikan bank syariah sendiri.

Salah satu faktor utamanya, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat (ormas), mempunyai anggota dan amal usaha yang berskala luas.

Hanya saja, Azis menjelaskan, tantangan Muhammadiyah tidak akan mudah. Sebab, pendirian bank syariah membutuhkan visi yang kuat, modal besar dan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.

Tantangan utamanya, belum tentu ada kesatuan pandangan secara luas terhadap urgensi kepemilikan bank syariah tersendiri.

Azis menjelaskan, di masa lalu, relasi antara ormas Islam dengan kepemilikan bank juga sudah ada preseden dan berakhir dengan tidak sepenuhnya baik.

“Terlebih, sirkulasi elit dalam tubuh Muhammadiyah juga cepat,” katanya, Ahad (27/12).

Di sisi lain, Azis menambahkan, pendirian bank syariah membutuhkan modal cukup besar dengan kebutuhan investasi teknologi yang besar. Tambahan modal dalam tiap tahunnya pun diperkirakan membutuhkan nilai signifikan untuk mendorong pertumbuhan bank.

Sumber: republika.co.id

Menag Ingin Kedepankan Dialog Sikapi Perbedaan Paham Keagamaan

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com) —  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, apa pun kelompok dan golongannya.

Perbedaan yang terjadi di antara kelompok, termasuk dalam hal keagamaan harus dapat diselesaikan dengan dialog tanpa tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Penyataan ini disampaikan Menag dalam Webinar Silaturahmi Nasional Lintas Agama yang digelar Polda Metro Jaya.

“Dia mau Syiah, mau Ahmadiyah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau siapa pun, di depan hukum itu sama. Oleh karena itu negara wajib melindungi mereka, anggota-anggota organisasi ini sebagai warga negara,” tutur Menag Yaqut, Minggu (27/12).

“Artinya apa? Jika berbeda keyakinan, tidak boleh ada alasan kelompok yang paling besar mempersekusi, menghakimi sendiri kelompok yang lain. Ini sikap dasar pertama yang akan pemerintah pegang,” imbuhnya

Menag juga mengungkapkan dialog menjadi sikap dasar yang harus dipilih untuk mengatasi berbagai perbedaan-perbedaan yang terjadi, termasuk terkait hal keagamaan.

“Kedua, jika ada perbedaan pandangan, jika ada perbedaan keyakinan, jika ada perbedaan pendapat terkait hal-hal keagamaan, kita selesaikan dengan dialog. Kementerian Agama, dan Ssaya sebagai Menag siap memberikan fasilitas mereka untuk berdialog. Itu sikap dasar,” tegas Menag.

“Forum ini akan menjadi saksi dan mengawal, bahwa saya akan pegang dua hal itu selama saya diberikan amanah sebagai Menteri Agama,”tutup Menag.

Webinar Nasional yang mengangkat tema Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Kebhinekaan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu: Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, Kapolda Metro Jaya M. Fadil Imran, dan Wakil Ketua MUI Marsyudi Syuhud. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh lintas agama dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.

 

Muslimah Berperan Besar Membangun Keluarga Qur’ani

Redaktur: Mazaya

DEPOK(Jurnalislam.com)- Musyawarah Nasional (Munas) V Muslimat Hidayatullah (Mushida) digelar secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan. Munas ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr Nashirul Haq Lc MA pada Sabtu (26/12/2020).Muslimah Berperan Besar Membangun Keluarga Qur’ani

 

Munas virtual dengan tema “Meneguhkan Integritas Muslimah Demi Tegaknya Peradaban Islam” ini berpusat di Pondok Pesantren Hidayatullah, Kota Depok, Jawa Barat, digelar pada Sabtu dan Ahad (26-27/12/2020).

Ketum DPP Hidayatullah Nashirul Haq dalam amanatnya sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa Hidayatullah telah berdiri selama lebih dari 47 tahun.

Hidayatullah telah memegang teguh kesetiaan, semangat mengabdi kepada Ilahi, berkhidmat untuk agama dan umat, serta berkhidmat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat berbagai program di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi keummatan.

 

“Yang menjadi tantangan bahwa Muslimat Hidayatullah harus serius dan fokus menjalankan peran dan fungsinya untuk membangun keluarga Qur’ani menuju peradaban Islam,” kata Nashirul yang juga Anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat dalam acara yang disiarkan live streaming melalui kanal Youtube Hidayatullah ID itu sebagaimana siaran pers panitia Munas V Mushida, Sabtu (26/12/2020) siang.

 

Lebih lanjut, Nashirul juga mengungkapkan bahwa rahasia suksesnya seorang suami dalam menjalankan amanahnya tergantung pada peran istri dan Muslimah dalam mengatur keluarga di rumah.

 

Munas  V Mushida digelar dengan protokol kesehatan yang ketat, antara lain setiap peserta yang akan datang ke arena munas wajib menjalani rapid test antigen. Panitia juga menyediakan layanan rapid test antigen di arena Munas.

 

Peserta yang hadir di ruang acara pembukaan Munas berjumlah 80 orang, terdiri dari Pengurus Majelis Murobbiyah, Majelis Penasehat, Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah, serta perwakilan dari Pengurus Wilayah dari seluruh provinsi di Indonesia.

