Penulis: Ally Muhammad Abduh

Rumah Sehat Mandiri, Hunian Gratis Bagi Pasien Dhuafa di RSHS Bandung

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Mandiri Amal Insani (MAI) Foundation meresmikan Rumah Sehat Mandiri (RSM) pada Sabtu (21/7/2018). Rumah Sehat Mandiri yang beralamat di belakang RS Hasan Sadikin, Jl. Tawekal No. 18, Kel. Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung ini adalah hunian sementara pasien yang dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung.

Acara dihadiri oleh Kepala Kanwil Mandiri Jawa Barat Samsoni , Supervisor Mandiri Kantor Pusat Abdul Hadi , Camat Sukajadi Yudi Hermawan dan Perwakilan dari RS Hasan Sadikin, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutanya, Camat Sukajadi Yudi Hermawan sangat bersyukur akan hadirnya Rumah Sehat Mandiri (RSM) yang digagas oleh pihak Mandiri Amal Insani Foundation (MAI)

“Hadirnya Rumah Sehat Mandiri ini tentunya sangat bermanfaat bagi warga yang memiliki kesulitan secara ekonomi akan berobat. Alhamdulillah, disediakan Rumah Sehat Mandiri secara gratis beserta fasilitasnya,” katanya.

Rumah Sehat Mandiri

Sementara itu, Samsoni selaku Kepala Kanwil Mandiri Jabar megungkapkan, dengan adanya Rumah Sehat Mandiri ini sebagai wujud kepedulian bagi para pasien dhuafa untuk meringankan beban ekonomi bagi pasien dan sebagai tempat pembinaan dakwah.

“Keberadaan Rumah Sehat Mandiri Amal Insani Bagi Pasien dhuafa sangat membatu meringakan Living beban cost yang mereka keluarkan hari demi harinya, dan dapat mewujudkan Rasa sadar, sabar dan Tawakal dalam menjalani Ujian kemudian menumbuhkan rasa semangat dalam mempercayai akan diberi kesembuhan Oleh Allah SWT sebagai alasan kenapa diberi nama Rumah Sehat,” ungkapnya.

Pasien dari kaum dhuafa yang akan menemapati RSM tidak dipungut biaya sepese pun. Kendati demikian, fasilitas cukup lengkap seperti, AC, ambulance, dapur tersedia kompor, kulkas, AC/kipas, makan sehari-hari siap menjadi penunjang pasien demi mengurangi beban hidup selama di Bandung. Selain itu, ada juga bimbingan konseling pendekatan spiritual Al-Ma’surat & Pengajian.

Sumber dana Rumah Sehat Mandiri berasal dari zakat, infaq, shodaqoh karyawan Bank Mandiri sebagai sebuah dedikasi bagi agama dan masyarakat.

Reporter: Kiki

Beda Pandangan Politik, TGB Minta Ulama Tiru Rasulullah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gubernur NTB, TGH. Muhammad Zainul Majdi meminta para ulama untuk menghadirkan kesejukan menjelang Pilpres 2019. Jangan sampai malah menyebarkan ujaran kebencian dengan menjelekkan pasangan calon lainnya.

“Menjelang pilpres harusnya ulama menyebarkan kesejukan bukan malah ujaran kebencian,” katanya saat ditemui usai jumpa pers soal persiapan Konferensi Internasional Moderasi Islam di RM Taliwang Bersama, Jl Tebet Raya, Jaksel, Jumat (20/7/2018).

Tuan Guru Bajang (TGB) menjelaskan, harusnya ulama mengingat tiga pesan Rasulullah SAW. Pertama, sebarkan kabar gembira, jangan menjauh. Kedua, mudahkan jangan dipersulit dan ketiga berkolaborasi, jangan memecah belah.

“Kalau nasihat Rasul tidak kita dengar, mau dengar nasihat dari siapa,” tandasnya.

TGB juga meminta masyarakat untuk menghormati perbedaan pandangan politik. “Jangan karena berbeda ada pernyataan kadar imannya kurang, Islamnya cacat dan pilihan politik saya yang paling benar. Karena dalam konteks Ahlus sunnah tidak ada seperti itu,” pungkasnya.

