Tiga Wanita Berhijab Diserang Seorang Pria di San Diego

SAN DIEGO (Jurnalislam.com) – Tiga wanita berjilbab yang sedang berjalan dibawah Scaffolding (konstruksi penyangga) di Columbia Street, San Dieogo, AS tiba-tiba diserang oleh seorang pria. Peristiwa itu terjadi pada Ahad (6/10/2019) lalu sekitar pukul 12.45 waktu setempat.

“Pria itu memukul para wanita dan mencoba untuk memukul wanita lainnya sampai hampir roboh, tetapi dia akhirnya memukul wanita lainnya,” kata seorang saksi bernama Amy, yang memanggil 911 selama perselisihan.

Amy juga melihat pelaku yang diketahui bernama Kyle Allen itu merobek cadar salah satu korbannya.

“Ketika aku semakin dekat, aku mendengar dia memanggil namanya dan menyuruh mereka kembali ke tempat asalnya,” kata Amy.

Salah seorang korban sempat memberikan perlawanan dan berhasil memukul wajah pelaku hingga berdarah.

Rekaman video ponsel setelah insiden itu menunjukkan Allen bolak-balik sebelum akhirnya berjalan ke apartemennya. Saksi mengikutinya dan menunjuk polisi ke arahnya.

Seorang juru bicara Kepolisian San Diego mengatakan kepada 10News bahwa Allen menyambut petugas di apartemennya dengan pistol yang memiliki peredam suara. Dia ditangkap tanpa perlawanan dengan tuduhan senjata api, baterai, dan ancaman pidana. Pelaku akan menjalani sidang pada 21 Oktober mendatang.

Insiden itu mengguncang komunitas Muslim setempat. Para pemimpin San Diego untuk Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR-San Diego), Dewan Kepemimpinan Muslim San Diego, MAS-PACE, dan Pusat Islam San Diego mengadakan konferensi pers pada Kamis (10/10/2019) untuk mengecam insiden itu dan menyerukan agar keadilan ditegakkan.

“Saya pikir hal penting untuk disadari di sini adalah bahwa kita sedang melampaui insiden yang terjadi; Anda melihat berbagai anggota komunitas Muslim yang ada di sini karena gambaran yang lebih besar di sini adalah Islamofobia,” kata Ismahan Abdullahi, Direktur Eksekutif MAS-PACE.

Para pemimpin kelompok itu mengatakan mereka telah melakukan kontak dengan penegak hukum tentang insiden tersebut dan akan bertemu dengan kantor Kejaksaan Distrik (DA).

“Kami ingin memastikan bahwa kejadian ini kami menganggapnya serius, kami memfokuskannya. Dan, sebagai sebuah komunitas, kami memiliki proses penyembuhan kami sendiri dan memastikan komunitas tetap waspada pada saat yang sama, seperti memastikan masyarakat tetap kuat meskipun insiden ini telah terjadi,” kata Abdullahi.

“Dan, kami ingin memastikan sebagai sebuah komunitas, di luar komunitas Muslim, bahwa kami memastikan bahwa keadilan dipenuhi di sini. Memastikan bahwa kami sedang menindaklanjuti dengan kasus ini – dan kantor kejaksaan sedang mempertimbangkan ini sebagai kejahatan rasial – dan kemudian kita dapat memiliki lebih banyak percakapan internal itu,” pungkasnya.

Sumber: 10News

Ratusan Pemukim Yahudi Serbu Masjid Al-Aqsa, 5 Warga Palestina Ditangkap

ALQUDS (Jurnalislam.com) – Tentara penjajah Israel menangkap lima warga Palestina di Gerbang Al-Raha, Kompleks Masjid Al-Aqsa, Kamis (10/10/2019) kemarin.

Kantor berita Palestina Safa melaporkan, semua orang yang menyaksikan peristiwa itu dilarang untuk mendokumentasikan apapun.

Peristiwa itu dipicu oleh ratusan pemukim Yahudi yang dikawal polisi Israel menyerbu kompleks Al-Aqsa dari Gerbang Al-Mughrabi dan bertindak provokatif.

