11 Organisasi Pemuda Lintas Agama Meminta Pemerintah India Tak Diskriminatif

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sebanyak 11 organisasi kepemudaan Indonesia lintas agama prihatin atas konflik di India yang telah menelan korban puluhan jiwa umat Islam.

Kelompok pemuda ini terdiri dari GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Peradah, Gemabudhi, Gema Mathla’ul Anwar, Gemaku, IPTI, Gemapakti, Pemuda Nahdlatul Wathan, dan GAMKI.

Mereka meminta pemerintah India untuk tidak membuat kebijakan diskriminatif yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat.

Mereka juga mengajak pemimpin negara untuk berkomitmen menjaga bumi sebagai rumah bersama bagi setiap agama, etnis, suku, dan golongan.

“Kita harus bekerja sama membangun budaya toleransi dan inklusif, menghentikan peperangan dan konflik yang menyebabkan pertumpahan darah,” demikian pernyataan resmi 11 organisasi lintas agama itu, Jumat (6/3/2020).

Kelompok pemuda ini menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan persoalan konflik antar agama yang terjadi di India.

“Pemerintah Indonesia harus selalu bersikap adil dan berdiri di atas semua golongan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian bangsa,” katanya.

Selama dua bulan terakhir, ribuan orang India memprotes undang-undang yang memudahkan orang-orang non-Muslim dari negara-negara regional untuk mendapatkan kewarganegaraan India, tetapi mengecualikan Muslim dari manfaat-manfaat itu.

Kerusuhan kekerasan komunal atas hukum terjadi di Delhi pekan lalu yang menewaskan 47 orang dan melukai lebih dari 250 lainnya.

Presiden Jokowi Diminta Putuskan Hubungan Diplomatik dengan India

SOLO (Jurnalislam.com) – Ribuan massa Masyarakat Pecinta Bendera Tauhid (Martabat) menggelar aksi Doa dan Solidaritas untuk Muslim India di Bundaran Gladak Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/3/2020).

Dalam orasinya, Humas Martabat Endro Sudarsono mendesak Presiden Joko Widodo bertindak tegas terhadap pemerintah India dengan memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir Dubes India di Indonesia.

“Meminta Presiden Jokowi untuk mendeportasi Dubes India di Indonesia dan memutuskan hubungan diplomatik dengan negara India,” tegasnya.

Menurut Endro, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Presiden Jokowi harus mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap umat Islam yang dizalimi di negara lain. Endro menuntut pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam dinamika internasional terkait intoleransi dan radikalisme.

Selain itu, Endro berharap para pemimpin negara di dunia untuk merespon kekerasan yang telah menewaskan puluhan muslim India itu dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan India sebagai bentuk dukungan terhadap muslim India.

“Meminta kepada negara dan Pemimpin Muslim serta lembaga kemanusiaan untuk memberikan dukungan terhadap Muslim India,” tandasnya.

Aksi Solidaritas untuk Muslim India Juga Digelar di Solo

SOLO (Jurnalislam.com) – Merespon kasus pembantaian terhadap muslim India, ribuan umat Islam Soloraya yang tergabung dalam Masyarakat Pecinta Bendera Tauhid (Martabat) melakukan aksi solidaritas dan doa untuk muslim India di Bundaran Gladak, Solo, pada Jum’at (6/3/2020).

Sebelumnya, massa berkumpul di barat Stadion Sriwedari, Solo kemudian melakukan aksi pawai menuju Bundaran Gladak dengan menggunakan mobil komando dan motor sambil membawa bendera tauhid.

Humas Martabat, Endro Sudarsono mengatakan bahwa kekerasan terhadap kemanusiaan oleh siapapun, terhadap siapapun di dunia ini adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan oleh agama apapun ataupun hukum internasional.

“Bahwa fakta kekerasan di India terhadap muslimin menunjukan kegagalan dari pemerintah India dalam menjaga ketertiban umum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” katanya kepada Jurnalislam.

Endro melanjutkan, pemerintah India semestinya melakukan langkah-langkah preventif, penegakan hukum dan tidak diskriminatif.

Ia juga mendesak pemerintah India untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap muslim India dengan membatalkan Undang-undang Kewarganegaraan yang sangat menyudutkan minoritas muslim India.

“Menuntut pembatalan UU Kewarganegaraan di India yang diskriminatif Anti Islam,” tegasnya.

Selain itu, ia berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil peran dalam konteks hubungan bilateral dengan India ataupun hubungan internasional dengan PBB.

