Penulis: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Hamas menegaskan akan melanjutkan perlawanan bersenjata setelah kabinet Israel menyetujui rencana pendudukan Jalur Gaza. Kelompok itu menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membalikkan arah negosiasi gencatan senjata dan mengorbankan para sandera demi kepentingan politiknya.

“Netanyahu berusaha menyingkirkan para sandera dan mengorbankan mereka demi agenda ideologis ekstremisnya,” demikian pernyataan resmi Hamas pada Jum’at (8/8/2025).

Sementara itu, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) juga mengecam langkah tersebut dengan mengatakan, “Netanyahu tidak peduli pada nyawa tentaranya yang kelelahan akibat perang, dan juga tidak peduli pada warga Palestina yang kelaparan di Gaza.”

Rencana pendudukan Gaza itu memicu gelombang kecaman internasional. Kepala HAM PBB Volker Turk menilai langkah Israel tersebut “bertentangan dengan keputusan Mahkamah Internasional yang memerintahkan Israel mengakhiri pendudukannya sesegera mungkin, demi terwujudnya solusi dua negara dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.”

Perdana Menteri Inggris Kier Starmer juga menolak rencana itu.

“Tindakan ini tidak akan mengakhiri konflik atau membantu mengamankan pembebasan para sandera,” ujarnya.

Senada, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mendesak Israel “untuk tidak menempuh jalan ini, karena hanya akan memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza.”

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan “kekhawatiran serius” atas keputusan tersebut, seraya menegaskan bahwa “penyelesaian penuh konflik Gaza hanya dapat dicapai melalui gencatan senjata; hanya dengan demikian jalan menuju de-eskalasi dapat diaspal dan keamanan regional terjamin.”

Dari Ankara, Kementerian Luar Negeri Turki menyerukan “masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya guna mencegah penerapan keputusan ini, yang bertujuan menggusur paksa warga Palestina dari tanah mereka.”

Sementara itu, seorang pejabat Yordania mengatakan kepada Reuters bahwa “negara-negara Arab hanya akan mendukung apa yang diputuskan rakyat Palestina mengenai tata kelola Gaza” dan menegaskan bahwa “kami tidak akan menyetujui kebijakan Netanyahu dan tidak akan memperbaiki apa yang telah ia rusak.”

Menurut data otoritas kesehatan Gaza, perang yang berlangsung sejak tahun lalu telah menewaskan 61.258 warga Palestina dan melukai 152.045 orang lainnya. Sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut kini hancur, membuat Gaza nyaris tidak layak huni. (Bahry)

Sumber: TNA

BERLIN (jurnalislam.com)– Sekitar 4.000 pengungsi Suriah telah kembali dari Jerman ke negara asal mereka sejak jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad pada Januari lalu, menurut data yang dikutip Deutsche Welle.

Pemerintah Jerman terus mendanai dan mempromosikan program repatriasi sukarela, namun sebagian besar pengungsi yang pulang tidak menerima dukungan keuangan resmi.

Data menunjukkan hanya 995 orang yang memanfaatkan program pemulangan sukarela yang dikelola pemerintah federal dan negara bagian. Program ini biasanya menanggung biaya perjalanan dan memberikan pembayaran satu kali sebesar €1.000 (sekitar Rp18 juta) per orang dewasa sebagai “insentif awal”.

Selain itu, 193 orang lainnya kembali melalui inisiatif terpisah di tingkat negara bagian, yang juga menyediakan bantuan transportasi dan tunjangan keuangan untuk proses reintegrasi.

Sementara itu, kelompok terbesar, yakni 2.727 warga Suriah, pulang tanpa bantuan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri Jerman menyatakan tidak memiliki konfirmasi resmi bahwa mereka telah tiba di Suriah, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar kembali ke rumah atau keluar dari sistem suaka Jerman.

Hingga akhir April 2025, sebanyak 464 warga Suriah dipulangkan di bawah pengawasan Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF), menurut laporan jaringan media Jerman, RND.

Jerman saat ini menampung populasi pengungsi Suriah terbesar di Eropa, yakni sekitar satu juta orang. Sebagian besar tiba pada periode 2014–2015, di puncak konflik Suriah. Antara 2015 dan 2023, lebih dari 163.000 warga Suriah telah memperoleh kewarganegaraan Jerman.