“Sekitar 159 pemukim Yahudi memasuki kompleks Al-Aqsa,” kata Otoritas Wakaf Keagamaan Jerusalem (sebuah lembaga yang dikelola Jordania untuk mengawasi situs Muslim dan Kristen di Al-Quds) dalam sebuah pernyataan.

Direktur Masjid Al-Aqsa Sheikh Omar Al-Kiswani mengatakan kepada Safa: “Ada hasutan yang jelas oleh Israel, dan program sistematis untuk mengubah realitas di Al-Aqsa dan memaksakan realitas baru di dalamnya dengan kekuatan bersenjata.”

Dilaporkan juga bahwa telah terjadi “peningkatan eskalasi” dalam kunjungan pemukim Yahudi Israel dan “seruan ekstremis untuk menyerbu Al-Aqsa selama liburan Yahudi di tengah pembatasan ketat yang diberlakukan oleh otoritas pendudukan di Palestina.”

Gerbang Al-Rahma (Gerbang Rahmat), sebuah aula besar yang merupakan bagian dari Gerbang Al-Dhahabi (Gerbang Emas), ditutup dengan rantai dan kunci oleh pasukan Israel pada tahun 2003 selama Intifada Kedua.

Pada bulan Februari tahun ini, ratusan jamaah Palestina memprotes penutupan dan memasuki Gerbang Al-Rahma, membuka kembali gerbang dan berdoa di dalamnya.

Israel merespons dengan menangkap sekitar 60 warga Palestina dari rumah mereka, dan menahan Kepala Wakaf Yerusalem Syekh Abdel Azeem Salhab dan wakilnya Sheikh Najeh Bkeirat.

Hanya Karena Bepergian, 30 Warga Rohingya Ditangkap Aparat Myanmar

Pemerintah Myanmar menangkap dan memenjarakan 30 warga Rohingya yang hendak pergi ke Yangon, termasuk seorang anak 5 tahun

RAKHINE (Jurnalislam.com) – Human Rights Watch (HRW) mendesak pihak berwenang Myanmar harus segera membebaskan 30 Muslim Rohingya yang ditahan karena berusaha melakukan perjalanan dari Negara Bagian Rakhine ke kota Yangon. Pemerintah harus mencabut semua pembatasan perjalanan pada etnis Rohingya dan mencabut peraturan diskriminatif yang membatasi hak mereka untuk bebas bergerak.

Polisi menangkap 30 warga Rohingya pada 26 September 2019. Seminggu kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman 21 tahun penjara kepada mereka, dan mengirim delapan anak ke pusat penahanan anak. Termasuk, seorang anak berusia 5 tahun, ditahan di penjara Pathein bersama ibunya.

“Pemerintah Myanmar tampaknya berniat menganiaya Rohingya tak peduli mereka tinggal di rumah atau mencoba melakukan perjalanan bebas di negara itu,” kata Brad Adams, direktur HRW Asia.

“30 pria, wanita, dan anak-anak ini dihukum karena hanya mencari pelarian dari kebrutalan sehari-hari yang telah mereka alami selama bertahun-tahun,” sambungnya.

Laporan media setempat mengatakan, 30 warga Rohingya ditangkap dengan dalih bepergian tanpa izin resmi dan dokumentasi.  Mereka ditangkap setelah tiba di Wilayah Ayeyarwady dengan kapal dari kota Sittwe di Negara Bagian Rakhine tengah. Mereka itu sedang dalam perjalanan ke Yangon untuk mencari pekerjaan atau berusaha untuk melanjutkan ke Malaysia.

Pada tanggal 4 Oktober, Pengadilan Kotapraja Ngapudaw menjatuhkan hukuman dua tahun penjara bagi 21 etnis Rohingya dan tidak diberi akses ke perwakilan hukum. Mereka dihukum berdasarkan bagian 6 (3) dari Undang-Undang Registrasi Penduduk Burma tahun 1949, yang dijatuhi hukuman maksimal dua tahun.

Rohingya sering menghadapi penangkapan dan penuntutan karena berusaha melakukan perjalanan antara kota-kota kecil atau di luar Negara Bagian Rakhine.

