Penulis: Arie Ristyan

AS Nilai Peran SDF Telah Kedaluwarsa, Trump Kini Dukung Pemerintah Suriah

Redaktur: Arie Ristyan

SURIAH (jurnalislam.com)– Utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, menyatakan bahwa peran Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai kekuatan utama anti-ISIS di lapangan “sebagian besar telah kedaluwarsa.”

“Tujuan asli SDF sebagai kekuatan anti-ISIS utama di lapangan sebagian besar telah berakhir, karena Damaskus kini bersedia dan siap mengambil alih tanggung jawab keamanan, termasuk kendali atas fasilitas dan kamp penahanan ISIS,” kata Barrack dalam pernyataannya.

Di kota Hassakeh pada Selasa pagi (20/01/2026), seorang koresponden AFP melaporkan pemandangan warga Kurdi termasuk perempuan dan lansia membawa senjata api untuk mendukung SDF. Mereka terlihat berpatroli dan menjaga pos-pos pemeriksaan di kota tersebut, meskipun mayoritas penduduk Hassakeh merupakan warga Arab.

Seorang pejuang SDF bernama Shahine Baz mengatakan kepada AFP, “Kami berjanji kepada rakyat kami untuk melindungi mereka sampai akhir.”

Situasi serupa juga terlihat di kota Qamishli di Suriah timur laut. Seorang warga Kurdi, Hasina Hammo (55), tampak memegang senapan Kalashnikov dan menyatakan, “Kami tidak akan menyerah.”

Sebelumnya pada hari yang sama, SDF mengumumkan bahwa pasukannya “terpaksa mundur dari Kamp Al-Hol dan melakukan penempatan ulang” di sekitar kota-kota Suriah utara yang mereka nilai menghadapi peningkatan risiko dan ancaman.

Kamp dan penjara yang dikelola otoritas Kurdi di Suriah timur laut saat ini menahan puluhan ribu orang, sebagian besar diduga memiliki keterkaitan dengan ISIS, hampir tujuh tahun setelah kekalahan teritorial kelompok tersebut. Kamp Al-Hol merupakan kamp terbesar di antara fasilitas-fasilitas tersebut.

Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan pihaknya siap mengambil alih tanggung jawab penuh atas Kamp Al-Hol “dan seluruh tahanan ISIS” sebagai bagian dari upaya negara memulihkan kedaulatan dan kendali keamanan nasional.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa menyatakan dukungannya terhadap Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, menyebutnya sebagai “orang yang tangguh.” Namun, Trump menambahkan, “Anda tidak akan menempatkan anak baik-baik di sana dan menyelesaikan pekerjaan itu,” tanpa merinci lebih lanjut maksud pernyataannya.

Trump juga mengatakan bahwa dirinya “menyukai” orang Kurdi, tetapi menuduh mereka telah menerima “sejumlah besar uang dan minyak” serta bertindak “lebih untuk kepentingan mereka sendiri” dibandingkan untuk kepentingan Amerika Serikat.

Pernyataan-pernyataan ini semakin memperkuat kesan bahwa Washington kini menggeser sikapnya terhadap SDF, seiring menguatnya peran pemerintah Suriah pasca-perubahan kekuasaan di Damaskus dan menurunnya nilai strategis SDF di mata Amerika Serikat. (Bahry)

Sumber: TNA

Pemerintah Suriah dan SDF Sepakati Gencatan Senjata Empat Hari di Timur Laut Suriah

Redaktur: Arie Ristyan

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Kementerian Pertahanan Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin milisi Kurdi mengumumkan gencatan senjata selama empat hari di wilayah timur laut Suriah, Selasa (20/01/2026). Kesepakatan ini menyusul tercapainya pemahaman baru antara Damaskus dan SDF mengenai masa depan wilayah-wilayah yang selama ini berada di bawah kendali Kurdi.

Menurut laporan situs berita Suriah Enab Baladi, perjanjian tersebut memberi waktu empat hari kepada SDF untuk menyampaikan rencana terperinci integrasi wilayah-wilayah yang mereka kuasai ke dalam negara Suriah.

Berdasarkan kesepakatan itu, pasukan pemerintah Suriah tidak akan memasuki pusat kota Hassakeh dan Qamishli, maupun desa-desa mayoritas Kurdi di Provinsi Hassakeh, yang selama ini menjadi basis utama SDF.

Sebagai bagian dari perjanjian, komandan SDF Mazloum Abdi diberikan kewenangan untuk memilih wakil menteri pertahanan, gubernur Provinsi Hassakeh, serta perwakilan Kurdi di parlemen Suriah.

Seluruh pasukan SDF juga akan diintegrasikan ke dalam militer dan aparat keamanan negara Suriah, sementara pemerintah berkomitmen melaksanakan dekrit Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa terkait hak-hak budaya, bahasa, dan kewarganegaraan bagi warga Kurdi.

