Penulis: Mazaya

Dinilai Telah Gagal, HMI MPO Minta Jokowi Legowo Mundur Dari Presiden

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) – Ketua umum PB HMI MPO Affandi Ismail menilai bahwa presiden Joko Widodo sudah tidak sanggup lagi mengelola negara dan meminta untuk legowo mundur dari jabatannya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi online yang digelar Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Senin sore (12/07/2021)

“Ya sudah saatnya harus terjadi revolusi di Indonesia, bahwa pak presiden Joko Widodo sudah harus legowo mundur dari jabatannya,” kata Affandi.

Alasan permintaan tersebut menurutnya presiden telah dinilai gagal memenuhi janji-janji politiknya,

“Ungkapan ini bukan berarti tidak memiliki alasan, sebagaimana yang dikatakan teman-teman BEM UI mengatakan Jokowi the king of lip service karena dianggap tidak mampu menepati janji-janji politiknya,” ungkapnya.

“Betapa banyak janji-janji politik yang disampaikan oleh pak Jokowi sendiri selama masa jabatannya dia sebagai presiden 7 tahun ternyata banyak yang tidak mampu direalisasikan oleh pak presiden,” sambung Affandi.

Lebih lanjut kata Affandi kalau kemudian Jokowi mengatakan bahwa kita harus mengedapankan moral, etika, kesantunan dan sebagainya sebagai citra diri bangsa Indonesia. Justru itu harus diperlihatkan dulu oleh Jokowi,

“Artinya harus ada kesadaran dong beliau yang sudah kewalahan dan tidak sanggup lagi mengelola negara ini dengan berbagai macam problemnya mestinya legowo saja menyatakan mundur,” terangnya.

“Bagi saya itu jauh lebih negarawan daripada kemudian memaksa diri tetapi justru menambah beban persoalan di masyarakat, yang hari ini rakyat menjerit persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya,” pungkas Affandi.

Kontributor: Bahri

MUI Desak Pemerintah Penuhi Kebutuhan Masyarakat Selama PPKM Darurat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah diminta memikirkan nasib rakyat kecil dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Sebab golongan itu sangat terkikis pendapatan ekonominya saat kebijakan PPKM darurat ini.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas .

 

“Pemerintah tidak cukup hanya dengan mengeluarkan kebijakan PPKM-nya saja tetapi pemerintah juga harus bisa menyiapkan dana untuk membantu ekonomi seluruh warga masyarakat terutama mereka-mereka yang ada di lapis bawah yang ekonominya sangat terpukul oleh kebijakan PPKM ini,” ujarnya melalui pesan tertulis, Selasa (13/7/2021).

Anwar menuturkan bila hal itu tidak dilakukan maka implikasinya pemerintah dapat diimpeach (dimakzulkan) oleh rakyatnya. Sebab hal itu telah melanggar konstitusi negara. “Dan itu tentu jelas tidak kita inginkan,” ucapnya.

Disadarinya, posisi pemerintah di dalam menangani masalah COVID-19 memang sangat-sangat sulit dan dilematis. Fakta yang ada menunjukkan bahwa jumlah korban positif COVID-19 dan yang meninggal dunia akhir-akhir ini meningkat dengan tajam.

Menurut Anwar, kebijakan PPKM Darurat yang diambil pemerintah memiliki konsekuensi dan dampak karena kalau jumlah warga masyarakat yang mau mengisolasi diri meningkat maka kesejahteraan rakyat terutama kesejahteraan mereka yang ada di lapis bawah jelas akan menurun. Apalagi mereka-mereka yang hidupnya sehari-hari sangat tergantung kepada pendapatan harian.

“Lalu apa yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk mengatasi hal demikian? Ya pemerintah harus dan wajib membantu mereka. Ini sesuai dengan amanat konstitusi dimana tugas negara atau pemerintah selain dari melindungi rakyat juga harus bisa mensejahterakan mereka sehingga di dalam Pasal 34 UUD 1945 jelas-jelas disana dikatakan bahwa fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara,” jelasnya.

Karena itu, dia berharap dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini dapat berjalan dengan baik dan Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan harus bisa melakukan langkah-langkah terobosan yang berani agar amanat konstitusi yang menuntut pemerintah supaya bisa melindungi kesehatan dan jiwa rakyat serta mensejahterakan mereka.

“Sehingga rasa aman dan trust dari warga masyarakat kepada pemerintah bisa pulih kembali seperti semula sesuai dengan yang kita harapkan,” paparnya.