Delapan diantaranya adalah anak-anak yang kemudian dikirim ke “sekolah pelatihan” di kota Kawhmu, Wilayah Yangon, di mana keluarga mereka dilarang mengunjungi mereka. Radio Free Asia melaporkan bahwa “belum ada keputusan” tentang anak berusia 5 tahun itu.

“Itu adalah kekejaman yang sangat ironi, sebelumnya orang-orang Rohingya ini ditahan di penjara terbuka di Negara Bagian Rakhine dan sekrang akan dipenjara di Pathein,” kata Adams.

“Pemenjaraan mereka merupakan tanda yang jelas bagi PBB dan pemerintah asing yang mendorong kembalinya pengungsi Rohingya dari Bangladesh bahwa Myanmar tidak berminat untuk memberikan kebebasan fundamental bagi populasi Rohingya,” tutupnya.

Ditolak UGM, Ribuan Mahasiswa Baru UAD Siap Sambut UAS

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Buat kamu yang kecewa dengan batalnya kuliah umum Ustaz Abdul Somad (UAS) di UGM, jangan khawatir karena UAS akan hadir di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada Ahad (13/10/2019).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Takmir Masjid Islamic Center UAD, Awhinarto saat dihubungi Jurnalislam.com hari ini, Kamis (10/10/2019).

“Njih betul, Insya Allah beliau (UAS) akan mengisi tabligh akbar pada hari Ahad (13/10/2019) bada subuh pukul 04.00 – 07.00 WIB,” katanya.

Awhinarto yang merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) UAD ini mengatakan, Tabligh akbar dengan tema Birul Walidain (berbakti kepada orang tua) itu merupakan rangkaian acara penyambutan mahasiswa baru.

“Kalau targetnya itu mahasiswa baru ada 7 ribu cuma kapasitas masjid 3 ribu,” katanya.

Ditanya soal perizinan, Awhinarto memastikan pihaknya sudah mengantongi izin baik dari aparat maupun rektorat. “Alhamdulillah terkait perizinan kami tidak ada masalah. Alhamdulillah komunikasi kami dengan UAS juga lancar untuk tabligh akbar tersebut,” ujarnya.

“Kemarin pas kita ajukan pemateri ke pihak rektorat, pihak rektorat pun menyetujui itu atas persetujuan BPH UAD. Dan bagi kami tidak ada masalah karena niat murni meramaikan masjid dan menyambut mahasiswa baru, dari pihak rektor menyetujui mendatangkan ustaz Abdul Somad,” sambungnya.

Awhinarto mengungkapkan, pihaknya mengaku senang bisa mendatangkan UAS untuk mengisi kegiatan tersebut. “Alhamdulillah direspon baik oleh mahasiswa, apalagi yang kami undang UAS jadi sangat diterima oleh mahasiswa,” tutupnya.

 

Kuliah Umum UAS Dibatalkan Karena Tak Selaras Dengan Jati Diri UGM

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Universitas Gadjah Mada (UGM) membatalkan kuliah umum yang renacananya diisi oleh Ustaz Abdul Somad di Masjid UGM pada Sabtu (12/10/2019).

“Berkaitan dengan acara yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 12 Oktober 2019, maka pimpinan universitas meminta agar rencana tersebut dibatalkan,” ujar Kepala Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani, kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Alasannya, karena acara tersebut tidak selaras dengan kegiatan akademik dan nonakademik serta dan jati diri UGM.

“Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keselarasan kegiatan akademik dan kegiatan nonakademik dengan jati diri UGM,” ujar Iva.

Keputusan UGM tersebut disesalkan oleh Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Melalui twitternya, Jubir Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini menyebut pimpinan UGM sebagai Rezim Politik yang anti perbedaan.

“Saya sesalkan sikap UGM tersebut. Kampus telah kehilangan identitasnya sebagai “University” dimana kampus adalah rumahnya diversity (perbedaan, keberagaman) pandangan lahir. Tempat dimana pikiran diadu. Pimpinan UGM telah berubah bak rezim politik yang anti perbedaan,” cuit Dahnil dalam twitter pribadinya, Rabu (9/10/2019).

Sebelumnya, beredar undangan kuliah umum bertajuk Integrasi Islam dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Agenda itu hendak dilaksanakan di Masjid Kampus UGM, Sabtu (12/10) mendatang.

