Penulis: Mazaya

Giatkan Aksi Sosial, Ansharusy Syariah : Kami Ingin Menjadi Pelayan Umat

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Onsight Foundation, Emergency and Crisis Response (ECR) bekerja sama dengan divisi Pelayan Masyarakat (Yanmas) Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) Jateng, mengadakan bakti sosial dan pengobatan gratis di desa Karang, Mojolaban, Sukoharjo, Ahad (6/8/2017).

” Ini sebagai dakwah kita kepada masyarakat lewat aksi kemanusian, ECR juga memadukan antara pengobatan medis dan tribun nabawi seperti bekam, ruqyah, fasdu, kita ingin mengenalkan metode pengobatan ala nabi dan alkhamdulillah banyak warga yang antusias,”kata Riyanto sekertaris ECR pada Jurnalislam.com di sela-sela acara.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Divisi Pelayan Masyarakat Abu Umar, Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) mengatakan, bahwa dirinya ingin menghilangkan stigma buruk dari media-media yang dialamatkan kepada ormas-ormas islam yang istiqamah dalam memperjuangkan Islam.

” Dengan ini kita ingin menunjukan bahwa kami bukanlah kelompok islam yang keras seperti diberitakan media mainstream selama ini, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, kita ingin menjadi bagian dari umat dan kita akan melayani kebutuhan-kebutuhan umat Islam,”katanya.

Sementara itu, Surahmi (56) salah satu warga yang ikut memeriksakan kesehatannya pada kegiatan tersebut merasa senang dan sangat terbantu. Ia berharap kegiatan seperti ini sering diadakan.

“Tadi di dalam diperiksa kesehatannya. Keluhan saya sakitnya giginya, pegel-pegel badannya, lalu warga juga dapat sembako, saya sebagai warga sangat senang dan merasa terbantu. Semoga kegiatan- kegiatan seperti ini bisa diadakan secara rutin,”tandasnya.

Kepala Desa Karang juga mengapresiasi kegiatan sosial yang dihelat JAS. Ia mewaliki pemerintah merasa sangat terbantu karena aksi sosial melibatkan masyarakat banyak.

Dana Haji Diinvestasikan, Ini Kata Majelis Mujahidin

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com)-Keinginan Presiden Joko Widodo supaya dana haji diinvestasikan ke sektor infrastruktur telah menuai pro dan kontra di kalangan umat Islam. Menanggapi hal tersebut, ormas Majelis Mujahidin dalam dalam siaran persnya yang diterima redaksi pada Kamis (3/8/2017) menyatakan sikap berkenaan dengan pemanfaatan dana haji, baik dari Setoran Calon Haji, effesiensi penyelenggaraan ibadah Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) oleh BPKH sebagai berikut :

1.Menurut UU No. 34 TAHUN 2014 Pasal 24 ayat (a), kewenangan BPKH menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji harus sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Harus dilakukan secara professional untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam. Menghindari sekecil apapun pemanfaatan yang bersentuhan dengan tidak halal dan baik (halalan thayyiban), termasuk proyek pemerintah yang rawan kepentingan politik.

2.Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana haji selain dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sebagai badan hukum publik dan mandiri diperlukan auditor publik yang hasilnya diinformasikan ke publik melalui media massa secara berkala (6 bulan) sesuai UU No. 34 TAHUN 2014 Pasal 26 ayat (b).

3. Menginformasikan hasil manfaat yang diperoleh dari dana BPIH melalui rekening virtual setiap calon haji selama tenggat waktu waiting list calon haji bersangkutan (waktu tunggu pemberangkatan haji), yang selanjutnya dimasukkan ke nomor rekening calon haji masing-masing, sesuai UU No. 34 TAHUN 2014 Pasal 26 ayat (c)

4. Pemanfaatan dana efisiensi haji dan DAU (dana haji yang diperoleh diluar dana setoran jamaah calon haji), supaya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana haji yang dapat dimanfaatkan oleh Jamaah haji dan umat Islam umumnya, seperti pengadaan transportasi dan akomodasi haji mandiri, penginapan haji mandiri (Hotel) di Makkah Madinah. Sehingga pelayanan haji Indonesia menjadi lebih baik dan bisa dibanggakan dalam segala aspeknya.

