JITU Gelar Silaturahim dengan Ormas-ormas Islam Bandung

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Jurnalis Islam Bersatu (JITU) menggelar silaturahim bersama puluhan komunitas dan ormas Islam Kota Bandung yang tergabung dalam Pegiat Ahlu Sunnah (PAS) Jawa Barat di Ruang Tafsir, Masjid Istiqomah, Kota Bandung, Sabtu (3/02/2018).
Beberapa ormas dan komunitas yang hadir diantaranya Pemuda Istiqomah, Fun Ta’lim, Pemuda An-Nahl, Ad Dakwah wat Tarbiyah, KARIMAH, Wahdah Islamiyah Bandung, DDII dan sebagainya.
Pada kesempatan itu, Ketua PAS Jabar Muhammad Roinul Balad menyampaikan pentingnya umat Islam memahami peran strategis dari media massa.
Lebih dari itu, terangnya, berbicara tentang media juga tidak lepas dari pertarungan opini dan pertarungan antara haq (kebenaran) dan bathil.
“Kebenaran mau tidak mau akan berbenturan dengan kedzaliman, peran media adalah menyampaikan kebenaran melalui pena. Ini peran strategis dari media massa,” ujarnya.
Karenanya, Roin mendorong, agar umat Islam turut mendukung perjuangan media, salah satunya sebagaimana yang dilakukan oleh Jurnalis Islam Bersatu (JITU).
Sementara itu, Ketua Umum JITU Muhammad Pizaro mengatakan, bahwa JITU sendiri lahir dari rahim umat Islam dan senantiasa berupaya melahirkan karya-karya yang bermaslahat bagi umat.
“Karenanya kita tidak mau jauh dari ulama, ormas, dan umat Islam,” tutur Redaktur Kantor Berita Turki Anadolu Agency ini.
Kedepan, sambung Pizaro, pihaknya akan terus membangun silaturahim dan sinergitas dengan elemen ormas serta umat Islam.
Sebagaimana diketahui, JITU sendiri merupakan organisasi profesi jurnalis muslim dari berbagai media baik elektronik dan cetak.
Siaran pers

JITU dan DKM Ulul Abshar Unpas Bedah Buku Media Massa Islam Roni Tabroni

BANDUNG (Jurnalislam.com) – DKM Ulul Abshor Universitas Pasundan Bandung (UNPAS) bekerjasama dengan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) menggelar acara bedah buku dan diskusi Media Massa Islam : Sejarah, Dinamika dan Perannya di Masyarakat karya Roni Tabroni, S.Sos., M.Si.. Acara dilangsungkan di Masjid Ulul Abshor kampus Universitas Pasundang Bandung, Jawa Barat pada hari Sabtu (3/1/2018).
Acara menghadirkan Muhammad Pizarro (Ketua umum Jurnalis islam bersatu dan redaktur kantor berita Turki Andolu Agency) sebagai pembicara dan Roni Tabroni sendiri sebagai penulis buku.
Dalam buku ini, Roni Tabroni memaparkan media massa Islam tidak sering dikaji dalam dunia jurnalisme di tanah air. Faktanya, media massa Islam memiliki porsi khusus dalam sejarah media massa jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan media cetak tertua yang masih eksis hingga saat ini pun adalah Majalah Islam Suara Muhammadiyah yang terbit sejak tahun 1914.
Dan di buku ini juga kita akan melihat bagaimana media massa Islam dengan segala dinamikanya. Termasuk media yang begitu sederhana seperti Buletin jumat. Walaupun ukurannya sangat kecil, buletin jumat memiliki kekhasan yang tidak dimiliki media lain.
“Hampir semua media massa cetak Islam yang lahir sejak awal lebih memiliki jenis majalah dengan terbit antara bulanan atau paling cepat juga mingguan. Usia media itu rata-rata lebih terganggu karena faktor dana (modal) terbit yang terbatas. Namun walaupun tidak menjadi perusahaan yang besar, Suara Muhammadiyah adalah majalah yang lahir sejak 1914. Hingga kini tetap eksis. Artinya juga, jika didalami lebih lanjut , ada spirit lain yang membuat media massa Islam bisa eksis,” papar penulis yang juga Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah ini.
Sementara itu, Muhammad Pizaro sebagai sangat mengapresiasi buku karya Roni Tabroni tersebut. Dan sempat berbagi pengalaman kepada Mahasiswa/Mahasiswi yang hadir dalam acara tersebut. Bagaimana pengalamannya menjadi seorang Redaktur di salah satu kantor berita Turki, Andolu Agency.
Walaupun buku ini mengkaji media Islam dengan format lama (cetak), sebagai langkah awal, menjadi pintu masuk untuk mengkaji media massa Islam yang lebih baru.
Laporam: Kiki Firmansyah

Safari Dakwah Syeikh Palestina di Bali : “Mari Kita Berkomitmen dengan Al Qur’an”

DENPASAR (Jurnalislam.com) – Masyarakat muslim Bali kedatangan Syaikh Dr. Said Thalal Al Dahsyan, tamu istimewa yang datang dari Gaza Palestina dalam rangka safari dakwah.