Kuliah umum tersebut bertema ‘Islam dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek): Pondasi Kemajuan Indonesia’. Kegiatan tersebut rencananya akan dimulai Sabtu pukul 12.45 WIB hingga selesai.

Selain Ustaz Abdul Somad, kuliah umum itu juga akan diisi oleh Prof Heddy Shri Ahimsa Putra.

Kemenag Luncurkan Buku Moderasi Beragama

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Buku Moderasi Beragama di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta pada Selasa (8/10/2019).

Buku Moderasi Beragama ini mengandung tiga hal. Pertama, menjawab apa itu moderasi beragama, kedua, menjelaskan pengalaman empirik bangsa Indonesia dalam melaksanakan prinsip moderasi beragama.

“Cara kita beragama yang moderat sesungguhnya bukankah hal yang baru di tengah masyarakat kita yang dikenal agamis,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pidato pengantarnya.

Ketiga, menjelaskan bagaimana strategi penguatan sekaligus implementasi moderasi beragama.

“Moderasi beragama itu bukanlah moderasi agama. Moderat dalam hal ini adalah lawan dari ektrem. Moderat itu mengandung prinsip keseimbangan dan keadilan dengan tujuan agar tidak terjerumus pada ekstrimitas,” ujar Menag.

“Moderasi Beragama tidak cukup dilakukan oleh Kementerian Agama namun harus menjadi gerakan semua kita,”  tuturnya.

Ia menjelaskan, penguatan moderasi beragama ini, dilakukan dengan tiga strategi utama. Pertama, sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat.

“Dan ketiga, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” pungkasnya

Ustaz Haikal Hassan: Dalam Islam Buzzer Bayaran itu Haram!

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dai kondang Ustaz Haikal Hassan atau Babe Haikal menegaskan, pihaknya tidak pernah sekalipun membayar buzzer karena buzzer bayaran dalam Islam hukumnya adalah haram.

“Demi Allah yang Dia saksikan semua orang, buzzer bayaran itu dalam Islam hukumnya haram dan tidak satupun kami mengeluarkan buzzer bayaran,” tegasnya dalam Forum ILC, Selasa (8/10/2019) malam.

Babe Haikal kemudian mengutip ayat dalam Al-Qur’an yang menyatakan bahwa buzzer bayaran itu haram. Selain itu, Babe juga menyinggung fatwa Muhammadiyah tentang hukum haramnya buzzer politik.

Babe menjelaskan, ada tiga prinsip yang digunakannya dalam menyebarkan informasi. Pertama, memastikan informasi tersebut benar atau tidak.

“Kedua, bermanfaat gak, Kalau benar dan bermanfaat belum juga langsung disebar,” tegasnya.

Proses ketiga, informasi tersebut tidak boleh menyakiti hati orang lain. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka informasi bisa disebar.

“Tiga prinsip itu dalam Islam untuk mencegah hoaks dan buzzer, dan kita pegang prinsip itu,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga memaparkan beberapa contoh cuitan para buzzer yang menurut Babe Haikal isinya hanya hinaan dan fitnah terhadap Islam dan gerakan 212.

“Ini bukan mencerahkan publik, tapi mencelakai publik,” katanya.

Ustaz Abdul Somad Ajak Kaum Muslimin Hadiri Muslim United #2

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Dai kondang Ustaz Abdul Somad mengajak seluruh kaum muslimin untuk menghadiri acara Muslim United #2 di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta pada 11-13 Oktober mendatang.

“Jangan lupa hadiri acara muslim united di bulan Oktober di Yogyakarta. Terus semangat selama nafas masih berhembus sampai akhirnya mengucapkan Laa ilaha ilallah” katanya dalam sebuah video yang diunggah di instagram @muslimunited, Selasa (8/10/2019).

https://www.instagram.com/p/B3WZEE2B2Kj/

Ulama melayu yang akrab disapa UAS ini dijadwalkan menyampaikan tausyiahnya dalam acara tersebut.

Selain para ulama seperti UAS, Ustaz Bachtiar Nasir, Ustaz Adi Hidayat, Habib Muhammad Al Mutohhar, dll, para selebritis hijrah dari Kajian Musyawarah juga dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.

