BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Militer Prancis terlibat dalam upaya merebut kembali Tal Afar di kota Mosul barat dari cengkeraman kelompok Islamic State (IS) Menteri Luar Negeri Ibrahim al-Jaafari mengatakan pada hari Sabtu (26/8/2017) , dengan mengatakan bahwa 70 persen distrik tersebut telah dibebaskan.
Tal Afar terletak kira-kira 60 kilometer sebelah timur perbatasan Irak-Suriah.
Berbicara pada sebuah konferensi pers bersama dengan mitranya dari Prancis dan menteri pertahanan Prancis di ibukota Baghdad, al-Jaafari mengatakan bahwa dia memperkirakan seluruh distrik akan dibebaskan segera, lansir Anadolu Agency.
Pada hari ini Ahad (27/8/2017), pemerintah Irak akan melancarkan serangan besar untuk merebut kembali Tal Afar, dengan melibatkan tentara, unit polisi federal, pasukan kontra IS dan milis Syiah Hashd al-Shaabi – pasukan Syiah yang dimasukkan ke dalam tentara Irak tahun lalu.
Tentang peran Prancis dalam operasi militer saat ini di Tal Afar, al-Jaafari mengatakan: “Prancis telah menyediakan dukungan logistik dan udara dalam pertempuran melawan IS.
“Kami meminta lebih banyak kerjasama antara Irak dan Prancis, dan negara-negara lain, untuk mencegah anggota organisasi IS melarikan diri dan tidak membiarkan mereka melakukan operasi teroris di negara lain,” tambahnya.
Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengucapkan selamat kepada rakyat Irak dan pihak berwenang atas “komitmen mereka terhadap perang melawan IS,” dengan hormat, yang disebutnya sebagai “kemenangan besar di Mosul”.
Bulan lalu, Perdana Menteri Haidar al-Abadi secara resmi mengumumkan kemenangan melawan IS di Mosul setelah sebuah operasi militer sembilan bulan yang didukung oleh koalisi internasional yang dipimpin AS.
“Semua upaya sekarang terfokus pada pembebasan Tal Afar dan saya tidak ragu lagi tentang kemenangan yang dicapai oleh pasukan Irak dengan dukungan koalisi internasional,” kata Parly.
“Perancis dalam kerangka koalisi sangat berkomitmen dalam hal pelatihan dan operasional.
“Pasukan Perancis melalui koalisi internasional telah memberikan dukungan udara serta artileri dalam pertempuran Tal Afar, dan kami datang hari ini ke Irak untuk mengkonfirmasi kelanjutan dukungan Prancis terhadap Irak pada tahap berikutnya.”
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan Irak sekarang berada dalam fase antara akhir perang dan awal rekonsiliasi.
Srinagar (Jurnalislam.com) – Empat polisi dan empat personil paramiliter India tewas saat pejuang Kashmir menyerbu sebuah instalasi polisi di bagian selatan wilayah yang disengketakan.
Serangan tersebut dimulai sekitar pukul 4 pagi pada hari Sabtu (26/8/2017) ketika sekelompok pejuang Muslim Kashmir menerobos basis polisi distrik yang sangat dijaga di Pulwama, 35 km dari kota utama Kashmir Srinagar.
Penduduk desa setempat mengatakan bahwa mereka terbangun pada dini hari oleh deru tembakan dan ledakan yang intens.
“Kami sedang tidur saat mendengar suara tembakan dan kemudian terdengar suara ledakan. Kami pikir suara-suara ini akan berakhir tapi terus berlanjut berulang kali,” kata Abdul Rashid, warga kota Pulwama. “Kami belum pernah mendengar intensitas tembakan seperti itu.”
Pejabat mengatakan pejuang masuk dengan cepat ke kompleks yang luas, yang juga merupakan tempat tinggal para polisi dan keluarga mereka dan berhasil membuat barikade di dalam sedikitnya dua bangunan bertingkat.
Dalam baku tembak sengit yang terjadi, empat polisi dan empat personil paramiliter terbunuh saat daerah tersebut bergema dengan ledakan besar.