Meski Suriah mengalami transisi politik, jumlah pengungsi yang kembali dari Eropa masih tergolong rendah. Sebaliknya, negara-negara tetangga seperti Lebanon, Turki, Yordania, dan Irak mencatat sekitar 500.000 pengungsi yang pulang, menurut data PBB. (Bahry)

Sumber: TNA

NEW YORK (jurnalislam.com)– Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perwakilan Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF) yang kontroversial, menggelar pertemuan di New York pada Rabu (6/8/2025) atas permintaan pemerintahan Donald Trump. Pertemuan ini disebut sebagai pembicaraan pertama yang diketahui antara kedua pihak.

Pertemuan berlangsung di misi AS untuk PBB dengan aturan Chatham House dan tanpa penggunaan telepon. Hadir dalam pertemuan tersebut pejabat dari Program Pangan Dunia (WFP), UNICEF, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Dari pihak AS hadir diplomat Morgan Ortagus, sementara GHF diwakili ketuanya, Johnnie Moore.

Menurut laporan Axios, para peserta sepakat untuk mengurangi kritik publik satu sama lain, namun gagal mencapai kesepakatan terkait kerja sama di Gaza.

PBB sebelumnya menuduh GHF melakukan distribusi bantuan secara “militerisasi” yang melanggar hukum internasional. Pihak PBB mencatat adanya insiden di mana pasukan Israel dan personel keamanan GHF menembaki warga Palestina yang tengah menunggu bantuan makanan. Ratusan orang dilaporkan tewas dan ribuan lainnya terluka dalam insiden tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah melarang seluruh badan PBB terlibat dengan GHF. Sementara itu, pelapor khusus PBB pada Selasa (5/8) menyerukan pembubaran yayasan tersebut, dengan alasan operasinya digunakan untuk “agenda militer dan geopolitik terselubung” yang melanggar hukum internasional.

Kabar pertemuan ini muncul bersamaan dengan laporan NBC News bahwa Presiden AS Donald Trump mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait penyangkalan adanya kelaparan di Gaza.

Menurut mantan pejabat AS yang dikutip media tersebut, Netanyahu menelepon Trump untuk meyakinkan bahwa kelaparan di Gaza adalah “rekayasa Hamas”. Trump disebut langsung memotong pembicaraan dan meninggikan suara, seraya mengatakan bahwa bukti yang ia terima menunjukkan anak-anak Palestina menderita kelaparan. “Percakapan itu sebagian besar satu arah,” ujar sumber tersebut, menambahkan bahwa Trump menegaskan AS “memiliki” krisis tersebut karena GHF.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan sedikitnya 99 warga Palestina di Gaza meninggal akibat kelaparan sepanjang tahun ini, sementara hampir 12.000 anak balita mengalami malnutrisi akut.

Di sisi lain, Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, mengumumkan rencana memperluas titik distribusi bantuan GHF di Gaza dari empat menjadi 16 lokasi.

Namun, pada Jumat (8/8), pemerintah Israel mengumumkan rencana untuk kembali menduduki Jalur Gaza, dimulai dari Kota Gaza. Langkah ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya intensitas perang yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina dan melukai sedikitnya 152.000 orang, sekaligus memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah. (Bahry)

Sumber: TNA

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Kabinet Israel menyetujui rencana untuk menduduki Jalur Gaza meskipun mendapat penolakan keras dari militer dan tim negosiasi, yang memperingatkan risiko besar terhadap keselamatan para sandera Israel di wilayah tersebut. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet keamanan selama 10 jam pada Kamis (7/8/2025), dengan mayoritas menteri mendukung lima tujuan utama mengakhiri perang.

Menurut kantor perdana menteri, tujuan itu meliputi “pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera hidup dan mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kendali Israel di Jalur Gaza; serta pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.”

Berdasarkan rencana tersebut, militer Israel akan “bersiap mengambil alih Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.”

Seorang pejabat senior mengatakan kepada Haaretz bahwa tidak ada rencana memasuki Gaza tengah atau menduduki kamp pengungsi. Namun, sumber lain mengatakan kepada The Times of Israel bahwa setelah merebut Kota Gaza, pasukan akan bergerak ke seluruh wilayah kantong itu. Pengungsian paksa penduduk Kota Gaza ditargetkan selesai pada 7 Oktober 2025, bersamaan dengan dimulainya operasi.