Panitia Muslim United #2 Khusnuzon Bisa Gunakan Lagi Masjid Kauman

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Panitia Muslim United #2 “Sedulur Sak Lawase”, Nanang Syaifurozi optimis bahwa acara Muslim United #2 akan tetap digelar sesuai rencana, yaitu pada tanggal 11-13 Oktober 2019 di Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta.

“Kami sedang menunggu audiensi dengan Kraton dalam 1-2 hari ini. Tapi sesuai keterangan takmir (Masjid Gedhe Kauman) bahwa peruntukan masjid salah satunya adalah pengajian. Jadi kita khusnudzon untuk pengajian tidak dilarang di masjidnya,” katanya kepada Jurnalislam.com, Selasa (8/10/2019).

Nanang juga membenarkan bahwa pihaknya tidak diberi izin untuk menggunakan alun-alun dan Pendopo Pangulon sebagai tempat diadakannya acara karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Tidak memakai fasilitas yang tidak diperbolehkan seperti Alun-alun dan Pendopo Pangulon, sesuai arahan Kraton karena tidak sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Kendati demikian, Nanang membantah adanya tekanan dari pihak manapun untuk membatalkan acara tersebut.

“Tekanan tidak ada. Intinya kami masih menunggu ACC audiensi Kraton. Insyaa Alloh semua bisa dikondisikan setelah audiensi,” tandasnya.

Sementara itu, para ulama dan pemateri yang dijadwalkan mengisi acara tersebut dipastikan akan hadir. “Pemateri sudah aman 95 persen,” tegasnya.

“Bismillah, doakan MU (Muslim United) berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, mengkampanyekan ukhuwah Islamiyah,” pungkas Nanang.

Tahun lalu, acara yang diinisiasi oleh Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Yogyakarta ini sukses digelar di tempat yang sama. Ribuan jamaah yang didominasi oleh kalangan milenial memadati Kompleks Masjid Gedhe Kauman pada 16-18 Oktober 2018. Bahkan website resmi Masjid Gedhe Kauman pada 18 Oktober 2018 menulis jumlah peserta Muslim United 2018 mencapai 45.899 orang.

Jokowi Tetap Dilantik, Tapi Lima Tahun Kedepan Belum Tentu Aman 

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Jokowi hampir pasti aman. Setidaknya untuk saat ini hingga pelantikan. Analisis Jokowi tak dilantik sulit mendapatkan kekuatan argumentasinya. Kendati demonstrasi mahasiswa hingga anak STM cukup masif, namun skalanya masih terukur. Isunya gak terlalu kuat. Selain karena banyaknya varian isu sehingga arah tuntutan demonstrasi tak fokus. Sebagian menuntut dibatalkannya revisi UU KPK. Sebagian yang lain menuntut ditundanya RKUHP. Sedangkan buruh punya tuntutan terpisah terkait RUU Ketenagakerjaan.

Belum lagi isu Papua dimana tak kurang dari 32 nyawa melayang. Berita media terpecah. Dan ini akan menguntungkan buat Jokowi.

Dukungan komunitas 212 terhadap demonstrasi mahasiswa justru oleh sejumlah pihak dianggap telah memecah konsentrasi mahasiswa. Secara terang-terangan BEM menolak jika dikait-kaitkan dengan gelompang protes komunitas 212. Pressure massa mahasiswa yang eskalasinya mulai naik setelah kematian dua rekan mereka di Kendari menjadi sedikit surut pasca demo kelompok 212.

Turunnya kelompok 212 dianggap terlalu dini karena situasi belum benar-benar matang. Maka, gelombang massa 212 yang menuntut Jokowi mundur dianggap terlalu tergesa-gesa. Alih-alih mendorong eskalasi naik, tapi sebaliknya eskalasi justru malah turun. Gelombang massa 212 memberi ruang bagi buzzer Jokowi untuk bangun dan bekerja kembali. Isu khilafah dan Islam radikal bersuara lagi setelah sekian lama sunyi.