“Empat polisi dan empat personil Polisi Pusat Cadangan (Central Reserve Police Force) tewas dan empat lainnya luka-luka,” kata Direktur Jenderal Polisi Shesh Paul Vaid kepada Al Jazeera. “Kami juga telah menemukan mayat dua pejuang tidak dikenal yang terlihat asing.
“Operasi masih berlangsung saat kita mencari di bangunan ketiga untuk menemukan mayat pejuang ketiga,” katanya.
Keluarga polisi dievakuasi dan tidak ada situasi penyanderaan.
Dalam sebuah pernyataan ke surat kabar lokal, kelompok Jaish-e-Mohammad mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Operasi untuk mengakhiri serangan terhadap pejuang berlanjut sepanjang hari karena ratusan pasukan keamanan dan tentara mengepung daerah tersebut.
Pertarungan senjata juga memicu protes di desa Pulwama saat penduduk yang simpatik melemparkan batu ke polisi dan tentara paramiliter serta konvoi yang menuju ke lokasi pertempuran.
Serangan tersebut terjadi saat tentara India meluncurkan serangan besar-besaran di distrik Kashmir selatan, yang menjadi pusat pejuang sekarang di kawasan ini.
Serangan hari Sabtu tersebut adalah salah satu yang mematikan melawan pasukan India di wilayah yang disengketakan di mana mereka memerangi perjuangan yang bangkit kembali.
Tahun lalu, pejuang Muslim Kashmir menyerbu sebuah pangkalan militer India di dekat kota perbatasan Uri, menewaskan 18 tentara. Serangan pada September tahun lalu menyebabkan gejolak baru dalam hubungan dingin antara India dan Pakistan.
Kelompok pejuang telah berjuang sejak tahun 1989 di wilayah yang dikelola India untuk menjadi independen atau bergabung dengan Pakistan. Hampir 70.000 orang terbunuh dalam perjuangan tersebut dan tindakan militer India selanjutnya.
India mempertahankan sekitar 500.000 tentara di wilayah jajahannya itu.
Sentimen anti-India berkembang jauh di kalangan mayoritas Muslim Kashmir dan sebagian besar mendukung pejuangan melawan pemerintah India tersebut meski militer meluncurkan tindakan keras selama beberapa dekade terhadap perjuangan bersenjata tersebut.
India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih pejuang, sebuah tuduhan yang disangkal Pakistan.
YAMAN (Jurnalislam.com) – Sebuah helikopter Black Hawk milik AS jatuh pada Jumat malam di lepas pantai selatan Yaman, dan pencarian awak helicopter sedang berlangsung, Komando Pusat AS mengumumkan pada hari Sabtu (26/8/2017), World Bulletin melaporkan.
Helikopter tersebut jatuh sekitar 20 mil (32 km) di lepas pantai selatan Yaman pada pukul 7 malam. (1600 GMT) saat latihan militer di wilayah tersebut, kata CentCOM dalam sebuah pernyataan.
Lima awak lainnya di dalam helikopter diselamatkan setelah kecelakaan tersebut, pernyataan tersebut menambahkan.
MYANMAR (Jurnalislam.com) – Warga sipil Rohingya sebagian besar mengalami serangan berat angkatan bersenjata Myanmar di kota-kota Maungdaw, Rathedaung dan Buthidaung setelah anggota kelompok pejuang Muslim Rohingya menyerang puluhan pasukan Polisi Penjaga Perbatasan (Border Guard Police-BGP) dan pangkalan militer Jumat pagi (25/8/2017), beberapa sumber mengatakan.
RohingyaBloger melaporkan sampai sekarang, sedikitnya 200 warga sipil diyakini tewas terbunuh oleh serangan brutal militer Myanmar dan BGP di tiga kota tersebut. Karena penembakan dan pembunuhan tanpa pandang bulu oleh angkatan bersenjata, banyak warga desa kehilangan tempat tinggalnya di wilayah tersebut.
