Penulis: Ally Muhammad Abduh

Babe Haikal Ingin Temui Kiai Ma’ruf Tanyakan Soal Kecurangan Pilpres

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SENTUL (Jurnalislam.com) – Ustaz Haikal Hassan (Babe Haikal) mengusulkan para tokoh dan ulama di forum Ijtima’ Ulama III untuk sowan ke cawapres KH Ma’ruf Amin. Alasannya, untuk berbicara terkait dengan kecurangan di Pemilu 2019.

“Saya secara pribadi mengusulkan dengan kaidah-kaidah, dengan keilmuan, dengan segala macam kecurangan yang sudah ada dan bisa dibuktikan, apa iya seorang kiai yang memahami jahatnya sebuah kecurangan, kalau terbukti, apa iya seorang kiai yang memahami segala unsur fikih, syariah, ilmu agama, Al-Quran, Hadis, setelah dibuktikan betul-betul ada kecurangan, masih mau memimpin dengan cara yang curang? Apa iya?” kata babe Haikal di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).

Ia meyakini Kiai Ma’ruf tahu betul ganjaran bagi orang-orang yang berbuat curang. Ia akan mempertanyakan jika Kiai Ma’ruf masih berminat menjadi pemimpin apabila kepemimpinannya diraih dengan cara curang.

“Kita tinjau dari sisi hukum agama bahaya, bahaya, gajinya bisa jadi haram, fasilitas bisa jadi haram, karena terjadi kecurangan. Walaupun bukan beliau yang lakukan kecurangan, mungkin fanatik beliau yang tutup mata yang melakukan kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif,” kata Haikal.

Ia, yang mengaku sebagai moderator di forum Ijtima’ Ulama III, akan melakukan pendekatan kepada Kiai Ma’ruf. Haikal berharap para ulama dan tokoh agama bisa bertemu dengan cawapres nomor urut 01 itu.

Babe Haikal menyebut usulannya ini sedang dibahas. Dia mengatakan hasilnya akan segera disampaikan sore ini.

“Mau dibicarakan sekarang, belum ada pembicaraan, tanya-jawab setelah asar,” katanya.

Dinilai Lakukan Kecurangan TSM, Ijtima Ulama III: Diskualifikasi Paslon 01

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III telah selesai dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019) hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh seribu ulama dan tokoh dari seluruh Indonesia itu menghasilkan lima keputusan.

Keputusan yang dibacakan oleh Penanggung Jawab Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III Yusuf Martak itu menyimpulkan bahwa ada kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh kubu pasangan capres dan cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Oleh sebab itu, Ijtima Ulama III mendesak Bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi Paslon 01.

“Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon 01,” katanya dalam konferensi pers.

Berikut lima poin keputusan hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III di Bogor:

  1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 
  2. Mendorong dan meminta kepada BPN untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif  
  3. Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon 01 
  4. Mengajak umat Islam untuk mengawal dan menampingi perjuangan penegakkan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan ketidakadilan serta perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslong yang melakukan kecurangan. 
  5. Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan ketidakadilan adalah merupakan bentuk amar ma’ruf nahi munkar, bukan perbuatan melawan hukum. 

Yusuf Martak Bantah Ijtima’ Ulama III Untuk Legitimasi ‘People Power’

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SENTUL (Jurnalislam.com) – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Yusuf Muhammad Martak membantah jika tujuan diselenggarakannya Ijtima’ Ulama III untuk melegitimasi ‘people power’ menyikapi kecurangan pilpres 2019.

“Kita tidak dalam konteks menggiring opini agar turun ke jalan. Kita berikan kebebasan para peserta untuk menyampaikan apa saja usulannya dan nanti akan kami pertimbangkan,” katanya saat ditemui di sela-sela sebelum acara Ijtima’ Ulama III di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019).

Ia menjelaskan, tujuan Ijtima’ Ulama III untuk merumuskan langkah strategis terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Namun, jelas Yusuf, jika mengacu pada sejarah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalam, perjuangan umat Islam dalam melawan segala kemungkaran dan kejahatan terjadi di bulan suci Ramadhan. Di bulan tersebut, lanjutnya, umat Islam juga meraih kemenangan besar atas kaum kafir Quraisy.