“Indonesia bisa mengambil langkah langkah persuasif, diplomatik atas nama menjaga perdamaian dunia dan HAM Internasional,” pungkasnya.

Di Semarang, Massa Umat Islam Kecam Penindasan Muslim India 

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam di Kota Semarang yang tergabung dalam Forum Solidaritas Muslim India pada Jum’at (6/3/2020) menggelar aksi unjuk rasa mengecam tindakan kekerasan terhadap muslim di India yang telah menewaskan puluhan orang. Aksi digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Massa berasal dari berbagai ormas Islam, diantaranya dari MRI (Masyarakat Relawan Dalamnya Indonesia), KAMMI Semarang, HMI UIN Walisongo, FPI Jateng, ACT Jateng, JAS, FKAM, dll.

Aksi dimulai setelah shalat Jum’at dengan long march dari Masjid Baiturrahman Simpang Lima menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan, massa melantunkan nasyid dan orasi mengutuk tragedi kekerasan terhadap muslim India.

Koordinator aksi, Rizki Dananto menjelaskan bahwa aksinya tersebut adalah untuk menyuarakan kepedulian Muslim akibat kerusuhan yang dilakukan orang-orang Hindu di India.

“Seperti yang kita tahu sudah ada 42 korban yang meninggal akibat kerusuhan yang dilakukan orang-orang hindu di India, kita ingin menyuarakan kepedulian kita apa yang dialami Muslim India,” ucapnya kepada Jurnalislam.

Selain itu, Rizki juga meminta kepada pemerintah Indonesia juga ikut serta menekan India dalam upaya menjunjung tinggi HAM dan turut andil dalam penyelesaian konflik tersebut.

“Kita disini berharap agar pemerintah ikut serta dan upaya untuk memberikan tekanan kepada pemerintah India bahwasanya Indonesia mendukung hak asasi manusia,” katanya.

Sementara itu, ketua ACT Jateng, Sri Suroto dalam orasinya menyampaikan bahwa muslim di India ada saudara, dan penderitaannya adalah penderitaan bersama.

“Saudara Muslim India adalah saudara kita, ketika mereka disiksa,itu adalah bagian dari diri kita, kita juga merasakan penderitaan mereka,” teriaknya.

Ia juga mengecam segala bentuk penindasan dimuka bumi, dan wajib untuk dihapuskan karena hal tersebut tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.

“Kita disini berkumpul sebagai masyarakat yang peduli, kita tidak setuju segala bentuk kekerasan dan segala bentuk penindasan dimuka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan amanat UUD 45,” lantangnya.

Bertemu di Moskow, Turki – Rusia Sepakati Gencatan Senjata di Idlib

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Turki dan Rusia menyepakati gencatan senjata di zona de-eskalasi Idlib, Suriah setelah melakukan pertemuan selama enam jam di Moskow pada Kamis (5/4/2020).

Sejak Desember lalu tingkat kekerasan di Idlib terus meningkat akibat serangan udara militer Bashar Asaad dan Rusia yang menargetkan warga sipil.

“Pada 00.01 malam ini (6 Maret 2020), gencatan senjata akan diberlakukan,” kata Erdogan kepada wartawan, Kamis (5/3/2020) di Moskow.

Erdogan menambahkan bahwa Turki, yang telah mengirim ribuan tentara ke Idlib untuk mengusir tentara Suriah, tidak akan “diam” jika pasukan pemerintah Suriah melanjutkan serangan ke warga sipil Idlib. Erdogan memperingatkan bahwa pihaknya akan membalas dengan kekuatan penuh.

Sementara itu Putin mengatakan Rusia tidak selalu setuju dengan  Turki, tetapi berharap kesepakatan itu akan berfungsi sebagai “dasar yang baik untuk mengakhiri pertempuran di zona de-eskalasi Idlib, mengakhiri penderitaan para penduduk sipil dan mengandung krisis kemanusiaan yang berkembang.”

Turki dan Rusia juga membangun sebuah koridor keamanan yang akan didirikan 6 kilometer (3,7 mil) jauh di utara dan ke selatan dari jalan raya M4.

“Parameter spesifik dari fungsi koridor keamanan akan disepakati antara kementerian pertahanan Turki dan Rusia dalam tujuh hari,” kata Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu.

Patroli gabungan Turki-Rusia akan dimulai pada 15 Maret di sepanjang jalan raya M4 dari pemukiman Trumba – 2 km (1,2 mil) di sebelah barat Saraqib – ke pemukiman Ain-Al-Havr.

