Penulis: Deddy Purwanto

Sekjen PBB: Larangan Kontroversial Trump Langgar Prinsip-prinsip Kami

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Perintah eksekutif kontroversial Presiden Donald Trump yang melarang warga dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki AS “melanggar prinsip-prinsip kami”, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Rabu, lansir World Bulletin Kamis (02/02/2017).

“Ini bukan cara perlindungan terbaik bagi AS, atau negara lain dalam kaitannya dengan keprihatinan serius tentang kemungkinan adanya teroris,” kata Guterres kepada wartawan di markas besar PBB di New York. “Saya pikir bahwa tindakan tersebut harus dihapus secepatnya dan jangan ditunda.”

Sekjen mengatakan larangan yang berlaku selama 90 hari tapi melarang warga Suriah tanpa batas watu, “tidak efektif jika tujuannya adalah untuk benar-benar menghindari teroris masuk ke Amerika Serikat”.

Administrasi Trump secara konsisten membela perintah kontroversial yang ditandatangani hari Jumat lalu tersebut walaupun rakyat menunjukkan kemarahan dan hukum menyatakan keberatan, dengan alasan untuk menjaga keamanan Amerika.

Iran: Percobaan Rudal Berhulu Ledak Nuklir Tidak Bisa Ditawar

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Pengumuman Republik Syiah Iran terjadi setelah posisi International menolak uji balistik baru-baru ini dan tuntutan Internasional untuk meninjau kesepakatan nuklir antara Tehran dan kelompok kekuatan P5 + 1 mendesak rezim Iran untuk mematuhi ketentuan perjanjian, yang melarang percobaan rudal yang membawa hulu ledak nuklir.

Media Iran Fars mengutip juru bicara Dewan komite keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Iran, Hussein Husseini, mengatakan bahwa Komisi mengkonfirmasi dalam rapat pada hari Rabu (01/02/2017) bahwa program pertahanan dan rudal Iran tidak bisa ditawar, dan bahwa ia tidak akan mengizinkan intervensi siapa pun dalam hal ini, lansir Al Arabiya News Channel.

Husseini mengatakan bahwa Komite mengadakan pertemuan darurat pada hari Rabu, di hadapan Panglima Korps Pengawal Revolusi Iran, Brigadir Jenderal Angkatan Aerospace Amir Ali Hajizadeh, dan wakil menteri luar negeri untuk Urusan Eropa dan Amerika, Majid Takht Ravanchi, serta pejabat dari Kementerian Intelijen..

Dia menekankan bahwa peserta sepakat bahwa “masalah pertahanan dan rudal tidak bisa ditawar dan harus terjadi kemajuan yang luar biasa. Dia menambahkan bahwa Dewan harus menunjukkan dukungannya dalam hal ini.

Taliban Gunakan Taktik Baru untuk Serang Pos Militer

HELMAND (Jurnalislam.com) – Serangan udara AS mencapai posisi Taliban di Provinsi Helmand Afghanistan selatan yang diperebutkan setelah Taliban menggunakan terowongan untuk menyerang pos pemeriksaan militer, kata para pejabat Afghanistan.

Kedua belah pihak melaporkan bahwa pertempuran dimulai pada hari Senin dan dilakukan selama dua hari di distrik Sangin, wilayah di mana pasukan Imarah Islam Afghanistan telah membuat kemenangan besar selama dua tahun terakhir.

“Taliban menggunakan taktik baru menyerang posisi pasukan Nasional Afghanistan (ANA) untuk mengambil alih distrik Sangin. Namun, dengan bantuan serangan udara AS, Taliban terdorong mundur,” Omar Zwak, juru bicara gubernur provinsi selatan, mengatakan kepada Al Jazeera, Rabu (01/02/2017).

“Kami tidak memiliki informasi jumlah yang tewas, tapi ada korban di kedua belah pihak.”

Para pejabat mengatakan Taliban menggali terowongan ke pos-pos pemeriksaan dari rumah-rumah di dekatnya.

Charles Cleveland, juru bicara militer AS di Afghanistan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa AS melakukan 15 serangan udara dalam 48 jam terakhir. Dia mengatakan unit bala bantuan dan komando juga dikirim ke daerah. Pasukan AS mengakui membunuh 33 warga sipil dalam bentrokan dengan Taliban.

