Ratusan Petugas Meninggal, DSKS Sebut Pemilu 2019 Bencana Nasional

Ratusan Petugas Meninggal, DSKS Sebut Pemilu 2019 Bencana Nasional

SOLO (Jurnalislam.com) – Humas Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Endro Sudarsono mengaku prihatin atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan aparat kepolisian akibat kelelahan saat bertugas mengawal Pemilu 2019. Ia mengatakan, pemilu yang seharusnya menjadi hajatan pesta demokrasi telah menjadi bencana nasional.

Pernyataan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta pada hari Jumat (26/4/2019) siang.

“Pemilu 2019 sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat, presiden dan wakil presiden merupakan sebuah hajatan demokrasi dan hak asasi manusia, telah menjadi medan kesedihan dan duka bagi bangsa Indonesia, seakan sebuah bencana dan malapetaka nasional,” katanya.

DSKS mendesak pemerintah untuk menyelidiki penyebab pasti kematian ratusan petugas tersebut. Jika diakibatkan karena kelalaian KPU, kata Endro, maka harus diambil langkah hukum.

“Jika diperlukan membentuk komite independen untuk menyelidikinya sebagai antisipasi dan mengambil langkah-langkah hukum atas kelaiaian penyelenggara pemilu (KPU) jika terbukti,” tegasnya.

Berikut lima poin tuntutan DSKS kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu yang disampaikan dalam unjuk rasa tersebut:

1. Kepada Pemerintah tidak boleh meremehkan dan masa bodoh dengan ribuan korban korban yang berjatuhan harus diselidiki, sebab musababnya bukan sekedar alasan sumir karena kelelahan. Jika diperlukan membentuk komite independen untuk menyelidikinya sebagai antisipasi dan mengambil langkah-langkah hukum atas kelaiaian penyelenggara pemilu (KPU) jika terbukti.

2. DSKS Ikut berbela sungkawa atas jatuhnya ratusan korban meninggal dunia dan ribuan yang sakit dari petugas KPPS serta meninggalnya belasan anggota kepolisian di seluruh Indonesia:

3. Meminta KPU Memberi sanksi dan memproses hukum kepada anggota KPU yang melakukan pelanggaran UU Pemilu _

4. Meminta KPU agar tidak punya kepentingan apapun terhadap entn data KPU kecuali kepentingan kedaulatan bangsa dan negara dengan mengedepankan pemllu p.11 ur dan adil

5. Berharap KPU segera mengoreksi dan memperbaiki kesalahan data terhadap aduan masyarakat
3. Meminta KPU Memberi sanksi dan memproses hukum kepada anggota KPU yang melakukan pelanggaran UU Pemilu

4. Meminta KPU agar tidak punya kepentingan apapun terhadap entri data KPU kecuali kepentingan kedaulatan bangsa dan negara dengan mengedepankan pemilu jujur dan adil

5. Berharap KPU segera mengoreksi dan memperbaiki kesalahan data terhadap aduan masyarakat

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X