Masih Ada Pendukung Israel, Muhammadiyah: Mereka Tak Paham, Dukung Palestina Amanat Konstitusi

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Dukungan Indonesia terhadap Palestina setidaknya memiliki tiga landasan pokok: amanat Konstitusi, hutang sejarah dan solidaritas negara dunia ketiga.

Amanat Konstitusi termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

Selain itu, tujuan nasional Indonesia juga termaktub dalam potongan kalimat pembukaan UUD 1945 aline keempat yang berbunyi, “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam catatan sejarah, Palestina juga merupakan salah satu negara paling awal yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Faktor-faktor inilah yang membuat dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah keniscayaan.

Karenanya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam halalbihalal PP Muhammadiyah, Ahad (23/5) mengaku heran dengan elit bangsa yang alih-alih mentaati perintah konstitusi, justru malah condong mendukung Israel dan mengajak warga bangsa bersikap pasif terhadap Palestina.

“Dalam konteks ini kita mengutuk sekeras-kerasnya Israel dan siapapun kekuatan yang terus mengawetkan agresi dan nafsu kolonialisme. Saya pikir perlu dicerahkan para elit bangsa dan warga bangsa yang masih memandang bahwa bela Palestina adalah bentuk primordialisme atau mengekspor berbagai perilaku Keislaman yang huru hara di Timur Tengah ke Indonesia,” jelasnya.

Tak hanya mengkritik elit bangsa, Haedar juga mengkritik umat muslim agar mau bersikap objektif. Yakni menggerakkan semangat dan dukungan anti penjajahan konstitusi itu pada negara manapun yang tertimpa kemalangan, bukan hanya pada negara muslim saja.

“Intinya kita pahamkan warga dan elit bangsa yang belum paham sejarah dan konstitusi juga jiwa konstitusi Indonesia bahwa bela Palestina dan bela setiap hal yang mirip dengan Palestina. Nah orang Islam juga harus jujur dan adil kalau ada peristiwa yang sama dan menimpa golongan lain, yang kebetulan tidak terikat dengan agama kita. Kita harus membela, jangan diam,” tegasnya.

Muhammadiyah sendiri menurut Haedar akan terus berupaya menjadi faktor umat Islam yang diperhitungkan sebagai faktor dan aktor kemajuan peradaban. Karena itu, Haedar berpesan agar warga Muhammadiyah tidak larut dalam aksi yang tidak produktif dan hanya retorika.

“Jadi Muhammadiyah harus adil membela setiap peristiwa yang menjadi korban dari agresi dan tindakan semena-mena, atas nama apapun,” tutupnya.

 

Gandeng Baznas, BPKH Salurkan Dana untuk Wisma Khodimul Ummah MUI

JAKARTA(Jurnalislam.com)— BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) menyalurkan dana kemaslahatan sebesar Rp. 5.002.989.498 (Lima Miliar Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk pembangunan Wisma Khodimul Ummah MUI tahap lanjutan melalui Mitra Kemaslahatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Untuk menandai dimulainya pekerjaan pembangunan tahap lanjutan Wisma Khodimul Ummah, maka dilaksanakan kegiatan seremonial penyerahan SK Pelaksanaan dari BPKH kepada Baznas yang disaksikan oleh MUI pada Selasa (25/5) di Gedung MUI Pusat, Jakarta.

Secara simbolis SK Pelaksanaan diserahkan Kepala BPKH Dr Anggito Abimanyu, MSc kepada Ketua Baznas RI Prof Dr H Noor Achmad dan disaksikan Wakil Menteri Agama Drs H Zainut Tauhid Sa’adi, MSi, serta Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar.

Dalam sambutannya, Prof Noor mengucapkan terima kasih atas kepercayaan BPKH kepada Baznas untuk menyelesaikan pembangunan Wisma Khodimul Ummah MUI.

“Mudah-mudahan pembangunan tahap lanjutan dapat berjalan dengan baik agar nantinya dapat segera dipergunakan dalam menjalankan kegiatan dakwah dan dipergunakan sesuai dengan fugsinya,” ujar Prof Noor.

Prof Noor berharap, dengan adanya penyelesaian pembangunan Wisma Khodimul Ummah tahap lanjutam ini, sinergi antar lembaga baik MUI, BPKH dan Baznas menjadi semakin kuat sehingga bisa bersama-sama mendukung pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat dan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan umat Islam.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, menyampaikan rasa syukur BPKH dalam pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan ini.

“Alhamdulillah hari ini secara resmi kami telah menyampaikan SK persetujuan Kegiatan Kemaslahatan untuk penyelesaian pembangunan Wisma Khodimul Ummah MUI dengan mitra Kemaslahatan Baznas.”

Anggito juga mengucapkan terima kasih kepada Baznas yang telah bersedia bekerjasama dalam pembangunan Wisma Khodimul Ummah MUI ini.

”Sesuai dengan namanya Wisma Khodimul Ummah MUI diharapkan bisa menjadi pelayan masyarakat sekitar. Semoga pembangunan dapat berjalan dengan sukses dan berkah.”

Pembangunan Wisma Khodimul Ummah MUI tahap lanjutan ini akan melanjutkan pembangunan yg dilaksanakan secara swakelola oleh MUI sebelumnya dan sudah mencapai pembangunan gedung lantai satu. Selanjutnya pembangunan akan dilakukan Baznas hingga selesai sesuai dengan persetujuan BPKH.

Wisma Khodimul Ummah MUI ini sendiri, lokasinya berdekatan dengan Sungai Ciliwung. Lokasinya juga berdekatan dengan kantor DSN MUI di bilangan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

Wisma Khodimul Ummah MUI akan digunakan bagi 32 lembaga yang bekerja dibawah koordinasi MUI dan akan dipergunakan dalam menjalankan kegiatan dakwah antara lain untuk ruang kerja komisi/badan/lembaga, kegiatan rapat, ruang pertemuan dan tempat menginap sementara tamu dari luar kota ketika ada kegiatan MUI di Jakarta.

Darurat Recovery, Sinergi Foundation Salurkan Makanan dan Obat untuk Gaza Palestina

GAZA(Jurnalislam.com)–Saat ini serangan atas Gaza tengah berhenti karena gencatan senjata, tapi dampak dari bombardier terus menerus beberapa waktu lalu masih terasa.

“Ketika rumah hancur, mereka harus mencari hunian baru. Belum lagi harus tetap memenuhi kebutuhan harian, padahal harta benda sudah tak punya. Konflik berat sebelah ini menyebabkan banyak derita bagi Gaza,” kata CEO Sinergi Foundation, Asep Irawan.

Sebab itu, begitu serangan berakhir, tim relawan Sinergi Foundation langsung bergerak menyantuni masyarakat Gaza yang terdampak penjajahan. Bantuan berupa 50 paket sembako ini disalurkan di Jabalia Camp, dekat masjid Al-Khulafa.

Tak hanya makanan, obat-obatan jadi salah satu hal darurat yang diperlukan warga Gaza pasca serangan. “Alhamdulillah, sebanyak 50 paket obat-obatan disalurkan untuk mengobati mereka yang terluka. Bismillah, semoga jadi jalan kesembuhan bagi mereka,” kata Asep.

Ia menuturkan, lebih dari 2 ribu orang mengalami luka berat akibat bombardier penjajah yang berketerusan sebelum gencatan senjata. Warga Gaza tak bisa mengobati banyak, sebab pasokan obat minim, beberapa rumah sakit hancur, dan tenaga medis masih sangat terbatas.

“Keberadaan obat-obat ini tentu sangat diperlukan bagi warga Gaza untuk kembali memulihkan diri,” lanjutnya.

Saat ini, Sinergi Foundation masih terus menggalang dana agar bisa menebar bantuan lebih banyak untuk warga Gaza. Selain obat dan makanan, Sinergi Foundation juga akan menggalang kurban untuk Palestina, agar masyarakat setempat bisa merasakan Idul Adha dengan bahagia.

“Saatnya kita siap membantu Palestina, meringankan beban mereka. Bantu mereka bertahan, meski di tengah semua kondisi sempit ini,” tandasnya.

Jamin Keamanahan, MUI: Donasi untuk Palestina Siap Diaudit

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Majelis Ulama Indonesia menyerahkan donasi sebesar Rp 22,3 miliar secara simbolis ke Dubes Palestina untuk Indonesia, Mr Zuhair Al-Shun.

 

Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, pada pertemuan itu menyampaikan, dana amanah dari umat itu akan digunakan untuk pembangunan RSIH Hebron, Tepi Barat, Palestina. MUI, ujar dia, akan sangat serius mengawal proses donasi sehingga aman dan tepat sasaran.

 

“Kita ingin dana ini tepat sasaran sesuai dengan amanah masyarakat Indonesia. Niat baik masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam harus kami iringi dengan sikap prosedural administratif, sehingga kita bisa terpercaya dan mampu mempertanggung jawabannya dengan baik. MUI siap  bahkan diaudit, demikian juga penggunaan untuk sampai ke Wali Kota Hebron,” ungkapnya.

 

MUI, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Amman, Yordania. Duta Besar Indonesia untuk Palestina berkedudukan di Yordania. Dia memastikan bahwa donasi ini resmi melalui jalur negara.

 

Direktur Timur Tengah Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Bagus Hendraning, Kobarsyih mengatakan, Kemenlu RI selalu siap sedia membantu penyaluran donasi dengan tepat sasaran melalui KBRI Amman, Yordania. Dubes Indonesia untuk Palestina sendiri berkedudukan di Amman.

 

“Kami sebagai mitra MUI, mewakili pemerintah RI di luar negeri. Kami melakukan koordinasi dengan KBRI Amman, Palestina dimana Dubes Palestina berada di bawah KBRI Palestina. Ada rekan kami yang ditugaskan khusus mengani masalah Palestina ini,” ungkapnya.

 

MUI mengawali pembangunan RSIH Hebron ini setelah sebelumnya melaksanakan MoU dengan Wali Kota Hebron, Tayser Abu Sneineh. Isi MoU itu, MUI berusaha mengumpulkan dana Rp 100 miliar sampai akhir 2022 untuk pembangunan empat lantai sedangkan Wali Kota Hebron mencari tanah seluas 4.000 meter persegi. RSI Hebron akan menjadi rumah sakit kedua dari bangsa Indonesia setelah Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

Panduan Manasik Haji Saat Pandemi Segera Diterbitkan

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Berbagai persiapan dalam penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M terus dilakukan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Salah satu persiapan tersebut adalah penyusunan panduan manasik haji di masa pandemi. Plt Dirjen PHU Khoirizi mengatakan, panduan ini disusun sebagai bagian pelayanan sekaligus mitigasi jika haji diselenggarakan dalam suasan pandemi.

“Panduan ini telah disusun dan dibahas bersama para pakar Fikih dari MUI dan berbagai ormas Islam. Kami juga telah menggelar Bahtsul Masail Perhajian Indonesia Tahun 2021 pada akhir April 2021 untuk membahas manasik haji di masa pandemi,” terang Khoirizi di Bogor, saat membuka Finalisasi Penyusunan Buku Panduan Bimbingan Manasik Haji di masa Pandemi, di Bogor, Senin (24/5/2021).

“Buku ini akan segera diterbitkan agar bisa dibaca dan dipahami jemaah haji,” sambungnya.

Khoirizi berharap buku panduan ini bisa terbit pada awal Juni 2021.

Menurutnya, buku ini disusun melalui diskusi yang intensif. Pembahasannya juga komprehansif, dengan merujuk kepada dalil Naqli serta pendapat para fuqaha dari madzhab-madzhab yang ada.

“Dari hasil diskusi, dipahami bahwa pandemi Covid-19 adalah kondisi khusus yang perlu dicarikan solusi hukum yang representatif bagi jemaah dalam beribadah haji, tanpa  mengabaikan substansinya,” ujar Khoirizi.

“Kehadiran buku ini menjadi salah satu bentuk tanggungjawab dan persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji di masa pandemi,” lanjutnya.

Kasubdit Bimbingan Ibadah Arsyad Hidayat menambahkan, finalisasi dilakukan untuk menyesuaikan narasi buku berdasarkan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam Bahtsul Masail Perhajian Indonesia Tahun 2021. Finalisasi ini dilakukan oleh sejumlah ahli Fikih perhajian, praktisi haji, dan juga akademisi. Hadir, antara lain: Dr. KH Ulin Nuha, Lc, MA, Dr KH Moqsith Ghazali, Dr KH Sarbini (Dekan Dakwah UIN Bandung), Prof Dr Dindin Solehudin, Dr Ahmad Baidlawi, KH Imam Khoiri (Kanwil Kemenag DIY), dan Drs KH Ahmad Kartono (mantan Direktur Bina Haji, Kemenag)

“Buku ini, nantinya akan menjadi panduan bagi para pembimbing dan jemaah haji dalam melaksanakan manasik haji, baik di tanah air, selama penerbangan maupun di tanah suci,” papar Arsyad.

Pembahasan yang mengemuka dalam proses finalisasi ini, kata Arsyad, antara lain terkait: penerapan protokol kesehatan dalam beribadah haji, hukum jemaah berihram di Makkah selesai menjalani karantina, Niat Istirath (niat yang disertai sarat jika ada kondisi yang mengharuskan dirinya tidak bisa melanjutkan umrah/hajinya, maka tidak dikenai dam).

Isu lainnya, lanjut Arsyad, terkait tuntunan untuk mengantisipasi berlakunya larangan istilam Hajar Aswad dan Rukun Yamani, larangan berdoa di Multazam dan salat di Hijir Ismail, larangan mabit di Muzdalifah atau Mina, dan hukum Thawaf Ifadlah sekaligus Wada. “Termasuk juga hukum membadalhajikan jemaah yang terpapar Covid-19,” tandasnya.

KH Miftachul Akhyar: Kerja Kemanusiaan untuk Palestina Akan Terus Kita Lanjutkan

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Miftachul Akhyar, menyerahkan donasi sebesar Rp 22,3 miliar secara simbolis ke Dubes Palestina untuk Indonesia, Mr Zuhair Al-Shun.

 

Ketua Umum MUI yang juga Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, mengatakan bantuan masyarakat Indonesia ini merupakan wujud ukhuwah untuk menyelesaikan masalah di Palestina.

 

MUI, kata dia,  berkomitmen terus mengusahakan pengumpulan dana untuk Palestina terutama pembangunan RSIH Hebron.

 

“Kerja-kerja kemanusiaan ini masih akan terus kita lanjutkan, mengumpul dana, mengetuk hati umat untuk mendonasikan sebagian rezekinya untuk bangsa Palestina. Mudah-mudahan seluruh dunia juga bisa terketuk. Terima kasih kepada kawan-kawan yang mempercayakan kepada MUI,” ujar Kiai Miftach.

 

 

Pandemi, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Perbanyak Infak dan Amal

SOLO (jurnalislam.com)– Kepala Sekolah Program Penggerak Sekolah (PPS) SD Muhammadiyah 1 Ketelan Hj Sri Sayekti MPd mendorong warga sekolah tetap konsisten melaksanakan protokol kesehatan dan konsistensi beramal shaleh kendati bulan Ramadhan telah berlalu, tetapi amal ibadah yang disyariatkan di dalamnya tidak putus dengan berakhirnya bulan tersebut, pada selasa (25/5/2021).

Puasa, shalat berjamaah, shalat tarawih, memakmurkan masjid, membaca al-Quran, zakat, infak, sedekah, mengikuti kultum di sekolah pukul 07.15 WIB tepat di kantor guru lantai II dan berbagai amalan lainnya masih tetap harus dilanjutkan di luar bulan Ramadhan.

“Meski daring dan siap pembelajaran tatap muka di tahun pelajaran baru, kencleng surga (kaleng Lazismu) bekerja sama dengan Lembaga zakat infak dan shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Solo, terkumpul sebanyak Rp. 27.523.700, tetap semangat walaupun situasi serba sulit,” ujar Sri Sayekti.

Menurut Sri Sayekti sekolah saat ini memiliki tagline baru ‘Unggul Islami Mendunia (UIM)’ meskipun seluruh pembelajaran dilaksanakan secara daring, namun kebijakan sekolah ingin anak-anak bisa berbuat baik di manapun berada tetap menggelora dalam jiwa yang mulia buah dari pembelajaran al Islam Kemuhammadiyahan beriman, berilmu dan beramal.

“Sekolah tetap mengajak kepada seluruh siswa kelas I–VI untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Bertepatan dengan pengembalian modul dan persiapan penilaian akhir tahun (PAT), kencleng yang telah berada di rumah masing-masing peserta didik tersebut dibawa oleh orang tuanya kemudian diserahkan kepada amil Lazismu yang berjaga di gerai zakat.

“Semoga Allah SWT segera mengangkat wabah Covid-19 dari Indonesia. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan keselamatan kepada rakyat, bangsa Indonesia. Dan jangan pernah merasa lelah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang makna berbagi dan memberi kepada sesama umat manusia. Syawal momentum mengawali konsistensi ibadah.

Tahun 2021 ini, SD Muhammadiyah 1 Solo, mestinya akan merayakan ulang tahun atau milad ke-86. Ulang tahun yang biasanya dirayakan dengan gembira, tak bisa dilakukan secara besar-besaran karena pandemi Covid-19 belum reda.

PDIP Minta Bantuan Kemanusiaan Diaudit, DSKS: Pemerintah dan Korupsi yang Harus Diaudit

SOLO (jurnalislam.com)- Pernyataan anggota DPR dari fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen yang meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan audit terhadao dana yang dihimpun masyarakat untuk membantu Palestina membuat banyak pihak ikut berkomentar.

 

Sekjen Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) ustaz Abdullah Khair menegaskan bahwa pemerintah justru wajib melakukan audit terhadap kasus kasu korupsi yang banyak merugikan negara.

 

“Saran saya yang diaudit yang jelas jelas aja, sekarang kan banyak kasus kasus korupsi besar yang perlu ditangani,” katanya kepada Jurnalislam.com, di Gedung Dakwah DSKS, Brantan, Laweyan, Solo, pada selasa, (25/5/2021).

 

“Ini justru kita tangkap semangat kaum muslimin untuk membantu Palestina, kita sampaikan bahwa Palestina punya jasa yang besar,” imbuhnya.

 

Menurut ustaz Abdullah, Palestina mempunyai jasa besar terhadap negara Indonesia, untuk itu sudah sepantasnya apabila rakyat bersama Pemerintah Indonesia untuk menjadi garda terdepan membantu rakyat Palestina.

 

“Kita punya hutang besar, kenapa rakyat yang punya semangat membantu justru diaudit, maka justru energi itu disalurkan kepada yang sekarang jelas jelas merugikan negara yang itu harus dijadikan perhatian besar,” paparnya.

 

“Bukan masalah Palestina ini, kita punya hutang besar kepada rakyat dan negara Palestina ini,” pungkas ustaz Abdullah Khair.

Pemerintah Australia Jajaki Peluang Kerjasama Idustri Halal dengan Indonesia

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah Australia menjajaki peluang kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan pemerintah Indonesia. Upaya itu dilakukan Kedutaan Besar Australia di Jakarta melalui audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

“Kami menerima delegasi Kedutaan Besar Australia di Jakarta melalui audiensi virtual untuk mempersiapkan kerja sama Jaminan Produk Halal,” ungkap Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Siti Aminah di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Christine Groeger, mengungkapkan bahwa pemerintah Australia berniat meningkatkan hubungan kerja sama dengan Indonesia melalui perdagangan produk halal. Untuk itu, audiensi dengan BPJPH Kemenag  secara khusus membahas persiapan kerja sama Jaminan Produk Halal kedua negara.

“Australia dan Indonesia telah lama memiliki hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Kami ingin sinergi ini terus berjalan, termasuk perdagangan produk halal. Untuk itu kami merasa perlu mendapatkan penjelasan mendalam terkait peraturan baru Jaminan Produk Halal di Indonesia untuk memersiapkan kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia,” ungkap Christine Groeger secara virtual dari Canberra.

Melalui diskusi tersebut, Christine Groeger berharap pihaknya memperoleh informasi detail terkait hal yang perlu dipersiapkan untuk MoU. Dengan kerja sama itu, pihaknya berharap sertifikat halal Australia dapat diakui pemerintah Indonesia, begitu pula sebaliknya.

“BPJPH sangat terbuka untuk melakukan kerja sama internasional di bidang JPH sesuai amanat Undang-undang. Inisiasi untuk melakukan kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah langkah yang tepat. Sebab, Undang-undang mengamatkan agar kerja sama internasional JPH kita laksanakan dengan didasarkan atas perjanjian di antara kedua negara,” kata Siti Aminah.

Kerja sama internasional JPH tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal.

“Saat in ada delapan lembaga halal luar negeri (LHLN) dari Australia yang telah mengajukan permohonan kerja sama ke BPJPH. Jika sudah ada kerja sama G-to-G antara pemerintah Australia dan Indonesia, maka ini bisa kita lanjutkan untuk melakukan Mutual Recognition Agreement,” imbuh mantan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH itu.

Selain Australia, saat ini sejumlah negara juga tengah berkoordinasi dengan BPJPH untuk mempersiapkan kerja sama JPH. Penyiapan kerja sama internasional ini dilakukan BPJPH dengan berkoordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait.

MUI Serahkan Donasi Rp22 Miliar dari Rakyat Indonesia untuk Palestina

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Miftachul Akhyar, menyerahkan donasi sebesar Rp 22,3 miliar secara simbolis ke Dubes Palestina untuk Indonesia, Mr Zuhair Al-Shun.

 

Sumbangan tersebut terdiri dari Rp19,3 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH) dan Rp3 miliar untuk membantu korban kekerasan zionis Israel d Jalur Gaza.

 

Donasi tahap II RSI Hebron tersebut diperoleh dari sumbangan masyarakat melalui MUI sebesar Rp 2 miliar, youtuber Fadil Jaidi Rp 3 Miliar, dan Ustadz Adi Hidayat Rp14,3 miliar.

 

Pada Senin (24/5) sore, UAH menyerahkan langsung donasi yang terkumpul di Ma’had Islam Rafiatul Akhyar itu melalui MUI Pusat.

 

Sementara Fadil Jaidi, menyerahkan donasi yang dia kumpulkan di Kitabisa.com pekan lalu. Sementara Rp3 miliar dari mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalsel Mardani H Maming.

 

Pada kesempatan itu, Dubes Palestina menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Dia memberikan apresiasi tinggi atas segala dukungan dan dorongan yang terus  mengalir dari masyarakat Indonesia kepada masyarakat dan bangsa Palestina.

 

“Kami tidak akan meninggalkan tanah Palestina. Kami akan terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Atas dukungan dan semangat yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia,” ujarnya, di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (25/5).