Reporter: Gio

Kembali Datangi DPRD, Umat Islam Magelang Tegaskan Tolak RSU Siloam

MAGELANG (Jurnalislam.com) – Setelah dua kali gagal menemui pihak DPRD Kabupaten Magelang, FUIMARA (Forum Ukhuwah Islamiyah Magelang Raya) kembali mendatangi kantor DPRD Magelang Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid, Magelang, Kamis (19/7/2018) siang.

Rombongan umat Islam diterima beberapa anggota DPRD Magelang kemudian melakukan audensi terkait berdirinya RSU Siloam Syubbanul Wathon. Dalam audensi tersebut, ketua FUIMARA Hendrarto menegaskan bahwa Ulama dan Tokoh masyarakat menolak berdirinya RSU milik James Riyadi tersebut.

“Setelah melakukan penelusuran terkait latar belakang rekam jejak dan misi James Riyadi dan Lippo Grupnya, FUIMARA melihat adanya potensi ancaman yang besar terhadap akidah umat, itulah sebabnya FUIMARA menolak dengan tegas atas pendirian RSU Siloam Syubbanul Wathon,” terangnya dalam pesan siar yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (19/7/2018).

“Kami yakin yakin dengan masukan dari sesepuh, pengasuh pondok pesamtren, ulama, kyai, tokoh masyarakat dan ormas Islam di wilayah kota dan kabupaten Magelang, dan mereka menolak tegas atas berdirinya rumah sakit tersebut,” sambungnya.

Hedrarto juga khawatir ada muatan politik atas pemberian ijin RSU tersebut setelah bangunan hampir selesai, padahal PCNU yang juga ingin mendirikan Rumah Sakit namun dipersulit terkait pemberian ijin.

“Perlu diketahui bahwa pcnu kabupaten magelang juga sedang berusaha membangun RS di Palbapang Magelang,” ujar Hendrarto.

Lebih lanjut Hendrarto menepis fitnah yang dialamatkan kepada FUIMARA. Ia menegaskan, bahwa apa yang dilakukannya bersama sejumlah elemen muslim Magelang adalah murni dari aspirasi masyarakat yang menolak berdirinya RSU Siloam tersebut.

“FUIMARA sangat menyesalkan adanya informasi dan upaya penyesatan masyarakat dengan menghembuskan isu bahwa apa yang dilakukan Fuimara bersifat politis dan dilakukan kelompok Wahabi,” tegasnya.

“Karena Fuimara bukan organisasi politik dan bukan golongan ataupun aliran wahabi karena didalamnya terdiri dari berbagai macam aktifis Islam dari berbagai ormas islam. Bahkan hal itu berbahaya karena berpotensi membenturkan sesama umat islam,” pungkas Hendrarto.

TGB: Perbedaan Politik Jangan Sampai Lahirkan Fatwa Keagamaan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Secara mengejutkan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut menuai kritik macam-macam dari publik.

Menanggapi hal tersebut, TGB meminta masyarakat untuk berhati-hati melemparkan tuduhan kepadanya. Ia mengaku ada yang sampai mengkafirkan dirinya.

“Saya sih mendoakan saja. Karena mengkafirkan itu perbuatan yang tidak mencerminkan Ahlu sunnah waljamaah,” katanya saat ditemui usai jumpa pers soal persiapan Konferensi Internasional Moderasi Islam di RM Taliwang Bersama, Jl Tebet Raya, Jaksel, Jumat (20/7/2018).

Menurutnya, perbedaan politik di Indonesia tidak boleh melahirkan fatwa keagamaan. Dengan alasan orang yang berbeda pilihan tidak muslim, bukan muslim yang kaffah dan tidak berkomitmen dalam Islam.

“Tidak boleh itu,” pungkasnya.

TGB menilai, fatwa keagamaan yang dikeluarkan karena perbedaan pilihan politik hanya merusak kerukunan masyarakat Indonesia.

Reporter: Gio

 

Tahapan Melahirkan Pemimpin yang Baik Menurut Ustaz Salim A Fillah

SOLO (Jurnalislam.com) – Penulis Buku Islami, Ustaz Salim A Fillah menjelaskan, untuk melahirkan kepemimpinan yang baik di masa depan, ada dua hal yang harus dilakukan oleh umat Islam. Pertama, menjadikan masjid sebagai tempat pengkaderan calon pemimpin.