Seorang juru bicara daerah Taliban, Qari Yousuf Ahmadi, mengatakan para mujahidin Taliban telah merebut sedikitnya 25 pos pemeriksaan pemerintah dan menewaskan lebih dari 100 tentara ANA dan polisi, jumlah yang sering dikecilkan oleh pejabat pertahanan Afghanistan.

Menurut Inspektur Jenderal Khusus pemerintah AS untuk Rekonstruksi Afghanistan (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction-SIGAR), 6785 tentara dan polisi Afghanistan tewas antara 1 Januari hingga 12 November, 11.777 lainnya terluka.

Jumlah itu meningkat sekitar 35 persen dari jumlah sepanjang tahun 2015, ketika 5.000 anggota pasukan pertahanan bentukan AS itu tewas.

Tokoh Muslim Austria Tolak Keras Larangan Niqab bagi Muslimah

AUSTRIA (Jurnalislam.com) – Tokoh masyarakat Muslim di Austria mengatakan kepada Anadolu Agency mereka khawatir tentang langkah baru pemerintah untuk melarang mengenakan pakaian seluruh tubuh dan penutup wajah yang digunakan beberapa perempuan Muslim di depan umum, Rabu (01/02/2017).

Anadolu Agency mendengar kekhawatiran tersebut setelah Partai Demokrat Sosial dan Partai Rakyat Austria – mitra koalisi dalam pemerintahan – memperkenalkan program berisi 44-item yang juga mencakup beberapa pembatasan warga asing dan imigrasi.

Dalam sebuah pernyataan hari Senin, pemerintah Austria mengatakan: “Kami percaya akan masyarakat terbuka yang juga didasarkan pada komunikasi yang terbuka. Cadar seluruh tubuh di ruang publik bertentangan dengan hal itu dan karena itu akan dilarang.”

Ibrahim Olgun, presiden Komunitas Islam Austria, mengatakan meskipun Austria adalah negara demokrasi larangan itu akan berarti bahwa Austria kehilangan nilai-nilai demokrasinya.

“Kami menentang larangan jilbab (niqab) di setiap tempat. Sikap kami tentang hal ini sudah jelas. Jika pemerintah ingin menetapkan larangan jilbab, kami akan berjuang dengan menerapkan segala cara hukum,” katanya.

“Kita tidak bisa memahami larangan burqa (niqab) di tempat umum. Ada orang yang tidak menetap di negara ini, ada wisatawan. Jelas kita bereaksi terhadap larangan burqa.”

“Saya tidak berpikir larangan ini hanya tentang kami. Saya bertanya dengan jelas, apa pendapat Kementerian Pariwisata tentang masalah ini,” tambah Olgun.

Dia mengatakan komunitas Muslim menentang penetapan larangan bagi semua simbol agama, dan menyatakan bahwa mereka mengharapkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda untuk menghormati nilai-nilai agama mereka.

Juru bicara Pemuda Muslim Austria (Muslim Youth of Austria) Canan Yasar meminta pemerintah untuk menghindari diskriminasi terhadap perempuan.

Dia mengatakan larangan itu akan mengirim pesan ke banyak wanita di Austria bahwa “Anda tidak termasuk di sini, Anda bukan warga negara yang sama-setara”.

“Pesan yang diberikan pemerintah kepada warganya seharusnya bukan ini,” tambahnya.

“Austria memberikan komunikasi berbasis saling menghormati dengan warga Muslim. Dengan sikap ini, pemerintah bergeser menjadi negara yang mengatur pakaian wanita menurut hukum,” katanya.

Jaringan Masyarakat Sipil Muslim Austria (Muslim Civil Society Network) mengatakan meskipun teks hukum tidak menyebutkan “jilbab (niqab),” larangan akan berlaku bagi petugas polisi, hakim dan jaksa.

“Pesan ini benar-benar bencana,” kata kelompok itu dan menegaskan, “Hal ini menandakan bahwa Muslim tampaknya akan diterima di Austria hanya jika mereka meninggalkan pendidikan dan melayani pasar tenaga kerja, atau sama dengan hanya di segmen terendah.”