Perusakan dan pembakaran rumah Rohingya oleh angkatan bersenjata Myanmar dibantu ekstremis Rakhine menjalar dan meluas. Di Kotapraja Rathedaung saja, 700 rumah Rohingya di desa Chein Khali dan 200 tempat penampungan di kamp pengungsi ‘Chein Hali’ telah sepenuhnya dibakar oleh pasukan gabungan militer, BGP dan ekstremis Rakhine sejak jam 7 Rabu pagi. Desa Zaydi Pyin yang telah benar-benar diblokade oleh ekstremis Rakhine yang didukung negara selama lebih dari tiga pekan sebagian dibakar namun semua penduduk desa terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan menyerahkan properti mereka ke ekstrimis Rakhine.
“Wilayah kita dalam kekacauan total sekarang. Mereka membakar rumah kita menggunakan peluncur api, menyita properti kita dan memaksa kita untuk meninggalkan rumah. Kita sepenuhnya telah menjadi pengungsi. Kita tidak tahu kemana kita harus pergi sekarang,” kata seorang warga desa dari Zaydi Pyin melalui sambungan telepon.
Ribuan pengungsi Rohingya di Rathedaung sekarang bersembunyi di hutan terdekat.
Desa Rohingya lainnya yang menderita serangan militer berat adalah:
1) Kwan Thi Pin, 2) Mi Htaik Chaung Wa, 3) Nat Chaung, 4) Taman Thar, 5) Zee Pin Chaung, 6) Lon Doong, 7) Zin Paing Nya, 8) Ye Myet Taung, 9) Kyi Kan Pyin, 10) Tharay Kun Baung, 11) Pa Nyaung Pin Gyi, 12) Padin, 13) Alay Than Kyaw, 14) Thawan Chaung, 15) Thinbaw Kwe, 16) Udaung, 17) Myint Hlut, 18) Taung Bazaar, 19 ) Phaung Daw Pyin dan banyak desa lainnya juga mendapat serangan.
Pada Hari Rabu lebih dari 50.000 warga sipil dilaporkan telah mengungsi di tiga kotapraja.
Kelompok perlawanan Rohingya, Mujahidin Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), mengklaim bahwa mereka harus melakukan tindakan defensif terhadap militer Myanmar dan pasukan keamanan karena kekejaman (oleh militer dan pasukan keamanan) terhadap warga muslim Rohingya sudah tidak dapat ditolerir, koresponden mengatakan.
MOSKOW (Jurnalislam.com) – Trump pada hari Senin (24/8/2017) mengumumkan bahwa AS tidak akan komit pada rencana untuk mengakhiri kehadiran militernya di Afghanistan.
Mengenai ucapan Donald Trump belum lama ini mengenai strategi AS yang baru di Afghanistan, Lavrov mengatakan dalam sebuah briefing media setelah pertemuan pembentukan “zona de-eskalasi” di Moskow, Kamis (24/8/2017), bahwa setiap usaha militer di Afghanistan akan “sia-sia”, lansir Aljazeera.
A.S. menginvasi Afghanistan setelah serangan 11 September 2001, menggulingkan Taliban karena memberi perlindungan kepada pendiri al Qaeda almarhum Syeikh Usamah bin Laden.
Namun beberapa tahun terakhir Taliban dan kelompok bersenjata lainnya tumbuh kuat memerangi pemerintah pusat yang dibentuk AS di Kabul yang bertempur untuk menegaskan kemenangannya di seluruh negeri yang secara nominal dikendalikan Taliban.
AS saat ini memiliki sekitar 8.400 tentara di Afghanistan.
BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Pasukan Irak pada hari Kamis (24/8/2017) merebut kembali tiga lingkungan di distrik Tal Afar, Irak utara, menurut sumber militer Irak.
Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi pemerintah Irak, Abdul-Amir Rashid Yarallah, kepala Komando Operasi Gabungan Angkatan Darat, mengatakan pasukan Irak telah merebut kembali wilayah Al-Nour al-Oula barat dan daerah Al-Khadraa dan Al-Jazeera di timur, lansir Anadolu Agency .
“Lebih dari 300 pasukan IS tewas dalam pertempuran tersebut,” Komandan Komando Operasi Gabungan, Yahia Rasoul, mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bersama di Baghdad yang diadakan dengan Kolonel Angkatan Darat AS Ryan Dillon, seorang juru bicara untuk sebuah koalisi pimpinan AS yang bertempur bersama pasukan Irak.