Jika kita lihat beberapa hari ini, tensi mahasiswa mulai menurun. Demonstrasi terakhir tak sebesar sebelumnya. Mahasiswa tampak melunak. Ini tidak saja karena faktor perang buzzer, tapi boleh jadi karena kekuatan lobi istana terhadap mahasiswa yang semakin intens.

Peran Menristek dan Menag yang intens mengadakan acara dan melakukan pertemuan dengan forum rektor perguruan tinggi se-Indonesia dianggap mampu berkontribusi untuk sedikit meredam demonstrasi. Mengingat rektor di PTUN dan PTAIN dipilih dan ditentukan oleh menteri. Kontrol terhadap dunia akademik jauh lebih mudah. Berbeda dengan masa sebelum Jokowi berkuasa, rektor dipilih oleh senat. Bukan dipilih menteri.

Kendati Jokowi aman sampai masa pelantikan, tapi tak ada yang menjamin Jokowi juga akan aman hingga lima tahun kedepan. Analisis ini berangkat dari dua variabel yang masih menyisakan persoalan politik bagi Jokowi. Pertama, perseteruan dua kubu di lingkaran istana. Kubu Teuku Umar dan Gondangdia. Kubu Megawati cs vs kubu Surya Paloh cs. Perseteruan itu mulai terbuka di hadapan publik saat Megawati menghindari untuk bersalaman dengan Surya Paloh. Genderang perang seperti sedang benar-benar ditabuh.

Di belakang kedua kubu ini ada tokoh dan para jenderal yang berpengalaman dan malang melintang di dunia politik. Disinilah perseteruan diprediksi akan semakin memanas karena melibatkan orang-orang kuat dan punya pengaruh di negeri ini.

Untuk sementara, kubu Teuku Umar boleh lega. PDIP sukses menyatukan dua partai kuat lainnya yaitu Golkar dan Gerindra. Di parlemen nyaris dikuasai oleh kubu Teuku Umar ini. Ketua DPR di tangan Puan Maharani dari PDIP. Ketua MPR Bambang Susatyo dari Golkar. Wakil ketua DPR dari Gerindra adalah Dasco. Sosok yang kiprahnya mulai dikenal. Dasco adalah orang dekat Budi Gunawan (BG). BG adalah kepala BIN, jenderal andalah Megawati yang sangat piawai memainkan perannya dalam mendesign politik kekuasaan. Kemenangan Jokowi di pilpres 2019 sangat berhutang Budi dengan jenderal satu ini.

Dengan komposisi ketua DPR dan MPR seperti ini, nyaris oposisi tak punya cukup ruang untuk mengontrol. Ditambah lagi ketua DPD berada di tangan La Nyalla. Sosok kontorversial yang pernah tiga kali lolos dari buruan hukum. Jokowi dipastikan akan sulit keluar dari cengkeraman Teuku Umar.

Disisi lain, jika Jokowi tak juga mengakomodir kekuatan kubu Gondangdia cs yang selama ini juga menjadi pendukungnya, tentu ini akan cukup berbahaya jika suatu saat ada momentum yang memberi ruang kepada kelompok ini untuk bermanuver.

Kedua, kematian mahasiswa Kendari dan juga kematian beberapa demonstran pada tanggal 21-22 mei telah mewariskan luka yang setiap saat akan meledak jika Jokowi tak mampu merangkul pihak-pihak yang terluka dan sedang menunggu momentum ini.

Dua faktor di atas hanya akan mendapatkan ruang untuk diledakkan jika ada isu yang kuat. Isu ini berpotensi menjadi trigger akan terjadinya perubahan yang tiba-tiba, cepat dan tak terduga. Apakah itu isu ekonomi, atau isu yang lain. Saat itu, kubu di lingkaran istana yang tak terakomodir akan berkolaborasi dalam satu kepentingan dengan mahasiswa dan gerakan rakyat yang selama ini kecewa dan marah terhadap Jokowi.

Akan sangat bergantung kepada Jokowi dan elit yang mendukung pemerintahannya: apakah mereka mampu membuat negara ini tetap stabil dan meredam isu-isu krusial? Tak ada yang bisa memprediksi. Tapi, yang hampir pasti, Jokowi akan dilantik dalam situasi damai-damai saja dan aman.

Philadelphia USA, 4 Oktober 2019