Dalam pernyataan resminya, SDF menyatakan “komitmen penuh” terhadap gencatan senjata yang disepakati dengan pemerintah di Damaskus, serta menegaskan tidak akan melakukan aksi militer apa pun kecuali jika pasukan mereka diserang.

Di lapangan, situs Al-Araby Al-Jadeed melaporkan situasi “tenang namun waspada” pada Rabu (21/01/2026) di Provinsi Hassakeh dan sekitar kota Kobane di Suriah utara. Sumber lapangan menyebutkan bahwa operasi militer skala besar telah berhenti sejak gencatan senjata mulai berlaku.

Pengumuman kesepakatan ini muncul setelah pemerintah Suriah mengirim bala bantuan militer ke Provinsi Hassakeh, sementara SDF menarik pasukannya dari Kamp Al-Hol, yang menampung ribuan orang yang diduga terkait dengan ISIS, termasuk perempuan dan anak-anak asing.

SDF sebelumnya menguasai wilayah luas di Suriah utara dan timur setelah memerangi ISIS dengan dukungan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, mereka mundur dari Provinsi Raqqa dan Deir Ezzor yang mayoritas penduduknya Arab, menyusul bentrokan dengan pasukan pemerintah yang bermula di Aleppo awal bulan ini.

Konflik tersebut dipicu oleh berlarut-larutnya implementasi kesepakatan yang ditandatangani pada Maret tahun lalu terkait integrasi SDF ke dalam lembaga-lembaga negara Suriah.

Seorang koresponden AFP melaporkan pergerakan konvoi besar bala bantuan militer menuju Provinsi Hassakeh. Seorang pejabat militer menyebut konvoi tersebut dilengkapi kendaraan tempur dan pertahanan sebagai dukungan penuh di lapangan.

Sumber-sumber Al-Araby Al-Jadeed juga melaporkan adanya pelanggaran terbatas terhadap gencatan senjata pada malam hari, bertepatan dengan tibanya bala bantuan pemerintah.

Pemerintahan Suriah saat ini dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa, yang bersama pasukannya menggulingkan diktator Bashar al-Assad pada tahun 2024. Pemerintah baru kini berupaya memperluas kendali negara ke seluruh wilayah Suriah sekaligus menata ulang hubungan internasionalnya, termasuk dengan Amerika Serikat. (Bahry)

Sumber: TNA

Guru Dikeroyok Siswa, Murid Dihina Guru: Alarm Keras Dunia Pendidikan

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh : Nabilaturra’yi

Kasus pengeroyokan guru SMK oleh murid di Jambi yang viral di media sosial kembali membuka borok dunia pendidikan di negeri ini. Peristiwa yang bermula dari teguran di kelas tersebut berujung pada tindakan kekerasan terhadap guru. Di sisi lain, muncul pengakuan dari pihak siswa bahwa sang guru kerap melontarkan kata-kata kasar, menghina murid dan orang tua mereka dengan sebutan “bodoh” dan “miskin”. Mediasi yang dilakukan pun gagal, hingga kasus ini berlanjut ke ranah hukum (Detik.com, 14/1/2026; Kompas.com, 18/1/2026).

Kasus ini bukan sekadar konflik individu antara guru dan murid. Ia adalah potret nyata kegagalan sistem pendidikan sekuler yang telah lama mencabut pendidikan dari nilai-nilai Islam. Hilangnya adab di ruang kelas baik dari murid maupun guru menjadi konsekuensi logis dari sistem yang tidak menjadikan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan.

Di satu sisi, tindakan murid yang mengeroyok guru adalah perbuatan tercela dan haram. Islam mewajibkan adab, penghormatan, dan kelembutan dalam bertutur kata dan bersikap. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia,” (QS. Al-Baqarah [2]: 83).

Namun di sisi lain, jika benar seorang guru terbiasa menghina, merendahkan, dan melukai martabat murid serta orang tuanya, maka itu pun merupakan bentuk kezaliman yang dilarang keras dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta’ala menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik dari mereka,” (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

Islam tidak membenarkan kekerasan, baik fisik maupun verbal, dari siapa pun. Akan tetapi, sistem pendidikan hari ini gagal menanamkan prinsip tersebut karena pendidikan dipisahkan dari akidah Islam. Sekolah hanya menjadi tempat mengejar nilai, ijazah, dan kompetensi pasar, sementara adab dan pembentukan kepribadian Islam diabaikan.

