Penulis: Mazaya

Laznas BMH Gelar Khitanan Masal Gratis

Redaktur: Mazaya

JATIM(Jurnalislam.com)–Sebagai bentuk perhatian dan kepeduliaan kepada  keluarga dhuafa, Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) perwakilan Jawa Timur adakan Khitan berkah bersama yatim dhuafa dan anak difable.

Acara diselenggarakan pada (25/12) di enam  kota dan kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten/Kota Bondosowo, Kediri, Sidoarjo, Malang, Gresik dan Sumenep.

Menurut Imam Muslim selaku Kepala Divisi Program Laznas BMH perwakilan Jatim, Khitan berkah ini berbeda dengan tahun sebelumnya baik dari jumlah peserta maupun layanan yang diberikan.

“Khitan berkah ini berbeda dengan tahun lalu, jadi jumlah peserta dibatasi dan ada layanan khitan dirumah yaitu petugas mendatangi peserta khitan di rumahnya,” ujar Imam Muslim.

“Suasana Pandemi dan sebagai upaya memutus rantai covid 19 maka selain peserta datang ke lokasi acara khitan dengan protokol covid 19, petugas dan panitia juga datang ke rumah peserta khitan untuk mengurangi keramaian,” tambah Imam Muslim.

Total ada 159 anak yatim dhuafa dan difable  penerima manfaat dari program khitan berkah tahun ini.

Muh Shalih, peserta khitan dari keluarga dhuafa penderita difable (Lumpuh) di Desa Kayen Kidul, Kota Kediri merasa bersyukur bisa khitan tahun ini.

“Alhamdulillah bahagia dan senang bisa khitan seperti temen-teman yang lain dan dapat uang saku,” ujarnya sambil tersenyum.

Acara ini mendapat banyak dukungan berbagai pihak seperti YBM PLN, Chania Care Center, Rumah Sunat, Klinik Hidayatullah, Al Fatih Khitan Care, Pegadaian dan lainnya.

“Semoga Program khutan berkah, bermanfaat dan dapat membantu keluarga dhuafa yang terkendala biaya untuk mengkhitan putranya,” tutup Imam Muslim

MUI Serukan Umat Terapkan Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anwar Abbas mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19. Anwar menekankan kepatuhan pada prokes demi kebaikan semua orang.

Buya Anwar memantau peningkatan angka pasien Covid-19 meningkat. Menurutnya, takdir setiap orang sudah ditentukan oleh Allah, tapi karena tidak ada satu pun tahu takdirnya, maka sebaiknya mematuhi prokes karena masih tingginya penularan Covid-19.

“Melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan itu jangan lagi menjadi beban tapi harus menjadi kesadaran kita semua, karena mematuhi dan mengikutinya selain baik untuk diri kita sendiri juga baik untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita,” kata Anwar, Senin (28/12).

Anwar menyampaikan beberapa daerah seperti di Jakarta dan sekitarnya mengalami masalah daya tampung rumah sakit sudah nyaris tidak ada. Petugas rumah sakit juga sudah kewalahan.

“Untuk itu, kerja sama dari semua warga masyarakat untuk mendukung protokol kesehatan berupa menjauhi kerumunan dan selalu memakai masker dan menjaga jarak serta sering cuci tangan hendaknya kita tegakkan secara bersama-sama,” ujar Anwar.

Anwar menekankan kalau prokes dihiraukan, maka Indonesia akan menghadapi masalah besar. Diantaranya banyak korban sakit dan meninggal dunia, ekonomi semakin jauh terpuruk.

“Untuk itu mari kita perhatikan dan  tegakkan dengan sebaik-baiknya protokol kesehatan yang ada untuk kebaikan dan kemashlahatan kita semua,” ucap Anwar.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan kasus terkonfirmasi sebanyak 6.528 orang, pada Ahad (27/12). Total kasus positif menjadi 713.365 orang. Sedangkan kasus sembuh bertambah sebanyak 6.983 orang hingga totalnya menjadi 583.676 orang. Lalu kasus kematian bertambah 243 kasus, sehingga totalnya menjadi 21.237 orang.

Sumber: ihram.co.id

Munas V Muslimat Hidayatullah Digelar Virtual, Terapkan Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

DEPOK(Jurnalislam.com)- Musyawarah Nasional (Munas) V Muslimat Hidayatullah (Mushida) digelar secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan. Munas ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr Nashirul Haq Lc MA pada Sabtu (26/12/2020).

 

Munas virtual dengan tema “Meneguhkan Integritas Muslimah Demi Tegaknya Peradaban Islam” ini berpusat di Pondok Pesantren Hidayatullah, Kota Depok, Jawa Barat, digelar pada Sabtu dan Ahad (26-27/12/2020).

 

Lewat momen Munas di tengah pandemi ini, Mushida mengimbau para kaum hawa di Indonesia agar memperkuat ketahanan keluarga dalam rangka menghadapi tantangan kehidupan pada masa kini dan mendatang. Imbauan ini juga ditujukan kepada para Muslimah khususnya anggota Mushida. “Berbagai tantangan yang ada, harus dihadapi Mushida dalam rangka menguatkan ketahanan keluarga Indonesia,” ujar Ketua Umum Mushida Reni Susilowaty dalam sambutannya.

 

Reni juga menekankan pentingnya peran para wanita Indonesia sebagai istri dari suaminya dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Peran seorang ibu jelasnya yaitu sebagai pendidik, dan sebagai role model dalam bersikap, beribadah, berakhlak, serta berihsan.

 

Reny juga mengungkapkan bawah Munas V Mushida ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan menghasilkan program pemberdayaan masyarakat melalui integritas yang dimiliki oleh setiap Muslimah.

Dompet Dhuafa Bangun Pesantren Tahfizh Green Lido Sukabumi

Redaktur: Mazaya

SUKABUMI(Jurnalislam.com) Memanfaatkan lahan hijau seluas 2,2 hektar di Lido-Sukabumi, Dompet Dhuafa berupaya untuk melahirkan generasi muslim hafidz al-quran serta memiliki kompetensi kepemimpinan dan ilmu pengetahuan teknologi. Maka sebagai pertanggungjawaban kepada publik serta menjelang penghujung tahun 2020 ini, Dompet Dhuafa melakukan Kick Off Pembangunan Pesantren Tahfizh Green Lido, pekan lalu.

Pesantren Tahfizh Green Lido merupakan pesantren yang dibangun Dompet Dhuafa dan juga yang pertama berbasis wakaf produktif. Pada pelaksanaan Kick Off Pembangunan ini dilakukan oleh Ketua Yayasan Dompet Dhuafa, Nasyith Majidi dan Camat Cicurug, yang dilanjutkan dengan Peletakan Batu Pertama sebagai tanda dimulainya rangkaian pembangunan Pesantren Tahfizh Green Lido ini.

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Nasyith Majidi menjelaskan pembiayaan pesantren Green Lido menggunakan bleended financing. “Pembiayaannya dengan melakukan blendeed financing bukan cuma dana wakaf, zakat, infak, dan dana sosial lainnya,” ucapnya di sela-sela peluncuran kick off pesantren Green Lido, Sukabumi, Rabu.

Sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, pada acara tersebut menerapkan protokol kesehatan, pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan melakukan layanan berupa rapid swap antigen oleh LKC Dompet Dhuafa. Hal ini perlu dilakukan sebagai komitmen bersama untuk memastikan bahwa para peserta dalam kondisi sehat dan tidak menjadi carier c-19. Pada kesempatan ini, Camat Cicurug, Kades Benda, Pengurus dan Jajaran Management Yayasan Dompet Dhuafa mengikuti proses swab antigen ini.

“Saya dan masyarakat Kecamatan Cicurug sangat mendukung atas dibangunnya pesantren Tahfizh Green Lido di sini. Hadirnya ponpes ini juga akan mendukung dan memfasilitasi anak-anak muda usia sekolah dalam membentuk jiwa, akhlak, dan karakter yang qurani,” ujar Wawan Godawan Saputra, Camat Cicurug, dalam sambutannya.

“Tentu harapan kami masyarakat Cicurug terhadap pesantren Tahfizh Green Lido ini sangat lah besar. Ini jugaakan membantu kami dalam mewujudkan pendidikan akhlaq bagi masyarakat SUkabmi. pesantren Tahfizh Green Lido ini juga akan menjadi ikon kebanggaan bagi masyarakat Cicurug. Meskipun inisiasinya tidak datang dari kami, namun kami akan sangat bangga atas kolaborasi ini. Apalagi ini nanti akan menjadi pilot project untuk pesantren-pesantren yang akan dibangun di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia,” lanjut Wawan.