Kriteria utama pemimpin dalam Islam adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan masjid adalah tempat terbaik untuk melahirkan pemimpin bertakwa.

“Masjid adalah tempat pengadaan pemimpin yang terbaik, kalau kita punya 1.200.000 Masjid dan mushola atau 800 ribu masjid di Indonesia maka kalau satu masjid menghasilkan satu pemimpin maka kita punya stok 800 ribu pemimpin,” ungkapnya kepada Jurnalislam.com usai memberikan materi di Masjid MUI Surakarta Ahad, (15/7/2018).

“Itu sangat mencukupi untuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri, 33 gubenur seluruh Indonesia, 450 bupati walikota, 5400 camat, kita sangat memerlukan itu, insya Allah menyiapkan pemimpin dari masjid,” imbuhnya.

Kedua, untuk melahirkan pemimpin yang baik maka umat Islam harus memperbaiki dirinya. Ia menukil perkataan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin yang mengutip sebuah atsar “kamaa takuunuu, yuwalla ‘alaikum” (sebagaimana kalian, demikian pula pemimpin kalian). Ini adalah atsar Abu Ishaq As Sabi’iy, salah seorang ulama tabi’in asal Kufah yang terkenal sebagai ahli hadits dan ahli ibadah.

“Yang kedua, kita juga harus memperbaiki masyarakat karena kaidahnya salah satunya ‘kamaa takuunuu yuwalla ‘alaikum, seperti apa keadaanmu seperti itulah kamu akan diberi pemimpin oleh Allah,” terang ustaz Salim.

“Kalau tukang tambal ban kita masih sering tebar paku, kalau pedagang kita di pasar suka nempel magnet dan mengurangi takaran dan timbangan, ASN kita masih terima amplop-amplop tidak jelas, masih suka menilap nota dan kwitansi, kita sulit untuk berharap dapat presiden yang tidak korupsi, wong sing milih yo seperti itu,” tandasnya.

Jika kedua hal itu telah dilakukan, sambungnya, maka akan melahirkan sebuah masyarakat yang islami dan kepemimpinan yang sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah.

“Artinya menyadarkan masyarakat untuk menjadi baik, maka insya Allah akan memperbaiki juga dalam selera mereka untuk memilih pemimpin yang baik sebagaimana keadaan mereka, ini agenda besar umat Islam. Jadi satu melahirkan pemimpin orang orang yang sholeh dari masjid, kedua memperbaiki masyarakat supaya mau memilih pemimpin yang baik,” jelasnya.

Salim A Fillah: Seharusnya Pemerintah Selesaikan Akar Radikalisme Yakni Ketidakadilan

SOLO (Jurnalislam.com) – Penulis buku islami, Ustaz Salim A Fillah juga menanggapi survei Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tentang masjid radikal. Menurutnya, sumber permasalahan sebenarnya disebabkan oleh adanya ketidakadilan pemerintah terhadap umat Islam.

“Nah pandangan miring tentang masjid, seakan-akan masjid jadi tempat agitasi politik dan lain sebagainya, hanyalah konsekuensi dari yang terjadi di negara ini, dimana ada ketidakadilan, dimana ada ketimpangan, dimana ada kezaliman, sehingga kemudian orang-orang yang punya kepedulian pasti akan bereaksi hal tersebut dengan amar ma’ruf nahi mungkar kemudian kalau tidak bisa dengan tangan kemudian dengan lisan,” ungkapnya kepada Jurnalislam.com, Ahad (15/7/2018).

Ia juga tidak setuju apabila hanya masjid yang dituduh sebagai tempat menebar ujaran kebencian dan radikalisme. Seharusnya, pemerintahlah yang menyelesaikan akar permasalahan bukan menangkapi dan memberikan stigma buruk kepada para dai yang memberikan masukan dan menyuarakan kebenaran di depan penguasa.