Citra satelit yang ditinjau NBC menunjukkan penumpukan militer di sepanjang perbatasan Gaza, yang konsisten dengan persiapan invasi darat. Empat sumber menyebutkan citra itu mengindikasikan operasi skala besar dalam waktu dekat.

Media Israel juga mencatat, penghilangan istilah “pendudukan” dari pernyataan resmi dimaksudkan untuk menghindari kewajiban hukum internasional terkait pemenuhan kebutuhan penduduk Gaza dan pencegahan pengusiran paksa. Meski demikian, seorang pejabat senior kepada YNET menegaskan, “Dalam praktiknya, tujuannya adalah pendudukan Gaza.”

Rencana ini menuai penentangan dari Kepala Staf Militer Eyal Zamir. Ia memperingatkan, “Nyawa para sandera akan terancam jika kita melanjutkan rencana pendudukan Gaza ini. Tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan menyakiti mereka.”

Lebih lanjut, Zamir juga menyoroti kondisi pasukan yang “sudah usang”, perlunya perawatan peralatan militer, serta risiko kemanusiaan dan sanitasi bagi warga Palestina. Menurutnya, pendudukan penuh Gaza bisa memakan waktu dua tahun, dengan lima bulan pertempuran intens di tahap awal.

Di ranah politik, partai-partai oposisi mengecam keputusan tersebut. Ketua Yesh Atid, Yair Lapid, menyebutnya sebagai “bencana yang akan menyebabkan lebih banyak bencana” dan diambil “bertentangan sepenuhnya dengan pendapat jajaran militer dan keamanan.”

Pemimpin Uni Demokratik Yair Golan menilai kebijakan itu sebagai “bencana bagi generasi mendatang” yang berpotensi membuat lebih banyak sandera “ditelantarkan hingga tewas.” Ketua Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, menuding Netanyahu “mengorbankan keamanan warga negara Israel demi kursinya.”

Sementara itu, keluarga para sandera menyebut keputusan Netanyahu sebagai “surat perintah hukuman mati bagi para sandera yang masih hidup dan hukuman penghilangan paksa bagi para sandera yang telah meninggal.” (Bahry)

Sumber: TNA

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Pemerintah Suriah menandatangani serangkaian kesepakatan investasi besar senilai total $14 miliar atau sekitar Rp224 triliun dengan sejumlah perusahaan internasional. Kesepakatan ini mencakup 12 proyek strategis di bidang infrastruktur, transportasi, dan properti, sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascaperang yang melanda negara itu selama hampir 14 tahun.

Salah satu proyek utama adalah pembangunan kembali Bandara Internasional Damaskus senilai $4 miliar (sekitar Rp64 triliun), bekerja sama dengan UCC Holding dari Qatar. Selain itu, pemerintah juga menandatangani kesepakatan $2 miliar (Rp32 triliun) dengan perusahaan investasi nasional Uni Emirat Arab (UEA) untuk pembangunan sistem metro di ibu kota Damaskus.

“Proyek-proyek ini akan tersebar di berbagai wilayah Suriah dan menandai perubahan besar dalam pembangunan infrastruktur dan kehidupan ekonomi,” ujar Talal al-Hilali, Kepala Otoritas Investasi Suriah, dalam seremoni penandatanganan yang digelar di Istana Kepresidenan Damaskus, Rabu (6/8/2025).

Kesepakatan tersebut juga mencakup proyek Menara Damaskus senilai $2 miliar (Rp32 triliun) yang ditangani oleh perusahaan Italia UBAKO, pembangunan Menara Baramkeh senilai $500 juta (Rp8 triliun), serta pengembangan pusat perbelanjaan Mal Baramkeh senilai $60 juta (Rp960 miliar).

Acara penandatanganan dihadiri oleh Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack. Dalam sambutannya, Barrack menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian tersebut dan menyebutnya sebagai “kebangkitan pusat perdagangan dan kemakmuran baru di kawasan”.

Kesepakatan investasi ini datang di tengah upaya pemerintah baru Suriah untuk mengatasi dampak konflik sektarian di provinsi Suwayda yang meletus pada 13 Juli lalu, serta ketegangan akibat serangan udara Israel yang diklaim dilakukan untuk melindungi kelompok Druze, namun turut menggempur jantung kota Damaskus.

Sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada Desember tahun lalu, pemerintahan baru terus mendorong masuknya investasi asing demi mempercepat rekonstruksi nasional. Langkah ini juga didukung oleh pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang selama ini membatasi aktivitas ekonomi Suriah.

Selain kesepakatan terbaru ini, sejumlah kerja sama besar telah diumumkan sebelumnya:

– Arab Saudi pada bulan lalu menandatangani investasi senilai $6,4 miliar (sekitar Rp102,4 triliun).

– Pada Juli, perusahaan DP World dari UEA menyepakati pengembangan Pelabuhan Tartous senilai $800 juta (Rp12,8 triliun).

– Pada Mei, Suriah menandatangani kontrak energi senilai $7 miliar (Rp112 triliun) dengan konsorsium perusahaan dari Qatar, Turki, dan AS.

Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), biaya rekonstruksi Suriah setelah perang diperkirakan mencapai lebih dari $400 miliar (sekitar Rp6.400 triliun). Al-Hilali menyebut kesepakatan-kesepakatan tersebut sebagai “titik balik” menuju masa depan Suriah yang lebih stabil dan sejahtera. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

KABUL (jurnalislam.com)– Di antara gang-gang sempit dan halaman-halaman tenang di ibu kota Kabul, pemandangan anak-anak laki-laki mengenakan kopiah putih dan tunik tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an menjadi simbol kebangkitan pendidikan berbasis agama di Afghanistan. Jaringan madrasah yang terus berkembang kini memainkan peran penting dalam memperkuat sistem pendidikan nasional yang tengah berbenah.

Meskipun sekolah-sekolah negeri masih beroperasi, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan dampak konflik jangka panjang telah mendorong banyak keluarga untuk mencari alternatif. Madrasah hadir sebagai solusi, menawarkan pendidikan yang terstruktur dan berlandaskan nilai-nilai Islam, serta lingkungan belajar yang disiplin dan kondusif.

Pertumbuhan jumlah siswa di madrasah menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat. Di wilayah utara Kabul, sebuah madrasah yang lima tahun lalu hanya memiliki 35 murid, kini telah menampung lebih dari 160 siswa mencerminkan semangat tinggi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Selain fokus pada hafalan Al-Qur’an, fikih, dan bahasa Arab, beberapa madrasah juga mulai mengintegrasikan pelajaran umum seperti matematika dan bahasa Inggris. Langkah ini menjadi jembatan penting untuk memperluas cakrawala para siswa dan menyiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan.

Bagi anak perempuan, madrasah juga membuka harapan baru di tengah keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah. Meski tantangan masih ada, banyak lembaga berupaya membuka ruang lebih luas bagi anak perempuan untuk terus belajar, menjadikan madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan yang tetap tersedia bagi mereka.

Kendati berbagai pandangan mewarnai perkembangan madrasah, tidak bisa dimungkiri bahwa lembaga-lembaga ini kini memikul peran strategis dalam mencerdaskan generasi muda Afghanistan, menjaga nilai-nilai luhur, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera 

MOSKOW (jurnalislam.com)– Pemerintah Rusia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan prinsip untuk menggelar pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa hari mendatang. Hal ini disampaikan oleh ajudan Presiden Putin, Yuri Ushakov, pada Kamis (7/8/2025).

“Atas usulan dari pihak Amerika, telah dicapai kesepakatan prinsip untuk mengadakan pertemuan bilateral tingkat tinggi dalam waktu dekat,” kata Ushakov kepada wartawan di Moskow.

Ia menambahkan bahwa kedua pihak telah mulai mempersiapkan pertemuan tersebut.

“Secara prinsip, kami juga telah sepakat mengenai lokasi perundingan. Rincian selengkapnya akan diumumkan kemudian,” ujarnya.

Pernyataan Ushakov muncul setelah Donald Trump pada Rabu (6/8) menyatakan bahwa ada “kemungkinan besar” ia akan segera bertemu dengan Presiden Putin.

Sebelumnya dalam pekan ini, Utusan Khusus AS Steve Witkoff dilaporkan bertemu dengan Presiden Putin di Moskow. Pertemuan itu berlangsung hanya dua hari sebelum batas waktu 10 hari yang ditetapkan Trump agar Rusia menyetujui gencatan senjata dengan Ukraina, yang jatuh pada hari Jumat (9/8).