“Kami menuntut kejelasan detasemen politik Austria dari gaya populis otoriter yang mendorong minoritas dan perempuan ke pinggiran masyarakat dan mengisolasi serta mengkriminalisasi mereka bukannya membuat kontribusi yang konstruktif untuk integrasi dan kesetaraan,” kata LSM tersebut.

Walaupun frase “jilbab” tidak termasuk dalam program pemerintah yang telah disiapkan, komunitas Muslim menafsirkannya sebagai keinginan untuk melarang jilbab.

Oposisi Suriah Tolak Pembicaraan Damai Jenewa jika Tanpa Ada Transisi Rezim

SURIAH (Jurnalislam.com) – Faksi oposisi bersenjata Suriah mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (01/02/2017) mereka tidak bisa menerima undangan untuk pembicaraan damai yang tidak menyelenggarakan transisi kekuasaan rezim ke lembaga transisi, Middle East Eye melaporkan.

Pernyataan itu juga mengatakan tidak ada langkah-langkah menuju solusi politik yang bisa diambil untuk perang di Suriah tanpa menegakkan gencatan senjata secara menyeluruh.

Dikatakan tidak ada pihak luar yang bisa memilih siapa wakil oposisi Suriah dalam negosiasi, komentar tersebut diarahkan pada utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura.

De Mistura pada hari Selasa (31/01/2017) menyatakan bahwa ia bisa memilih wakil-wakil dari oposisi dalam pembicaraan yang dipimpin PBB di Jenewa jika oposisi gagal melakukannya.

Pembicaraan itu ditetapkan berlangsung 8 Februari, tetapi kemudian ditunda hingga 20 Februari untuk memberikan lebih banyak waktu bagi oposisi untuk menyajikan sebuah delegasi yang bersatu.

De Mistura memperingatkan bahwa penundaan di luar tanggal 8 Februari akan memaksa dia memilih delegasi untuk memastikan bahwa hal itu dapat menjadi se-inklusif mungkin.

Pihak oposisi Suriah menolak dan tidak dapat menerima komentar tersebut.

“Memilih delegasi oposisi Suriah bukan urusan bisnis … de Mistura,” tulis Riad Hijab, kepala Komite oposisi Tinggi Negosiasi (High Negotiations Committee-HNC), di Twitter.

Salem Muslet, seorang juru bicara HNC, mengatakan komentar de Mistura tersebut “tidak dapat diterima” dan menunjukkan bahwa ia “mengabaikan kemampuan rakyat Suriah untuk jadi wakil”.

Muslet menolak pendapat bahwa oposisi bertanggung jawab atas keterlambatan pembicaraan, yang katanya “tidak untuk kepentingan rakyat Suriah”.

“Justru penundaan itu adalah respon terhadap tuntutan sekutu rezim,” ia berpendapat.

Dia juga menanyakan apakah de Mistura akan “turun tangan” untuk membentuk perwakilan dari kubu rezim Bashar al-Assad.

Setelah GP Anshor, Pelajar NU Akan Buat Perhitungan Ahok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU), Asep Irfan Mujahid mengecam pernyataan terdakwa dugaan penistaan agama, Ahok yang menyerang KH. Ma’ruf Amin. Dalam Auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta pada Selasa (31/1/2017) itu ia mengancam akan melaporkan Rais Aam PBNU ini ke polisi.

“Ahok telah menghina panutan tertinggi kami dengan menuduh Kiai tidak obyektif dan disertai ancaman,” ujar Asep saat Harlah NU ke 91, Selasa (31/1) dikutip Republika.

Sebab itu, PP IPNU mendesak petahana DKI non aktif dan penasehat hukum untuk meminta maaf kepada Rais Aam PBNU dan seluruh warga NU. Sebab, sikap dan perlakuan Ahok kepada Kiai Ma’ruf di persidangan sangat kasar dan melecehkan marwah NU.

“Apalagi pengacara (Ahok) intimidatif, kami tidak terima,” tegasnya.

PP IPNU juga mengecam ucapan Ahok bahwa Kiai Ma’ruf tidak pantas menjadi saksi karena tidak obyektif, yang seolah menyebut Kiai Ma’ruf berbohong. PP IPNU pun akan mengadakan konsolidasi dengan seluruh kader muda dan pelajar NU, termasuk Banser.

“Kami hormat pada ulama kami. Kami akan buat perhitungan,” pungkasnya geram.

Sebelumnya, KH Ma’ruf Amin dihadirkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan kesaksian terkait sikap keagamaan MUI. Namun, kesaksian ulama besar Indonesia itu dianggap dusta oleh Ahok.

Lecehkan Rois Aam PBNU, GP Anshor: Ahok Tabuh Genderang Perang

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengecam terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya yang telah merendahkan Rois Aam PBNU, KH Ma’ruf Amin sesaat menjadi saksi dalam sidang lanjutan Ahok di Auditorium Kementan, Ragunan, Jaksel, Selasa (31/1/2017).

“Saya melihat sikap dan perlakuan Ahok dan tim kuasa hukum kepada KH Ma’ruf Amin di persidangan kasar, sarkastik, melecehkan, dan mengina marwah NU (Nahdatul Ulama),” ujar Ketua Bidang Antarlembaga pengurus wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Redim Okto Fudin sebagaimana dikutip GATRAnews di Jakarta, Selasa (31/1).

“Mereka sangat intimidatif. Kami tidak terima,” cetusnya lagi.

Ia mengatakan, GP Ansor DKI Jakarta akan membuat perhitungan dengan Ahok. Sebab, Gubernur non aktif DKI itu disebut telah menabuh genderang perang dengan GP Ansor.

“Pengacara Ahok menabuh genderang perang dengan NU. Kyai Ma’ruf pimpinan tertinggi NU, dengan puluhan juta pengikut. Kami akan catat ini sebagaigpelecehan tak terkira pada warga NU,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam persidangan, kuasa hukum Ahok menuduh Ma’ruf Amin menyembunyikan fakta pernah menjadi anggota Wantimpres pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ma’ruf Amin hanya menyebutkan pekerjaan yang masih ia jalani saat ini dan tidak lagi menjadi anggota Wantimpres.

Kuasa hukum terdakwa kasus penistaan agama juga menuduh kyai sepuh itu didikte SBY. Antara lain dengan menerima Agus Harimurti – Sylviana Murni di PBNU dan membuat fatwa.

Sumber: GATRAnews

Hayyat Tahrir al-Sham Rilis Koalisi Media Kelompok

SURIAH (Jurnalislam.com) – Hayyat Tahrir al-Sham pada hari Selasa (31/01/2017) merilis penggabungan beberapa sayap media ke dalam kelompok, dalam pernyataan resminya Tahrir al-Sham mengatakan sebagai berikut;

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, (Qs 3:103)

Kami sebagai media mendukung dan mengucapkan selamat kepada rakyat Syam atas pengumuman Majelis Pembebasan Sham. Sebuah proyek seperti ini sudah terlambat – namun meskipun kedatangannya yang terlambat, itu adalah berkah Allah yang maha tinggi yang telah diberikan kepada rakyat Syam.

Sebuah upaya serius untuk menyatukan papan politik dan militer dari faksi kebenaran dalam Sham adalah satu-satunya cara untuk membebaskan Suriah dan mengamankan penggulingan rezim yang kejam ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw berkata: “Tangan Allah bersama dengan Jama’ah (HR al-Tirmidzi, diklasifikasikan shahih oleh Albani).

Biarkan entitas yang bersatu ini menjadi model untuk arena yang tersisa, dari para awak media untuk para aktivis – bagi mereka untuk menyatukan upaya demi hasil yang lebih efisien. Dan biarkan prioritas semua orang yang paling mendesak menjadi manfaat bagi arena ini daripada manfaat yang dia miliki.

Kami menutup dengan memuji Allah Swt Tuhan semesta dan semoga selamat dan rahmat atas utusan terakhir Muhammad Saw.

Trump Kirim Kendaraan Lapis Baja, Senjata dan Amunisi ke Milisi SDF di Suriah Utara

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sebuah milisi pimpinan Kurdi di Suriah utara Syrian Democratic Forces (SDF) bagian dari milisi YPG, mengatakan pada hari Selasa (31/01/2017) bahwa mereka telah menerima kendaraan lapis baja dari pemerintahan Donald Trump, dan merupakan senjata pertama yang dipasok oleh AS, Middle East Eye melaporkan, Selasa.