Negara kita ini adalah negara yang kuat memiliki kekayaan yang melimpah, namun jika tidak diimbangi dengan sumber daya yang berkualitas, dalam arti karekter, maka kepandaian dan kehebatan seseorang itu tidak akan mendatangkan kebaikan untuks esama. Bahkan bisa mendatangkan keburukan. Itulah mengapa Dompet Dhuafa hadir salah satunya di Lido Cicurug ini.

“Harapan kita Pesantren Tahfizh Green Lido dapat menampung anak muda yang bisa menjadi tahfizh tapi juga yang memiliki karakter dan mengisi tantangan zaman,” tambah Nasyith.

“Jadi bukan hanya hafal alquran namun juga mereka akan kita isi dengan pendidikan yang mumpuni termasuk kemodernan, IT dan lain-lainnya,” pungkas Nasyith.

Kini di akhir tahun 2020, Dompet Dhuafa berkomitmen untuk mulai melakukan proses pembangunan sarana fisik. Proses ini dilakukan secara paralel dengan pengajuan izin operasional dan penyiapan berbagai piranti lunak untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Pendidikan.

 

Menag Bantah Akan Lindungi Syiah dan Ahmadiyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Menteri Agama membantah dirinya pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

“Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan jamaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya, Jumat (25/12).

Menurut Gus Yaqut, ia sama sekali tidak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

“Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara,” tegasnya.

Selanjutnya terkait dengan soal toleransi antarumat beragama, Gus Yaqut mengatakan bahwa Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu bermasalah dengan dua kelompok tersebut.

“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kemenag akan memfasilitasi,” ucapnya.

Sumber: republika.co.id

MUI Ingatkan Menag Agar Hati-hati soal Syiah-Ahmadiyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Pernyataanya mendapat banyak kritik dari ormas Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Waketum MUI Anwar Abbas mengingatkan Yaqut untuk berhati-hati.

“Nanti lihat saja bagaimana sikap MUI tentang Syiah, tentang Ahmadiyah. Jadi ini masalah sangat sensitif,” kata Waketum MUI Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).

Anwar mengingatkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang baik bukan untuk hari ini saja, tetapi juga baik untuk masa depan. Karena itu, dia meminta Menag Yaqut berhati-hati.

“Pertanyaan saya, apakah kebijakan yang kita buat hari ini hanya untuk hari ini atau jauh ke depan? Harus jauh ke depan. Oleh karena itu, bagi saya ya, hati-hati menyelesaikan permasalahan ini,” ucap Anwar.

Anwar Abbas  menjelaskan perbedaan Syiah dengan kelompok sunni atau ahlus Sunnah wal jamaah yang merupakan mayoritas di Indonesia.

Menurut Anwar, Syiah merupakan kelompok di dalam Islam yang revolusioner. Dia memprediksi pemerintah RI akan repot di kemudian hari jika memberi kebebasan kepada kelompok Syiah di Indonesia.

“Apa beda Sunni dengan Syi’i (Syiah)? Kalau Syi’i itu lebih apa, lebih keras, lebih revolusioner, pasnya mereka lebih revolusioner. Coba saja lihat di negara Sunni, ndak revolusioner, istilahnya moderat saja. Wataknya Sunni itu sudah begitu. Syiah nggak moderat, keras, revolusioner,” papar Anwar.

“Saya menyimpulkan ya, kalau pemerintah memberi angin kepada Syiah, ya berarti pemerintahan hari ini aman. Tapi kalau lima periode berikutnya, repot itu menghadapi percekcokan Sunni-Syi’i di negeri ini,” imbuhnya.

Sumber: detik.com

PBNU Minta Menag Klarifikasi Soal Perlindungan Syiah-Ahmadiyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi akan meminta klarifikasi terkait pernyataan Menteri Agama, Yaqut C Qoumas,yang akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Nantinya, PBNU akan berdialog agar publik tidak salah faham terkait hal tersebut.

“Mungkin yang dimaksud oleh Bapak Menteri Agama itu harus diklarifikasi terlebih dahulu agar orang-orang tidak salah paham,” kata Masduki saat dikonfirmasi, Jumat (25/12).