Menurut Rasoul, jumlah keseluruhan wilayah yang telah direkonstruksi dari IS sejak operasi dimulai lima hari lalu sekarang mencapai jumlah 31.
Dillon mengatakan bahwa pasukan IS yang bersembunyi di kota Tal Afar sekarang “dikepung sepenuhnya”, kemudian menyatakan bahwa kelompok IS tersebut “berada di ambang kekalahan besar lainnya”.
Pasukan Irak, yang didukung oleh koalisi pimpinan AS, meluncurkan operasi militer baru pada hari Ahad untuk merebut Tal Afar dari IS.
Tal Afar, sebuah distrik yang didominasi Turkmenistan, diserbu oleh kelompok IS pada pertengahan 2014, bersama dengan sejumlah wilayah luas di Irak utara dan barat.
Unit tentara Irak, polisi federal, pasukan kontra-IS dan Hashd al-Shaabi (pasukan tempur Syiah yang dimasukkan ke dalam tentara tahun lalu) semuanya ambil bagian dalam operasi besar tersebut.
Sebelum operasi, tentara Irak telah mengumpulkan sekitar 400.000 tentara untuk persiapan merebut kembali distrik tersebut.
PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pengadilan Zionis telah menuduh Syeikh Raed Salah, pemimpin cabang Gerakan Islam utara, dengan tuduhan menghasut untuk “perlawanan” sehubungan dengan kerusuhan mematikan di sebuah tempat suci di Yerusalem bulan lalu, kata kementerian kehakiman.
Salah, seorang warga Palestina di Israel, didakwa pada hari Kamis (24/8/2017) di pengadilan hakim Haifa dengan total enam tuduhan, termasuk tuduhan mendukung sebuah organisasi terlarang.
Kelompoknya dilarang pada tahun 2015 atas tuduhan penghasutan yang terkait dengan situs suci, kompleks Masjid Al-Aqsha, yang dikenal Yahudi sebagai Bukit Bait Suci. Tuduhan tersebut ditolak oleh Syiek Salah dan keputusan penjajah Israel untuk melarang gerakan tersebut masih diperdebatkan.
Pernyataan Kamis oleh kementerian kehakiman menuduh bahwa Syeikh Salah mengeluarkan “ungkapan pujian, simpati atau dorongan untuk tindakan terorisme” dalam berbagai kesempatan.
Pernyataan dugaan tersebut muncul dengan “latar belakang keamanan khusus” setelah serangan 14 Juli di mana tiga warga Palestina di Israel dari kampung halaman Salah, Umm al-Fahm, membunuh dua polisi di kompleks suci di Yerusalem Timur yang diduduki.
Penyerang ditembak mati oleh pasukan zionis lainnya.
Kementerian Kehakiman mengatakan pernyataan Syeikh Salah disampaikan pada pemakaman para penyerang di Umm al-Fahm dan dalam dua khotbah yang disampaikannya pada hari sholat Jumat di kota tersebut.
Pemakaman tersebut dihadiri oleh ribuan orang, beberapa di antara mereka bertopeng dan meneriakkan janji kepada penyerang yang tewas untuk “melanjutkan jalan Anda.”
Pengacara dan pendukung Syeikh Salah mengatakan bahwa khotbahnya selalu berada dalam batas kebebasan berbicara dan bahwa dia “menentang pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah”.
Mereka menyebut penahanan tahanan berusia 58 tahun itu sebagai intimidasi politik dan mengatakan bahwa penahanan itu dimaksudkan untuk membungkam perbedaan pendapat.
Setelah ditangkap pada 15 Agustus, Salah mengatakan bahwa penahanannya adalah “pencarian/pengejaran politik” dan bagian dari “mengejar warga Arab oleh pemerintah zionis”.
Mohammed Barakeh, ketua Komite Tinggi untuk warga Arab Israel, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penangkapan Syeikh Salah “adalah semacam tindakan anti-demokrasi untuk menempatkan penduduk Arab di Israel di bawah tekanan”.
Israel menanggapi serangan 14 Juli tersebut dengan memasang detektor logam dan peralatan keamanan lainnya di pintu masuk, hingga memicu demonstrasi di mana tujuh orang Palestina terbunuh oleh pasukan Israel.
Saat kerusuhan terjadi, seorang warga Palestina masuk ke sebuah rumah di sebuah pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang dijajah dan menikam empat orang Israel, menewaskan tiga orang.
Krisis tersebut berakhir ketika Israel memindahkan perangkat keamanan di lokasi tersebut, yang mencakup masjid al-Aqsha yang dihormati dan Dome of the Rock.
Penangkapan Syeikh Salah menyusul pembebasannya dari penjara pada Januari setelah menjalani hukuman sembilan bulan dengan tuduhan serupa.
Situs suci di Kota Tua adalah yang ketiga tersuci dalam Islam.
MYANMAR (Jurnalislam.com) – Myanmar harus membatalkan pembatasan gerakan dan kewarganegaraan atas minoritas Muslim Rohingya yang dianiaya jika mereka ingin menghindari ekstremisme dan membawa perdamaian ke negara bagian Rakhine, sebuah komisi yang dipimpin oleh mantan kepala PBB Kofi Annan mengatakan pada hari Kamis (24/8/2017), lansir Aljazeera.
Kelompok hak asasi manusia memuji laporan tersebut sebagai tonggak sejarah bagi Rohingya karena pemerintah Aung San Suu Kyi sebelumnya berjanji untuk mematuhi temuannya.
Perlakuan buruk terhadap sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya muncul sebagai isu hak asasi manusia Myanmar yang paling diperdebatkan sebagai hasil transisi pemerintahan militer selama beberapa dekade.
Annan ditunjuk oleh penasihat negara Aung San Suu Kyi untuk memimpin sebuah komisi yang bertugas menyembuhkan perpecahan yang berlangsung lama antara Muslim Rohingya dan penganut Buddha di negara bagian barat, yang merupakan salah satu negara bagian termiskin di negara ini.
“Jika tantangan saat ini tidak segera ditangani, radikalisasi lebih lanjut di kedua komunitas tersebut merupakan risiko yang nyata,” kata komisi sembilan anggota tersebut dalam laporan akhirnya, yang menggambarkan Rohingya sebagai “komunitas tanpa kewarganegaraan tunggal terbesar di dunia”.
“Jika keluhan populasi lokal diabaikan, mereka akan menjadi lebih rentan terhadap perekrutan oleh ekstremis,” laporan tersebut menambahkan.
Keamanan memburuk tajam di negara bagian yang terletak di perbatasan dengan Bangladesh Oktober lalu setelah sembilan polisi tewas dicurigai oleh milisi Rohingya dalam balasan perlawanan mereka terhadap pos-pos perbatasan.
Namun militer Myanmar mengirim pasukan ke desa Rohingya dan melancarkan serangan balik brutal menyebabkan pembakaran, pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan oleh pasukan keamanan, dan mengirim 87.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Situasi di negara memburuk lagi bulan ini ketika pasukan keamanan memulai “operasi pembersihan” baru dengan ketegangan yang beralih ke sebuah kota, Rathetaung, di mana komunitas Buddhis Rakhine dan muslim Rohingya tinggal berdampingan.
“Walaupun pemerintah Myanmar memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya sendiri, sebuah respon yang sangat militeristik tidak mungkin membawa perdamaian ke wilayah mereka,” kata laporan tersebut.
Komisi tersebut memperingatkan bahwa jika hak asasi manusia tidak dihormati dan “populasi tetap terpinggirkan secara politik dan ekonomi – negara bagian Rakhine bagian utara dapat memberikan lahan subur bagi radikalisasi, karena masyarakat setempat mungkin semakin rentan terhadap perekrutan oleh pejuang”.
Rohingya ditolak kewarganegaraannya dan diklasifikasikan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh oleh pemerintahnya sendiri, meskipun mereka telah mengakar di wilayah tersebut sejak berabad-abad lalu, hingga masyarakatnya terpinggirkan dan kadang-kadang mengalami kekerasan komunal.
Kofi Annan
Annan telah mengunjungi Myanmar tiga kali sejak pengangkatannya, termasuk dua perjalanan ke Negara Bagian Rakhine. Pada hari Kamis, dia mempresentasikan temuannya ke Suu Kyi dan panglima militer Min Aung Hlaing.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah laporan pada bulan Februari bahwa pasukan keamanan telah melakukan sebuah operasi yang “sangat mungkin” merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemungkinan pembersihan etnis (Muslim Rohingya).
Laporan itu menyebabkan pembentukan misi pencari fakta PBB sebulan kemudian. Namun tim investigasi domestik Myanmar mengkritik laporan PBB bulan ini dan menolak tuduhan pelanggaran.
Myanmar menolak memberikan visa kepada tiga ahli yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebaliknya pemerintah mengatakan Myanmar akan mematuhi rekomendasi tim Annan.
Namun panel Annan – yang memiliki mandat yang luas untuk melihat, antara lain, pembangunan ekonomi jangka panjang, pendidikan dan perawatan kesehatan di negara bagian – mengatakan bahwa pihaknya “tidak diberi mandat untuk menyelidiki kasus spesifik dugaan pelanggaran hak asasi manusia”.
Kelompok hak asasi manusia menyambut baik laporan tersebut, dengan mengatakan rekomendasinya sesuai dengan apa yang telah mereka perjuangkan.
“Pembatasan apartheid seperti ini mendorong masyarakat terpisah dan bukannya bersatu, mengikis keamanan dan meningkatkan risiko pembunuhan massal,” kata Matthew Smith, dari Fortify Rights.
Phil Robertson, dari Human Rights Watch, mengatakan bahwa pemerintah Suu Kyi menghadapi “ujian kunci”.
“Myanmar perlu memberikan bobot penuh terhadap rekomendasi ini, dan terutama tidak berkedip dalam menangani hal-hal yang sulit,” katanya.
James Gomez dari Amnesty International, direktur Asia Tenggara dan Pasifik, mengatakan “tanpa tindakan nyata oleh pihak berwenang untuk mengatasi keluhan yang telah berlangsung lama dan memperbaiki pelanggaran beberapa dekade, masyarakat di wilayah ini akan terus terjebak dalam siklus kekurangan dan pelecehan.”
“Mereka harus segera mencabut pembatasan gerakan, mengizinkan akses penuh untuk pekerja kemanusiaan dan media, dan meninjau serta mengubah undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif di negara tersebut,” katanya.
SRINAGAR (Jurnalislam.com) – Tentara India membunuh seorang siswa tak bersenjata berusia 19 tahun, Shahid Bashir Mir, karena diduga pejuang Muslim Kashmir, kata polisi di Kashmir yang dikendalikan India.
Warga memprotes penembakan fatal pada hari Selasa (22/8/2017) terhadap remaja tersebut pada hari Kamis (24/8/2017) di Handwara, di bagian utara Kashmir yang dijajah India.
Warga desa Daril Tarthpora bentrok dengan polisi menuntut penyelidikan kriminal terhadap tentara yang terlibat dalam pembunuhan Mir.
Pengunjuk rasa membawa mayat Mir di peti mati namun menolak untuk mengubur korban sampai penyelidikan dilakukan.
Kepala polisi Kashmir Muneer Khan mengatakan kepada wartawan bahwa Mir adalah seorang sipil dan tidak ada senjata yang ditemukan di dirinya.
“Bagaimana dia terbunuh adalah masalah penyelidikan,” kata Khan.
Tentara India pada hari Selasa telah mengklaim bahwa mereka membunuh seorang “militan” saat baku tembak di sebuah hutan desa.
Penduduk setempat mengidentifikasi pemuda tersebut sebagai mahasiswa Degree College Handwara yang mereka katakan telah hilang selama dua hari.
Anggota keluarga Mir mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia dijemput pada hari Senin oleh sebuah konvoi tentara dan sejak itu hilang.
“Kami tidak melihat dia setelah hari itu, saya mencari ke semua tempat, ke hutan, ke setiap desa, tapi saya tidak dapat menemukannya,” kata ayah Shahid, Bashir Ahmad Mir.