Safari dakwah Syaikh Said di Denpasar Bali berlangsung selama dua hari. Ia mendatangi beberapa masjid di Kota Denpasar dari Sabtu hingga Ahad (3-4/2/2018).

Pada hari pertama, Syeikh Said mendatangi Masjid Sadar, Sesetan Denpasar ba’da Sholat Subuh dan di Masjid Muhammad Denpasar ba’da Sholat Mahgrib. Sedangkan, pada Ahad (4/2/2018) safari dakwah Syeikah Sadi berlangsung di Masjid Baitul Makmur Denpasar ba’da Sholat Subuh dan di Masjid Al Muhajirin IKMS Monang Maning Denpasar ba’da Sholat Maghrib.

Ratusan umat Islam mengikuti dengan seksama ceramah Syeikh Said yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ust. Ishak Munawar, Lc.

“Al Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan sebaik-baik manusia, diturunkan pada bulan Ramadhan dan bulan itu adalah bulan terbaik, dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar dimana malam itu adalah malam terbaik,” katanya saat di Masjid Muhammad.

Syeikh juga berpesan agar umat umat Islam senantiasan berkomitmen kepada Al Quran, karena Al Quran akan menuntun seluruh hidup kita agar kita dekat dengan Allah SWT.

“Bagaimana komitmen kita dalam membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, nanti di hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawaban atas Al-Quran tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan Al-Quran,” tegasnya.

Tidak hanya itu, disela-sela acara Syaikh Said memperlihatkan video cuplikan kondisi Palestina. Tak ayal tayangan itu membuat air mata jamaah Masjid Muhammad tertumpah melihat rakyat Palestina yang ditindas oleh zionis Yahudi.

Di akhir acara, panitia menggalang donasi untuk meringankan beban saudara umat Islam di Palestina.

Laporan Kontributor : Hedy, Denpasar

Sosok Ustaz Prawoto di Mata Sahabat

GARUT (Jurnalislam.com) – Ustadz Rahmat Prawoto telah berpulang. Komandan Brigade Persatuan Islam (Persis) Kota Bandung itu wafat akibat penganiayaan yang dilakukan seorang preman bernama AM di kampungnya Kampung Blok Sawah, Cigondewah Kidul, Bandung pada Kamis (1/2/2018).

Ustadz Prawoto adalah sahabat dekat sejarawan Dr. Tiar Anwar Bachtiar sejak mereka satu asrama di Pondok Pesantren Persis 19 Garut pada tahun 1991. Kala itu Dr. Tiar kelas 1 Tsanawiyah sedangkan Ustadz Prawoto sudah duduk di bangku kelas 1 Aliyah.

“Saya masuk tahun 1991 kelas 1 tsanawiyah beliau itu kelas 1 Aliyah jadi beda dengan saya tiga tahun lah. Tapi satu asrama, satu kamar. Saya juga dilatih beladiri sama beliau,” kenang Dr. Tiar saat diwawancarai Jurnalislam.com di Garut pada Jumat (2/2/2018).

Dr. Tiar Anwar Bachtiar (sahabat Ustadz Prawoto)

Selama di pondok, Ustadz Prawoto memang dikenal sebagai seorang ahli beladiri. Tak heran jika pihak pesantren mengangkatnya sebagi pimpinan keamanan santri. Keahlian itu pula yang membuatnya dipercaya sebagai komandan Brigade Persis.

“Beliau memang sejak lama menjadi ahli beladiri di pesantren, setelah itu mengabdi di Persis menjadi Komandan Brigade Persis. Beliau inilah yang paling depan mengatur pengamanan, kalau ada kegiatan-kegiatan besar di organisasi,” kata pembina komunitas Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) ini.

“Kalau dulu waktu di pesantren belia ini suka jadi bagian keamanan, beliau ini yang menjaga ketertiban pesantren,” ujar Dr. Tiar.

