Ismail Haniyah Muncul ke Publik Pasca Israel Menghancurkan Kantornya

GAZA (Jurnalislam.com) – Untuk pertama kalinya pasca serangan udara tentara Zionis Israel, Pemimpin tertinggi Hamas, Ismail Haniyah muncul menyampaikan pernyataannya pada Rabu (27/3/2019).

Setelah dua hari bersembunyi menghindari gempuran Israel, Ismai Haniyah mengunjungi kantornya yang telah porak-poranda di Gaza.

“Perlawanan memiliki kata terakhir dan Israel mendapatkan pesan,” katanya dilansir AFP.

“Saya berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menghentikan arogansi Israel di Jalur Gaza,” ucapnya.

Dia juga meminta warga Gaza untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa di sepanjang perbatasan Israel-Gaza pada Sabtu (30/3/2019) mendatang untuk memperingati tahun pertama The Great of Return, gerakan yang bertujuan mengakhiri blokade Israel-Mesir dan mengembalikan pengungsi Palestina ke tanah air mereka.

Zionis Israel membombardir markas Hamas di Gaza dalam sepekan terakhir. Mereka mengklaim serangan tersebut sebagai balasan atas serangan roket Hamas yang telah melukai beberapa warga Israel pekan lalu. Selain menghancurkan kantor Hamas, serangan udara Israel juga merusak ratusan rumah warga Gaza lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.

Saat ini Gaza memasuki masa tenang setelah kesepakatan genjatan senjata yang dimediasi oleh Mesir. Namun ketegangan belum reda, ribuan tentara Zionis dilengkapi tank-tank nampak bersiaga di perbatasan-perbatasan yang dikuasai Hamas.

MUI Minta Penyelenggara Jalankan Pemilu Dengan Adil

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin meminta kepada penyelenggara pemilu untuk dapat menyelenggarakan pemilu 2019 sesuai ketentuan hukum dan adil. Pernyataan itu disampaikan usai memimpin rapat pleno ke-37 di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

“KPU, Bawaslu dan lembaga-lembaga di bawahnya serta lembaga penegakan hukum dan keamanan untuk dapat menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan menampilkan diri sebagai wasit yang adil,” katanya.

Menurutnya, gejala dan gelagat dalam kehidupan berbangsa saat ini menunjukkan perseteruan, perselisihan dan perbedaan pendapat yang tajam yang sangat potensial membawa perpecahan bangsa.

“Maka itu dewan pertimbangan MUI mendorong adanya terselenggaranya pemilu 2019 sebagai pemilu yang damai, berkualitas, berkeadilan dan berkeadaban,” pungkasnya.

Dewan Pertimbangan MUI menyerukan pada Ummat Islam khususnya untuk terus menerus berdoa kepada Allah agar bangsa Indonesia untuk diberi kekuatan batin dan terhindar dari malapetaka, perpecahan, dan permusuhan.

“Dewan pertimbangan MUI berharap agar Pemilu 2019 menjadi pemilu yang damai, berkualitas, berkeadilan dan berkeadaban. Maka terhadap gejala perpecahan bangsa, atau saya tambah agak keras, menolak setiap gejala dan gelagat yang ingin mengadu domba, memecah belah kehidupan bangsa dan umat Islam khususnya,” ucap Din.

“Untuk itu Dewan Pertimbangan MUI mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2019 dan menjadi kekuatan pemersatu bangsa pada massa yang akan datang,” pungkasnya.

Din Syamsudin Serukan Umat Islam Gunakan Hak Pilih dalam Pilpres 2019

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin menyerukan kepada semua warga Indonesia yang mempunyai hak pilih, khususnya umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

“Umat Islam harus menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2019. Karena memilih pemimpin dalam Islam adalah wajib,” katanya dalam Rapat Pleno ke-37 Dewan Pertimbangan MUI ‘Mewujudkan Pemilu Damai, Berkualitas dan Beradab’ di Gedung MUI, Menteng, Jakpus, Rabu (27/3/2019).

MUI pun berpesan, dalam pemilu bulan April nanti pemilih harus memilih pemimpin sesuai dengan kata hatinya dan pengetahuan politik yang dalam.

“Pilihlah pemimpin sesuai dengan kata hati dalam rangka menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yaitu Indonesia yang adil dan makmur di bawah naungan Ridho dan Maghfirah Allah,” pungkasnya.

Din pun berharap perbedaan pandangan politik tidak membuat perpecahan persatuan.

Penyanyi Della Miles: “Hatiku Berdetak Bersamamu Palestina”

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Della Miles, menyatakan dukungannya untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza yang baru-baru ini dibombardir serangan udara Israel. Miles juga mengecam keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.

Miles memposting dukungannya tersebut melalui alun instgram pribadinya.

“Siapa yang tahu berapa banyak anak Palestina yang tidak bersalah akan terlepas dari orangtuanya hanya karena keputusan Amerka yang memalukan dan tidak adil ini. Satu-satunya pemilik Bukit Golan adalah Allah, Allah menyertaimu Palestina, Allah menyukai orang-orang sabar, sekarang saatnya untuk Sabar Palestina. Hatiku berdetak bersamamu Palestina,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (25/3/2019) Donald Trump menandatangani kesepakatan yang mengakui bahwa Dataran Tinggi Golan yang direbut dari Suriah pada tahun 1967 sebagai bagian dari wilayah Israel. Keputusan itu menentang 52 tahun resolusi PBB tentang “perolehan wilayah melalui perang tidak bisa diterima”.

Serangan Udara Israel di Gaza Hancurkan Ratusan Rumah

GAZA (Jurnalislam.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Palestina, Mufid Hasayinah, melaporkan bahwa agresi Israel di jalur Gaza baru-baru ini menghancurkan 30 unit rumah secara total, 500 lainnya hancur sebagian.

Hasayinah mengatakan bahwa staf teknik dan teknis dari kementerian dari Selasa pagi telah menentukan kerusakan yang disebabkan oleh agresi Israel tersebut.

Dia mengatakan bahwa kementeriannya mengerahkan semua upaya, komunikasi dan koordinasi dengan badan dan lembaga internasional untuk menghilangkan efek agresi Israel ini dan mengurangi penderitaan warga serta menyelesaikan proyek-proyek rekonstruksi.

Menurut kantor informasi pemerintah di Gaza, jumlah serangan yang dilancarkan pesawat-pesawat tempur penjajah Israel sejak awal agresi pada Senin petang berjumlah lebih dari 50 serangan yang menarget bangunan tempat tinggal, bangunan sipil, pos-pos perlawanan, serta lahan pertanian, dan mengakibatkan sekitar 10 warga luka-luka.

Data menunjukkan bahwa agresi Israel menghancurkan lima bangunan tempat tinggal dan kantor-kantor, termasuk kantor Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah, kantor perusahaan asuransi “Al-Matalzam”, dan sembilan markas milik faksi perlawanan di Jalur Gaza utara, tengah dan selatan, serta lahan pertanian di berbagai tempat. Pesawat tempur penjajah Israel juga membom masjid Umar bin Abdul Aziz di kota Beit Hanun di Jalur Gaza utara.

Sejak Senin malam hingga Selasa pagi, pesawat tempur Israel melancarkan lebih dari 50 serangan udara yang menarget bangunan tempat tinggal, gedung-gedung sipil, markas-markas perlawanan dan tanah pertanian, serta mengakibatkan sekitar 10 orang terluka.

Sumber: Palinfo

KNRP Kutuk Serangan Udara Israel ke Gaza

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komite nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) mengutuk serangan udara Zionis Israel akhir-akhir ini ke Jalur Gaza. Melalui surat pernyataan sikapnya, Ketua KNRP, Suripto mengatakan, tindakan Israel yang telah melakukan serangan udara ke Jalur Gaza pada Senin, 25 Maret 2019 adalah kebrutalan negara tersebut kepada bangsa Palestina. Ia juga mendukung sikap Pemerintah RI yang mengecam tindakan Israel yang melanggar HAM.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah RI untuk menginisiasi dukungan internasional dalam rangka membela Rakyat Palestina dalam meraih hak-haknya.

Selengkapnya inilah pernyataan resmi KNRP pusat di Jakarta:

Israel kembali melakukan serangan udara ke Jalur Gaza pada Senin, 25 Maret 2019. Tak lama setelah Trump membuat sebuah rencana mengakui Dataran Tinggi Golan masuk ke dalam wilayah kekuasaan Israel. Israel pernah menduduki Dataran Tinggi Golan pada perang 1967 dan mencaploknya dari Suriah pada tahun 1981.

Israel mengklaim serangan ini sebagai balasan roket yang menyasar Tel Aviv diduga berasal dari Gaza dan para pejuang perlawanan tentu menjadi pihak yang tertuduh. Padahal, Sabtu malam 23 Maret Israel menarget di wilayah Buraij, Gaza Tengah. Melalui pesawat tanpa awak Israel melukai beberapa orang pemuda. Sehari kemudian, Ahad 24 Maret, pesawat tempur Israel terbang beberapa kali di atas langit Gaza. Maka klaim membalas yang dikeluarkan Israel tidak tepat, karena mereka yang memulai memanaskan eskalasi di Gaza. Sehingga rasionalisasi serangan udara ini diharapkan mendapatkan dukungan internal di dalam Israel. Serangan udara membabi buta ini tidak memperdulikan keselamatan penduduk sipil di Gaza. Kantor pemerintah dan perusahan asuransi rata dengan tanah, beberapa orang dikabarkan terluka. Belum ada rilis resmi jumlah korban.

Serangan ini terjadi tak lama setelah Presidan Trump pada Jumat lalu 22 Maret menawarkan rencana Amerika mengakui Dataran Tinggi Golan berada di bawah wilayah otoritas kekuasaan Israel. Bukan hanya Gaza yang bergejolak. Suriah dan Kawasan Timur Tengah akan bergejolak dengan dua peristiwa ini. Eskalasi yang diinginkan oleh Netanyahu untuk meraup suara pada pemilihan parlemen Israel pada April 2019.

Atas dasar kemanusiaan dan amanah konstitusi negara, maka Komite Nasional untuk Rakyat Palestina menyatakan:

1. Mengutuk dan mengecam tindakan Israel yang telah melakukan serangan udara secara brutal ke Jalur Gaza pada Senin, 25 Maret 2019. 

2. Mendukung sikap Pemerintah RI yang mengecam tindakan Israel yang melanggar HAM.

3. Mendorong Pemerintah RI untuk menginisiasi dukungan internasional dalam rangka membela Rakyat Palestina dalam meraih hak-haknya.

4. Mengajak seluruh LSM dan para tokoh untuk menyuarakan pembelaannya terhadap rakyat Palestina dan mengakhiri penindasan yang dilakukan secara jelas oleh Israel

5. Menghimbau kepada para dai dan khatib serta penceramah untuk mendoakan bangsa Palestina dan mengajak umat Islam untuk mendukung mereka mendapatkan hak-hak kemanusiaannya.

6. Mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya Bangsa Indonesia untuk berkontribusi mengakhiri serangan dan blokade terhadap Gaza dan mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan dan pendudukan illegal.

7. Mengajak seluruh masyarakat dunia untuk lebih kuat dalam menyatakan penolakannya terhadap rencana Amerika mengakui Dataran Tinggi Golan berada di bawah wilayah otoritas kekuasaan Israel.

Jakarta, 26 Maret 2019 ATAS NAMA KOMITE NASIONAL UNTUK RAKYAT PALESTINA.

Selidiki Pembantaian 153 Muslim Fulani, PBB Kirim Tim Investigasi ke Mali

MALI (Jurnalislam.com) – PBB telah mengirim tim investigasi ke wilayah Mopti, Mali untuk menyelidiki pembantaian ratusan muslim dari komunitas Fulani pada akhir pekan lalu.

Serangan itu terjadi di desa Ogossagou, rumah bagi komunitas penggembala Fulani.

Sumber keamanan setempat mengatakan kepada AFP bahwa jumlah korban meningkat menjadi 160 jiwa, sementara kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan 153 jiwa meninggal dan 73 lainya terluka.

“Serangan mengerikan menandai lonjakan siginifikan dalam kekerasan di seluruh garis komunal dan oleh apa yang disebut kelompok-kelompok yang mempertahankan diri tampaknya berusaha untuk membasmi kelompok ekstrimis brutal,” kata juru bicara HAM PBB, Ravina Shamdasani.

Ia menambahkan, di wilayah Mopti saja, serangan serupa telah menewaskan sedikitnya 600 orang, diantaranya wanita dan anak-anak, ribuan orang mengungsi sejak Maret 2018.

Ia melanjutkan, PBB telah mengirim tim yang terdiri dari 10 petugas HAM, seorang petugas perlindungan anak dan dua penyelidik TKP ke wilayah Mopti untuk menyelidiki serangan hari Sabtu tersebut.

“Kami melakukan kontak langsung dengan pihak berwenang,” kata dia.

Sumber: Aljazeera

TKN Klaim Pidato “Marah-marah” Jokowi Untuk Jaga Demokrasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Eva Kusuma Sundari mengklaim, alasan capres petahana berpidato berapi-api di Jogja beberapa waktu lalu, karena ingin melindungi sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Jokowi tak ingin sistem yang telah dibangun dengan baik ini dirusak oleh hoaks serta kampanye hitam.

“Presiden marah itu karena untuk melindungi demokrasi di Indonesia dan juga kepentingan rakyat,” katanya kepada Jurnalislam.com, Senin (25/3/2019).

Menurut Eva, dalam Pemilu 2019 hendaknya, para kandidat adu kecerdasan dan gagasan bukannya menggunakan hoaks dan kampanye hitam untuk memenangkan elektoral.

“Ini menurutku jalan haram. Ketika ingin menang tapi dengan cara non-elektoral dan bahkan yang digunakan adalah black campaign ini resikonya kepada rakyat,” tegasnya.

Anggota Komisi XI DPR ini menegaskan, sangat wajar bila Jokowi juga bisa marah. Sebab, dia juga manusia, yang mempunyai batas kesabaran atas fitnah yang terus menimpa dirinya. Jokowi tak ingin memimpin yang terpilih nanti menang karena menggunakan kampanye hitam.

“Jadi, menurut saya Pak Jokowi juga manusia, ada batas sabarnya. Tapi Pak Jokowi lebih menyuarakan dan ancaman terhadap kepentingan umum dan kepentingan nasional. Jangan sampai pemimpin yang dipilih tidak punya kapasitas, kapabilitas tidak punya moralitas dan menang hanya karena kampanye hitam,” tandasnya.

BPN Sayangkan Pidato “Marah-marah” Jokowi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyayangkan pernyataan keras dari calon presiden petahana, Joko Widodo saat berpidato di Yogyakarta, Sabtu (23/3/19) kemarin.

Menurut Jubir BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, capres 01 seharusnya tidak perlu berpidato dengan nada marah-marah seperti itu. Karena, selain seorang presiden Jokowi adalah seorang pemimpin.

“Kita sangat menyayangkan ya apa yang terjadi di Jogja, pidato Pak Jokowi yang marah nadanya. Sebetulnya tidak perlu seperti itu. Pak Jokowi, saya pikir harus bisa menjadi pemimpin bukan hanya sekedar presiden,” katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Senin (25/03/2019).

Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, seorang pemimpin itu selalu menerima semua kritikan. Alasannya, dengan kritikan, bisa membuatnya besar serta telaten dalam menguraikan permasalahan bangsa.

Lagi pula, kata Ferdinand, sangat wajar tidak semua masyarakat itu memuji kepemimpinan Jokowi. Oleh karena itu, sebuah kritikan itu harus dianggap biasa saja.

“Pemimpin itu menerima semua kritik, caci maki dari rakyat. Karena, tentu tidak semua rakyat memuji Jokowi. Tidak semua rakyat memuji pemimpinnya, pasti ada yang akan mengkritik, menghina, mencaci, semua itu adalah tumbuh dalam sebuah kepemimpinan dan pemimpin harus bisa menerima itu,” tegasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 01, Jokowi nampak menggebu-gebu saat berorasi di hadapan pendukungnya. Dalam pidato itu, Jokowi mengaku dirinya telah difitnah dan dijelek-jelekan namun ia hanya diam. Tapi ia menegaskan, mulai saat ini ia akan melawan.

“Namun hari ini di Yogyakarta saya nyatakan saya akan lawan. Ingat, ingat, sekali lagi, akan saya lawan!” tegasnya menggebu-gebu.

Fuziah Salleh: Peran AIPA Harus Lebih Efektif Dalam Memperjuangkan Pembebasan Palestina

PUTRAJAYA (Jurnalislam.com) – Wakil Menteri dalam Departemen Perdana Menteri Malaysia Urusan Keagamaan, Fuziah Salleh mengatakan, anggota-anggota Asean Inter-Parliamentary (AIPA) untuk memainkan peran yang lebih efektif dalam agenda tersebut.

Dia mengatakan, anggota-anggota AIPA harus menggunakan platform tersebut untuk membawa agenda pembebasan Palestina ke pentas dunia.

“Kami yakin bahwa AIPA yang sebelumnya kurang vocal tentang masalah Palestina, sehingga kurang mampu memimpin dan mengimplementasikan agenda kami dalam membela kepentingan rakyat Palestina,” katanya kepada wartawan usai menutup Konferensi NGO Asean Plus Dalam Mempertahankan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa di Kompleks Putrajaya, Malaysia, Ahad (25/3/2019).

Fuziah juga menegaskan, pemerintah Malaysia saat ini sangat mendukung usaha-usaha dan peran AIPA dalam agenda pembebasan Palestina.

“Mengambil semangat dari Perdana Menteri kita Doktor Mahatir yang telah berani berbicara di pentas dunia dalam mempertahankan  bumi Palestina,” tegasnya.

Dia mengatakan, langkah itu akan berfungsi sebagai katalisator bagi NGO untuk bertindak lebih cepat dalam meningkatkan kesadaran dunia tentang perjuangan Palestina.

Konferensi dua hari tersebut menghasilkan 11 resolusi yang diberi nama Deklasi dan Rencana Aksi Putrajaya. Diantara isinya adalah tidak mengakui upaya untuk mengubah status Yerussalem sebagai ibukota Palestina dan bertindak dalam solidaritas dengan rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah air mereka.

Reporter: Ally Muhammad Abduh