JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menanggapi penangkapan beberapa terduga teroris oleh Densus 88 dalam tiga hari berturut-turut, Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai pemerintahan Jokowi mempunyai agenda untuk menyelesaikan kasus Poso dengan memberi target waktu, biar tidak berlarut-larut.
Densus 88 pun mencoba selangkah lebih maju dari rencana pembersihan Poso ini dengan terlebih dahulu melakukan langkah preventif, dengan menangkap jejaring di bagian hilir dengan harapan bisa menghubungkan ke jejaring inti atau hulu.
Demikian disampaikan pemerhati kontra terorisme, Harits Abu Ulya. Pernyataan Harits ini terkait dengan aksi Densus 88 menangkap terduga teroris di akhir tahun di Lamongan, Banyuwangi, dan Sukoharjo.
"Di samping efek lainnya yang diharapkan adalah bisa mengurangi kekuatan lingkaran inti di Poso baik pasokan personil maupun logistik," kata Harits kepada Jurniscom, (Rabu, 24/12/2014).
Operasi ini, lanjut Harits, juga terlihat harapan agar bisa bisa menekan dan meminimalisir tingkat ancaman atau dugaan ancaman terhadap keamanan jelang akhir tahun dan awal tahun. Sedangkan soal isu Islamic State atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) masih menunggu regulasi untuk bisa memperlakukan para pendukung dan pengikutnya sebagaimana teroris.
"Sementara piranti UU untuk mempidanakan pendukung IS belum siap," ungkap Harits.
Di luar itu, lanjut Harits, oprerasi ini semua juga terkait dengan anggaran, dan domain terorisme menjadi lahan bagi Densus 88 dan BNPT. Soal anggaran ini, sebagaimana ada dalam di blue print BNPT, terlihat semua departemen terkait yang dilibatkan dengan peran masing-masing secara otomatis memasukkan nomenklatur anggaran soal terorisme di masing-masing departemen mereka.
"Ini pemborosan uang rakyat dan negara," pungkasnya.
Ally | Jurniscom