Dia menilai, jika menurut Yaqut terkait hak berkeyakinan, Indonesia mengatur hal tersebut. Bukan hanya agama, kata dia, orang yang tidak beragama juga dalam UUD dan konteks HAM dilindungi hal tersebut pernah dijelaskan oleh Menteri Polhukam Mahfud MD.

“Jadi kalau dalam konteks hak warga negara, bisa jadi itu adalah bagian yang mau dipenuhi oleh Menag,” ungkap Masduki.

Dia menjelaskan Indonesia bukan negara agama. Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama. Sebab itu kata dia, perlu ada klarifikasi.

“Jadi jangan disalahpahami dulu. Ada kecenderungan orang, belum ada penjelasan apa-apa sudah bereaksi. Itu saya kira perlu didinginkan supaya tidak menjadi gejolak,” ungkap Masduki.

Sumber: merdeka.com

Menag Angkat Lagi Isu Ahmadiyah-Syiah, Muhammadiyah: Masyarakat Sudah Tenang, Jenuh Kegaduhan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Muhammadiyah menyarankan agar rencana pemerintah untuk mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah dikaji secara matang.

Menurut petinggi Muhammadiyah, rencana itu dapat menimbulkan kegaduhan dan saat ini masyarakat memerlukan suara tenang.

“Kita sekarang memerlukan suasana yang tenang. Masyarakat lelah dan jenuh dengan berbagai kegaduhan,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Jumat (25/12/2020).

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Dia beralasan, tidak boleh ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.

Sumber: okezone.com

 

Rencana Afirmasi Syiah-Ahmadiyah Dinilai Membahayakan Umat Islam Aswaja

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Ketua Pengurus Wilayah Persis Jabar Iman Setiawan Latief mengatakan, rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakuan afirmasi terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah dinilai kurang tepat.

Menag diminta mengutamakan persoalan lain yang perlu penanganan segera.

“Mestinya Menteri Agama seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyatakan pendapat. Pelajari terlebih dahulu masalah penting yang kita hadapi, materi, substansi dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Iman, Jumat (25/12/2020).

Menurut dia, langkah Menag tidak tepat, apalagi kedua golongan itu sangat bertentangan dengan mayoritas muslim di Indonesia yang merupakan ahlus Sunnah wal jamaah (aswaja), bahkan dianggap sesat.

Sehingga hal ini akan berbahaya kalau mereka diakui keberadaannya secara legal oleh negara.

Menurut dia, tidak semua hal harus dilegalkan. Terlebih, bila ditelisik, beberapa ajaran Ahmadiyah dan Syiah bertentangan dengan ajaran Islam yang asli, dan merupakan hal yang mendasar dan hakiki di dalam ajaran Islam.

Bahkan beberapa kalangan menganggap mereka sudah keluar dari Islam. Sehingga pertentangan ini akan membuat gaduh dan tidak kondusifnya negara.

“Ada hal yang seharusnya lebih urgen dilakukan Menag sekarang. Misalnya harus melakukan upaya keras merubah stigma korup di Kementerian Agama, dengan manajemen dan reformasi birokrasi yang ketat dan baik,” katanya. 

sumber: sindonews.com

Rencana Afirmasi Syiah-Ahmadiyah, Persis: Menag Jangan Buat Gaduh

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Ketua Pengurus Wilayah Persis Jabar Iman Setiawan Latief mengatakan, rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakuan afirmasi terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah dinilai kurang tepat. Menag diminta mengutamakan persoalan lain yang perlu penanganan segera.

“Mestinya Menteri Agama yang baru jangan tergesa-gesa, apalagi terkesan ingin mencari panggung. Seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyatakan pendapat. Pelajari terlebih dahulu masalah penting yang kita hadapi, materi, substansi dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Iman, Jumat (25/12/2020).

Menurut dia, langkah Menag tidak tepat, apalagi kedua golongan itu sangat bertentangan dengan mayoritas muslim di Indonesia yang merupakan aswaja, bahkan dianggap sesat.

Dia berharap, semua pihak bisa meredam agar tidak terjadi perpecahan bangsa, yang merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini posisi Menteri Agama sangat strategis untuk mengatasi hal itu dengan bersikap adil dan mengedepankan pendekatan humanis.

“Kami berharap dan berdoa agar Pak Menteri bisa bekerja dengan baik. Jangan memberikan pernyataan yang sensitif serta bisa membuat kegaduhan di masyarakat,” imbuh dia.

sumber: sindonews.com