Sumber: sindonews.com

Penjualan Hewan Kurban Tahun Ini Diprediksi Menurun

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com) — Penjualan hewan kurban pada Idul Adha 2021 diprediksi alami penurunan sebesar 10 persen, sementara asosiasi peternak dan pedagang hewan kurban memprediksi penurunannya bisa mencapai 60 persen.

“Pada 2020 total pemotongan hewan kurban 1.683.354 ekor. Diprediksi tahun 2021 ini akan mengalami penurunan sekitar 10 persen, karena melihat kondisi pandemi COVID-19 sehingga ada kemungkinan terjadi penurunan pemotongan hewan kurban,” kata Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 yang dipantau di Jakarta, Senin (12/7).

Namun pandangan pelaku usaha baik dari sisi peternak maupun pedagang hewan kurban di lapangan memprediksi penurunan yang lebih besar dari pemerintah. Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (?PPSKI) Nanang Purus Subendro mengatakan hingga saat ini penjualan hewan kurban di lapangan belum mencapai 50 persen dari stok yang disiapkan di lapak pedagang.

“Dari awal para peternak sudah memprediksi akan terjadi penurunan, Bu direktur bilang kemungkinan penurunan 10 persen, tapi kalau kita lihat realisasinya di lapangan sepertinya bisa lebih dari 10 persen. Walaupun para pedagang sudah menurunkan stok yang ada di lapak, tapi yang terjadi dari yang disiapkan pun tidak semua terserap,” kata Nanang.

Sumber: ihram.co.id

Indonesia Butuh 20 Ribu Perawat dan 3 Ribu Dokter

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengakui saat ini pemerintah membutuhkan sekitar 20 ribu perawat dan 3 ribu dokter menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Budi menyatakan peningkatan kebutuhan ini juga terjadi lantaran adanya penambahan tempat tidur dan rumah sakit darurat.

“Kami sudah mengidentifikasi ada kebutuhan antara 16-20 ribu perawat,” jelas Budi dalam konferensi pers virtual pada Senin.

Budi mengaku menyiapkan mahasiswa tahap akhir dan yang baru saja lulus kuliah untuk memenuhi kebutuhan perawat.

Sementara untuk tenaga dokter, pemerintah mengaku telah menyiapkan 3.900 mahasiswa kedokteran yang pada tahun ini menyelesaikan program magang untuk segera ikut terlibat membantu.

“Atas instruksi Bapak Presiden nanti kami akan bicara dengan Bapak Menteri Pendidikan bagaimana bisa menggerakkan perawat-perawat ini lebih cepat masuk ke praktik,” tambah dia seperti dilansir Anadolu Agency.

Menteri Kesehatan pun memastikan pemerintah akan terus memperhatikan kesehatan para tenaga kesehatan, perawat, dokter, hingga bidan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Untuk itu, pemerintah akan segera menambah perlindungan bagi tenaga kesehatan dengan melakukan vaksinasi dosis ketiga menggunakan vaksin Moderna.

“Rencananya akan sesegera mungkin sesudah kami merampungkan diskusi dengan asosiasi dokter, perawat, bidan untuk melakukan vaksinasi ketiga dengan Moderna,” jelas dia.

Sebelumnya, akibat lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir membuat fasilitas kesehatan khususnya di Pulau Jawa mengalami krisis.

Pemerintah pun mengubah sejumlah fasilitas di antaranya asrama haji hingga rumah susun di wilayah Jakarta untuk menjadi rumah sakit darurat Covid-19.

Namun ahli epidemiologi menilai upaya pemerintah menambah kapasitas dan membuat rumah sakit lapangan tidak sebanding dengan beban tenaga kesehatan yang sudah sangat tinggi dan tidak lagi bisa mengimbangi jumlah pasien yang harus ditangani.

Pada Senin, Indonesia mengumumkan 40.427 kasus baru Covid-19 yang merupakan catatan tertinggi selama pandemi Covid-19.

Menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan, total kasus menjadi 2.567.630.

Sumber: ihram.co.id

ACT Operasikan Layanan Konsultasi Medis Gratis ke Rumah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–ACT telah mengoperasikan layanan Covid-19 Medical Careline Services (MCS) mulai Selasa (6/7) lalu. Layanan ini memberikan berbagai pelayanan medis, dari mulai  konsultasi dengan dokter profesional, bantuan ambulans, home visit oleh tim medis, dan pelayanan obat gratis yang diantar langsung ke rumah.