Di mata Dr. Tiar, Ustadz Prawoto adalah sosok yang baik dan selalu menjaga muru’ah (perangai yang baik). Bekal pengalaman hidup sejak di pondok hingga di organisasi membuatnya yakin dengan penilaian tersebut.

“Saya melihatnya sejak lama memang beliau ini orang baik, kalau dari keseharian dia merokok pun tidak. Sampai keluar, beliau ini orang yang selalu menjaga muruahnya, yang menjaga dirinya,” jelas mantan Ketua Umum PP Pemuda Persis ini.

Kini Sang Komandan telah kembali ke haribaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sosoknya akan selalu menjadi panutan terlebih bagi rekan-rekannya di Persatuan Islam.

“Kita sangat kehilangan sosok beliau. Beliau ini sosok yang sangat baik, dan kita mengenalnya orang yang sangat peduli kepada organisasi, orang yang tegas dan disiplin,” tutup Dr. Tiar.

Al Mumtaz Kutuk Aksi Teror dan Penganiayaan Terhadap Ulama

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Aliansi Aktifis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Al Mumtaz) mengutuk keras aksi teror dan penganiayaan terhadap ulama yakni KH. Umar Basri dan Ustadz R Prawoto. Bahkan, Penganiayaan berujung meninggal dunia menimpa Ustadz Prawoto yang merupakan Komandan Brigade Persis Kota Bandung.

Dalam pernyataan sikapnya, Al Mumtaz menyampaikan Do’a Takziyah atas meninggalnya Ustadz Prawoto. Selain itu, Al Mumtaz juga mengutuk aksi teror, penganiayaan dan pembunuhan terhadap ulama dan aktifis organisasi islam yang baru baru ini terjadi di Jawa Barat.

“Bertekad melakukan pembelaan terhadap ulama, aktifis, dan kaum muslimin dari berbagai gangguan yang menimpanya, “ kata Ketua Al Mumtaz Hilmi Afwan Hilmawan, Jumat (2/2/2018).

Selain itu, Al Mumtaz juga menuntut pihak kepolisian untuk segera mengusut dan mengungkap secara tuntas motif dibalik aksi terror, penganiayaan dan pembunuhan terhadap ulama dan aktifis islam yang terjadi.

Al Mumtaz menyeru kepada aktifis Islam penggiat dakwah dan amal ma’ruf nahyi munkar serta elemen muslim untuk meningkatkan kewaspadaan, penjagaan diri dalam menjalankan aktifitasnya, melindungi para ulama dan tokoh Islam.

“Menyeru kepada seluruh elemen ormas, jamaah dan lembaga Islam untuk senantiasa mengokohkan persatuan, menjalin kerjasama dan koordinasi mengikuti arahan para ulama dan mengatasi upaya provokasi terror yang terjadi,“ kata Hilmi.

Sebelumnya, dua kasus penyerangan terhadap tokoh umat Islam terjadi di Bandung dalam kurun waktu sepekan ini. KH Umar Basri diserang setelah shalat subuh pada Sabtu (27/1/2018) dan yang terbaru penyerangan kepada Ustadz Prawoto.

Polisi: Pembunuh Ustadz Prawoto Diduga Depresi

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Aparat kepolisian Polrestabes Bandung berhasil menangkap pelaku pembunuhan Komandan Brigade Persatuan Islam (Persis), Ustadz H. R Prawoto (40) bernama Asep Maptuh (45) warga Blok sawah RT 001/003 Kel. Cigondewah Kidul Kec. Bandung kulon, Bandung.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Drs. Hendro Pandowo mengatakan, pelaku akan menjalani tes kejiwaan untuk mengetahui motif sesungguhnya dari pelaku. Pihaknya juga akan mengajak PP Persis untuk memantau langsung perkembangan kasus tersebut.

“Kalau saya lihat rumahnya, kemudian saya tanya warga, ada depresi, tapi untuk kepastiannya kami akan mengajak pengurus Persis untuk melakukan pemeriksaan langsung, perkembangannya akan saya sampaikan dan sama-sama akan melihat nanti. Termasuk apakah akan dilakukan untuk pemeriksaan kejiwaan,” papar Hendro usai pemakaman Almarhum Ustadz Prawoto di Bandung, Kamis (1/2/2018).

Hendro menjelaskan, pihak keluarga telah menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian termasuk perlu tidaknya dilakukan autopsi.

“Saat ini sudah dimakamkan, tentunya saat ini proses itu (autopsi) belum kita perlukan dan keluarga sudah menyatakan bahwa penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian,” ujar Hendro.

