SOLO (Jurnalislam.com)- Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor Dr. Muhammad Taufik angkat suara soal pengadangan peserta tabligh akbar.
Aksi aparat yang kedapatan mengadang peserta Tabligh Akbar PA 212 di Gladak Solo dinilai justru memperburuk citra polisi.
“Artinya begini, apa yang dilakukan pemerintah lewat kepolisian pada hari ini sangat tidak strategis, ini akan memberikan respon kepada masyarakat itu akan makin berani dan-mohon maaf- tidak respek kepada aparat kepolisian,” katanya kepada Jurniscom ahad, (13/1/2019).
Dr. Taufik yang juga ketua Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) ini meminta kepada pemerintah agar tidak paranoid terhadap aksi-aksi yang dilakukan umat Islam khususnya di Solo.
“Sebenarnya acara ini sebenarnya sama dengan acara di hari Jum’at dan yang lain lain. Artinya kegiatan ini adalah bagian penyampaian pendapat di muka umum, kalau penyampaian pendapat di muka umum itu mayornya tidak perlu berizin cukup pemberitahuan,” ungkapnya.
Padahal menurutnya, aktivitas aksi ini nyaris tidak ada rumput pun yang rusak.
Bahkan yang terjadi semua pulang dengan tertib. Sampah-sampah pun kira kira satu jam sudah bersih.
Kalau anarkisme, kata Dr Taufik, bisa dilihat dalam sejarah saat 20 november tahun 2000.
Saat ituitu Megawati tidak terpilih sebagai presiden meski PDIP menang.
“Yang terjadi adalah pembakaran, gedung pembantu Gubenur ini dibakar, kemudian LP blok D dan F itu juga di jebol. Bahkan mohon maaf, Balai Kota pun juga dibakar,” ujarnya.
Untuk itu, ia mengimbau kepada pemerintah dan aparat kepolisian untuk bersikap persuasif kepada umat Islam.
“Sepanjang panitia ada yang bertanggung jawab, maka kalau terjadi efek negatif tinggal dipanggil yang bertanggung jawab dan yang menyerahkan pemberitahuan tersebut, itu perintah UUD pasal 13 ayat 1, 2,3 dan 4 UU 1998,” tandasnya.