“Kalau bicara bulan suci Ramadan, Perang Badar-pun dulu dilakukan pada bulan Ramadan,” ujarnya.

Bahkan, jika harus turun ke jalan, dia menjamin umat Islam dapat tetap menjaga aksi-aksi keumatan sesuai dengan tuntunan syar’i, legal dan konstitusional. Hal itu terbukti dari beberapa kali aksi umat Islam dalam protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung tidak adil bagi umat Islam.

“Kita selalu damai dalam setiap aksi, sudah banyak contohnya. Aksi 411, aksi 212, reuni 212 hingga dua kali, dan juga munajat, alhamdulillah semuanya damai. Sampahpun tidak ada yang berserakan,” kata Yusuf.

Karena itu, ia juga meminta seluruh pihak untuk dapat menyejukkan tensi politik yang sedang tinggi. Tidak malah terus memprovokasi dan membuat suasana menjadi semakin panas.

“Tidak perlu gaduh, pakai segala mengatakan Ijtimak Ulama tidak perlu diselenggarakan. Kalau tidak melanggar konstitusional, itu boleh,” ujar Yusuf

Kunjungi Kamp Pengungsi Cox’s Bazar, PBB: ‘Jangan Lupakan Rohingya’

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

COX’S BAZAR (Jurnalislam.com) – Para pejabat tinggi PBB mendesak masyarakat internasional untuk tidak melupakan penderitaan para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Mereka menyeru dukungan global untuk memastikan para pengungsi merasa aman dan dengan sukarela kembali ke Myanmar.

Wasekjen PBB untuk urusan kemanusiaan, Mark Lowcock mengatakan pihaknya akan berusaha mengumpulkan satu milyar dolar untuk membantu para pengungsi Rohingya.

Lowcock mengatakan, “eksodus besar” para pengungsi Rohingya yang tiba di Cox’s Bazar telah menyebabkan berbagai masalah.

“Pesan utama kami adalah ke dunia yang lebih luas: jangan lupakan Rohingya, jangan lupakan kedermawanan orang-orang dan lembaga-lembaga dan pemerintah Bangladesh, dan bermurah hati dalam mendukung Rohingya dan Bangladesh,” katanya kepada wartawan usai mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh, Jumat (26/4/2019).

Sementara itu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi yang menemani Lowcock, mengatakan krisis pengungsi Rohingya seharusnya tidak berubah menjadi ‘krisis yang terlupkan’.

“Ini tetap salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia,” kata Grandi.

“Saya melihat banyak kemajuan, tetapi situasi mereka, terutama bagi perempuan dan anak-anak, masih rapuh. Dengan krisis yang sekarang hampir dua tahun kita harus memberi para pengungsi kesempatan untuk belajar, membangun keterampilan dan berkontribusi pada komunitas mereka sambil juga mempersiapkan diri untuk reintegrasi ketika mereka dapat kembali ke Myanmar, “tambahnya.

“Sangat jelas: tidak ada yang kembali karena banyak alasan yang mendorong mereka keluar dari negara belum ditangani,” pungkasnya.

Lebih dari 700.000 muslim minoritas Rohingya yang dianiaya dan melarikan diri dari Myanmar menyusul tindakan keras militer yang brutal.

Lebih dari 1,2 juta sekarang tinggal di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak dan jorok di Bangladesh tenggara.

Sumber: Aljazeera

KNKS Ingin Interkoneksi Ekonomi Digital Syariah

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menginginkan interkoneksi ekonomi digital syariah bisa terjadi agar ekonomi syariah tidak tertinggal.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar menjelaskan, salah satu tonggak Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia adalah ekonomi digital syariah. Keuangan digital konvensional sudah berkembang, KNKS ingin itu juga terjadi pada ekomi syariah digital.

KNKS ingin membangun ekosistem digital syariah agar bisa saling terhubung. Baik tekfin, lembaga keuangan syariah, niaga daring, dan keuangan sosial.

“Kekuatan teknologi akan kita maksimalkan,” kata Afdhal dalam diskusi ekonomi digital syariah di IIE Fest, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/4/2019).

KNKS juga sudah bicara dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk membuatkan portal fatwa. Sehingga KNKS juga bisa jadi tempat bertanya.

KNKS ingin semua gerak bersama. Bila saat ini Muslim di Indonesia ibarat hidup dalam dunia terbalik, ke depan KNKS berharap halal jadi sebuah tuntutan yang bisa dipenuhi.

Dalam laporan Islamic Digital Economy 2015 terbitan Thomson Reuters dan DinarStandard, nilai ekonomi digital global diprediksi mencapai 1,9 triliun dolar AS pada 2014. Dengan pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) 15 persen hingga 2020, dinilainya diprediksi akan menjadi 4,3 triliun dolar AS.

Pada 2014, potensi ekonomi digital komunitas Muslim ada di urutan empat secara global dengan nilai 107,2 miliar dolar AS disusul Jepang 98 miliar dolar AS. Tiga posisi teratas diduduki AS 487,5 miliar dolar AS, Cina 419,6 miliar dolar AS, dan Inggris 129,4 miliar dolar AS.

CAGR potensi pemanfaatan ekonomi digital oleh Muslim global diprediksi mencapai 17 persen, sehingga pada 2020 nilainya akan mencapai 277 miliar dolar AS. Di sisi lain, komunitas Muslim mewakili hampir seperempat populasi dunia dan 5,8 persen ekonomi digital global pada 2014.

Ada lima negara OKI potensial ekonomi digital yakni Turki dengan potensi 8,6 miliar dolar AS, Mesir 6,5 miliar dolar AS, Malaysia 6,8 miliar dolar AS, Nigeria 0,9 miliar dolar AS dan Indonesia 5 miliar dolar AS.

Sumber: Republika

27 Warga Palestina Tiba di Pangkalan Gunung Everest

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

EVEREST (Jurnalislam.com) – Sekelompok warga Palestina berhasil mencapai pangkalan Gunung Everest di antara Nepal dan Tibet pada hari Rabu (24/4/2019).

Warga Palestina berjumlah 27 orang ini telah menempuh pendakian selama 6 hari dengan jarak ratusan kilometer.

Perjalanan yang diselenggarakan oleh komunitas Climb for Palestine ini bertujuan untuk menggalang dana untuk membantu rakyat Palestina. Mereka membuat acara-acara seperti pendakian, panjat tebing, dan hiking.

“Dua puluh tujuh dari kita telah berhasil mencapai pangkalan Gunung Everest pada ketinggian 5.400 mdpl. Kami mengangkat bendera Palestina dan slogan solidaritas dengan para tahanan dan Yerusalem sebagai hal paling sederhana yang bisa kami tawarkan untuk Palestina kami,” demikian dikatakan Climb for Palestine pada halaman facebooknya.

Mereka juga memposting foto-foto pendakian dan mengagumi pemandangan alam yang mereka saksikan.

Ini bukan kegiatan penggalangan dana pertama yang diselenggarakan Climb for Palestine. Awal tahun ini, beberapa kelompok telah ambil bagian dalam Maraton Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Sementara tahun lalu mereka mendaki Gunung Kilimanjaro di Tanzania dan mengibarkan bendera Palestina di puncak tertinggi di Afrika itu.

Prioritaskan Jemaah Lansia, Kuota Haji Tahun Ini Ditambah 10 Ribu 

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, akan menambah 10 ribu kuota haji tahun ini. Kuota tersebut diperuntukan untuk jemaah lansia yang didasarkan pada masa tunggu haji.

“Jemaah lansia harus menjadi prioritas penambahan kuota haji tahun ini. Saya minta Kanwil dan Kankemenag proaktif ‘menjemput bola’, khususnya memberitahu kepada jemaah haji lansia yang mayoritas berada di daerah pedalaman dan terpencil di Indonesia. Saat inilah kita memprioritaskan jemaah lansia,” kata Menag Lukman, dilansir dari laman resmi Kemenag, Jumat (26/4/2019).

Menurut Lukman, kuota penambahan tahun 2019 berdasarkan masa tunggu pada masing-masing provinsi. Dari rapat tersebut terungkap bila masa tunggu haji paling lama atau di atas 30 tahun yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Penambahan 10 ribu kuota haji, lanjut Menag, terjadi di akhir persiapan. Ini berdampak pada konfigurasi pengkloteran yang harus dipersiapkan agar bisa optimal dan maksimal. Dampak lainnya terkait penempatan dengan sistem zonasi yang memerlukan kebijakan untuk menghasilkan pembagian distribusi di setiap provinsi secara merata berdasarkan masa tunggu.

Hasil rapat ini nantinya akan dibahas bersama DPR, BPKH dan kementerian/lembaga terkait untuk mensukseskan penambahan 10 ribu kuota pada musim haji tahun ini.

Kemenag Akan Pantau Hilal di 34 Provinsi, Ini Daftar Lokasinya

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Agus Salim mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pemantauan hilal awal Ramadhan 1440 Hijriyah di sejumlah titik yang tersebar di 34 provinsi. Pemantauan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Agus menyebut Kemenag akan menurunkan sejumlah pemantau hilal Ramadan 1440H di seluruh provinsi di Indonesia.

Mereka berasal dari petugas Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam serta instansi terkait setempat.

Dia mengatakan hasil rukyat hilal dan data hisab posisi hilal awal Ramadan 1440H akan dimusyawarahkan dalam sidang isbat. Kemudian akan diambil keputusan penentuan awal Ramadan 1440H.

Baca juga: Kapan Awal Ramadan? Tunggu Sidang Isbat Kemenag 5 Mei Mendatang

“Pemantauan akan dilakukan di 34 provinsi,” kata dia dilansir Republika, Jumat (26/4/2019).

Berikut ini daftar lokasi pemantauan hilal awal Ramadhan 1440 H:

  1. Aceh: Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang, Lhokseumawe Bukit Poly Kompleks Perta Aron, Aceh Jaya Gunung Cring Cran, Pantai Suak Geudeubang Kab Aceh Barat, Aceh Selatan Pantai Lhok Keutapang, Simeulue, Pantai Desa Nancala, Teupah Barat, Tugu “KM 0” Indonesia, Kota Sabang, dan Pantai Ujong Manggeng Kec Manggeng, ABDYA
  2. Sumatra Utara: Lantai IX Kantor Gubernur Sumut dan Observatorium OIF UMSU
  3. Sumatra Barat: Gedung Kebudayaan lantai 4 Dinas Kebudayaan
  4. Riau: Pantai Prapat Tunggal Kec Bengkalis
  5. Kepulauan Riau: Bukit Cermin
  6. Jambi: Hotel Odua Weston
  7. Sumatra Selatan: Hotel Aryaduta
  8. Bangka Belitung: Pantai Penagan; Pantai Tanjung Pandam; dan Pantai Tanjung Kalian Muntok
  9. Bengkulu: Dak Mess Pemda Prov. Bengkulu
  10. Lampung: POB Bukit Gelumpai Pantai Canti Kalianda Lampung Selatan; Pantai Labuhan Jukung, Pekon Kampung Jawa Kab Pesisir Barat
  11. DKI Jakarta: Gedung Kanwil Kemenag  DKI Jakarta lt 71, Masjid Al-Musyari’in Basmol Jakarta Barat, Pulau Karya Kep Seribu, dan DKM Masjid KH Hasyim Asyari
  12. Jawa Barat: POB Cibeas Pelabuhan Ratu, Bosscha Lembang Bandung, Kab Bandung Barat, Gunung Babakan Kota Banjar, Pantai Santolo Pamengpeuk Kab Garut, Pantai Cipatujah Kab Tasikmalaya, Pantai Gebang Kab Cirebon, SMA Astha Hannas Binong Kab Subang, dan Pantai Pondok Bali Kab Subang
  13. Banten: Dishubla Mercusuar Anyer KM 0 Serang
  14. Jawa Tengah: Menara Al-Husna Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, Masjid Gribangun Banyumas, Pantai Jatimalang Purworejo, Assalam Observatory Sukoharjo, Pantai Kartini Jepara, STAIN Pekalongan, Pantai Ujungnegoro Kandeman Batang, Pantai Padalen Kebumen, Pantai Karangjahe Rembang, Pantai Alam Indah Kota Tegal, Pantai Tanjungsari Pemalang, Universitas Muria Kudus (UMK), Wisata Mangrove Pantai Kaliwlingi Brebes, Pelabuhan Kendal
  15. DI Yogyakarta : POB Syekh Bela Belu, Bantul Parang Tritis Yogyakarta
  16. Jawa Timur : Pantai Sunan Drajat /Tanjung Kodok Paciran Lamongan, Bukit Banyu Urip Kec Senori Kab Tuban, Lapan, Jl Watukosek Gempol Kab Pasuruan, Gunung Sekekep Wagir Kidul Kec Pulung Kab Ponorogo, Helipad AURI Ngliyep Kab Malang, Pantai Serang  Kab Blitar, Pantai Srau Pacitan, Bukit Wonotirto Blitar, Pantai Nyamplong Kobong Jember, Gunung Sadeng Jember, Pantai Pacinan Situbondo, Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi, Pantai Ambat Tlanakan Pamekasan, Bukit Condrodipo Gresik, Pantai Gebang Bangkalan, Bukit Wonocolo Bojonegoro, Pulau Gili Kab Probolinggo, Pantai Sapo Ds Sergang Kec Batuputih Kab Sumenep, Pantai Kalisangka Kangean Sumenep, Pantai Bawean Kab Gresik Satuan Radar (Satrad) 222 Ploso di Kaboh Kab Jombang, Bukit Gumuk Klasi Indah Banyuwangi Pantai Taneros Sumenep
  17. Kalimantan Barat: Pantai Indah Kakap, Kec Sungai Kakap, Kab Kubu Raya
  18. Kalimantan Tengah: Hotel Aquarius Jl Imam Bonjol Palangkaraya
  19. Kalimantan Timur: Menara Asma’ul Husna Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda
  20. Kalimantan Selatan: Atas Bank Kalsel Banjarmasin, Jembatan Rumpiang Marabah, Pantai Pagatan Tanah Bambu: Atas Hotel Dafam Syari’ah Banjarbaru, Gunung Kayangan Pelaihari
  21. Kalimantan Utara: Tanjung Selor Gunung KNIP
  22. Bali: Hotel Patra Jasa Pantai Kuta, Badung Bali, Munduk Asem, Rening, Negara, Jembrana
  23. NTB: Taman Rekreasi Loang Baloq, Pantai Desa Kiwu Kec Kilo Kab Dompu, dan Bukit Poto Batu Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat
  24. NTT: Halaman Masjid Nurul Hidayah
  25. Sulawesi Selatan: Pantai Sumpang Binangae Kab Barru
  26. Sulawesi Barat: Tanjung Mercusuar Sumare Kec Simboro Kab Mamuju
  27. Sulawesi Tenggara: Pantai Wolulu Kec Watubangga Kab Kolaka, dan Pantai Buhari Kec Tanggetada Kab Kolaka
  28. Sulawesi Utara: Area Parkir Apartemen Mtc Kota Manado
  29. Gorontalo: Desa Bulango Raya Kec Tomilito Kab Gorontalo Utara
  30. Sulawesi Tengah: Menara Hilal BMKG Ds Marana Kec Sindue Kab  Donggala
  31. Maluku: Desa Wakasihu Kec Leihitu Barat Kab Maluku Tengah, Pantai Latuhalat Kec Nusaniwe Kota Ambon, dan Pantai Desa Larike Kec Leihitu Barat Kab Maluku Tengah
  32. Maluku Utara: POB Maluku Utara Pantai Desa Ropu Tengah Balu dan POB BMKG Afe Taduma
  33. Papua: Pantai Lampu Satu Marauke
  34. Papua Barat: Menara Masjid Agung Fak-Fak dan Tanjung Saoka, Kota Sorong 

Ratusan Petugas Meninggal, DSKS Sebut Pemilu 2019 Bencana Nasional

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Humas Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Endro Sudarsono mengaku prihatin atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan aparat kepolisian akibat kelelahan saat bertugas mengawal Pemilu 2019. Ia mengatakan, pemilu yang seharusnya menjadi hajatan pesta demokrasi telah menjadi bencana nasional.

Pernyataan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta pada hari Jumat (26/4/2019) siang.

“Pemilu 2019 sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat, presiden dan wakil presiden merupakan sebuah hajatan demokrasi dan hak asasi manusia, telah menjadi medan kesedihan dan duka bagi bangsa Indonesia, seakan sebuah bencana dan malapetaka nasional,” katanya.

DSKS mendesak pemerintah untuk menyelidiki penyebab pasti kematian ratusan petugas tersebut. Jika diakibatkan karena kelalaian KPU, kata Endro, maka harus diambil langkah hukum.

“Jika diperlukan membentuk komite independen untuk menyelidikinya sebagai antisipasi dan mengambil langkah-langkah hukum atas kelaiaian penyelenggara pemilu (KPU) jika terbukti,” tegasnya.

Berikut lima poin tuntutan DSKS kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu yang disampaikan dalam unjuk rasa tersebut:

1. Kepada Pemerintah tidak boleh meremehkan dan masa bodoh dengan ribuan korban korban yang berjatuhan harus diselidiki, sebab musababnya bukan sekedar alasan sumir karena kelelahan. Jika diperlukan membentuk komite independen untuk menyelidikinya sebagai antisipasi dan mengambil langkah-langkah hukum atas kelaiaian penyelenggara pemilu (KPU) jika terbukti.

2. DSKS Ikut berbela sungkawa atas jatuhnya ratusan korban meninggal dunia dan ribuan yang sakit dari petugas KPPS serta meninggalnya belasan anggota kepolisian di seluruh Indonesia:

3. Meminta KPU Memberi sanksi dan memproses hukum kepada anggota KPU yang melakukan pelanggaran UU Pemilu _

4. Meminta KPU agar tidak punya kepentingan apapun terhadap entn data KPU kecuali kepentingan kedaulatan bangsa dan negara dengan mengedepankan pemllu p.11 ur dan adil

5. Berharap KPU segera mengoreksi dan memperbaiki kesalahan data terhadap aduan masyarakat
3. Meminta KPU Memberi sanksi dan memproses hukum kepada anggota KPU yang melakukan pelanggaran UU Pemilu

4. Meminta KPU agar tidak punya kepentingan apapun terhadap entri data KPU kecuali kepentingan kedaulatan bangsa dan negara dengan mengedepankan pemilu jujur dan adil

5. Berharap KPU segera mengoreksi dan memperbaiki kesalahan data terhadap aduan masyarakat

Dewan Syariah Kota Surakarta Berunjuk Rasa Depan Kantor KPU

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Puluhan massa umat Islam dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Surakarta siang ini, Jumat (26/4/2019). Mereka menuntut KPU untuk tidak melakukan kecurangan dalam penghitungan suara pemilu 2019 ini.

Dalam aksi itu, sejumlah orator menyampaikan orasinya dari atas truk dimodifikasi menjadi panggung orasi.

Koordinator aksi, Endro Sudarsono mengatakan, aksi itu sebagai bentuk keprihatinan munculnya berbagai permasalahan dalam pemilu 2019, diantaranya DPT ganda, pencurian kotak suara hingga belum dibagikannya ratusan ribu surat undangan C-6.

“Pada hari H malah ada beberapa orang yang mencoblos beberapa kartu. Kemudian ada pencurian kotak sura, pencurian dokumen C-1 dan pembakaran C-1,” kata Endro kepada awak media.

Endro yang juga Humas DSKS itu menyoroti kasus banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan aparat keamanan yang meninggal akibat kelelahan.

“Seolah-olah pesta demokrasi ini menjadi bencana nasional karena baru tahun ini ada korban meninggal dunia,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak menginginkan KPU menjadi komisi yang diragukan oleh rakyat. Oleh sebab itu, ia berharap KPU segera mengoreksi dan memperbaiki kesalahan data terhadap aduan masyarakat.