Jenazah Ustadz H. R Prawoto dimakamkan di pemakaman keluarga, Desa Burujul, Kecamatan Margaasih, Bandung, Kami (1/2/2018) malam sekira pukul 21.00 WIB. Prosesi pemakaman Ustadz Prawoto diikuti oleh ribuan pelayat dari pejabat hingga elemen-elemen umat Islam.

Almarhum meninggalkan dua orang anak dan satu istri. Semasa hidupnya almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin.

Ustadz Prawoto meninggal dunia di Rumah Sakit Santosa, Kopo Bandung pada pukul 16.00 WIB akibat penganiayaan oleh AM. Ustadz Prawoto mengalami luka di sekujur tubuhnya.

“Pelaku memukuli korban beberapa kali yang mengakibatkan korban mengalami luka patah tangan kiri dan luka terbuka pada kepala,” papar Hendro.

Kontributor: Toni Susandi

Persaudaraan Alumni 212 dan API Bersatu Desak Presiden Copot Kapolri

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif mendesak presiden Jokowi untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait pernyataan kontroversialnya dalam sebuah video yang beredar. Menurutnya, pernyataan Tito tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan berpotensi mengadu-domba sesama anak bangsa.

“Kami minta pada Presiden Jokowi supaya Kapolri Tito Karnavian segera dicopot dari jabatannya. Karena kami yakin masih ada perwira tinggi Polri yang betul-betul Pancasilais, paham sejarah bangsa sendiri, tidak membenci Islam serta bersahabat dengan umat Islam,” katanya keterangan tertulis, Rabu (31/1/2018).

Pernyataan Kapolri tersebut dianggap telah menghina dan memusuhi umat Islam diluar NU dan Muhammadiyah yang juga telah berjuang memerdekakan dan mempertahankan bangsa Indonesia. Slamet khawatir, pernyataan Kapolri tersebut telah menjadi instruksi kepada seluruh jajaran Polri dibawahnya untuk mengawasi ormas-ormas selain NU dan Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah: Banyak Ormas Islam Berjuang Untuk Kemerdekaan

“Karena Tito Karnavian adalah Kapolri, maka tidak mustahil seluruh jajaran Polri dibawahnya, yang sehari-hari hidup di tengah masyarakat akan mengambil sikap mencurigai, memata-matai dan memusuhi orang Islam yang bukan NU dan Muhammadiyah. Karena kegiatan mereka dinilai sedang merontokkan negara,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Persaudaraan Alumni 212 meminta Kapolri Tito Karnavian untuk segera meminta maaf kepada umat Islam di Indonesia khususnya kepada ormas-ormas diluar NU dan Muhammadiyah.

Senada dengan itu, Aliansi Pergerakana Indonesia Bersatu (API Bersatu) juga menyampaikan kecamannya atas pernyataan Kapolri tersebut. Ketua API Bersatu Asep Syaripudin menilai, pernyataan Kapolri berpotensi memecah belah umat Islam.

Untuk itu, API mendesak Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jenderal Pol Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Kapolri.

“Saudara Tito Karnavian tidak layak dan tidak pantas menduduki jabatan sebagai KAPOLRI,” kata Asep dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1/2018).

Klarifikasi Pernyataan Kapolri, Polri Sebut Video Telah Dipotong

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepolisian akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang dinilai menyudutkan ormas Islam diluar NU dan Muhammadiyah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Mohammad Iqbal berdalih video tersebut telah mengalami penyuntingan.

“Bahwa video itu rekaman tahun 2017 tanggal 8 Februari di pondok pesantren KH Ma’ruf Amin dan itu sudah dipotong-potong, jadi kalimat tidak utuh,” kata Iqbal di kediaman Kapolri, Jakarta Selatan, dilansir Republika, Rabu (31/1/2018).

Menurut Iqbal, kalimat tidak utuh berpotensi menyampaikan pesan yang tidak utuh juga. Sehingga akhirnya menimbulkan interpretasi masing-masing. “Bahkan beberapa pihak dalam tanda petik menyalahkan Pak Kapolri,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan, dalam video yang tersebar banyak yang dipotong baik segi konten maupun konteks. Soal konteks, Iqbal mengatakan pidato itu terlontar saat panasnya Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, Kapolri justru menyampaikan ke semua jajaran untuk lebih memperkuat tali silaturahim.

