Potensi Konflik dalam Percaturan Pilkada

Potensi Konflik dalam Percaturan Pilkada
Oleh: AB LATIF (Dir. Indopolitik Watch)
Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Ada 17 Propinsi, 39 kota, dan 115 Kabupaten atau total ada 171 Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak. Jumlah ini jauh lebih besar di bandingkan penyelenggara Pilkada tahun 2017 yang hanya diikuti 101 Daerah yang terdiri dari 7 Propinsi, 76 Kabupaten, dan 18 kota. Dana yang dikeluarkan pemerintah pun tidak sedikit untuk Pilkada 2018 ini, diperkirakan dana itu tembus sampai Rp. 20 Trilliun. Rincian dana ini mencakup anggaran KPU, Bawaslu dan Pengamanan dari TNI-POLRI . ini belum dana yang dihimpun oleh para kandidat atau calon untuk kampanye, baleho/banner, kaos partai, amplop pemilih, transportasi, rapat, tim sukses dan masih banyak kebutuhan yang lain yang tak dapat disebutkan.
Suasana panas Pilkada tahun ini begitu terasa dan bahkan rasanya hampir sama dengan suasana Pilpres. Bahkan ada yang mengatakan Pilkada rasa Pilpres. Bagaimana tidak, Pilkada tahun ini sangatlah berdekatan dengan Pilpres. Artinya hasil Pilkada tahun ini adalah representative keberhasilan Parpol di Pilpres 2019 nanti. Dengan demikian, parpol akan lebih serius untuk memenangkan kandidatnya untuk mengamankan saat Pilpres.
Ketegangan terjadi di antara para kontestan baik antar calon maupun antar partai pendukung atau bahkan konflik dalam tubuh partai. Sebagai contoh bagaimana kasus PDIP dan Demokrat di Kalimatan Barat, antara Prabowo dan La Nyala, dan bagaimana konflik di internal Hanura, serta masih banyak yang lainnya. Ini merupakan konflik yang muncul sebelum Pilkada dimulai, bagaimana konflik sesudah Pilkada ? tentu jauh akan lebih besar lagi.
Dari beberapa pengalaman sering kali Pilkada berakibat pada kerusuhan atau konflik. Kita masih ingat bagaimana konflik di Palopo Sulawesi selatan, sejumlah kantor nyaris ludes dibakar masa. Tahun 2012 lalu juga terjadi di Puncak Ilaga, Papua yang menelan 47 korban jiwa dan ratusan orang terluka. Ini adalah konskwensi logis dari pelaksanaan Pilkada.
Sebenarnya Pemerintah sudah sangat memahami akibat yang ditimbulkan dari Pilkada langsung ini. Diperkirakan ada beberapa daerah yang dimungkinkan rawan konflik diantaranya adalah Propinsi Papua, Propinsi Maluku, dan Propinsi Kalimantan Barat. Juga di prediksi ada kota yang juga rawan konflik diantaranya, Mimika (Papua), Paniai (Papua), Konawe (Sultra), Timor Tenggah Selatan (NTT). Mengapa konflik-konflik ini muncul seiring dilaksanakannya Pilkada ?
Ada beberapa faktor yang mengakibatkan munculnya konflik dalam Pilkada. Faktor-faktor itu adalah penyelenggaraan Pilkada yang tidak netral. Artinya ada kemungkinan keberpihakan Penyelenggara Pilkada terhadap calon atau kandidat tertentu dan ini sering terjadi. Dengan ketidak netralannya pihak penyelenggara ini akan menimbulkan rasa tidak percaya pada hasil Pilkada, yang akhirnya bisa terjadi konflik yang tidak diinginkan. Selain itu faktor yang lain adalah kemungkinan ada kesengajaan dalam mendata Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan inilah yang seringkali terjadi yaitu dimanipulasinya data calon pemilih (DPT) oleh oknum tertentu, gunanya adalah untuk melambungkan suara. Jika hal ini terjdi kita mungkin bisa memprediksi sejauh mana kemarahan para pendukung kandidat yang kalah. Lalu kalau hal ini benar terjadi hendak disalurkan kemana kemarahan mereka ? faktor yang mempengaruhi munculnya konflik selanjutnya adalah seringkali para elit menganggap politik hanya sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan pribadi, untuk mengeruk kekayaan pribadi, sehingga cara apapun bisa ditempuh untuk tujuan itu.
Faktor yang tak kalah besar pengaruhnya adalah biaya politik yang sangat tinggi. sehingga dengan kondisi yang demikian jarang sekali kandidat yang mau menerima kekalahan. Apalagi kalau di kurskan dengan gaji yang diperoleh sungguh tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Alhasil jika mereka kalah, maka jalan yang tidak mungkin pun bisa mereka rekayasa. Sebaliknya jika mereka menang, maka pekerjaan pertamanya adalah bagaimana modal itu bisa kembali dulu. Artinya pekerjaan untuk kesejahteraan rakyat hanya akan dilakukan jika ada kesempatan saja.
Selain faktor biaya, tidak kalah bahayanya adalah masih kuatnya sentiment Primordialisme, Klientalisme, dan Etnosentrisme. Hal ini bisa menjadi bahan bakar yang bisa meledak saat terjadi konflik Pilkada. Ini sangat dimungkinkan jika ada kandidat tertentu yang sengaja mengekploitasi isu SARA untuk kepentingan politiknya.
Inilah buah dari politik demokrasi liberal yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini. Sungguh sistem ini sangat berpotensi memunculkan konflik diantara anak bangsa. Bagaimana mungkin bangsa ini bisa maju kalau setiap tahun kita disibukkan memilih pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemimpin nasional dengan biaya yang sedemikian besar. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa Pilkada langsung senantiasa menjadi sumber konflik dinegeri ini. Ketidak puasan pada hasil Pilkada bisa menjadi dendam bertahun-tahun dan pada puncaknya dendam ini akan meledak pada saatnya.
Bagikan