Penulis: Arie Ristyan

BLITAR (jurnalislam.com)– Polres Blitar Kota berhasil mengungkap adanya ladang ganja di wilayah Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Temuan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus kerusuhan dan pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari tes urine terhadap beberapa orang yang ditangkap dalam kerusuhan. Hasilnya, sejumlah pelaku dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

“Beberapa pelaku ada yang positif narkoba, ada yang positif sabu-sabu, dan ada yang positif ganja. Dari yang ganja ini kita kembangkan lagi, sehingga kemarin sore berhasil menemukan ladang ganja,” ujar Titus kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, ladang ganja tersebut ditanam dalam jumlah banyak di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Polisi menduga lahan tersebut telah digunakan untuk membudidayakan ganja selama sekitar dua tahun terakhir.

“Ini luar biasa karena belum pernah ada ladang ganja yang diungkap di Blitar. Saat ini masih terus kami kembangkan, apakah ada lokasi lain atau cukup di situ,” jelasnya.

Selain itu, dari pengembangan kasus narkoba jenis sabu, polisi juga berhasil menangkap seorang bandar. Penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah Blitar.

JAKARTA (jurnalislam.com) – Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia (DPP Bakomubin) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Kapolri dan menggantinya dengan sosok yang memiliki prestasi, integritas, serta tidak terafiliasi dengan kelompok politik manapun.

Tuntutan tersebut disampaikan Bakomubin melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo pada Senin (1/9/2025) di Jakarta.

Dalam suratnya, Bakomubin menilai situasi politik dan keamanan pasca unjuk rasa masyarakat berada dalam kondisi yang memprihatinkan, bahkan berpotensi menuju kehancuran tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, serta nilai kemanusiaan.

“DPP Bakomubin mengapresiasi langkah konkret Bapak Presiden dalam mengatasi situasi agar tidak semakin memburuk. Namun, kami meminta langkah strategis yang lebih komprehensif untuk menenangkan dan meredam kemarahan rakyat,” tulis pernyataan tersebut.

Selain pencopotan Kapolri, Bakomubin juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya:

1. Pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset bagi koruptor.

2. Membentuk Badan Ekonomi Nasional untuk mengangkat daya beli masyarakat kecil dan menengah serta meringankan beban pajak rakyat.

3. Pemerintah pusat maupun daerah tidak mengeluarkan pernyataan yang melukai perasaan rakyat.

4. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten, adil, dan transparan tanpa pandang bulu.

Bakomubin menegaskan bahwa tuntutan tersebut bersifat konstitusional dan rasional, serta merupakan wujud kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara.

“Respons Presiden terhadap tuntutan rakyat akan menunjukkan derajat kepemimpinan, kenegarawanan, serta komitmen pada Pancasila dan UUD 1945,” tegas Bakomubin.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Bakomubin, Dr. KH. MS Suhary AM, MA.

Kontributor: Bram

JAKARTA (jurnalislam.com)— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait dugaan penyimpangan pembagian 20.000 kuota haji tambahan tahun 2024. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini berfokus pada mekanisme penentuan alokasi kuota tambahan yang dibagi ke jalur reguler maupun khusus. Penyidik, kata dia, juga mendalami dugaan adanya aliran dana dari pembagian kuota tersebut.

“Penyidik mendalami terkait kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plotting atau pembagian kuota haji khusus dan reguler. Asal-usul pembagian 50 persen–50 persen itu menjadi fokus penyidik. Selain itu, dugaan-dugaan aliran uang dari pembagian kuota haji tersebut juga didalami dalam pemeriksaan hari ini,” kata Budi.

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap Gus Yaqut kali ini merupakan yang pertama di tahap penyidikan. Sebelumnya, pemeriksaan masih berada di tahap penyelidikan.

𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗔𝗱𝗮 𝗧𝗲𝗿𝘀𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮

Menjawab pertanyaan soal mengapa KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, Budi menegaskan bahwa proses masih berjalan.

“KPK masih terus mendalami, menganalisis keterangan dari para saksi, termasuk saksi-saksi lain yang hari ini juga diperiksa. Penyidik mendalami terkait aliran uang yang mengalir dari para travel atau pengelola biro perjalanan haji kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama,” jelasnya.

Menurut Budi, hingga kini status Gus Yaqut masih sebagai saksi. KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam perkara kuota haji tambahan ini sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Nanti akan kami sampaikan updatenya jika sudah ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀 𝗞𝗮𝘀𝘂𝘀 𝗞𝘂𝗼𝘁𝗮 𝗛𝗮𝗷𝗶

Tambahan 20.000 kuota haji untuk Indonesia diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagiannya seharusnya 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Dengan aturan tersebut, dari tambahan kuota itu semestinya 18.400 dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Namun, menurut KPK, pembagian yang dilakukan justru 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus.

Skema ini dianggap menyalahi aturan karena menguntungkan biro travel haji khusus yang mematok biaya jauh lebih tinggi dibandingkan kuota reguler.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Pengamat terorisme Harits Abu Ulya mengkritik pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut aksi demonstrasi beberapa hari terakhir sebagai indikasi ‘makar dan terorisme’. Menurutnya, diksi tersebut menunjukkan lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan masyarakat sipil.

“Bapak Presiden terkesan gagal paham terhadap aspirasi para demonstran. Respon beliau tidak menyasar persoalan fundamental dengan memadamkan ‘bara dan api’ dari segunung ‘sekam’ persoalan; terkait keadilan bagi rakyat, perlunya evaluasi institusi aparat penegak hukum, kebijakan yang memberatkan rakyat, integritas moralitas oknum pembantu Presiden yang kerap membuat blunder statemen dan kebijakan, UU perampasan aset koruptor, dan sebagainya,” ujar Harits Abu Ulya dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

Harits menilai pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian isu-isu mendasar, seperti keadilan hukum, evaluasi kinerja aparat penegak hukum, kebijakan yang memberatkan rakyat, serta penegakan undang-undang perampasan aset koruptor. Ia menilai framing demonstrasi sebagai aksi makar dan terorisme justru mengaburkan masalah utama yang dihadapi rakyat.

“Dan secara rasional tentu idealnya Presiden prioritaskan solusi pada akar masalah. Bukan stag hanya merespon soal ‘kemewahan hidup’ privilage anggota DPR, oknum anggota DPR yang ‘busuk’ sikap dan lisannya, janji mendengar aspirasi. Justru memberikan legitimasi ‘tongkat’ bagi aparat keamanan Polri dan TNI untuk lebih keras memukul masyarakat sipil dengan alibi anarkisme, penjarahan dan yang lebih ngeri adalah asumsi adanya indikasi aksi ‘makar dan terorisme’,” kata Harits.

Ia mengingatkan bahwa tindak kriminal seperti penjarahan dan aksi anarkisme memang harus ditindak, namun tidak tepat jika langsung dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Menurutnya, tindak korupsi pejabat dan kebijakan yang merugikan rakyat justru lebih layak mendapatkan label tersebut.

“Maka diksi ‘makar dan terorisme’ adalah logika over simplikasi yang sifatnya sangat asumtif, cenderung mengaburkan pokok persoalan dan menunjukkan bebalnya telinga penguasa atas jeritan rakyat yang menuntut keadilan dalam berbagai aspek kehidupan mereka,” tegasnya.

Harits berharap Presiden Prabowo dapat membuktikan komitmennya memimpin demi rakyat, bukan sekadar retorika.

saatnya membuktikan itu semua, atau kalau tidak maka hanya akan menoreh sejarah yang berjudul ‘Paradoks Prabowo’ Presiden RI-8,” pungkasnya.

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengingatkan massa aksi agar menghentikan praktik penjarahan yang terjadi di tengah gelombang demonstrasi.

Seruan tersebut disampaikan menyusul adanya penjarahan di sejumlah rumah pejabat negara dan anggota DPR RI, termasuk milik Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta itu menegaskan bahwa penyampaian aspirasi, meski dalam kondisi marah sekalipun, tidak boleh dibarengi dengan tindak anarkisme, penjarahan, atau pencurian harta orang lain.

“Tindakan anarkisme dan penjarahan jelas bertentangan dengan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan,” kata Prof Ni’am kepada MUIDigital, Ahad (31/8/2025).

Ia menekankan, siapa pun yang mengambil atau menguasai barang secara tidak sah agar segera mengembalikannya kepada pemilik atau aparat, supaya tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, itu juga mengajak seluruh elemen untuk menahan diri, bermuhasabah, serta berkomitmen mewujudkan kedamaian dan perbaikan, bukan justru menambah kerusakan.

Menurutnya, di tengah situasi sosial ekonomi dan politik yang tidak stabil serta kesenjangan yang masih tinggi, pejabat maupun masyarakat perlu mengedepankan kesederhanaan.

“Masyarakat dan pejabat harus membangun solidaritas sosial, mengedepankan semangat kesetiakawanan, serta menghindari flexing, gaya hidup mewah dan hedonisme, meski hanya untuk konten,” tegasnya.

Prof Ni’am juga menekankan bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang mengkritisi kebijakan tidak adil harus direspon dengan bijak dan cepat.

“Masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti orang lain secara tidak hak,” pungkasnya.

sumber: mui.or.id