Jika terlaksana, pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan langsung pertama antara Presiden Rusia dan Presiden AS yang sedang menjabat sejak pertemuan antara Putin dan Presiden Joe Biden di Jenewa pada Juni 2021. (Bahry)

Sumber: AA

LJUBLJANA (jurnalislam.com)– Pemerintah Slovenia pada Rabu (6/8/2025) mengumumkan larangan impor barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini disebut sebagai tindakan simbolis yang ditujukan untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel atas perang yang berlangsung di Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya, pemerintah Slovenia menegaskan bahwa tindakan Israel merupakan “pelanggaran serius dan berulang terhadap hukum humaniter internasional”.

“Slovenia tidak dapat dan tidak boleh menjadi bagian dari rantai pasokan yang memungkinkan atau mengabaikan pelanggaran tersebut,” tulis pemerintah, merujuk pada pembangunan permukiman ilegal, perampasan tanah, dan penggusuran paksa warga Palestina.

Langkah ini, menurut pemerintah, merupakan respons yang jelas terhadap kebijakan Israel yang dinilai merusak prospek perdamaian abadi dan menghalangi solusi dua negara. Meski bersifat simbolis, Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon, menyebut keputusan ini sebagai respons yang diperlukan atas krisis kemanusiaan dan keamanan yang tengah berlangsung di Gaza.

Larangan ini diumumkan hanya beberapa hari setelah Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang memberlakukan embargo senjata secara menyeluruh terhadap Israel.

Pemerintah juga menyatakan sedang meninjau potensi larangan ekspor dari Slovenia yang ditujukan untuk permukiman ilegal Israel, dan akan menetapkan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil peninjauan tersebut.

Menurut kantor berita STA, mengutip data pemerintah dari Januari lalu, Slovenia tidak mengimpor barang apa pun dari permukiman Israel pada tahun 2022 maupun 2024.

Sebelumnya, pada awal Juli 2024, Slovenia juga melarang dua menteri sayap kanan Israel untuk memasuki wilayahnya. Keduanya dinyatakan sebagai persona non grata karena dianggap menghasut kekerasan ekstrem dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia warga Palestina melalui pernyataan-pernyataan yang dinilai bersifat genosida.

Pada Juni 2024, parlemen Slovenia juga telah mengesahkan dekrit pengakuan terhadap negara Palestina. Keputusan ini mengikuti langkah serupa dari Irlandia, Norwegia, dan Spanyol, yang disampaikan sebagai bentuk protes atas pengeboman intensif Israel di Gaza pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023. (Bahry)

Sumber: TNA

TEHERAN (jurnalislam.com)— Otoritas Iran mengeksekusi seorang pria yang dihukum karena menjadi mata-mata untuk Israel dan membocorkan informasi tentang seorang ilmuwan nuklir yang tewas dalam konflik 12 hari dengan Israel pada Juni lalu. Informasi tersebut disampaikan oleh pengadilan Iran pada Rabu (6/8/2025).

Menurut laporan Mizan Online situs resmi milik lembaga peradilan Iran terpidana bernama Roozbeh Vadi dieksekusi dengan cara digantung setelah melewati proses hukum dan vonisnya dikukuhkan oleh Mahkamah Agung.

“Roozbeh Vadi… dieksekusi setelah proses peradilan dan konfirmasi hukuman oleh Mahkamah Agung,” demikian pernyataan Mizan. Ia disebut telah membocorkan informasi terkait seorang ilmuwan nuklir yang terbunuh dalam serangan militer Israel baru-baru ini.

Laporan tersebut tidak merinci waktu penangkapan atau proses pengadilan secara spesifik. Namun, disebutkan bahwa Vadi bekerja di salah satu “organisasi kunci dan sensitif” Iran dan memiliki akses terhadap informasi penting. Ia diyakini direkrut secara daring oleh badan intelijen Israel, Mossad, untuk menyebarkan informasi rahasia.

Eksekusi ini terjadi setelah gelombang serangan besar-besaran Israel terhadap Iran pada pertengahan Juni lalu. Serangan udara tersebut, yang diklaim sebagai yang terbesar dalam sejarah konflik keduanya, menargetkan berbagai lokasi militer dan infrastruktur strategis, termasuk situs pengayaan uranium, pangkalan militer, dan permukiman sipil.