Akibatnya, guru kehilangan wibawa moral, murid kehilangan rasa hormat, dan konflik pun tak terelakkan. Padahal Islam memandang pendidikan sebagai sarana membentuk manusia beriman dan beradab. Ilmu tidak boleh dipisahkan dari iman. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat,” (QS. Al-Mujadilah [58]: 11).

Dalam Islam, guru adalah figur teladan yang mendidik dengan kasih sayang dan hikmah, bukan dengan hinaan. Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik,” (QS. An-Nahl [16]: 125).

Kasus ini menegaskan bahwa solusi parsial seperti mediasi administratif atau kriminalisasi semata tidak akan menyentuh akar masalah. Diperlukan perubahan sistemik. Dalam sistem Khilafah Islamiyah, negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan.

Negara memastikan kurikulum berbasis akidah Islam, sehingga seluruh mata pelajaran diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam. Adab didahulukan sebelum ilmu. Guru dibina secara moral, dijamin kesejahteraannya, dan diposisikan sebagai pendidik umat, bukan sekadar pekerja.

Di sisi lain, Khilafah menegakkan hukum Islam secara adil terhadap siapa pun. Murid yang melakukan kekerasan dikenai sanksi yang tegas dan mendidik, sementara guru yang melanggar adab dan menyakiti murid pun tidak dibiarkan tanpa koreksi.

Semua berjalan dalam bingkai keadilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil,” (QS. An-Nahl [16]: 90).

Kasus guru dikeroyok murid di Jambi sejatinya adalah seruan agar umat menyadari kegagalan sistem pendidikan sekuler. Selama Islam tidak dijadikan asas pendidikan dan negara tidak menjalankan perannya sesuai syariat, maka kekerasan, hilangnya adab, dan rusaknya relasi guru murid akan terus berulang. Hanya dengan penerapan Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah, pendidikan dapat kembali melahirkan generasi berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.

Allahu a’lam bish shawwab

Krisis Identitas: Perang Sunyi Antara Akal dan Nafsu dalam Labirin Modernitas

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Ustadz Oji Bahrul ulum Adi S.Pd.

Dunia hari ini seringkali mendefinisikan “jati diri” sebagai sesuatu yang cair. Kita diajarkan untuk menjadi apa saja sesuai keinginan hati, berganti identitas seiring tren, dan mengejar validasi tanpa henti. Namun, di balik kebebasan yang tampak itu, banyak jiwa justru merasa asing dengan dirinya sendiri. Inilah yang kita sebut sebagai krisis identitas.

Secara kasat mata, krisis identitas tampak sebagai persoalan sosial atau psikologis. Namun, jika kita menyelam lebih dalam, ia adalah gema dari sebuah “perang sunyi” yang berlangsung di dalam batin: pertarungan antara akal dan hawa nafsu.

Keramaian di Dalam Diri

Krisis identitas sebenarnya bukanlah sebuah kekosongan. Sebaliknya, ia adalah “keramaian” yang menyesakkan di dalam diri. Terlalu banyak suara, terlalu banyak rupa, dan terlalu banyak keinginan yang saling bertabrakan tanpa poros yang jelas.

Akal membisikkan pesan halus: “Tetaplah pada jalan yang lurus, kau adalah makhluk yang dimuliakan.” Sementara nafsu berteriak lantang: “Ikuti apa yang menyenangkan, jadilah apa saja hari ini, dan berubah lagi besok.” Di antara bisikan dan teriakan inilah manusia seringkali kehilangan suara aslinya.

Akal Sebagai Jangkar, Nafsu Sebagai Topeng

Identitas yang dibangun oleh akal selalu berakar pada sesuatu yang stabil nilai, iman, kebenaran, dan prinsip. Sebaliknya, identitas yang disetir oleh nafsu ibarat topeng yang ditukar setiap pagi. Ia berubah mengikuti gelombang mood, haus akan pengakuan, atau rasa takut akan penolakan.

Nafsu tidak pernah meminta manusia untuk mengenali dirinya, ia hanya meminta manusia untuk melupakan dirinya dalam kesenangan sesaat. Di era banjir impuls informasi seperti sekarang, akal yang seharusnya menjadi penjaga makna seringkali dibungkam oleh keinginan yang lahir dari kegelisahan, bukan dari nilai.

“Manusia kehilangan dirinya bukan karena dunia memalingkannya, tetapi karena ia sendiri menukar akalnya dengan nafsu yang berjanji memberi segalanya, namun tidak memberi apa-apa selain kehampaan.”

Menata Kembali Takhta Batin

Secara filosofis, krisis identitas adalah tanda bahwa kita telah mengizinkan energi primitif (nafsu) mengatur kemudi hidup. Jiwa yang tidak lagi dibimbing akal akan menjadi seperti padang pasir yang dihantam badai pasir beterbangan tanpa arah, menutup jejak, dan menghapus tanda-tanda jalan.

