Penulis: Mazaya

Innalillahi, Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Innalillahi wa inna ilahi rajiun. Kabar duka kembali menyelimuti umat Islam Tanah Air. Dai Syekh Ali Jaber dikabarkan meninggal dunia.

“Telah Wafat Guru kita, SYEKH ALI JABER (Ali Saleh Mohammed Ali Jaber),” kata Habib Abdurrahman Alhabsyi, Ketua Yayasan Syekh Ali Jaber, Kamis (14/1/2021).

Habib Abdurrahman mengatakan bahwa Syaikh Ali Jaber wafat di RS Yarsi Hari ini, 14 Januari 2021 1 Jumadil Akhir 1442 H jam 08.30 WIB dalam keadaan negatif Covid.

“Mohon dimaafkan segala kesalahan beliau. Semoga diterima segala amal shaleh beliau,” pungkasnya.

Pemprov Jatim Sipakan Mini ICU di RS Antisipasi Efek Buruk Vaksin

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) – Vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur akan dimulai hari ini, Kamis (14/1/2021). Mengantisipasi efek buruk dari vaksin itu, Pemprov Jatim menyiapkan mini ICU di Gedung Negara Grahadi.

Di Jawa Timur, vaksin pertama akan diberikan kepada Wakil Gubernur beserta istri dan diikuti pejabat dari Forkopimda, di antaranya Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.

Berbagai persiapan sudah dilakukan sejak kemarin. Tim dari Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Jawa Timur telah menyiapkan empat meja dengan peralatan yang dibutuhkan. Mini ICU disiapkan di ruang VIP I yang dekat dengan tempat vaksinasi.

Dalam ruang mini ICU tersebut sudah ada dua kasur dilengkapi dengan alat deteksi jantung, infus, tabung oksigen dan alat kesehatan lain. Segala SOP terhadap penerima vaksin telah disiapkan seperti ICU dan lain-lain yang menjadi kelengkapan vaksin,” ujar Ketua Satgas Penanganan COVID-19, dr.Joni Wahyuhadi.

Ruang mini ICU dan ambulans sengaja disiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi kondisi buruk dari penerima vaksin. Sampai saat ini memang belum ditemukan kasus yang besar. “Hal inihanya antisipasi saja sebagai prosedur apabila ada vaksinasi,” terangnya.

Sumber: sindonews.com

UKM Dilibatkan dalam Pemenuhan Kebutuhan Jamaah Haji Umrah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama mendukung upaya untuk mengoptimalkan peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah. Dukungan ini disampaikan Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi saat mewakili Menag Yaqut Cholil Qoumas pada penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dan perjanjian kerjasama (PKS) optimalisasi peran UKM dalam memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara virtual oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, dan Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani. “Kami mendukung sepenuhnya agar pemenuhan berbagai kebutuhan jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi dapat dipenuhi dari Indonesia dan oleh para pengusaha Indonesia,” tegas Wamenag di Jakarta, Rabu (13/01).

“Kami menyambut baik penandatangan MoU ini dan siap bekerja sama dengan para pihak terkait di Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah,” lanjutnya.

Menurut Wamenag, kebutuhan jemaah haji dan umrah Indonesia sangat besar. Pada kondisi normal sebelum pandemi misalnya, Indonesia mengirim 221ribu jemaah haji dan sekitar satu juta jemaah umrah ke Arab Saudi dalam setiap tahunnya. Selain itu, ada ratusan ribu warga ekspatriat Indonesia yang bekerja di Arab Saudi.

“Kondisi ini tentu diikuti adanya kebutuhan makanan dan minuman, serta sarana prasarana pendukung lainnya yang bercitarasa dan berasal dari Indonesia,” tuturnya.

Apalagi, lanjut Wamenag, dalam penyelenggaraan ibadah haji 1440H/2019M, jemaah Indonesia mendapat layanan makan sebanyak 75 kali selama di Arab Saudi. Jumlah ini terdiri atas 40 kali makan di Makkah, 1 kali makan di Bandara Jeddah, 18 kali makan di Madinah, dan 15 kali makan ketika di Arafah dan Mina, serta satu paket makan ketika di Muzdalifah. Selain itu, jemaah juga mendapat tambahan konsumsi berupa snack untuk makan pagi di Makkah dan Madinah, serta satu paket kelengkapan konsumsi yang terdiri atas teh, kopi, saus, kecap, gelas dan sendok yang dikemas dalam boks.

“Kemenag terus berupaya menyediakan menu nusantara. Sejak 2014, Kemenag telah mensyaratkan penggunaan produk-produk Indonesia, kepada seluruh penyedia layanan catering, baik di Makkah, Madinah, Armina, maupun Bandara Jeddah,” ujarnya.

“Produk itu antara lain berupa bahan baku, bumbu masak, teh dan kopi Indonesia, serta berbagai produk olahan daging, ayam, dan ikan,” sambungnya.

Upaya lain yang dilakukan Kemenag, kata Wamenag, adalah menggelar pameran produk-produk makanan dan minuman Indonesia di Jeddah. Sejak 2017, pamean ini telah digelar sebanyak empat kali.

Ada tiga tujuan penyelenggaraan pameran. Pertama, memenuhi harapan jemaah agar makanan yang disediakan bercita rasa nusantara dengan penggunaan produk dan bumbu masak dari Indonesia. Kedua, mendukung program pemerintah dalam penggunaan produk Indonesia di seluruh unit pemerintahan. “Ketiga, meningkatkan ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi,” jelasnya.

“Untuk itu, kami sangat mendukung adanya nota kesepahaman ini, dan berharap dapat terimplementasi dengan baik dalam upaya memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah Indonesia,” tandasnya.

 

Kemenag Serahkan Sertifikat Halal ke Biofarma, Ajak Masyarakat Tak Takut Vaksin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama hari ini menyerahkan sertifikat halal vaksin Sinovac untuk Covid-19 kepada PT Bio Farma (Persero). Mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag pada 12 Januari 2021 itu diserahkan oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi  kepada Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir.

Menurut Wamenag, proses sertikasi halal vaksin Sinovac telah dilakukan sesuai regulasi yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menerbitkan Surat Ketetapan Halal vaksin Sinovac.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga telah merilis Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat atas vaksin tersebut.

“Karena telah melalui tahapan sertifikasi halal dan didukung proses uji klinis yang dilakukan BPOM, kita tidak perlu ragu bahwa vaksin Sinovac ini halal, suci, sekaligus thayyib atau aman digunakan,” jelas Wamenag di Jakarta, Rabu (13/01).

“Saya mengajak segenap rakyat Indonesia, seluruh umat beragama, untuk dengan penuh kesadaran dan tanpa keraguan mengikuti vaksinasi yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk saling melindungi satu sama lain, karena semua agama mengajarkan hal itu. Saya siap divaksin, ayo ikut vaksinasi,” tegasnya lagi.

Kehadiran vaksin ini, kata Wamenag, merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia melawan Covid-19, sekaligus sebagai bentuk ikhtiar dan wujud kecintaan pemerintah kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Wamenag menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MUI yang sebelumnya melalui sidang fatwanya telah menetapkan kehalalan produk atas Vaksin Sinovac. Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan Wamenag kepada BPOM yang telah melakukan uji klinis tahap 3 dan menerbitkan EUA vaksin Sinovac.

 

 

Hutan Wakaf Dibogor Dinilai Inovasi Perbaikan Ekonomi dan Lingkungan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan bantuan dana wakaf produktif sekaligus peresmian lokasi Hutan Wakaf III di wilayah Desa Cibunian, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor, Sabtu (09/01).

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Tarmizi Tohor menyatakan penyaluran dana bantuan ini merupakan bentuk dukungan Kemenag terhadap pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan duafa berbasis hutan wakaf.

Ia pun mengapresiasi Nazhir Khalifah Ali yang telah membuat inovasi hutan wakaf.  “Apalagi hutan wakaf ini dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan manfaat seperti instrumen dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup sekaligus sebagai pencegah banjir dan longsor,” tutur Tarmizi usai menanam pohon secara simbolis sebagai tanda peresmian Hutan Wakaf III.

“Hutan Wakaf Desa Cibunian ini memiliki program ekowisata yaitu pemberdayaan lebah hutan yang dapat menghasilkan madu, saya berharap masyarakat desa bisa ikut andil dan bekerja sama sehingga kebermanfaatannya jauh lebih besar. Sehingga hutan wakaf bisa menjadi program inovasi dan brand secara nasional dan internasional,” ujar Tarmizi Tohor.

Sementara Khalifah Ali selaku nazhir mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kemenag atas dukungan yang diberikan. Mulai dari pengurusan akta ikrar wakaf di hutan tanah wakaf melalui Kantor Urusan Agama Kec. Pamijahan Bogor hingga pemberian bantuan wakaf produktif.

“Nantinya program pembudidaya lebah hutan ini dapat menjadi lokasi ekowisata budidaya dikarenakan termasuk jenis lebah tanpa sengat. Sehingga nantinya dapat membuka lapangan kerja di sektor informal,” kata Ali yang juga berprofesi sebagai Dosen  di IPB.