“Konteksnya pada bulan Februari itu sedang hangat-hangatnya situasi Pilkada DKI bahwa kapolri memotivasi dan menyampaikan ke seluruh jajaran untuk lebih memperkuat tali silaturahmi untuk semua ormas Islam,” jelasnya.

Baca juga: Majelis Mujahidin: Umat Islam Jangan Terprovokasi Pernyataan Kapolri

Pada Rabu (31/1/2018) siang ini, kata Iqbal, Ketua Syarikat Islam, Hamdan Zoelva mengunjungi kediaman Kapolri. Pada kesempatan itu, Kapolri telah menyampaikan klarifikasinya. “Ternyata setelah adanya silaturahmi ini semua terbuka bahwa maksud pak kapolri didalam video itu berbeda sekali. Tidak ada maksud menyudutkan pihak tertentu,” katanya.

Meski menemukan adanya pemotongan di video, Iqbal menyatakan, Polri belum berniat pelaku pemotongan maupun penyebar video tersebut. Langkah yang akan dilakukan Kapolri saat ini adalah untuk bersilaturahmi dan tabbayun dengam ormas Islam.

Dalam video tersebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian berpidato di acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Ulama PBNU dengan jajaran Polri di Serang, Banten. Dalam pidatonya, Tito menginstruksikan bawahannya untuk bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah dari pusat hingga daerah.

“Para Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek wajib untuk bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah jangan dengan yang lain, dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iyah,” katanya dalam video tersebut.

Pidato Tito pun menuai protes dari berbagai pihak.

Begini Tanggapan Ulama NU Soal Pernyataan Kapolri

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengasuh Pesantren Tebu Ireng KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah juga menyayangkan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebut ormas Islam selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mau merontokkan negara.

Ormas Islam lainnya, kata Gus Solah, juga punya peran dan pengaruh untuk bangsa ini.

Sarekat Islam, ungkapnya mencontohkan, lebih dulu terjun ke dunia politik dibandingkan NU dan Muhammadiyah.

“Kalau dulu, tahun 20-an pengaruh Sarekat Islam lebih besar daripada NU. Itu termasuk organisasi yang melalui Pak Tjokroaminoto menumbuhkan kebangsaan. Tokoh Pak Tjokroaminoto itu luar biasa ditambah Agus Salim. Tidak bisa dinafikan peranan Pak Tjokro. Itu gurunya Bung Karno,” tuturnya dilansir Hidayatullah.com, Selasa (30/01/2017).

Baca juga: Muhammadiyah: Banyak Ormas Islam Berjuang Untuk Kemerdekaan

“Saya pikir ormas Islam lain juga banyak. Persis melalui Pak Natsir, Al Khairaat juga jasanya banyak,” tambah tokoh NU ini.

Gus Solah berharap Tito meralat pernyataannya dan meminta maaf.

“Mudah-mudahan beliau belajar dari kesalahan ini. Dan insya Allah beliau belajar lah. Rasanya tidak ada orang yang sempurna. Orang selalu berbuat salah. Jadi sudah, kita sudah menyampaikan kritik. Saya pikir cukup lah. Tidak perlu kita perpanjang lagi,” pungkasnya.