Belum genap seminggu beroperasi, sudah ada ribuan warga yang menelepon layanan ini. Masyarakat mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran program Covid-19 MCS ACT. Mereka mengatakan sangat terbantu karena banyak dari mereka yang tengah menjalani isolasi mandiri ataupun tengah sakit sehingga tidak bisa keluar rumah.

Seperti Eni Siswari Junaidi, salah satu penelepon Covid-19 MCS, ia merupakan warga yang terpapar Covid-19 dan tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Ia menjelaskan, saat ini keluarganya sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas medis dan obat-obatan.

“Terima kasih ACT sudah memfasilitasi keluarga kami untuk mendapatkan konsultasi kesehatan dan obat gratis. Ini sangat membantu keluarga kami, semoga keluarga saya cepat sembuh. Berkah selalu untuk ACT,” ujar Suami Eni, saat menerima obat gratis lalu, dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (12/7).

Sementara itu, Muhammad Harris, yang juga menerima obat dan vitamin gratis dari layanan ini berharap, bantuan dari Covid-19 MCS bisa terus berlanjut. Sebab, masih banyak masyarakat yang menurutnya sangat memerlukan bantuan kesehatan.

Bukan hanya obat gratis. Beberapa penelepon setelah berkonsultasi dengan dokter layanan ini, dinyatakan juga memerlukan bantuan medis secara langsung. Alhasil ambulans yang membawa tim medis dari layanan ini pun dikerahkan.

Keluarga Sarah, yang bertempat tinggal di wilayah Condet, Jakarta Timur ini, menjadi salah satu penelepon yang rumahnya didatangi langsung oleh tim Humanity Medical Services (HMS). Tiga anggota keluarganya terpapar virus Covid-19. Bahkan, Ibu Sarah mengalami gejala yang cukup mengkhawatirkan. Tim medis pun bergerak cepat dengan melakukan berbagai perawatan, agar kondisi Ibu Sarah membaik.

Bagi masyarakat yang tengah sakit atau menjalani isolasi mandiri, dan kesulitan mendapatkan akses medis serta obat-obatan, bisa menelepon layanan Covid-19 MCS ACT ini. Warga Jabodetabek bisa menghubungi nomor 021 2940 7165. Layanan ini beroperasi setiap hari, dari pukul 08.00 sampai 16.00 WIB.

Sumber: republika.co.id

 

Warga Asing Cemas Melihat Kondisi Pandemi di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Setiap malam dalam beberapa minggu terakhir, Tara McGowan mendengar suara ambulans lewat depan rumahnya setiap 10 menit sekali.

Selama dua pekan lalu, empat orangtua dari mahasiswanya telah meninggal dunia akibat COVID-19.

Tara merupakan pengajar bahasa Inggris di salah satu universitas di Yogyakarta, yang juga melihat langsung bagaimanapandemi ini menyerang salah satu tetangganya.

Wanita asal  Australia ini mengaku melihat tetangganya berjalan ke mobil dalam kondisi kesulitan bernafas.

“Banyak orang meninggal. Situasinya begitu menakutkan,” ujar Tara kepada ABC.

Bertambahnya jumlah korban meninggal dan pasien COVID-19 ini diperkirakan belum mencapai puncaknya.

“Puncak gelombang kedua penularan COVID-19 di Indonesia belum terjadi,” ujar Edhie Rahmat, dari Project HOPE, sebuah LSM setempat.

“Pasien sakit hanya menunggu kematian pasien lainnya sehingga mereka bisa punya kesempatan untuk masuk ke rumah sakit,” katanya.

Indonesia melaporkan lebih dari 20 ribu kasus baru per hari sejak awal bulan Juli ini.

Pada hari Jumat pekan lalu (09/07), tercatat 38.124 kasus positif dengan 871 kematian.

Menko Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengakui kemungkinan skenario terburuk di mana jumlah kasus harian bisa mencapai 40 ribu hingga 50 ribu.

Namun dikhawatirkan jumlah kasus baru dan kematian akibat COVID sebenarnya lebih tinggi lagi karena masih kurangnya tes yang dilakukan.

“Mereka sekarang mengangkut mayat dengan mobil truk karena ambulans sudah tidak mencukupi,” kata Tara.

“Mereka menumpuk mayat-mayat itu, agak menjijikkan rasanya,” ujarnya.

Rumah sakit di beberapa kota besar di Pulau Jawa telah mengalami kelebihan kapasitas, begitu pula dengan persediaan oksigen bagi pasien COVID.

Presiden RI Joko Widodo telah menjanjikan tambahan fasilitas perawatan untuk pasien COVID, serta meminta para produsen oksigen untuk mengutamakan pasokannya bagi keperluan kesehatan.