Lantas, bagaimana cara mengakhirinya? Solusinya bukan sekadar “menemukan” jati diri, melainkan mengembalikan posisi kepemimpinan di dalam diri:

Mengembalikan Akal ke Singgasananya: Memberi ruang sunyi bagi akal untuk merenungkan tujuan penciptaan.

Menurunkan Nafsu dari Takhta: Menyadari bahwa nafsu adalah pengikut, bukan pemimpin yang layak.

Selama nafsu yang memimpin, manusia mungkin akan menjadi “banyak hal” di mata orang lain, tetapi ia tidak akan pernah benar-benar menjadi “dirinya sendiri”.

Dalam Al-Qur’an Surat Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang yang memiliki hati (yang hidup) atau menggunakan pendengarannya dengan penuh kesadaran.”

Ayat ini memberi isyarat kuat bahwa identitas sejati lahir dari hati yang hidup dan akal yang sadar. Ketika hati tertutup oleh syahwat, seseorang akan kehilangan kompas batinnya. Itulah inti dari krisis identitas yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, perang sunyi ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih layak memimpin hidup kita. Kita hanya akan menemukan “nama sejati” kita ketika kita kembali belajar mendengar bisikan akal yang dulu sempat tenggelam oleh riuhnya keinginan dunia. Wallohul musta’an.

PBB: Operasi Kemanusiaan di Gaza Masih Terhambat Meski Gencatan Senjata Lewati 100 Hari

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa operasi kemanusiaan di Jalur Gaza masih menghadapi hambatan serius, meskipun perjanjian gencatan senjata telah berlangsung lebih dari 100 hari. Peringatan ini menegaskan rapuhnya situasi kemanusiaan di wilayah yang hancur akibat agresi Israel.

Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan bahwa gencatan senjata harus terus dipertahankan agar lebih banyak nyawa warga sipil dapat diselamatkan.

“Perjanjian gencatan senjata, yang telah melewati batas 100 hari, harus dipertahankan agar lebih banyak nyawa warga sipil dapat diselamatkan,” ujar Haq dalam konferensi pers PBB, sebagaimana dikutip dari TRT World, Selasa (20/01/2026).

Namun demikian, Haq menegaskan bahwa peningkatan skala bantuan kemanusiaan masih terhambat oleh berbagai pembatasan dan kendala di lapangan.

“Seperti yang telah kami sampaikan, peningkatan kerja kemanusiaan terus terhambat oleh pembatasan dan kendala, dengan kondisi cuaca buruk dalam beberapa waktu terakhir juga menghambat sebagian kemajuan,” tambahnya.

Mengacu pada laporan Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP), Haq memperingatkan betapa rapuhnya situasi kemanusiaan di Gaza, meskipun WFP saat ini mampu menjangkau lebih dari satu juta orang setiap bulan melalui distribusi paket makanan, roti, makanan siap saji, serta program makanan sekolah.

WFP juga menyerukan dibukanya koridor kemanusiaan aman tambahan dari Mesir dan Yordania, serta akses aman di sepanjang Jalan Salah al-Din di dalam Gaza, guna meningkatkan volume bantuan dan mengurangi risiko keamanan bagi pekerja kemanusiaan.

Selain itu, Haq mengumumkan dimulainya putaran kedua kampanye imunisasi rutin susulan, yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, dan UNRWA.

“Kampanye ini bertujuan untuk melindungi anak-anak di bawah usia tiga tahun dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin,” jelasnya. Program tersebut dilaksanakan oleh 170 tim medis di hampir 130 fasilitas kesehatan di Gaza.

𝗣𝗲𝗻𝗱𝘂𝗱𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗸𝗲𝗿𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗽𝗶 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁

Sementara itu, di Tepi Barat yang diduduki, Farhan Haq menyatakan bahwa pasukan pendudukan Israel memberlakukan jam malam terhadap sekitar 25.000 warga Palestina di sejumlah wilayah Kota Hebron.

Ia melaporkan adanya pengerahan besar-besaran kendaraan militer Israel, penempatan penembak jitu di atap-atap bangunan, serta penutupan sedikitnya enam jalan internal, yang semakin memperparah kondisi kehidupan warga sipil Palestina.

Menurut data Komisi Kolonisasi dan Perlawanan Tembok, pemukim ilegal Israel melakukan hampir 4.723 serangan terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat sepanjang tahun 2025, yang mengakibatkan 14 warga Palestina gugur.

Jumlah pemukim ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki kini mencapai sekitar 770.000 orang, tersebar di lebih dari 180 pemukiman ilegal dan 256 pos terdepan pemukiman hingga akhir 2024.

PBB kembali menegaskan bahwa seluruh pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional, dan menjadi salah satu faktor utama berlanjutnya konflik dan krisis kemanusiaan. (Bahry)

Sumber: TRT

Putin Diundang Gabung “Dewan Perdamaian” Versi AS untuk Gaza, Kremlin Masih Kaji Usulan

Redaktur: Arie Ristyan

MOSKOW (jurnalislam.com)- Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangan untuk bergabung dengan “Dewan Perdamaian”, sebuah badan internasional baru yang digagas Amerika Serikat dan diklaim bertujuan menangani konflik global, dimulai dari perang Israel di Jalur Gaza.

Berbicara dalam konferensi pers di Moskow pada Senin (19/01/2026), Peskov menyatakan bahwa Moskow saat ini masih mempelajari secara mendalam proposal tersebut.

“Ya, benar, Presiden Putin telah menerima undangan melalui jalur diplomatik untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian ini. Saat ini kami sedang mempelajari seluruh detail proposal tersebut, termasuk rencana untuk melakukan kontak dengan pihak Amerika Serikat guna mengklarifikasi semua nuansanya,” ujar Peskov.

Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian pada Jumat lalu. Dalam pernyataannya, Washington menyebut badan ini akan “memainkan peran penting” dalam pelaksanaan 20 poin rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza secara permanen serta mengawasi proses rekonstruksi wilayah yang hancur akibat agresi.

Menurut Gedung Putih, Dewan Perdamaian akan berfungsi memberikan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, dan memastikan akuntabilitas selama Gaza “bertransisi dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan”.

Selain itu, Amerika Serikat juga mengumumkan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for Gaza Administration/NCAG) guna melaksanakan fase kedua dari Rencana Komprehensif Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Komite ini akan didukung oleh Dewan Eksekutif pendiri serta Dewan Eksekutif Gaza.

Presiden Trump juga telah mengundang sejumlah pemimpin dunia lainnya untuk terlibat dalam struktur pengelolaan Gaza versi AS tersebut, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Pembentukan badan-badan ini menuai sorotan luas, terutama dari negara-negara yang menilai bahwa masa depan Gaza seharusnya ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri, bukan melalui mekanisme yang didominasi kekuatan Barat dan sekutu Israel. (Bahry)

Sumber: TRT

Tentara Suriah Rebut Ladang Minyak Terbesar dari Milisi SDF di Deir Ezzor

Redaktur: Arie Ristyan

SURIAH (jurnalislam.com)– Pasukan pemerintah Suriah yang bertempur melawan milisi pimpinan Kurdi yang didukung Amerika Serikat (AS) berhasil merebut ladang minyak al-Omar, ladang minyak terbesar di Suriah, serta ladang gas Conoco di Provinsi Deir Ezzor bagian timur, Ahad (18/01/2026).

Keberhasilan ini terjadi setelah pasukan suku Arab sekutu Damaskus melancarkan serangan di wilayah kaya minyak sepanjang perbatasan Suriah–Irak, menurut keterangan pejabat pemerintah dan sumber keamanan.

Pengambilalihan ladang-ladang minyak yang terletak di sebelah timur Sungai Eufrat—yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama milisi pimpinan Kurdi—dinilai sebagai pukulan telak bagi Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Para pejabat pemerintah Suriah menegaskan bahwa kekayaan minyak yang selama ini dikuasai militan untuk menopang wilayah otonom mereka telah merampas sumber daya yang sangat dibutuhkan negara.

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengatakan pekan lalu bahwa tidak dapat diterima jika sebuah milisi mengendalikan seperempat wilayah negara serta menguasai sumber daya minyak dan komoditas strategis utama.

Pemerintahan Otonom Suriah Utara dan Timur (AANES) saat ini menguasai sekitar sepertiga wilayah Suriah, dengan SDF sebagai sayap militernya.

Tentara Suriah terus melancarkan operasi ke wilayah timur laut yang mayoritas penduduknya Arab dan sebelumnya dikuasai SDF yang didukung AS, meski Washington menyerukan penghentian serangan.

Sumber pemerintah menyebutkan bahwa pasukan pimpinan Kurdi berhasil dipukul mundur setelah serangan yang dipimpin para pejuang suku Arab. Hal ini memungkinkan pasukan pemerintah dan sekutu sukunya menguasai wilayah sepanjang lebih dari 150 kilometer di tepi timur Sungai Eufrat, membentang dari Baghouz di dekat perbatasan Irak hingga kota-kota penting seperti al-Shuhail dan Busayra.

Para pejabat Damaskus mengatakan operasi tersebut secara efektif membuat pemerintah menguasai sebagian besar Provinsi Deir Ezzor, wilayah strategis penghasil minyak dan gandum utama Suriah.

Sementara itu, pada Sabtu malam, tentara Suriah juga mengumumkan telah menguasai kota Tabqa, bendungan di dekatnya, serta Bendungan Kebebasan (sebelumnya dikenal sebagai Bendungan Baath) di sebelah barat Raqqa.

Namun, otoritas Kurdi Suriah belum mengakui kehilangan situs-situs strategis tersebut. Mereka menyatakan bahwa pertempuran masih berlangsung di sekitar area bendungan dan menuduh Damaskus melanggar kesepakatan penarikan pasukan dari wilayah timur Aleppo untuk memperluas serangannya.

Para pejabat AANES menuduh faksi-faksi yang bersekutu dengan pemerintah menyerang pasukan mereka meski terdapat upaya untuk mencapai solusi damai. Mereka juga menuding Damaskus berupaya menabur perpecahan antara komunitas Arab dan Kurdi.

“Kita berada di persimpangan kritis. Kita harus melawan atau hidup bermartabat dan menghadapi segala bentuk ketidakadilan,” demikian pernyataan AANES, yang menyerukan penduduk wilayah mayoritas Arab untuk mendukung SDF.

Mereka juga mengajak kaum muda untuk mengangkat senjata dan bersiap menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “perang demi kelangsungan hidup”.

Di sisi lain, pemerintah Suriah menyerukan para pejuang SDF yang sebagian besar berasal dari suku-suku Arab untuk membelot. Pemerintah mengklaim ratusan pejuang telah meninggalkan SDF dan bergabung dengan pasukan suku yang memerangi kelompok tersebut.

Puluhan pemimpin suku Arab menyatakan bahwa mereka telah dipinggirkan di bawah dominasi kepemimpinan Kurdi, tuduhan yang dibantah oleh SDF. SDF mengklaim bahwa barisan mereka mencerminkan keragaman masyarakat Suriah. (Bahry)

Sumber: TNA

Tabqa Jatuh ke Tangan Tentara Suriah Setelah Direbut dari Milisi Separatis SDF

RAQQA (jurnalislam.com)– Tentara Suriah mengumumkan pada Ahad pagi (18/01/2026) bahwa pasukannya terus bergerak maju menuju kota Raqqa di Suriah utara, setelah menguasai sebagian besar wilayah barat Provinsi Raqqa dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin kelompok Kurdi.

Dalam pernyataan resmi, militer Suriah mengklaim telah merebut kota al-Tabqa beserta Bandara Militer Tabqa, serta menguasai sejumlah wilayah strategis lainnya di bagian barat provinsi tersebut.

Pemerintah Suriah juga menuduh SDF melakukan eksekusi terhadap para tahanan sesaat sebelum jatuhnya kota al-Tabqa. Dalam pernyataannya, pemerintah menyatakan bahwa mereka “mengutuk keras eksekusi tahanan dan orang-orang yang ditahan di kota tersebut oleh SDF,” dan menyebut tindakan tersebut sebagai “kejahatan berdasarkan Konvensi Jenewa serta pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.”

Namun demikian, tidak ada rincian lebih lanjut mengenai jumlah maupun identitas tahanan yang diduga dieksekusi, dan hingga kini SDF belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut.

Kantor berita negara Suriah, SANA, melaporkan bahwa unit-unit tentara Suriah juga telah menguasai Bendungan al-Mansoura (sebelumnya Bendungan al-Baath), serta kota Ratla dan al-Hammam di barat Provinsi Raqqa. Disebutkan pula bahwa pasukan Suriah kini berada kurang dari lima kilometer dari pintu masuk barat kota Raqqa.

Sementara itu, seorang koresponden Syria TV melaporkan bahwa tentara Suriah terus menggempur posisi SDF di wilayah gurun Raqqa.

Di Provinsi Deir az-Zour, situasi semakin memanas setelah milisi-milisi suku setempat dilaporkan memaksa SDF mundur dari sejumlah kota dan desa. Syria TV menyebutkan bahwa SDF dipukul mundur dari wilayah al-Shu’aytat, al-Jardhi, Suwaydan Jazira, dan al-Tayyana di bagian timur provinsi tersebut.

Seorang sumber dari kalangan suku di Deir az-Zour mengatakan bahwa pasukan suku juga berhasil mengusir SDF dari sejumlah daerah di utara dan barat kota Deir az-Zour.

Tentara Suriah sebelumnya mengumumkan pada Sabtu bahwa mereka mulai bergerak menuju wilayah-wilayah yang dikuasai SDF di sebelah barat Sungai Eufrat, dengan titik awal dari kota Deir Hafer di Provinsi Aleppo timur.

Bentrokan antara tentara Suriah dan SDF sendiri telah pecah sejak awal bulan ini di kota Aleppo, menyusul gagalnya kesepakatan yang ditandatangani pada Maret tahun lalu. Kesepakatan tersebut mengatur integrasi struktur politik dan militer SDF ke dalam negara Suriah.

Akibat bentrokan tersebut, pemerintah Suriah berhasil merebut dua lingkungan mayoritas Kurdi, Sheikh Maqsoud dan Ashrafiyeh. Pertempuran di wilayah itu menewaskan puluhan orang dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.

𝗣𝗲𝗻𝗷𝗲𝗹𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁: 𝗔𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗿𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮 𝗦𝗗𝗙 𝗧𝗲𝗿𝗹𝗶𝗯𝗮𝘁?

Konflik ini mencerminkan upaya pemerintah Suriah untuk kembali menguasai seluruh wilayah negaranya setelah bertahun-tahun perang. SDF, yang didukung oleh kekuatan Barat dan didominasi milisi Kurdi, selama ini menguasai wilayah timur laut Suriah yang kaya sumber daya minyak, meski mayoritas penduduknya adalah Arab.

Ketegangan meningkat karena SDF menolak sepenuhnya berada di bawah kendali Damaskus, sementara pemerintah Suriah menilai keberadaan SDF sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan menuduhnya berafiliasi dengan kelompok separatis Kurdi seperti PKK. Bentrokan yang terjadi saat ini menunjukkan babak baru perebutan kekuasaan atas wilayah strategis Suriah. (Bahry)

Sumber: TNA

Iran: Menyentuh Khamenei Sama Artinya Menyatakan Perang!

Redaktur: Arie Ristyan

TEHERAN (jurnalislam.com)- Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Ahad (17/01/2026) melontarkan peringatan keras bahwa setiap serangan yang menargetkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, akan dianggap sebagai deklarasi perang terhadap bangsa Iran. Pernyataan ini memperkeras ketegangan antara Teheran dan Washington di tengah meningkatnya tekanan ekonomi serta gelombang protes domestik.

“Serangan terhadap pemimpin besar negara kita sama artinya dengan perang skala penuh melawan Iran,” tegas Pezeshkian dalam pernyataan resminya melalui platform X.

Pezeshkian menegaskan bahwa krisis ekonomi yang melanda Iran mulai dari melonjaknya harga kebutuhan pokok hingga merosot tajamnya nilai mata uang rial bukan disebabkan oleh kegagalan internal semata, melainkan akibat permusuhan panjang Amerika Serikat dan sekutunya.

“Jika rakyat Iran hari ini menghadapi kesulitan dan tekanan hidup, salah satu penyebab utamanya adalah sanksi tidak manusiawi dan kebijakan permusuhan Amerika Serikat yang telah berlangsung selama puluhan tahun,” ujarnya.

Pernyataan Presiden Iran ini muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan komentar bernada penghinaan dalam wawancaranya dengan media Politico. Trump menyebut Ali Khamenei sebagai “orang sakit”, menggambarkan Iran sebagai “tempat terburuk untuk ditinggali”, serta secara terbuka menyatakan bahwa Iran membutuhkan kepemimpinan baru.

Sebelumnya, pada Sabtu, Khamenei juga menuding Trump sebagai aktor utama di balik korban jiwa dan kerusakan yang terjadi dalam gelombang protes terbaru di Iran.

Demonstrasi anti-pemerintah mulai pecah di Teheran pada akhir bulan lalu, dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan anjloknya nilai rial. Aksi tersebut kemudian meluas ke berbagai kota di Iran.

Situasi memanas pada 8 Januari ketika protes berubah menjadi kerusuhan, menyusul seruan dari putra mantan Shah Iran yang bermukim di Amerika Serikat, yang mengajak rakyat turun ke jalan untuk menentang pemerintahan yang sah.

Ketegangan ini menambah daftar panjang konfrontasi politik dan retorika keras antara Iran dan Amerika Serikat, sekaligus menegaskan bahwa Iran tidak akan mentolerir ancaman terhadap simbol kepemimpinan dan kedaulatannya. (Bahry)

Sumber: TRT

Hamas Masih Bertahan, Israel Ultimatum: Serahkan Senjata atau Gaza Diserbu Lagi

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Israel dilaporkan telah mengeluarkan “peringatan terakhir” kepada Hamas, menuntut agar kelompok pejuang Palestina itu melucuti seluruh persenjataannya dalam waktu dua bulan, seiring kesepakatan gencatan senjata memasuki fase kedua.

Saluran televisi Israel Channel 12, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa Tel Aviv telah menyampaikan ultimatum tersebut kepada Hamas di Jalur Gaza.

Fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 yang dimediasi Amerika Serikat mengatur bahwa Hamas dan kelompok perlawanan bersenjata lainnya di Gaza harus melakukan demiliterisasi penuh.

Namun di sisi lain, Israel juga diwajibkan untuk menarik seluruh pasukannya dari Gaza. Ketentuan ini memicu kekhawatiran luas bahwa Tel Aviv tidak akan mematuhinya, mengingat hingga kini militer Israel masih menduduki lebih dari separuh wilayah Jalur Gaza.

Bahkan sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober, tembakan dan serangan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 460 warga Palestina.

𝗨𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝘂𝗺 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝘄𝗮𝗵 𝗕𝗮𝘆𝗮𝗻𝗴-𝗯𝗮𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿

Menurut Channel 12, fase kedua perjanjian juga mencakup pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin asing, yang melibatkan Presiden AS Donald Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dewan ini akan mengawasi pengelolaan Gaza pascaperang, bersama pemerintahan transisi Palestina yang dijalankan oleh para teknokrat—yang baru-baru ini diumumkan.

Selain itu, fase ini juga mencakup rencana pengerahan pasukan keamanan internasional di Gaza.

“Sejak Dewan Perdamaian dan pemerintahan teknokrat dibentuk, Hamas akan diberi waktu dua bulan untuk melakukan demiliterisasi Jalur Gaza,” ujar sumber yang dikutip Channel 12 pada Sabtu (17/01/2026).

Saluran tersebut menambahkan bahwa jika Hamas menolak melucuti senjata, militer Israel akan melakukan intervensi langsung. Langkah ini diklaim telah disepakati antara Israel dan Presiden AS Donald Trump, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintahan Trump.

Seorang sumber keamanan Israel mengatakan bahwa militer telah menyiapkan rencana operasi jika Hamas tidak mematuhi ultimatum tersebut.

𝗔𝗦–𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸 𝗣𝗲𝗹𝘂𝗰𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮, 𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺 𝗚𝗮𝗴𝗮𝗹

Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat, telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka siap menggunakan kekuatan untuk melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina jika Hamas menolak menyerah.

Namun laporan menyebutkan bahwa Washington kini semakin frustrasi terhadap Tel Aviv, yang dituding menunda dimulainya fase kedua perjanjian. Israel mensyaratkan penyerahan jenazah tawanan terakhirnya di Gaza dan pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat untuk melanjutkan kesepakatan.

Dalam fase pertama perjanjian, seluruh tawanan Israel kecuali satu jenazah terakhir telah dipulangkan, sementara sekitar 2.000 warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel.

Hamas menyatakan masih mencari jenazah tawanan terakhir tersebut di bawah reruntuhan Gaza, dan menyalahkan Israel atas kehancuran masif serta serangan yang terus berlanjut meski gencatan senjata diberlakukan.

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗧𝗲𝗿𝗸𝗮𝗹𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻, 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗶𝗸𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗞𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗚𝗮𝘇𝗮

Menurut penilaian lembaga keamanan Israel yang dikutip Channel 12, Hamas memang mengalami kerugian besar selama agresi militer, namun belum tereliminasi.

“Gerakan ini masih mempertahankan kendali kuat di beberapa wilayah Jalur Gaza, tetap menjalankan operasi di lapangan, dan terus mempersenjatai diri serta meningkatkan kemampuannya terutama di daerah yang masih mereka kuasai secara efektif,” tulis laporan tersebut.

Sumber politik dan keamanan Israel menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas bukan sekadar tujuan simbolis, melainkan syarat mutlak bagi setiap kemajuan politik atau sipil di Gaza.

Israel juga bersikeras bahwa mereka akan mengendalikan sepenuhnya definisi pelucutan senjata mulai dari kriteria, mekanisme verifikasi, hingga penentuan apakah Hamas benar-benar telah dilucuti.

“Israel tidak akan menerima pelucutan senjata sebagian atau langkah simbolis. Tidak akan ada penarikan pasukan dari Garis Kuning selama Hamas masih memiliki kemampuan militer,” ujar sumber tersebut.

𝗣𝗲𝗻𝗱𝘂𝗱𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗹𝘂𝗮𝘀, 𝗚𝗮𝘇𝗮 𝗧𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗗𝗶𝗵𝗮𝗻𝗰𝘂𝗿𝗸𝗮𝗻

Garis Kuning merupakan batas penempatan ulang sementara yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata. Namun militer Israel dilaporkan telah memperluas garis tersebut ke dalam wilayah Gaza, mengambil lebih banyak area di bawah kendalinya.

Sejak gencatan senjata, tentara Israel telah menghancurkan ribuan bangunan, melenyapkan lingkungan-lingkungan permukiman secara menyeluruh.

Di tengah situasi ini, sejumlah pejabat Israel secara terbuka menyerukan aneksasi penuh Jalur Gaza serta pengusiran sekitar dua juta warga Palestina dari wilayah tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA