Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Sekjen MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Arif Fahrudin, menilai PPKM Darurat yang di antaranya adalah penutupan sementara rumah ibadah, sudah sesuai dengan hukum syariat dan hukum alam. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Taushiyah MUI tertanggal 23 Juni 2021.

Menurut Kiai Arif, agama hadir untuk mewujudkan rasa aman dan ketenteraman bagi umat manusia.

“Termasuk dalam situasi Covid-19 yang meninggi saat ini, agama memiliki peran besar untuk ikut memberi rasa aman kepada masyarakat,” kata dia di Jakarta, Jumat (2/7).

Penutupan sementara rumah ibadah itu, tutur dia, menggambarkan bahwa agama berperan untuk menyelamatkan umat manusia. Penutupan itu bertujuan menghindarkan masyarakat dari Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jumat (02/07) sore, kasus positif Covid-19 di Indonesia pada Jumat hari ini mencapai 1.000 lagi. Dalam dua puluh empat jam terakhir, ada penambahan 1.041 kasus baru. Sehingga total kasus positif saat ini mencapai 43.803 orang.

“Karena kasus nya tetap meningkat, PPKM Darurat ini, termasuk penutupan sementara tempat-tempat dan rumah-rumah ibadah memang sudah sesuai agar pandemi segera bisa berakhir, ” ujarnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menyarankan, pengurus masjid (takmir) dapat mengoptimalkan masjid sebagai sarana edukasi dan rehabilitasi Covid-19.

Saran tersebut dilakukan terkait adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakata (PPKM) Darurat Jawa dan Bali yang diumkan Presiden Jokowi, Jumat (2/7).

“Pengurus masjid dapat memberikan penyuluhan, serta pertolongan bagi jamaah yang menjadi korban Covid-19,” kata Buya Amirsyah saat dihubungi, Ahad (4/7).

Menurutnya, masjid dan mushala juga dapat menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan, seperti mengkoordinasikan pelaksanaan kurban bagi jamaah, amal sosial, dan kemanusiaan dengan tetap berpegang kepada prokes ketat.

Amirsyah menyampaikan hal ini dilakukan agar umat Islam semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah. Mulai dari memperbanyak taubat, istighfar, dzikir, shalawat, sedekah, dan membaca qunit nazilah di setiap shalat fardhu.

“Serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (daf’u al-bala’), khususnya dari wabah Covid-19,” katanya.

Amirsyah mengatakan, terkait pemberlakuan PPKM, MUI telah menyampaikan taushiyah 2021 agar masyarakat memperhatikan dua hal.

Pertama, aktivitas ibadah di masjid, mushalla dan tempat ibadah publik yang bersifat kerumunan seperti pengajian, majlis taklim, dan sejenisnya agar memerhatikan kondisi faktual di kawasan tersebut, untuk kawasan yang penyebaran covid19 tidak terkendali bisa mengambil keringanan (rukhshah) dengan melaksanakan ibadah di rumah.

Kedua, daerah yang terkendali, penyelenggaraan ibadah dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini sebagai upaya untuk pencegahan potensi terjadinya mata rantai penularan.

Dalam konteks itu kata dia, diperlukan edukasi dan sosilaisasi agar pertama, masjid dan tempat ibadah tetap menyerukan adzan dan dilakukan oleh petugas yang secara khusus dan rutin melakukan seruan adzan, tidak berganti. Kedua, untuk sholat rawatib bagi jamaah umum dapat dilakukan di rumah masing-masing.

Sedangkan pelaksanaan sholat Jumat mengacu pada Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Jum’at dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19,

dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara sangat ketat, dan hanya diikuti oleh jamaah warga setempat.

Kata dia, dalam kondisi penyebaran covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa maka di masjid tersebut tidak boleh diselenggarakan sholat Jumat. Dan sebagai gantinya, umat Islam melakukan sholat Zuhur di rumah atau di kediaman masing-masing.

Terkait  pelaksanaan sholat Idul Adha mengacu pada Fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19, yang implementasinya diserahkan kepada Pemerintah atas dasar upaya mewujudkan maslahat (jalb al-mashlahah) dan mencegah terjadinya mafsadat (daf’u al-mafsadah).

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah telah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk sejumlah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali, 3 – 20 Juli 2021.

Ketua PBNU Bidang Dakwah dan Masjid KH Abdul Manan Ghani mendukung kebijakan ini. Menurutnya, PPKM Darurat adalah upaya untuk menekan jumlah kasus Covid-19, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya Covid-19.

“Karena kebijakan pemimpin terkait langsung dengan kemaslahatan rakyatnya. “tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah”,” terangnya di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Terkait penutupan tempat ibadah, termasuk masjid/mushalla di derah-daerah yang diterapkan kebijakan PPKM Darurat, Kiai Abdul Manan berharap bisa dijelaskan secara lebih detail. Misalnya, dia berharap masjid/mushalla pada daerah tersebut tetap diperbolehkan mengumandangkan azan sebagai pemberitahuan masuk waktu shalat.

“Untuk daerah-daerah yang ditetapkan aman dari bahaya Covid-19, maka masjid/mushalla tetap menjalankan kegiatan peribadatan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,” jelasnya.

Kiai Manan juga berpandangan, Shalat Iduladha di daerah dengan hasil asesmen 4 dan asesmen 3, serta daerah yang masuk zona merah dan zona oranye, sebaiknya ditiadakan.

“Ulil amri ini adalah pihak yang memiliki otoritas. Kalau dalam soal agama – terutama agama Islam – adalah para ulama, khususnya para fuqaha (ahli fikih). Kalau dalam bidang kesehatan, para ulil amri atau orang yang punya otoritas adalah dokter dan pakar-pakar kesehatan,” tuturnya.

“Para ulama sendiri tidak mungkin berfatwa menyangkut pelarangan tanpa lebih dulu tanya kepada para dokter dan ahli kesehatan. Mereka wajib ditaati. Dengan demikian, maka seluruh warga negara terikat dengan keputusan negara itu. Jadi, hukmul hakim yarfa’ul khilaf. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara, kaum muslimin, yang sekaligus menjadi warga negara yang baik, harus taat kepada ulil amri-nya,” tandasnya.

Dukungan terhadap PPKM Darurat juga disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, KH Abd Mu’thi. Dukungan ini Kyai Mu’thi sampaikan dalam utasan melalui akun twitternya (@abe_mu’thi) yang diunggah 1 Juli 2021.

“Muhammadiyah mendukung sepenuhnya PPKM Darurat Jawa-Bali sebagai upaya mencegah dan menurunkan pandemi Covid-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkan,” demikian Mu’thi mengawali utasannya.

Menurutnya, pandemi Covid-19, telah menimbulkan puluhan ribu korban meninggal dunia dan jutaan yang terdampak. Situasinya sudah sangat darurat. PPKM sangat diperlukan untuk menyelamatkan bangsa.

“Pandemi Covid-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkan merupakan masalah dan tanggung jawab bersama seluruh bangsa, bukan hanya Pemerintah,” tegasnya.

“Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Meskipun demikian, Pemerintah harus memimpin pelaksanaan dengan konsisten serta tetap melakukan komunikasi, koordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.

DENPASAR(JURNALISLAM.COM)– Hingga hari ini, Sabtu (3/7) tercatat lebih dari 59 ribu warga Indonesia wafat akibat Covid-19. Jumlah besar tersebut di samping layanan IGD yang overload dalam pekan-pekan ini adalah fakta bahwa pandemi itu ada dan nyata.

Atas alasan itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar angkatan muda Muhammadiyah fokus berbuat nyata menolong penanganan pandemi daripada berdebat soal konspirasi namun berjarak dari masalah dan berada di zona aman.

“Sudah berat akibat musibah ini. Sudah lebih dari 56 ribu saudara-saudara kita meninggal. Bahkan di tingkat dunia 3,8 juta lebih meninggal karena Covid. Orang bisa menganalisa sampai detil relasi, kaitan mereka yang meninggal maupun yang terpapar, tetapi bahwa kenyataan yang kita hadapi, saudara-saudara kita dipanggil Tuhan terkait pandemi ini,” kata Haedar dalam sambutan Tanwir XXX DPP IMM, Sabtu (3/7).

Menurut Haedar, perdebatan soal konspirasi yang belum tentu benarnya berkaitan dengan keragaman relasi orientasi politik. Haedar pun berpesan agar angkatan muda Muhammadiyah berjiwa besar menanggapi fenomena itu dengan tidak menghiraukannya.

“Pada titik seperti ini diperlukan jiwa besar kita semua untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang lebih-lebih artifisial seperti itu demi penyelamatan jiwa, demi penyelesaian masalah, dan demi kita sebagai bangsa tetap kompak menghadapi musibah besar ini,” tuturnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama telah mengizinkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Ada 25 asrama haji di seluruh Indonesia yang telah disiapkan dengan kapasitas mencapai 3.308 orang.

“Sampai hari Jumat kemarin, total sudah ada 1.003 pasien Covid-19 yang melakukan isolasi di asrama haji,” terang Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi H Dasir di Jakarta, Sabtu (3/7/2021).

Menurutnya, dari 25 asrama haji yang telah disiapkan, ada tujuh asrama haji yang sudah mulai digunakan untuk ruang isolasi. Data per hari ini, kata Khoirizi, terbanyak di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, yaitu 612 orang. Mereka menempati 204 kamar dari 245 yang tersedia.

“Masih ada 41 kamar di Surabaya. Mereka yang isolasi di asrama haji adalah pasien Covid yang masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG,” tuturnya.

Asrama Haji Balikpapan saat ini digunakan oleh 126 orang yang sedang isolasi. Asrama haji berikutnya adalah Semarang (85), Pondok Gede (56), Di Yogyakarta (67), Lombok (32), dan Ambon 25.

“Kami terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, BNPB, Kodam dan Dinas Kesehatan setempat. Sebab, Kemenag hanya menyediakan kamar asrama sebagai ruang isolasi. Sementara tenaga medis, obat-obatan, tenaga pengamanan dan konsumsi diserahkan kepada Pemda dan Dinas Kesehatan masing-masing,” tegas Khoirizi.

Terpisah, Kepala Balitbang-Diklat Kemenag Ahmad Gunaryo mengatakan, pihaknya juga tengah menyiapkan kemungkinan digunakannya Balai Diklat Kemenag (BDK) sebagai ruang isolasi OTG.

“Ada 14 BDK di seluruh Indonesia yang bisa dipakai jika dibutuhkan untuk tempat isolasi,” tandasnya.

SURABAYA(Jurnalislam.com) — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak masyarakat untuk mendonorkan plasma konvalesen-nya. Ajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat penyintas Covid-19 mendonorkan plasma konvalesen agar kebutuhan di Jatim dapat terpenuhi. Apalagi, kata Emil, plasma konvalesen tersebut memiliki manfaat yang tinggi untuk menyelamatkan pasien yang berjuang melawan Covid-19.

“Kami mendengar kebutuhan mendesak plasma konvalesen. Sudah menjadi atensi publik terdapat antrian yang cukup panjang terhadap plasma konvalesen. Karenanya, kami mendorong minat dari warga Jawa Timur untuk beramai-ramai donor plasma konvalesen,” kata Emil, Ahad (4/7).

Emil menjelaskan, salah satu tempat yang bisa dijadikan pusat donor plasma konvalesen yaitu UTD PMI Kabupaten Sidoarjo. Apalagi, antrean kebutuhan plasma konvalesen di sana mencapai 251 dari semua golongan darah. Saat ini, UTD PMI Kabupaten Sidoarjo memiliki 3 alat donor apheresis yang bisa menampung 20-30 pendonor per harinya. “Rencananya, 12 Juli 2021, UTD PMI Kabupaten Sidoarjo akan menambah satu unit alat donor apheresis lagi,” ujar Emil.

Meski hanya memiliki tiga alat donor apheresis plasma konvelesen, UTD PMI Kabupaten Sidoarjo diakuinya mampu menampung pendonor dari luar Sidoarjo. “Mari kita mendonor dan menyukseskan PPKM Darurat. Pendonor tidak hanya dari daerah ini saja, tetapi daerah lain juga sangat dibutuhkan partisipasinya untuk mendonor,” ujar Emil.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, UTD PMI Kabupaten Sidoarjo juga memenuhi kebutuhan donor plasma konvalesen unruk kabupaten lain. Bahkan, kata dia, plasma konvalesen untuk warga Sidoarjo sendiri hanya sekitar 33 persen. Untuk memenuhi kebutuhan plasma konvalesen, Ahmad Muhdlor Ali pun aktif mengajak ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk ikut menjadi pendonor.

“Selebihnya untuk mengcover jaringan PMI di daerah-daerah yang lain. Itu sudah bagus. Kita pastikan pendonornya juga mencukupi. Termasuk kemarin sudah melakukan MoU dengan pabrik, Ormas, untuk membantu mendonor,” kata Gus Muhdlor.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Survei Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menunjukkan bahwa sebanyak 77,1 persen responden dari keluarga miskin menyatakan tidak menurunkankonsumsi rokok-nya selama pandemi, bahkan cenderung meningkat.

Survei tersebut digelar di lima wilayah aglomerasi utama di Indonesia yaitu Jakarta Raya (Jabodetabek), Semarang  Raya, Surabaya Raya, Medan Raya dan Makassar Raya. Survei dilakukan kepada 1.013 kepala keluarga miskin secara tatap muka.

Dengan berposisi sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sebesar 73,2 persen perokok miskin mempertahankan pengeluaran rokok-nya meski kondisi ekonomi menurun.

“Dengan kata lain, pengeluaran kebutuhan lain yang turun atau bahkan ditiadakan agar dapat terus merokok dengan kuantitas yang sama,” kata Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS dalam keterangan tertulisnya pada Jum’at (02/07/2021).

Bahkan, Yusuf menambahkan  39,7 persen responden mengaku rela membeli lebih mahal rokok pilihannya, yang di masa pandemi harganya meningkat.

Turunnya penghasilan secara drastis dan membuat semakin miskin, ternyata mempengaruhi perilaku perokok si miskin. Sebesar 21,2 persen responden menurunkan pengeluaran rokok-nya di masa pandemi, meski hal ini tidak selalu berimplikasi pada turunnya konsumsi rokok.

“Mereka diantaranya mengaku pada masa pandemi beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah. Berpindah ke rokok murah membuat perokok miskin mempertahankan kuantitas konsumsi rokoknya dengan pengeluaran yang lebih rendah,” tutur Yusuf.

Krisis tidak mampu membuat si miskin mengurangi konsumsi rokok-nya, terlebih berhenti darinya. Di tengah kondisi ekonomi yang kian terpuruk pun, perokok miskin tetap keras berusaha untuk dapat terus merokok.

“Terhempas pandemi, pengeluaran rokok rata-rata keluarga miskin turun hingga 10 persen, dari Rp 406 ribu menjadi Rp 364 ribu per bulan. Meski secara nominal turun, namun secara riil beban pengeluaran rokok keluarga miskin tidak menurun antara sebelum dan saat pandemi,” ungkap Yusuf.

Dia menambahkan bahwa proporsi pengeluaran rokok pada pengeluaran utama keluarga miskin tidak berubah di kisaran 15 persen, baik sebelum maupun saat pandemi. Krisis tidak membuat keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran rokok-nya.

Dalam survei tersebut terlihat bahwa perokok di keluarga miskin didominasi laki-laki dengan posisi di keluarga sebagai ayah (suami) dan anak laki-laki, mencapai 89,4 persen responden perokok.

“Prevalensi (jumlah) perokok di keluarga miskin rata-rata 11,3 persen, dengan konsumsi rokok rata-rata mencapai 8,6 batang per hari, dimana prevalensi perokok tertinggi adalah ayah (suami) yang mencapai 45,1 persen,” terang Yusuf.

Profil Keluarga miskin perokok dicirikan dengan pendidikan kepala keluarga yang rendah, lebih dari 75 persen paling tinggi hanya menamatkan SMP, dengan profesi dominan adalah berdagang, buruh bangunan, buruh lepas, dan bekerja serabutan.

“Secara ironis, 17,9 persen dari kepala keluarga miskin dengan perokok, berstatus tidak bekerja,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, bagi keluarga miskin perokok, rokok telah menjadi ‘kebutuhan dasar’, setara dengan kebutuhan pangan. Rokok adalah pengeluaran keluarga miskin yang prioritas dan signifikan, mencapai hingga Rp 400 ribu per bulan, dan tidak tergeser bahkan ketika pandemi menerpa.

“Pengeluaran rokok keluarga miskin setara dengan sepertiga pengeluaran untuk makan sehari-hari, dan 2,5 kali lebih besar dari tagihan listrik,”paparnya.

Kemampuan perokok miskin untuk terus merokok bahkan di masa pandemi banyak terdorong oleh harga rokok yang murah sehingga terjangkau oleh kelompok miskin dan distribusi penjualan yang masif nyaris tanpa batas dimana sebagian besar jalur distribusi rokok dilakukan melalui jalur ritel tradisional.

“Penjualan jalur ritel tradisional ini tidak hanya menjual rokok per bungkus namun juga secara ‘ketengan’ (per batang), yang kian memudahkan perokok muda dan perokok termiskin sekalipun untuk tetap terus merokok,” tutup Yusuf.[]

IDEAS merupakan Lembaga think tank tentang pembangunan nasional dan kebijakan publik berbasis keIndonesiaan dan keIslaman yang didirikan dan bernaung dibawah Yayasan Dompet Dhuafa.

IDEAS memulai program sejak Juni 2015 dan secara resmi diluncurkan ke publik pada 23 Mei 2016, hingga kini telah melakukan berbagai riset tentang pembangunan nasional dan kebijakan publik.