“Dan mimbar masjid tentu saja tidak bisa disalahkan sebagai tempat ‘Al Amru bil Ma’ruf Wa Nahi Anil Mungkar’ yang dilakukan para khotib, para ulama dan para ustaz. Dan tidak pada tempatnya kemudian aparat pemerintah hanya satu pandangan untuk menyalahkan penggunaan masjid yang sedemikian, tanpa kemudian membenahi berbagai macam perkara yang disuarakan, dikritik dan diberi masukan oleh para tokoh umat ini,” paparnya penulis buku ‘Jalan Cinta Para Pejuang’ ini.

Selanjutnya, Ustaz Salim mengimbau umat Islam untuk mengembalikan fungsi masjid, yaitu dengan menjadikan masjid sebagai pusat aktifitas seluruh kegiatan umat Islam sebagaimana pada zaman Rasulullah.

“Seluruh umat Islam berkewajiban untuk mengembalikan fungsi masjid kita seperti yang diteladankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana masjid menjadi pusat dan pemberdayaan masyarakat dari soal ibadah, sosial, ekonomi bahkan kekuatan membawa perubahan pada sesuatu yang lebih besar, dalam konteks bernegara,” terangnya kepada Jurnalislam.com di masjid MUI Surakarta, Ahad, (15/7/2018).

“Maka dengan itu kita wajib kemudian mempelajari bagaimana memenej masjid dengan baik, termenej untuk terdata semua jamaahnya, termenej untuk terlayani untuk semua jamaahnya, termenej untuk terberdayakan semua jamaahnya,” pungkasnya.

Disebut Bakal Cawapres Jokowi, Kiai Ma’ruf: Saya Belum Diberitahu

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Akhir-akhir ini nama Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin ramai dibincangkan setelah disebut sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Jokowi pada Pilpres tahun depan. Sambil tertawa, Kiai Ma’ruf menegaskan dirinya belum diberitahu.

“Katanya saya disebut jadi cawapres, tapi belum tau. Karena sampai saat ini saat ini saya belum diberitahu,” katanya kepada Jurnalislam.com saat ditemui di kantornya, Jalan Proklamasi No. 54, Jakpus, Selasa (17/7/2018).

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan nama Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi.

Wakil Ketum PPP, Arwani Thomafi menilai sosok Ma’ruf Amin sebagai sosok yang komplet. Selain berpengalaman di keorganisasian, Ma’aruf juga merupakan seorang ulama yang juga sebagai Ra’is Aam PBNU.

“Dari sisi keilmuan, bidang ekonomi Islam, perbankan syariah, sejarah, jam terbang juga semua orang tahulah Pak Amin. Untuk kepentingan umat juga orang tahulah, untuk komitmen kebangsaan juga bagus,” jelasnya.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei cawapres ideal bagi Jokowi jelang pendaftaran calon presiden (capres) pada 4 Agustus mendatang. Nama Ma’ruf Amin masuk di dalam daftar LSI.

Berdasarkan survei LSI, Ma’ruf Amin masuk ke dalam kelompok cawapres Jokowi dari kalangan tokoh agama. Nama Ketua MUI KH Ma’ruf Amin muncul tertinggi elektabilitasnya di angka 21 persen. Disusul mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin 17,2 persen, Tuan Guru Bajang (TGB) 12,3 persen dan Mahfud MD 9,5 persen.

Reporter: Gio

KH Ma’ruf Amin Minta Pengurus Masjid Awasi Khatib

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta para pengurus masjid mengawasi seorang khatib apabila ketika berceramah mengarah pada ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Hal tersebut dilakukan agar masjid tersebut bebas dari ajaran radikalisme.

“Semua yang arahnya ke radikal harus dicegah. Kedamaian dan persaudaraan harus diraih supaya masalah politik tidak mendorong ke arah permusuhan. Menjelang tahun politik, masjid bisa digunakan politisasi, jadi khatib di masjid yang harus dikendalikan,” kata Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin di kantornya, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Kiai Ma’ruf yang juga Rais Aam PBNU mengkhawatirkan, apabila ceramah seorang khatib mengandung ujaran kebencian akan berujung pada tindakan radikalisme. Untuk itu, sebaiknya model ceramah seorang khatib harus diperbaiki bersama, sehingga toleransi antar umat beragama di Indonesia tetap terjaga.