Sumber: viva.co.id

Pemerintah Bakal Tambah Utang Lagi Rp 515 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah bersiap kembali menambah utang baru di tahun 2021.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada semester II 2021, pemerintah akan mencari tambahan utang sebesar Rp 515,1 triliun. Angka tersebut dipatok lebih rendah dari rencana dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.

“Ini hal yang bagus. Kita bisa mengurangi kenaikan utang, yang tadinya Rp1.177 triliun jadi Rp 958 triliun atau turun 18,6%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video virtual, Senin (14/7/2021)

Kata dia, pembiayaan utang sepanjang semester I merupakan bentuk konsekuensi dari kebijakan fiskal yang ekspansif melalui perluasan berbagai program stimulus fiskal dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Kita semua tahu, APBN 2021 memang masih alami atau sebagai countercyclical sangat penting untuk melindungi rakyat dan ekonomi, memang desain defisit APBN 2021 mencapai 5,7%,” jelasnya.

Saat ini, pendapatan negara hingga akhir tahun diprediksi mencapai 101% dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun. Jika diperinci, penerimaan pajak akan mencapai 95,7% atau lebih rendah sekitar Rp53,3 triliun dari target 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun.

Kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai 104,3% atau lebih tinggi Rp9,1 triliun dari target 2021 sebesar Rp215 triliun. Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan mencapai 119,9% atau lebih tinggi Rp59,5 triliun dari target Rp298,2 triliun

sumber: sindonews.com

 

Tokoh Islam Diminta Dukung PPKM Darurat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pandemi Covid-19 yang terus meluas di Indonesia sudah menelan ribuan korban jiwa dari berbagai profesi. Kondisi ini membuat pemerintah menerapkan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Darurat Covid-19.

Wapres pun mengajak ulama dan tokoh Islam untuk mendukung PPKM Darurat demi menekan laju angka Covid-19 di Indonesia.

Hal ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin dalam pertemuan virtual bersama para ulama tokoh agama Islam dan kepala daerah. Hadir secara virtual mendampingi Wapres, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pertemuan virtual yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin ini membahas Peningkatan Peran Ulama dan Tokoh Agama Islam dalam mendukung Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19.

“Sudah ribuan jiwa meninggal akibat Covid-19 di Indonesia, termasuk 541 ulama. Pandemi ini nyata dan ada. Itulah sebabnya pemerintah menerapkan Pemberlakuan PPKM Darura untuk melindungi dan menjaga masyarakaat dari pendemi Covid-19.” kata Wapres Ma’ruf Amin, Senin (12/07).

“Kita sudah kehilangan banyak ulama. Ini adalah kehilangan besar sebab mencetak ulama itu bukanlah perkara mudah. Mari kita bersama-sama pemerintah untuk berjihad dan berjuang dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini,” lanjut Wapres

Dalam arahannya Wapres Ma’ruf Amin mengajak segenap ulama dan tokoh agama Islam untuk terus meningkatkan peran dalam mendukung Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Darurat Covid-19 dengan memberi pencerahan kepada umat.

“Menangulangi Covid-19 tidak hanya merupakan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan melainkan juga termasuk tangung jawab keagamaan. Sebagai seorang sahabat, saya mengajak ulama dan tokoh agama Islam untuk menepis isu-isu tidak benar yang banyak diterima masyarakat,” harap Wapres.

“Jangan sampai yang benar disamarkan sampai kita tidak bisa membedakan mana yang benar. Bahaya Covid-19 ini ada dan nyata. Disnilah peran ulama dan kyai untuk membimbing umat agar tidak serta merta menerima informasi yang tidak benar,” tandas Wapres.

Bantu Sesama, Masyarakat Diminta Salurkan Zakat dan Infak di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor  8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.

SE ini antara lain mengimbau Baznas dan LAZ agar memprioritaskan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dikelolanya secara langsung untuk meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok dan menjaga daya beli warga masyarakat lapisan bawah. Misalnya, rumah tangga miskin, pekerja harian di sektor informal, dan kaum ekonomi lemah lainnya yang termasuk kategori kelompok rentan dan mustahik zakat.

“Pendistribusian ZISWAF harus dilakukan dengan prosedur pelayanan yang cepat, mudah dan aman serta sesuai ketentuan agama,” sebut Wamenag.