 

Kamp Pengungsian Nuseirat Terbakar, Sembilan Warga Gaza Meninggal

GAZA (Jurnalislam.com) – Sembilan orang meninggal akibat kebakaran yang melanda Kamp Pengungsian Nuseirat di Gaza pada Kamis (5/3/2020).  Dari 9 korban meninggal itu empat adalah anak-anak dan tiga wanita.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, 56 orang lainnya terluka dan 14 orang diantaranya dalam keadaan kritis.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Palestina mengungkapkan, kebakaran disebabkan oleh kebocoran gas di dalam sebuah toko roti yang diikuti oleh ledakan tabung gas lainnya.

“Api kemudian menyebar ke toko-toko dan fasilitas terdekat,” katanya.

Sebuah video yang disiarkan oleh TV Al-Aqsa Hamas menunjukkan sederet mobil yang terbakar di dekat toko roti tersebut.

Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani memerintahkan Komite Rekonstruksi Gaza Doha untuk memberikan $2 juta untuk membantu korban kebakaran tersebut.

 

 

Pakistan Tolak Hubungan dengan Israel Sebelum Palestina Merdeka

ISLAMABAD (Jurnalislam.com) – Juru bicara Majelis Nasional Pakistan, Asad Qaiser, menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah memiliki hubungan dengan Israel sebelum negara Palestina merdeka terbentuk dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan Duta Besar Otoritas Palestina untuk Islamabad, Ahmed Rabei pada Rabu (4/3/2020).

Qaiser juga mengatakan, Pakistan percaya bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui negosiasi.

“Pakistan akan terus menawarkan dukungan diplomatik untuk rakyat Palestina,” katanya.

Qaiser menyampaikan, sejak pengakuan PLO sebagai perwakilan hukum rakyat Palestina dan membuka kedutaannya di Islamabad pada 1970-an, sekitar 50.000 siswa Palestina telah menyelesaikan pendidikan tinggi mereka di universitas-universitas Pakistan.

Dia mengkritik “perjanjian damai” AS untuk Timur Tengah dan menyatakan oposisi negaranya terhadapnya karena tidak memenuhi tuntutan Palestina termasuk penciptaan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Sumber: Middle East Monitor

Serangan Udara Rusia Kembali Targetkan Warga Sipil di Idlib, 15 Tewas

IDLIB (Jurnalislam.com) – Rusia melancarkan serangan udara di benteng pertahanan kelompok oposisi di Idlib, Suriah Barat Laut. Dikutip dari AFP, serangan ini menewaskan sedikitnya 15 warga sipil, termasuk seorang anak.

Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM), serangan itu terjadi pada Kamis (5/3/2020) dini hari waktu setempat. Di mana militer Rusia menargetkan kamp-kamp berkumpul warga Idlib yang kehilangan tempat tinggal di luar kota Maaret Misrin.

Dalam perang Suriah, Rusia mendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Serangan ini terjadi di saat, Rusia dan Turki- yang mendukung kelompok berseberangan Front Pembebasan Nasional- dijadwalkan bertemu di Moskow hari ini.

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di ibu kota Rusia. Keduanya dikabarkan akan mengupayakan solusi guna meredakan ketegangan mereka di wilayah Suriah.

Pada Rabu (4/3/2020), Erdogan mengatakan, akan membujuk Putin untuk menyetujui gencatan senjata sesegera mungkin di Idlib.

“(Saya harap) akan ada gencatan senjata yang dibuat dengan segera di Idlib,” kata Erdogan.

Turki sendiri telah mengancam akan membalas rezim Assad jika mereka tidak juga menghentikan serangan di Idlib dan mundur dari wilayah itu, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian Sochi 2018 yang menentukan Idlib sebagai zona aman.

Ratusan Umat Islam Sukabumi Ikuti Aksi Bela Muslim India

SUKABUMI (Jurnalislam.com) – Ratusan massa dari Ormas Islam dan simpatisan Gerakan Reformis Islam (GARIS) Sukabumi Raya mengadakan Aksi Damai Solidaritas untuk Muslim India di depan kantor Wali Kota Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, S.H., No. 25, Kamis (5/3/2020). Garis mengecam keras kekerasan umat Hindu dan aparat India terhadap minoritas muslim.

Aksi dipimpin langsung oleh Ketua DPD Garis Sukabumi Raya, Ustadz Ade Saefulloh. Dalam orasinya, Ustadz Ade mengajak kepada umat Islam untuk peduli kepada setiap urusan kaum muslimin.

“Termasuk perhatian kepada Muslim India yang saat ini sedang mengalami penindasan oleh Kafir Hindu India. Kami menuntut pemerintah untuk segera mengambil sikap agar penindasan tersebut segera dihentikan,” tegasnya diatas mobil komando.

Dalam kesempatan itu Garis menyampaikan pernyataan sikap yang kemudian diserahkan kepada Walikota Sukabumi Ahmad Fahmi yang turut serta mengikuti jalannya aksi.

Ahmad Fahmi mengatakan, akan menyampaikan Pernyataan Sikap tersebut ke Pemprov Jabar untuk dilanjutkan kepada Pemerintah Pusat.

Kerusuhan di India dipicu oleh pengesahan Undang-undang Citizenship Amendment Bill yang dinilai merugikan masyarakat Islam oleh Perdana Menteri Naredra Modi. Sedikitnya 38 muslim meninggal dunia dan ratusan rumah serta toko-toko milik umat Islam dibakar termasuk masjid.

UU Kewarganegaraan India yang baru mengatur percepatan pemberian kewarganegaraan untuk warga dari enam agama yakni Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen, yang berasal dari negara tetangga Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan, yang pindah ke India sebelum tahun 2015.

Namun, dalam revisi UU Kewarganegaraan tersebut tidak mencantumkan agama Islam, sehingga menyulut protes warga Muslim India dan berujung pada tindak kekerasan oleh aparat keamanan.

Kontributor: Haady/Sukabumi

Ribuan Umat Islam Banten Ikuti Aksi Solidaritas untuk Muslim India

SERANG (Jurnalislam.com) – Ribuan umat Islam di Kota Serang, Banten pada Senin (2/3/2020) menggelar aksi unjuk rasa mengecam tindakan kekerasan yang menewaskan puluhan umat Islam di India beberapa waktu lalu.

Massa yang berasal dari ormas-ormas Islam, pesantren-pesantren dan masyarakat tergabung dalam Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB). Dalam aksinya mereka melakukan long march dari Masjid Agung Serang menuju Alun-alun Serang. Sepanjang perjalanan long march mereka melakukan orasi mengutuk tragedi pembantaian Muslim India yang dilakukan oleh kelompok radikal Hindu India.

“Kami melakukan aksi damai ini sebagai wujud solidaritas kami kepada muslim India,” kata Jubir FPUIB, Awari Syadri kepada Jurnalislam.com

“Umat Islam bagai satu tubuh, jika yang lain tersakiti, maka kami pun akan merasakan sakit,” imbuh Awari Syadri.

FPUIB menekan pemerintah untuk memrotes pemerintah India agar menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi.

“Dengan aksi ini kami menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar melayangkan nota protes kepada pemerintah India agar menghentikan segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal Hindu kepada Muslim India,” paparnya lagi.

Aksi damai ini ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap Forum Persaudaraan Umat Islam Banten terhadap pembantaian Muslim India dan Shalat Ghaib untuk korban pembantaian Muslim India.

Berikut pernyataan sikap umat Muslim Banten :
1. Mengutuk dengan keras, tindakan kaum radikalis dan ekstrimis Hindu yang melakukan pembunuhan, pembantaian, penindasan dan penyiksaan terhadap kaum muslim serta pembakaran terhadap masjid- masjid di India.

2. Mendesak pemerintah India untuk menghentikan segala bentuk kejahatan, penindasan dan pembantaian terhadap kaum Muslim di India.

3. Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik atas peristiwa pembantaian tersebut, yang dilakukan oleh ekstrimis hindu radikal, dan menuntut Narenda Modi bertanggung jawab atas peristiwa berdarah tersebut.

4. Menyerukan kepada kaum muslimin untuk melakukan protes besar-besaran di seluruh Indonesia serta berbondong-bondong mendatangi kedutaan besar India pada 6 Maret 2020 dengan tuntutan mendesak agar pemerintah India mencabut UU Kewarganegaraan India, menangkap pelaku dan pimpinan kaum radikalis dan ekstrimis Hindu yang melakukan pembantaian atas kaum Muslimin India.

5. Menyerukan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan qunut nazilah dan shalat ghaib di masjid-masjid, mushalla-mushalla, pesantren dan dimanapun berada sebagai bentuk kepedulian terhadap penderitaan yang dialami muslimin.