5.Sebagai Presiden dan bagian dari umat Islam, memberi masukan kepada BPHK untuk menginvestasikan dana haji di bidang infrastruktur adalah haknya. Tidak boleh menjadi kendala Badan Pelaksanan BPKH untuk menolak. Sebagai badan publik dan mandiri Badan Pelaksana BPKH berpedoman pada Undang-undang BPKH (No. 34 tahun 2014), UU Penyelenggaraan Ibadah Haji (No. 13 tahun 2008) maupun Hasil Ijtima’ Ulama IV (MUI) yang menyatakan :

  1. Dana Haji tidak boleh (haram) ditempatkan di bank-bank ribawi

(konvensional); karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus

terhindar dari yang haram dan syubhat;

  1. Dana Haji seharusnya ditempatkan pada bank-bank syariah; karena bank-bank

syariah beroperasi sesuai syariah yang substansi/ruhnya sejalan dalam

mendukung kesucian ibadah haji (karena terhindar dari transaksi yang

diharamkan) mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah; dan sektor-

sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba, dan lain-lain.

Generasi Muda Khonghucu Minta Patung Pahlawan Cina di Tuban Dibongkar

TUBAN (Jurnalislam.com) Pembangunan Patung Pahlawan Perang Cina Kwan Seng Tee Koen di daerah Kelenteng Tuban Jawa Timur ternyata ditentang oleh umat Khonghucu yang tergabung dalam Generasi Muda Khonghucu Indonesia.

Ketua Presidium Generasi Muda Khonghucu (Gemaku) Indonesia Kris Tan mengatakan, pembangunan patung tak berizin di Kompleks Kelenteng Tuban merupakan sikap yang tidak peka terhadap keutuhan berbangsa dan bernegara.

“Tuduhan yang beredar bahwa itu diprakarsai oleh umat Khonghucu adalah sebuah kekeliruan dan fitnah besar bagi penganut Konghucu,” katanya sebagaimana dilansir dari beritajatim.com, Minggu (6/8/2017).

Pihaknya meminta agar pihak Kelenteng Tuban segera membongkar patung tersebut. Hal ini, tambahnya, karena adanya patung tersebut bisa mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Maka sebaiknya segera patung tersebut di bongkar saja,” katanya.Dia pun membantah isu yang mengaitkan patung tersebut dengan Partai Komunis Tiongkok.

“Bahkan kakeknya ketua Mao Zedong pun belum lahir pada zaman dan era Kwan Seng Tee Koen hidup yaitu pada zaman dinasti Han akhir yang dikenal pada zaman Sam Kok (Three Kingdom) pada tahun 221 M,” katanya.

penulis : Budi

Aliansi Boemi Poetra Menggugat Desak Patung Pahlawan Cina di Tuban Dibongkar

SURABAYA (Jurnalislam.com)—Ratusan massa Aliansi Boemi Poetra Menggugat yang terdiri dari elemen ormas SAS, AKSIRA, ALIANSI MADURA PERANTAU, FPI, FKPPI, PP, LASKAR GARUDA NUSANTARA, PEMUDA PANCA MARGA, KOKAM, SATUAN RELAWAN INDONESIA RAYA, GARUDA MUDA MERAH PUTIH dan PATRIOT GARUDA menggelar aksi mendesak Patung Pahlawan Cina di Tuban dibongkar.

“Patung Dewa Perang Cina yang berdiri di Tuban merupakan bentuk dari penjajahan yang dilakukan oleh pihak Cina kepada bangsa Indonesia. Kami berharap patung tersebut harus dirobohkan dalam waktu 7x24jam”, kata Jubir Aksi Isa Anshori di Surabaya, Senin (7/8/2017).

Tiga puluh lima orang perwakilan massa akhirnya diterima DPRD Jawa TimurH H Abdul Halim Jawa Timur berjanji akan menyampaikan aspirasi warga terkait patung yang bermasalah perizinan tersebut. Menurutnya, Pemkab Tuban tidak pernah memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk patung tersebut.

 

“Patung yang didirikan mengalami permasalahan dikarenakan patung tersebut tidak memiliki IMB terkait pendiriannya. Diharapkan aksi ini tidak membawa isu agama tapi lebih mendasari dari isu administrasi. Kami berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk tidak pernah mengeluarkan IMB terkait pembangunan patung tersebut. Saya sendiri yang akan turun bila IMB itu terbit oleh PEMKAB,”pungkas Abdul Halim.

reporter: Aditya Putra

Angkatan Muda Muhammadiyah Dompu Gelar Khitanan Masal

DOMPU (Jurnalislam.com) -Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar kegiatan khitanan massal, Ahad (06/08/2017) di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB.

Ketua AMM Kabupaten Dompu Ziadatul Ikhsan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dari implementasi nilai sosial kemanusiaan, guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlayani.

“Ini adalah kegiatan perdana dari pada AMM, Walaupun AMM Belum bisa berbuat banyak, namun ini adalah langkah awal untuk berkhidmad untuk umat,” kata Ziadatul Ikhsan dalam sambutannya.

Selain Ziadatul, Ketua DPRD Kabupaten Dompu Ikhsan S.sos berharap agar aktivitas kemanusiaan dan sosial yang digelar elemen Muhamamdiyah terus dilanjutkan.

“Muhammadiyah di Kabupaten Dompu jangan kalah akses dan harus lebih eksis, sebab umat ini butuh keseriusan dari kita semua,” pungkasnya.

Reporter: Agus Suratman

Din Syamsuddin Hadiri Pertemuan Tokoh Agama Dunia di Kyoto

KYOTO (Jurnalislam.com) -Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin ikut bersama puluhan tokoh berbagai agama dunia pada International Peace Prayer di Mount Hie, Kyoto, Jepang 4/8-2017. Pertemuan itu menandai Peringatan 30 Tahun The Religious Summit Meeting on Mount Hie (Pertemuan Puncak Tokoh-Tokoh Agama Dunia di Mount Hie).

Di tempat ini terdapat Kuil Buddha Tendai tertua di Jepang, pada 1987 pernah diadakan pertemuan tingkat tinggi para tokoh berbagai agama utk perdamaian dunia. Ikut hadir pada Pertemuan Mount Hie, antara lain: Pemimpin Tertinggi Buddha Tendai Jepang, Sekjen Liga Dunia Islam (Rabithah Alam Islami), Sekjen Religions for Peace, utusan Vatikan, utusan World Council of Churches, Tokoh Kristen Oryhodox Yunani, Sekjen World Buddhist Fellowship, Mufti Bosnia, ulama Suriah, Utusan Sant Egidio, dan Din Syamsuddin yang diundang sebagai President of Asian Conference of Religions for Peace (ACRP).

Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, sudah tiga kali diundang pada peringatan tahunan peristiwa tersebut yang selalu diawali dengan sebuah simposium tentang tema di seputar isu perdamaian, kerukunan, dan penanggulangan kekerasan. Pada Peringatan 30 Tahun kali ini simposium mengambil tema tentang :Menjauhi Perpecahan dan Kebencian serta Mengatasi Masalah Kemanusiaan”.

Pada simposium tersebut Din Syamsuddin menjadi pembicara pada Sesi tentang Peran Agama dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Pendidikan di Daerah Terpencil. Dalam presentasinya Din Syamsuddin mengatakan bahwa kemiskinan dan buta aksara merupakan masalah peradaban dunia yang krusial. Umat beragama harus merasa terpanggil untuk mengatasinya, karena itu adalah tanggung jawab kemanusiaan dan keagamaan sekaligus.

Agama-agama, jelas Din Syamsuddin yang juga Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, sebenarnya sudah berperan nyata seperti yang terjadi di Indonesia. Ikut berbicara pada sesi yang sama: Kardinal John Oyinaken (tokoh Kristen dari Nigeria), Ela Ghandi (cucu Mahatma Gandi), Supreme Patriach Kamboja, dan utusan Vatikan.

Acara Doa Bersama bagi Perdamaian Dunia berlangsung di Mount Hie, sebuah gunung berketinggian 800 meter di luar kota Kyoto. Acara diisi doa bersama dan penyampaian pesan dari para wakil agama-agama.

Pada kesempatan kunjungan ke Kyoto kali ini, Din Syamsuddin sempat bertemu Mr. Amin Tomomusu dan Mr. Khalid Higuchi dari Muslim Japanese Association. (mds)

Jamaah Haji Kloter Pertama Bersiap Menuju Makkah

MADINAH (Jurnalislam.com) – Kloter pertama Embarkasi Medan (MES 01) sedang bersiap-siap meninggalkan Al Shourfah New Hotel di Madinah menuju Makkah, pukul 17.39 WAS, Sabtu (5/8).
Sebanyak 389 jamaah ini akan menuju ke Bir Ali untuk mengambil miqat. Saat ini, suasana lobi hotel sangat ramai. Koper-koper dan tas tentengan jamaah memenuhi sudut lobi.
Jamaah ini telah selesai melaksanakan shalat arbain pada waktu ashar. Koper-koper besar sedang dimasukkan ke dalam bagasi bus oleh muasasah. Sedangkan tas tentengan dibawa jamaah di kabin.
“Koper telah dibereskan sejak malam dan pada pagi hari ditaruh di lobi,” ujar Darmawati (63 tahun) saat ditemui Republika.co.id di lobi hotel.
Tampak jamaah hilir mudik di lobi dengan membawa tas. Ada pula yang menunaikan shalat ashar di lobi.
Terjadi penumpukan di depan lift karena banyaknya jamaah yang ingin kembali ke kamar mereka untuk mengambil tas. Sebanyak sembilan bus disiapkan mengangkut mereka.
sumber: ihram.co.id.

Investasi Dana Haji Harus Penuhi Prinsip-Prinsip Syariah

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam meminta dana haji yang rencananya akan digunakan untuk investasi pembiayaan infrastruktur harus ditempatkan di perbankan syariah. Merujuk ijtima’ ulama di Tasikmalaya-Jawa Barat 2012 lalu, kata dia, ditegaskan dana yang tidak dimanfaatkan malah mengarah ke mubadzir.

Karenanya, dana bisa dimanfaatkan asal mematuhi beberapa ketentuan. Diantaranya patuh syariah, aman, manfaat, dan liquid. Jadi,prinsip-prinsip akad syariah harus digunakan untuk pembiayaan maupun penempatan dana haji. Kalau ada penempatan dana haji terkait seperti deposito, kata dia, harus di perbankan syariah.

“Kalau ada pemanfaatan (dana haji untuk infrastruktur) di bank konvensional wajib dipindah bank syariah. Saya kira itu penting jangan sampai jangan sampai mengembangkan dana masyarakat untuk ibadah tetapi tidak sesuai prinsip syariah,” katanyaujarnya di acara berjudul ‘Manfaat Investasi Dana Haji untuk Umat’, di Jakarta, Sabtu (5/8) dilansir Republika.co.id. Ia meminta penempatan bisa dilakukan di perbankan syariah dan untuk investasi di sukuk.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, undang-undang (UU) nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji mengatur sesuai syariah. Untuk itu, ketika ada isu dana haji akan digunakan untuk investasi atau pembangunan infrastruktur, maka ini harus jelas apa saja jenisnya karena infrastruktur hanyalah sektor saja. Apalagi, kata dia, dana haji total saat ini sekitar Rp 99,34 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoromenegaskan, ketika pemerintah investasi dana haji harus meminta fatwa dari dewan syariah nasional (DSN) MUI. Dana haji yang ada pun sudah diinvestasikan pun berupa sukuk dan deposito. Diakuinya imbal hasil project based sukuk lebih besar dibandingkan deposito. Sukuk bisa memperoleh imbal hasil 8-9 persen sementara deposito sekitar 6,1 persen.

Perkembangan sukuk dana haji Indonesia dari 2009 hingga 2017 terus meningkat yaitu antara Rp 2,7 triliun hingga Rp 36,7 triliun. Peningkatan posisi sukuk dana haji Indonesia membuktikan tingginya kepercayaan masyarakat.
“Sukuk dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel, kereta api, asrama haji, sekolah,” ujarnya.

Ada Patung Jenderal Cina di Tuban, FAUIB : Bangun Patung Diponegoro di Beijing Berani?

MAGELANG (Jurnalislam.com) –Kontroversi tentang berdirinya Patung Dewa Perang Kwan Sing Tee Koen di Tuban semakin meluas di masyarakat. Anang Imamudin, Ketua Forum Aliansi Umat Islam Bersatu (FAUIB) Magelang mengaku kaget dengan berdirinya patung setinggi 30,4 meter tersebut.

“Kami tidak habis pikir, apa alasan didirikannya patung jenderal perang Cina yang terbesar se-Asia Tenggara, bisa berada di bumi Nusantara,” kata Anang, pada Jurnalislam.com, Rabu (2/7/2017).

Anang mengatakan bahwa memang wajar masyarakat mempertanyakan kontribusi apa yang diberikan Kwan Sing Tee Koen pada negara ini hingga bisa dibuatkan patung sebesar itu di Tuban.

Selain itu, menurut Anang beredar informasi bahwa patung tersebut belum mempunyai IMB. Oleh karena itu, FAUIB meminta pemerintah untuk merobohkan atau membongkar patung tersebut.

“Kalau ini benar tidak berijin, tidak ada kata lain kecuali dibongkar dan dirobohkan,” tegasnya.

Selain itu, Anang mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai adanya kepentingan asing dibalik berdirinya patung senilai 2,5 milyar tersebut.

“Yang tidak kalah penting, tanpa melanggar asas toleransi adalah mewaspadai invasi Aseng. Ini bentuk nyata di bumi NKRI, kalau memang toleransi, ayo kita usulkan pemerintah RI membangun patung pangeran Diponegoro di kota Beijing, Tiongkok, berani tidak?,” pungkasnya.

Ketua MPR Sarankan Pengelolaan Dana Haji Libatkan Ormas Islam

KENDARI (Jurnalislam.com)– Wacana penggunaan dana haji untuk investasi di bidang infrastruktur mendatangkan pro dan kontra. Sebagian ada yang setuju, namun tidak sedikit yang menolak.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengatakan penggunaan dana haji untuk penyelenggaraan pembangunan bangsa sebaiknya melibatkan organisasi Islam. “Dana haji yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah itu jelas-jelas bersumber dari umat Islam sehingga sesuatu yang rasional kalau penggunaannya meminta kontribusi pemikiran dari mereka (organisasi Islam),” kata dia di Kendari, Jumat (4/8) dilansir Republika.co.id.

Menurut dia, sebaiknya pemerintah membicarakan dulu dengan umat melalui organisasi sebagai wadah mereka dalam berbangsa dan bernegara. “Silakan pemerintah bicarakan dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi umat Islam,” ujarnya.

Pelibatan umat Islam tidak berarti mengintervensi pemerintah, melainkan sesuatu yang rasional, juga sebagai kebanggaan karena dana haji dihimpun dari umat.

Rencana pemerintah menginvestasikan dana haji dalam kebijakan pembangunan infrastruktur adalah sesuatu yang wajar karena akan dinikmati rakyat.

“Kalau dana haji yang bersumber dari umat Muslim digunakan untuk pembangunan infrastruktur berarti amal jariyah. Ya, namanya amal dan sedekah pasti direstui,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.