 

Sebagaimana yang diimbau Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam surat edarannya, bahwa untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan Covid-19 selama libur Natal dan tahun baru 2021, maka pelaku perjalanan dalam negeri harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3×24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Persiapan untuk rapid test antigen ini dilakukan dengan menjaga kondisi kesehatan agar mendapatkan hasil tes yang bagus.

 

Peserta yang datang ke tempat acara Munas V Mushida, baik di pusat maupun di daerah-daerah, dibatasi jumlahnya. Setiap Pengurus Wilayah (PW) di provinsi-provinsi dibatasi mengirimkan maksimal 2 orang ke pusat Munas. Begitu pula, seluruh peserta di pusat acara, dibatasi hanya 80-an orang yang menempati aula besar dengan kursi berjarak.

 

Ketua Panitia Neny Setiawaty mengingatkan agar seluruh peserta dan panitia selalu menaati peraturan protokol kesehatan. “Semua peserta wajib mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menghindari kontak fisik, memakai hand sanitizer, mencuci tangan, dan selalu memakai masker,” ujarnya.*

Ungkap Kasus Pembunuhan Laskar FPI, Anggota Komnas HAM Mendapat Doxing dan Serangan Personal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komnas HAM memberikan keterangan pers mengenai proses penyelidikan kasus pembunuhan enam orang lascar FPI oleh aparat.

Komnas HAM menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian penyelidikan sejak Tanggal 07 Desember 2020. Tim Penyelidik telah meminta keterangan berbagai pihak antara lain FPI, Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, serta Dokter Forensik. Tim juga telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari Kepolisian, serta memeriksa saksi-saksi baik dari FPI, petugas polisi, dan saksi masyarakat.

Menurut Komnas Ham, bahwa selama proses penyelidikan, Komnas HAM mendapatkan beberapa fakta terutama karena tersebarnya informasi hoaks di berbagai platform media sosial.

“Adanya pemberitaan yang mencampuradukkan berita lain yang seolah-olah bagian dari berita dalam konteks peristiwa ini,” kata Anggkota Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Senin (28/12/2020).

Menurutnya, muncul juga informasi yang membandingkan tindakan Komnas HAM dengan kasus yang lain, padahal kasus yang lain juga ditangani oleh Komnas HAM secara transparan.

“Bahkan belakangan juga muncul tindakan-tindakan doxing dan serangan terhadap personality anggota Komnas HAM,” pungkasnya.

Komnas HAM berharap kepada publik untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif yang bisa dipertanggungjawabkan sumber dan faktanya

Komnas HAM Temukan Selongsong Peluru dan Amankan Rekaman CCTV Kasus Pembuhan Laskar FPI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komnas HAM memberikan keterangan pers mengenai proses penyelidikan kasus pembunuhan enam orang lascar FPI oleh aparat.

Komnas HAM menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian penyelidikan sejak Tanggal 07 Desember 2020. Tim Penyelidik telah meminta keterangan berbagai pihak antara lain FPI, Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, serta Dokter Forensik. Tim juga telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari Kepolisian, serta memeriksa saksi-saksi baik dari FPI, petugas polisi, dan saksi masyarakat.

“Tim Penyelidik juga melakukan investigasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan sejumlah barang bukti seperti proyektil peluru, selongsong dan serpihan bagian dari mobil yang diyakini terkait dengan peristiwa tersebut,” kata M Choirul Anam, dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Senin (28/12/2020).

Selain itu, tambahnya, tim turut mengamankan beberapa bukti petunjuk lainnya seperti rekaman percakapan, rekaman CCTV dan sebagainya.

“Komnas HAM berharap kepada publik untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif yang bisa dipertanggungjawabkan sumber dan faktanya,” pungkasnya.

Tarif Tol Naik di Saat Krisis dan Pandemi, Indef: Pemerintah Ngawur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Rencana menaikkan tariff tol di tengah masih berlangsungnya krisis akibat pandemic covid-19 saat ini dinilai menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kepekaan atas krisis (sense of crisis). Meskipun, kenaikan berkala tarif tol memang telah diatur dalam undang-undang.

Peneliti Indef Nailul Huda menegaskan, sebuah kebijakan termasuk soal tarif jalan tol seharusnya tetap didasari pada data dan kondisi masyarakat saat ini.

“Yang kita ketahui bersama, pendapatan masyarakat turun sangat drastis yang membuat daya beli masyarakat anjlok,” kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Menurutnya, kenaikan tarif ini akan mendorong inflasi pada golongan harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Akibatnya akan terjadi inflasi yang didorong dari sisi penawaran, bukan dari sisi permintaan. “Alhasil terjadi kenaikan harga yang justru merugikan ekonomi,” ucap dia.

Huda mengingatkan, pengguna jalan tol bukan hanya mobil pribadi, namun juga kendaraan angkutan lainnya seperti angkutan umum, truk pengangkut bahan makanan, atau truk pengangkut barang barang industri.

“Jadi dimana pola pikirnya pengelola jalan tol dan pemerintah menaikkan harga di saat seperti ini? Saya rasa mereka sudah salah dalam pola pikir penanganan pandemi jadi kebijakannya pun ngawur,” cetusnya.

Sumber: sindonews.com