Kendaraan itu diarak pada hari Senin oleh SDF, koalisi milisi Kurdi-Arab yang dipimpin oleh YPG di utara Suriah.

“Kendaraan lapis baja Amerika telah tiba bagi Pasukan Demokratik Suriah untuk pertama kalinya,” kata juru bicara Talal Sello. “Pengiriman ini terjadi setelah pemerintah AS yang baru berkuasa.”

Sello menambahkan administrasi Trump “menjanjikan dukungan ekstra”.

Sello mengatakan, “Ini adalah bukti bahwa ada tanda-tanda dukungan baru … sebelumnya kita tidak mendapatkan dukungan dalam bentuk ini, kita akan mendapatkan senjata dan amunisi.”

“Ada tanda-tanda dukungan penuh dari pimpinan baru Amerika – lebih dari sebelumnya – untuk pasukan kita,” katanya.

Juru bicara militer AS Kolonel John Dorrian mengatakan kendaraan lapis baja disediakan “melalui otoritas yang ada, untuk membantu melindungi kekuatan mitra kami dari ancaman perangkat ledakan improvisasi.”

“Keputusan itu dibuat oleh komandan militer, dan telah bekerja untuk beberapa waktu,” tambahnya.

SDF dan milisi utamanya, YPG, selama bertahun-tahun telah mengeluhkan kekurangan alat berat, padahal mereka adalah sekutu AS yang paling efektif dalam perang di Suriah.

YPG dan sekutunya terkenal menggunakan kendaraan lapis baja darurat untuk mempertahankan kota Kobane.

Kendaraan baru SDF adalah “Guardians (Wali-Penjaga)” yang diproduksi oleh Kelompok Lapis Baja International (the International Armored Group), sebuah perusahaan Kanada yang memiliki pabrik-pabrik di AS, UEA, dan Turki.

Turki mengatakan YPG, juga dikenal sebagai Unit Perlindungan Rakyat, adalah “organisasi teroris” terkait dengan PKK, milisi Kurdi Turki telah bertempur di perbatasan selama beberapa dekade.

Ankara berulang kali memprotes dukungan AS untuk YPG dan sekutunya, dalam meluncurkan operasi di wilayah Suriah utara.

Iran Uji Rudal Balistik, NATO Desak Aliansi Kembangkan Sistem Pertahanan

BRUSSELS (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada hari Selasa (31/01/2017) mengatakan aliansi harus mengembangkan sistem rudal sendiri setelah ada laporan Iran telah melakukan uji coba rudal balistik, lansir Anadolu Agency, Selasa.

Berbicara pada konferensi pers di Brussels, Stoltenberg mengatakan NATO menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dan rincian seputar peluncuran rudal balistik.

Iran melakukan uji rudal balistik jarak menengah selama akhir pekan, seorang pejabat Pentagon mengkonfirmasi untuk Anadolu Agency, Senin (30/01/2017).

Pejabat itu menolak menjelaskan dengan detail lokasi tes, atau apa jenis rudal yang ditembakkan, namun mengatakan uji coba tersebut gagal pada tahap re-entry.

Jika benar dikonfirmasi, tes Iran bisa disebut pelanggaran Resolusi PBB 2231, yang menyerukan Teheran “untuk tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan rudal balistik yang dirancang untuk mampu memasok senjata nuklir,” menurut Dewan Keamanan.

Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB akan berlangsung hari Selasa atas permintaan AS, anggota tetap Dewan Keamanan.

Stoltenberg mengatakan NATO bisa melihat beberapa negara, termasuk Iran, sedang mengembangkan berbagai jenis rudal balistik dan menguji serta memperkuat sistem mereka.

“Sehingga hal itu menggarisbawahi bahwa NATO harus terus mengembangkan sistem pertahanan rudal balistik,” tambahnya.

Kepala NATO juga menolak dugaan bahwa sistem rudal balistik seperti itu diarahkan terhadap Rusia.

“Kami telah menawarkan Rusia sebelumnya untuk bekerja sama, namun Rusia menolak dan NATO terus mengembangkan sistem pertahanan dan itu adalah cara untuk melindungi Eropa terhadap ancaman rudal,” katanya.