“Suatu hari, saya mendapat telepon dari kantor polisi untuk mengidentifikasi mayat. Ketika kami melihatnya, tubuh anak laki-laki saya terkoyak dan wajahnya rusak. Kami terkejut,” kata Mir.
Karena takut timbulnya gelombang protes keras, pemerintah menutup perguruan tinggi dan sekolah di Kashmir utara.
“Kita tidak bisa membiarkan pemuda terbunuh seperti ini,” kata pemrotes Nazir Ahmad kepada Al Jazeera.” Lebih baik bergabung dengan militansi dan bertarung hingga mati daripada dibunuh seperti ini. Apa kejahatannya, berapa lama pertumpahan darah ini akan berlanjut?”
Aktivis hak asasi manusia Khurram Parvez mengklaim bahwa ada hadiah uang untuk membunuh pejuang.
“Tentara melakukan tindakan semacam itu untuk keuntungan moneter. Mereka membunuh warga sipil dan menyebarkan info bahwa dia adalah militan karena mereka mendapat imbalan uang besar untuk membunuh seorang pejuang Muslim di Kashmir,” katanya kepada Al Jazeera.
“Bahkan jika militansi berakhir di Kashmir, tentara India tidak akan berhenti membunuh orang karena mereka ingin memanfaatkannya,” katanya. “Mereka tidak ingin mendemoralisasi tentara yang mengendalikan situasi di lapangan.”
India dan Pakistan, saingan bersenjata nuklir, masing-masing mengendalikan sebagian wilayah Kashmir, namun keduanya mengklaim wilayah Himalaya secara keseluruhan.
Kelompok perlawanan Islam telah berjuang sejak tahun 1989 memperjuangkan wilayah yang dijajah India untuk menjadi independen atau bergabung dengan Pakistan.
Hampir 70.000 orang terbunuh dalam perlawanan tersebut dan akibat tindakan militer India selanjutnya. India memiliki sekitar 500.000 tentara di wilayah ini.
Sentimen anti-India berkembang pesat di kalangan mayoritas Muslim Kashmir dan sebagian besar mendukung perlawanan terhadap pemerintah India tersebut kendati militer meluncurkan tindakan keras selama beberapa dekade untuk memerangi perlawanan bersenjata tersebut.
India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih para pejuang Muslim Kashmir. Tuduhan tersebut disangkal Pakistan.
MOSKOW (Jurnalislam.com) – Rusia mengharapkan pembentukan “zona de-eskalasi” di Idlib, sebuah provinsi Suriah utara, sebagai bagian dari hasil perundingan antara Turki, Rusia dan Iran, kata menteri luar negeri negara itu, Kamis (24/8/2017).
Ucapan Sergey Lavrov muncul dalam sebuah briefing media setelah pertemuan tersebut dengan rekannya dari Kamboja Prak Sokhon di ibukota Rusia, Moskow, lansir Anadolu Agency.
“Kami mengharapkan zona de-eskalasi keempat menjadi [mapan] di Idlib, menyusul yang sudah ada di sebelah barat Suriah, Ghouta Timur dan Homs sebagai hasil perundingan [antara Turki, Rusia dan Iran],” katanya.
Turki dan Iran, bersama dengan Rusia, adalah pialang untuk perundingan Astana untuk Suriah. Pada putaran terakhir perundingan di bulan Mei, ketiga negara mengumumkan rencana untuk menetapkan “zona de-eskalasi” di seluruh negara yang dilanda perang.
Selama pembicaraan Mei di ibukota Kazakhstan, Astana, Turki (yang mendukung oposisi Suriah) sepakat dengan Rusia dan Iran (yang mendukung rezim Syiah Assad) mengenai rencana untuk membangun jaringan “zona de-eskalasi” di berbagai wilayah Suriah yang dilanda perang.
Menurut kesepakatan tersebut, zona – di mana tindakan agresi dilarang – akan mencakup kota Idlib dan beberapa bagian di provinsi Latakia, Homs, Aleppo dan Hama, sekaligus Damaskus, Ghouta Timur, Daraa dan Quneitra.