Potensi Konflik dalam Percaturan Pilkada

Oleh: AB LATIF (Dir. Indopolitik Watch)
Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Ada 17 Propinsi, 39 kota, dan 115 Kabupaten atau total ada 171 Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak. Jumlah ini jauh lebih besar di bandingkan penyelenggara Pilkada tahun 2017 yang hanya diikuti 101 Daerah yang terdiri dari 7 Propinsi, 76 Kabupaten, dan 18 kota. Dana yang dikeluarkan pemerintah pun tidak sedikit untuk Pilkada 2018 ini, diperkirakan dana itu tembus sampai Rp. 20 Trilliun. Rincian dana ini mencakup anggaran KPU, Bawaslu dan Pengamanan dari TNI-POLRI . ini belum dana yang dihimpun oleh para kandidat atau calon untuk kampanye, baleho/banner, kaos partai, amplop pemilih, transportasi, rapat, tim sukses dan masih banyak kebutuhan yang lain yang tak dapat disebutkan.
Suasana panas Pilkada tahun ini begitu terasa dan bahkan rasanya hampir sama dengan suasana Pilpres. Bahkan ada yang mengatakan Pilkada rasa Pilpres. Bagaimana tidak, Pilkada tahun ini sangatlah berdekatan dengan Pilpres. Artinya hasil Pilkada tahun ini adalah representative keberhasilan Parpol di Pilpres 2019 nanti. Dengan demikian, parpol akan lebih serius untuk memenangkan kandidatnya untuk mengamankan saat Pilpres.
Ketegangan terjadi di antara para kontestan baik antar calon maupun antar partai pendukung atau bahkan konflik dalam tubuh partai. Sebagai contoh bagaimana kasus PDIP dan Demokrat di Kalimatan Barat, antara Prabowo dan La Nyala, dan bagaimana konflik di internal Hanura, serta masih banyak yang lainnya. Ini merupakan konflik yang muncul sebelum Pilkada dimulai, bagaimana konflik sesudah Pilkada ? tentu jauh akan lebih besar lagi.
Dari beberapa pengalaman sering kali Pilkada berakibat pada kerusuhan atau konflik. Kita masih ingat bagaimana konflik di Palopo Sulawesi selatan, sejumlah kantor nyaris ludes dibakar masa. Tahun 2012 lalu juga terjadi di Puncak Ilaga, Papua yang menelan 47 korban jiwa dan ratusan orang terluka. Ini adalah konskwensi logis dari pelaksanaan Pilkada.
Sebenarnya Pemerintah sudah sangat memahami akibat yang ditimbulkan dari Pilkada langsung ini. Diperkirakan ada beberapa daerah yang dimungkinkan rawan konflik diantaranya adalah Propinsi Papua, Propinsi Maluku, dan Propinsi Kalimantan Barat. Juga di prediksi ada kota yang juga rawan konflik diantaranya, Mimika (Papua), Paniai (Papua), Konawe (Sultra), Timor Tenggah Selatan (NTT). Mengapa konflik-konflik ini muncul seiring dilaksanakannya Pilkada ?
Ada beberapa faktor yang mengakibatkan munculnya konflik dalam Pilkada. Faktor-faktor itu adalah penyelenggaraan Pilkada yang tidak netral. Artinya ada kemungkinan keberpihakan Penyelenggara Pilkada terhadap calon atau kandidat tertentu dan ini sering terjadi. Dengan ketidak netralannya pihak penyelenggara ini akan menimbulkan rasa tidak percaya pada hasil Pilkada, yang akhirnya bisa terjadi konflik yang tidak diinginkan. Selain itu faktor yang lain adalah kemungkinan ada kesengajaan dalam mendata Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan inilah yang seringkali terjadi yaitu dimanipulasinya data calon pemilih (DPT) oleh oknum tertentu, gunanya adalah untuk melambungkan suara. Jika hal ini terjdi kita mungkin bisa memprediksi sejauh mana kemarahan para pendukung kandidat yang kalah. Lalu kalau hal ini benar terjadi hendak disalurkan kemana kemarahan mereka ? faktor yang mempengaruhi munculnya konflik selanjutnya adalah seringkali para elit menganggap politik hanya sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan pribadi, untuk mengeruk kekayaan pribadi, sehingga cara apapun bisa ditempuh untuk tujuan itu.
Faktor yang tak kalah besar pengaruhnya adalah biaya politik yang sangat tinggi. sehingga dengan kondisi yang demikian jarang sekali kandidat yang mau menerima kekalahan. Apalagi kalau di kurskan dengan gaji yang diperoleh sungguh tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Alhasil jika mereka kalah, maka jalan yang tidak mungkin pun bisa mereka rekayasa. Sebaliknya jika mereka menang, maka pekerjaan pertamanya adalah bagaimana modal itu bisa kembali dulu. Artinya pekerjaan untuk kesejahteraan rakyat hanya akan dilakukan jika ada kesempatan saja.
Selain faktor biaya, tidak kalah bahayanya adalah masih kuatnya sentiment Primordialisme, Klientalisme, dan Etnosentrisme. Hal ini bisa menjadi bahan bakar yang bisa meledak saat terjadi konflik Pilkada. Ini sangat dimungkinkan jika ada kandidat tertentu yang sengaja mengekploitasi isu SARA untuk kepentingan politiknya.
Inilah buah dari politik demokrasi liberal yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini. Sungguh sistem ini sangat berpotensi memunculkan konflik diantara anak bangsa. Bagaimana mungkin bangsa ini bisa maju kalau setiap tahun kita disibukkan memilih pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemimpin nasional dengan biaya yang sedemikian besar. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa Pilkada langsung senantiasa menjadi sumber konflik dinegeri ini. Ketidak puasan pada hasil Pilkada bisa menjadi dendam bertahun-tahun dan pada puncaknya dendam ini akan meledak pada saatnya.