“Mungkin ada yang radikal ucapannya. Khotib yang radikal contohnya yang provokatif, menghujat mempersoalkan masalah lalu, itu radikalisme ucapan dan bisa mengarah ke radikalisme tindakan. Itu yang harus dicegah,”cetusnya.

Seperti diketahui, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) telah melakukan survei terhadap 100 masjid pemerintahan di Jakarta. 100 masjid tersebut terdiri atas 35 masjid di Kementerian, 28 masjid di Lembaga Negara dan 37 masjid di Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).

Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Agus Muhammad mengatakan, survei itu dilakukan setiap shalat Jumat dari 29 September hingga 21 Oktober 2017. Kemudian, tim survei menganalisis materi khutbah Jumat yang disampaikan. Hasilnya, ada 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme.

Reporter: Gio

MUI Terima Dana Sumbangan Konsumen Indomaret Rp 2,87 Milyar

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lembaga Islamic Dakwah Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF MUI) menerima dana donasi konsumen Indomaret sebesar Rp 2,87 miliar. Dana tersebut merupakan Program Peduli Pendidikan yang diadakan Indomaret selama periode 1 Februari-30 April 2018.

Donasi konsumen diberikan langsung Dirut PT. Indomarco Prismatama (Indomaret), Sinarman Jonatan kepada Ketum MUI, KH Ma’ruf Amin yang disaksikan Ketua IDF MUI, Misbahul Ulum di Kantor Pusat MUI.

Dirut Indomaret menjelaskan, donasi dilakukan berupa kembalian belanja maupun sumbangan langsung melalui kasir Indomaret.

“Biasanya kasir akan menawarkan program donasi dan setelah disetujui konsumen, kasir baru menyetruk nilai sumbangan konsumen sebagai bukti donasi,” tuturnya.

Jonatan berharap kerja sama pertama kali ini bukan kali ini saja. Namun terus berlanjut lama.

Sementara itu, Ketua IDF MUI, Misbahul Ulum mengatakan donasi akan digunakan untuk membangun laboratorium komputer dan multimedia di 10 lokasi lembaga pendidikan yang disepakati.

“Pembangunan ini untuk melatih siswa sehingga menguasai dan lebih terampil dalam mengoperasikan teknologi informasi,” pungkasnya.

Reporter: Gio

Kota Lhokseumawe Adakan Tes Kemampuan Baca Al-Qur’an Bacaleg

LHOKSEUMAWE (Jurnalislam.com) – Pekan ini, sejumlah bakal calon legislatif di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh mengikuti tes baca Al-Qur’an. Selain sarat administratif, kemampuan membaca Al-Qur’an menjadi sarat wajib lainnya untuk menjadi anggota legislatif di provinsi yang menerapkan Syariat Islam itu.

Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe Mulyadi mengatakan, tes baca Al-Qur’an telah dimulai kepada bacaleg sejak Senin (16/72018) pagi dan berakhir Senin sore. Hari pertama uji baca Al-Qur’an tersebut dilakukan kepada bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, Garuda, PDIP, Golkar dan Nasdem.

“Besoknya akan dilanjutkan lagi oleh bacaleg dari partai politik lainnya, hingga sampai tanggal 18 Juli, sebagaimana yang telah dijadwalkan dan telah diketahui bersama oleh semua parpol peserta pemilu di Kota Lhokseumawe,” jelas Mulyadi, Senin (16/72018) dilansir Republika.

Pelaksanaan uji baca Al-Qur’an bagi bacaleg di Provinsi Aceh merujuk pada Qanun Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sementara itu, jenis penilaian yang akan dilakukan kepada bacaleg dalam uji baca Al-Qur’an antara lain, adab, tajwid, dan falshahah.

Yang menjadi penguji untuk tes baca Al-Qur’an adalah dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Lhokseumawe, Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) dan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Lhokseumawe. “Materi uji baca Al-Qur’an yang dilakukan kepada para pasangan bakal calon tersebut antara lain, kefasihan dalam membaca, makhrijul huruf, etika, dan adab membaca Al-Qur’an,” kata Mulyadi