“Pembukaan lapangan kerja ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga meningkatkan kualitas lingkungan di Desa Cibunian, karena budidaya ini tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan penanaman berbagai jenis tanaman. Semakin banyak kegiatan budidaya yang dilakukan, maka semakin luas aktivitas penghijauan di sebuah tempat,”imbuh Ali.

 

Film Nussa Dituding Buzzer, KPAI: Tak Ada Mengarah pada Radikalisme

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti turut buka suara perihal film animasi Nussa, yang sempat mengalami tudingan oleh buzzer memuat konten radikal dan intoleran. Menurut Retno, dalam cuplikan trailer Film Nussa tidak ada hal seperti yang dituduhkan.

“Kalau melihat trailernya sih tidak ada ucapan atau kata-kata dalam dialog yang mengarah pada mengajarkan radikalisasi maupun anti keberagaman,” kata Retno, Selasa (12/1).

Barangkali ujarnya, isu keberagaman yang dinilai pihak kontra dari segi pakaian pemeran utamanya yang menggunakan gamis dan adiknya yang mengenakan jilbab. Serta teman sekolah dan ibu Nussa yang juga menggunakan kerudung.

“Mungkin perlu didalami ke produser dan penulis skrip, apakah film ini memang segmen yang disasar adalah yang beragama Islam atau bagaimana. Karena kalau pesan moral film ini bagus untuk anak dan memunculkan karakter positif, maka seharusnya segmennya semua anak Indonesia, tanpa melihat agamanya,” terang Retno.

“Semoga di film utuhnya ada pemeran lain yang berbeda agama dan mereka saling menghormati. Kalau lihat Ipin Upin kan penuh dengan warna keberagaman ya, bahkan ada yang Chinese, India, meski pemeran utama Ipin Upin dalam film dikisahkan beragama Islam. Film layar lebar untuk anak patut diapresiasi karena sudah jarang,” tambah Retno.

Sumber: republika.co.id

MUI Harap Kapolri Baru Tak Doyan Buat Kesan Kriminalisasi Ulama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas turun memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penunjukkan Kapolri yang akan menggantikan Idham Azis.

 

Ia menekankan, menunjuk dan mengangkat Kapolri adalah hak Presiden. Namun demikian dalam menunjuk calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara tidak hanya didasarkan karena kedekatan saja.

“Tapi meskipun demikian presiden hendaknya kalau akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan , loyalitas dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara,” kata Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Anwar melanjutkan, akhir-akhir ini seperti diketahui bersama hubungan antara pemerintah dan umat islam agak terganggu. Dikarenakan ada sebagian umat islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama.

“Meskipun pemerintah katanya tidak melakukan itu tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam. Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan,” tutur dia.

“Ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Maka tentu tidak mustahil berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan akan bisa terjadi .Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir penunjukan kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa kedepannya,” imbuh dia.

Oleh sebab itu, Anwar menginginkan kearifan Presiden Jokowi dalam menunjuk dan menetapkan seoarang Kapolri selanjutnya. Diharapkan sosok tersebut bisa diterima secara kuas oleh masyarakat.

“Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan seorang kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini tentu saja presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas,” tukasnya.

Sumber: okezone

Saudi Kecam Pembangunan 800 Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

Redaktur: Mazaya

RIYADH(Jurnalislam.com) – Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengutuk keras keputusan Israel untuk membangun 800 unit permukiman di Tepi Barat. Pembangunan pemukiman buru-buru dilakukan sebelum Presiden AS Joe Biden resmi dilantik.

“Kementerian memperbarui penolakan kategorisnya atas langkah ini sebagai pelanggaran baru terhadap keputusan legitimasi internasional, ancaman bagi perdamaian dan merusak upaya solusi dua negara,” kata pernyataan itu dilansir dari Arab News, Rabu (13/1).

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan rencana konstruksi dimajukan pada Senin untuk sekitar 800 rumah pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, menambatkan proyek-proyek tersebut pada hari-hari terakhir pemerintahan Trump yang pro-penyelesaian.

Warga Palestina mengutuk pembangunan semacam itu sebagai ilegal dan sebagian besar negara memandang permukiman Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.

Manurut kantor Netanyahu, perumahan akan dibangun di permukiman Beit El dan Givat Zeev, utara Yerusalem, dan di Tal Menashe, Rehelim, Shavei Shomron, Barkan, dan Karnei Shomron di Tepi Barat utara. Tidak ada tanggal mulai konstruksi.

Palestina berusaha mendirikan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, semua tanah direbut oleh Israel dalam perang tahun 1967.

Sumber: republika.co.id

 

Gus Abbas: Seharusnya Pemerintah Edukasi Masyarakat, Jangan Memaksakan Vaksin

Redaktur: Mazaya

JATENG(Jurnalislam.com)–Berbagai pendapat, rujukan dan buah pikir dari pakar kesehatan dan agama bermunculan tentang penerapan Vaksin. Menyikapi kerisauan umat soal vaksinasi COVID-19, Salah satu Ulama Jawa Tengah,  Gus Abbas Shobri, angkat bicara.

 

Gus Abbas mengatakan beliau sependapat dan mempertegas pernyataan Sekjen MUI pusat mengenai pemerintah harusnya tidak memaksa masyarakat yang tidak mau divaksin karena vaksinasi itu seyogyanya adalah edukasi, Bukan malah mengancam dengan pidana maupun denda di saat situasi ekonomi Rakyat yang serba sulit saat ini ditenga pandemi.

 

 

Menurut Gus Abbas, hasil rapat komisi fatwa yang menyimpulkan bahwa vaksin buatan Sinovac adalah “bersih dari unsur najis” (maaf, saya tidak mempergunakan istilah “suci”), tidaklah otomatis menjadikan vaksin ini boleh digunakan sebelum final kajian tentang keamanan dan efektifitas vaksin tersebut.

 

Kalaupun alasan kedharuratan dijadikan sebagai pertimbangan untuk membolehkan, perlu diperjelas dahulu tiga hal penting terkait kedharuratan tersebut, yaitu:

 

 

  1. حجم الضرر (ukuran kemudharatan)

 

  1. قدر الضرورة (qadar kedharuratan)

 

  1. فعالية مزيلة الضرر (efektifitas penghilang kedharuratan)

 

 

Lebih jauh Gus Abbas menyampaikan Tanpa kejelasan tiga hal tersebut, maka penerapan Qa’idah kedharuratan sangatlah lemah.

 

Allah Ta’ala berfirman

 

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

 

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al Baqarah: 173).

 

“Di samping itu, karena ini terkait dengan jiwa/nyawa maka tentu pilihan tetap harus ada di tangan ummat dan pemaksaan dengan alasan ketundukan kepada ulil amri, tidak mutlak bisa dipergunakan dalam kasus ini,” tegasnya.

 

 

Sebelumnya, Dikutip dari media, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Ust. Dr.Amirsyah Tambunan M.A meminta pemerintah untuk tidak melakukan cara “memaksa” masyakarat yang enggan disuntik vaksin Covid-19.

 

 

Diketahui, masyarakat Indonesia terhadap vaksinasi Covid-19 tak semuanya sepakat. Dalam hal itu tokoh Muhammadiyah itu berpendapat edukasi adalah solusi terbaik dalam menerapkan vaksinasi itu dengan baik.

Hari Ini, Jokowi, Nakes dan Tokoh Agama Divaksin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjalani suntik vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1) pagi. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan, vaksinasi Presiden Jokowi ini akan dilakukan bersama dengan perwakilan unsur masyarakat, seperti perawat, tokoh agama, dan pedagang. Sedangkan Ibu Negara Iriana Jokowi tak akan menerima suntik vaksin pada hari ini.

“Pak Presiden saja dengan berbagai lapisan unsur masyarakat, ada perawat, ada perwakilan tokoh agama, ada perwakilan pengusaha, dan tentu masyarakat pedagang,” kata Heru saar dikonfirmasi, Rabu (13/1).

Sementara itu, vaksinasi terhadap para menteri Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan di hari yang berbeda bersama para pejabat eselon di masing-masing kementeriannya. Menurut dia, Kementerian Kesehatan saat ini tengah menyiapkan pelaksanaan suntik vaksin kepada para menteri.

“Para menteri di hari lain sedang dipersiapkan oleh Kemenkes karena menteri-menteri akan bersama eselon satunya masing-masing dan ada jadwalnya, namun secepatnya,” ungkapnya.

Rencananya, Presiden Jokowi akan disuntik vaksin Covid-19 oleh dokter kepresidenan pada pagi hari ini. Vaksinasi perdana ini akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi sendiri berulang kali menyampaikan, suntik vaksinasi pertama kali akan dilakukan olehnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas vaksin Covid-19. Vaksin yang akan disuntikkan pertama kalinya merupakan vaksin Sinovac yang berasal dari Cina.

BPOM pun juga telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin Sinovac. Selain itu, vaksin ini juga telah mendapatkan fatwa halal dari MUI.

Sumber: republika.co.id