Setidaknya selusin ilmuwan nuklir, sejumlah komandan militer senior, dan ratusan orang lainnya dilaporkan tewas dalam serangan itu, menurut media lokal Iran. Serangan tersebut mendorong Iran untuk membalas dengan menembakkan ratusan rudal ke wilayah Israel, yang menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai lebih dari 3.000 lainnya.

Amerika Serikat juga dilaporkan ikut terlibat dengan menghantam tiga lokasi nuklir Iran selama konflik berlangsung. Gencatan senjata akhirnya tercapai setelah dimediasi oleh Washington.

𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗘𝗸𝘀𝗲𝗸𝘂𝘀𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗮-𝗠𝗮𝘁𝗮

Pemerintah Iran sebelumnya telah berjanji akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam kerja sama dengan Israel. Sejak perang berakhir, sejumlah orang telah ditangkap dengan tuduhan menjadi mata-mata Mossad, dan beberapa di antaranya telah dieksekusi.

Israel sendiri mengklaim keberhasilan operasi intelijen di dalam wilayah Iran, termasuk infiltrasi jaringan internal dan pengoperasian drone dari dalam negeri tersebut. Pemerintah Israel menyebut operasi itu penting untuk mencegah “ancaman nyata” dari Iran yang berencana menghancurkan negara Yahudi tersebut.

Iran kini menghadapi ketegangan dalam negeri pascaperang, dengan pemerintah memperketat pengawasan terhadap pembangkang, tokoh oposisi, dan siapa pun yang dicurigai berhubungan dengan intelijen asing. (Bahry)

Sumber: TOI

MOSKOW (jurnalislam.com)– Kapal-kapal angkatan laut Rusia dan Tiongkok berencana menggelar patroli gabungan di kawasan Asia-Pasifik dalam waktu dekat. Langkah ini diumumkan setelah kedua negara menyelesaikan latihan militer bersama di Laut Jepang, demikian dilaporkan kantor berita Rusia, Interfax, pada Rabu (6/8/2025).

Mengutip keterangan dari Dinas Penerangan Armada Pasifik Rusia, Interfax menyatakan bahwa satuan kapal dari Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok akan membentuk gugus tugas gabungan untuk melaksanakan misi patroli di kawasan tersebut.

“Setelah pengisian ulang logistik oleh kapal pendukung, awak Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Tiongkok akan membentuk detasemen baru guna menjalankan misi patroli gabungan di kawasan Asia-Pasifik,” ujar pernyataan tersebut.

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗠𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗔𝗸𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗔𝗦

Rusia dan Tiongkok disebut-sebut mempererat kerja sama militer sebagai respons terhadap meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, pada tahun 2022 menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari upaya Moskow mengimbangi ekspansi kekuatan militer AS dan sekutunya di kawasan tersebut.

Kedua negara telah rutin melakukan patroli udara gabungan sejak tahun 2019, yang juga dilaksanakan di kawasan Asia-Pasifik.

Patroli gabungan ini diumumkan setelah Rusia dan Tiongkok menggelar latihan angkatan laut bersama selama lima hari di Laut Jepang. Latihan tersebut difokuskan pada operasi anti-kapal selam dan pertahanan udara.

Dalam tahap akhir latihan, kapal perang Rusia termasuk kapal anti-kapal selam Admiral Tributs dan korvet Gromky bekerja sama dengan kapal perusak milik Tiongkok, Shaoxing dan Urumqi. Mereka melakukan latihan tembak langsung serta simulasi deteksi dan netralisasi kapal selam musuh.

Armada Pasifik Rusia menegaskan bahwa latihan tersebut bersifat defensif dan tidak ditujukan kepada negara mana pun.

𝗧𝗶𝗼𝗻𝗴𝗸𝗼𝗸 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮 𝗟𝗮𝘂𝘁 𝗝𝗮𝗿𝗮𝗸 𝗝𝗮𝘂𝗵

Langkah patroli gabungan ini terjadi di tengah upaya Tiongkok meningkatkan kapasitas angkatan lautnya menjadi kekuatan “air biru” istilah untuk armada laut yang mampu beroperasi secara global di luar perairan teritorial, mirip dengan kemampuan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Rusia dan Tiongkok sebelumnya menandatangani perjanjian kemitraan strategis “tanpa batas” pada awal 2022, sesaat sebelum Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Sejak saat itu, kedua negara semakin intens melakukan latihan militer bersama sebagai bagian dari penguatan koordinasi angkatan bersenjata serta sebagai sinyal pencegahan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman bersama. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera