HARARE (Jurnalislam.com) – Presiden Robert Mugabe dan keluarganya telah ditahan setelah intervensi militer di ibukota Harare. Juru bicara militer dan partai yang berkuasa bersikeras bahwa insiden hari Rabu (15/11/2017) tersebut “bukan sebuah kudeta”.
Perwira militer itu muncul di televisi Rabu pagi untuk membuat sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa mereka “menargetkan penjahat” di sekitar Presiden Robert Mugabe, lansir Aljazeera.
Kemudian di Rabu, pemimpin Front Patriotik Nasional Afrika Zimbabwe (the Zimbabwe African National Union Patriotic Front-Zanu-PF) membuat serangkaian pengumuman di Twitter yang mengkonfirmasi bahwa Emmerson Mnangagwa, yang dipecat sebagai wakil presiden pekan lalu, diangkat sebagai pemimpin partai sementara dan presiden de facto.
“Tadi malam keluarga presiden ditahan dan selamat. Penahanan ini perlu untuk konstitusi maupun kewaspadaan negara,” Zanu-PF men-tweet. “Baik Zimbabwe maupun Zanu bukan milik Mugabe dan istrinya. Hari ini kita mulai era baru yang segar dan rekan Mnangagwa akan membantu kita mencapai Zimbabwe yang lebih baik.”
Pernyataan Twitter itu menegaskan bahwa tindakan militer tersebut bukanlah sebuah kudeta.
“Tidak terjadi kudeta di Zimbabwe. Telah ada keputusan untuk campur tangan karena konstitusi kita telah dirusak. Untuk sementara Comerade E. Mnagngawa akan menjadi presiden Zanu-PF sesuai dengan konstitusi organisasi revolusioner kita.”
Beberapa jam sebelumnya, tentara merebut kendali Zimbabwe Broadcasting Corporation di ibukota Harare.
Juru Bicara Mayjen Sibusiso Moyo mengatakan militer tidak mengambil alih kekuasaan dan mengatakan bahwa presiden dan keluarganya aman dan keamanan mereka “dijamin”.
“Segera setelah kami menyelesaikan misi kami, kami berharap situasi akan kembali normal,” katanya, menambahkan: “Kami ingin menjelaskan dengan sangat bahwa ini bukan pengambilalihan militer atas pemerintah.”
Mengacu pada Mugabe, yang telah memegang kekuasaan sejak tahun 1980, dia berkata: “Kami hanya menargetkan penjahat di sekitarnya untuk dibawa ke pengadilan setelah melakukan kejahatan yang menyebabkan penderitaan sosial dan ekonomi negara.”
Pada Selasa malam, rumor kudeta atau demonstrasi militer beredar saat tank dan kendaraan lapis baja terlihat mengarah ke Harare.
Selain stasiun TV, militer juga menutup kantor kepresidenan dengan tank.
Berbicara dari sebuah pernyataan tertulis, Moyo mengatakan kepada tentara bahwa semua cuti dibatalkan dan memerintahkan mereka untuk kembali ke barak.
Ia mendesak masyarakat tetap tenang dan membatasi gerakan yang tidak perlu namun sebisa mungkin melanjutkan kehidupan normal.
“Keinginan kami adalah Anda akan menikmati hak dan kebebasan Anda dan kami mengembalikan negara kami ke arah yang memungkinkan investasi, pembangunan dan kemakmuran yang selama ini kita perjuangkan dan yang telah dibayar banyak warga negara dengan pengorbanan tertinggi,” katanya.
Intervensi militer terjadi setelah serangkaian kerusuhan dalam Zanu-PF yang berkuasa di Zimbabwe saat ini. Pekan lalu, Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa dipecat di tengah perselisihan mengenai siapa yang akan menggantikan presiden berusia 93 tahun itu.
Mnangagwa sebelumnya pernah dianggap sebagai penerus Mugabe tapi digantikan oleh istri presiden, Grace Mugabe, sebagai favorit, menghasilkan perpecahan dalam Zanu-PF.
Pengambilalihan wakil presiden tersebut pada hari Senin ke kepala tentara Jenderal Constantino Chiwenga memperingatkan bahwa militer siap campur tangan untuk mengakhiri pembersihan di dalam partai tersebut.
Dia memperingatkan agar tidak menargetkan “anggota partai dengan latar belakang pembebasan” – yaitu gerakan perjuangan Zimbabwe melawan peraturan minoritas kulit putih di tahun 1970an. Mnangagwa adalah veteran perang pembebasan.
Zanu-PF kemudian menuduh Chiwenga melakukan “tindakan pengkhianatan”.
Sementara itu, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma menjadi pemimpin Afrika pertama yang bereaksi terhadap intervensi militer di Zimbabwe.
Dia mendesak agar semua pihak tetap tenang dan menahan diri, menambahkan bahwa dia berharap perkembangan di sana tidak akan menyebabkan perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional – sebuah langkah yang tidak dapat diterima oleh Uni Afrika.
Berbicara atas nama Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (the Southern African Development Community-SADC), sebuah blok regional di 15 negara, Zuma mengatakan: “SADC akan terus memantau situasi ini dan tetap siap membantu bila diperlukan untuk menyelesaikan kebuntuan politik sesuai dengan Protokol dan proses SADC yang telah ditetapkan.”
Dia juga mendesak pemerintah Zimbabwe dan militernya untuk menyelesaikan kebuntuan politik secara damai.