Dalam situasi dan kondisi apapun, lanjutnya, kesadaran berinfak harus ditumbuhkan dan diperkuat di kalangan umat Islam sebagai manifestasi dari spirit Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Apalagi, potensi pengumpulan zakat secara nasional yang mencapai 233 triliun per tahun, baru bisa direalisasikan hingga kini sekitar 10 triliun. Sedangkan potensi dana wakaf 180 T dan nerdasarkan data BWI, pengumpulan wakaf uang baru mencapai Rp 819,36 miliar.

“Saya mengajak segenap umat Islam untuk berlomba-lomba menunaikan ZISWAF sebagai bentuk kewajiban dan kepeduliannya terhadap sesama,” tururnya.

Wamenag yakin, gerakan ZISWAF yang bersifat masif dan inklusif bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. ZISWAF mendorong agar harta mengalir dan tidak menumpuk, serta ekonomi masyarakat tumbuh secara sehat dan adil.

“Saya kira, di sinilah kontribusi ZISWAF dalam arus baru ekonomi Indonesia dan pembangunan kemanusiaan yang perlu dikawal bersama,” sebut Wamenag yang juga sebagai Petinggi PPP.

“Semakin besar dana ZISWAF yang dihimpun dan disalurkan sesuai dengan peruntukannya, semakin besar kemaslahatan yang dapat dihadirkan kepada umat dan bangsa kita, termasuk untuk pembangunan sumberdaya manusia melalui jalur pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren dan sebagainya,” tandasnya.

 

Pelaku Usaha Optimis Kondisi Wisata Islami Membaik Pasca Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–MarkPlus Islamic yang merupakan bagian dari MarkPlus, Inc. menyelenggarakan Indonesia Islamic Marketing Festival 2021 bertajuk Menjawab Tantangan Pandemi COVID-19, Meningkatkan Kualitas Layanan Haji, Umrah, dan Wisata Islami yang dihadiri oleh 151 peserta dan diadakan secara Virtual melalui Zoom, Senin (12/7/21).

Pada kesempatan tersebut, seorang narasumber Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, H. Khorizi HD, S.Sos MM mengungkapkan bahwa  dalam menghadapi era pasca pandemi seperti ini akan banyak tantangan sekalgus peluang.

“Bagaimana ibadah umrah tidak hanya semata-mata menjadi aspek ibadah, tetapi juga menjadi aspek wisata dan aspek bisnis. Ketika kita melihat aspek wisata dan aspek bisnis itu maka banyak hal yang harus kita diskusikan, jangan sampai aspek ini menghilangkan esensi darpada aspek ibadahnya,” kata dia.

“Kementerian Agama hari ini melakukan pengawasan dan memberikan perizinan. Maka dari itu, peluang umrah ke depan pasca pandemi kita harus raih sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat, kalau kita bisa mitigasi dengan baik, penyelenggaraan umrah akan lebih siap daripada program haji.”, ujar H.Khoirizi.

Ibadah haji di tengah pandemi menimbulkan berbagai tantangan baru seperti adanya konsekuensi biaya dari rangkaian pemeriksaan rapid antigen, PCR, dan vaksinasi calon jemaah sebelum keberangkatan, ketidak pastian kuota keberangkatan oleh pemerintah Arab Saudi, dan kesiapan pemerintah Indonesia dalam memberikan skema layanan teknis dan administratif yang optimal.

Terlepas dari tantangan ini, H. Priyadi Abadi, M.Par – Chairman, Indonesian Islamic Travel Communication Forum menyampaikan optimisme-nya mengenai kelancaran Ibadah Haji 2021.

“Saat ini saja, permintaan tur kita untuk ke luar negeri masih tinggi meskipun di masa pandemi, padahal pulang ke Indonesianya saja harus karantina, apalagi nanti permintaan pasca pandemi. Oleh karenanya kami banyak sekali mencatat permintaan mereka yang tak sabar untuk jalan-jalan. Kami memperkirakan adanya lonjakan yang luar biasa akan permintaan konsumen yang tinggi pasca pandemi.”, ujar Priyadi.

Dari segi wisata islami, Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Indonesia melakukan berbagai macam strategi termasuk virtual travelling, hal ini diungkapkan oleh Nia Niscaya SH, MBA – Deputi Bidang Pemasaran, Kemenparekraf.

“Ada beberapa strategi yang kita lakukan, seperti kerjasama dengan masjid istiqlal bagaimana untuk mengembangkan wisata religi, bagaimana islam itu tak hanya untuk umat muslim karena banyak hal yang bisa kita kembangkan. Itu juga kenapa kami kerjasama dengan istiqlal untuk membuat narasi, karena mereka punya sejarah dan keberagaman toleransi yang luar biasa”, tutur Nia