JAKARTA (jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kepentingan ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam pengelolaan kawasan konservasi, terutama yang menjadi habitat satwa langka seperti badak jawa.
Ketua MUI Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, M. Azrul Tanjung, menyampaikan hal itu menanggapi wacana pemindahan sebagian badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurut Azrul, keberadaan badak jawa memiliki nilai yang jauh melampaui kepentingan ekonomi. Dengan populasi yang diperkirakan tersisa sekitar 87–100 ekor, satwa tersebut dinilai terlalu berharga jika harus dikorbankan demi kepentingan bisnis.
“Jadi tidak semua kawasan yang ada di republik ini bisa dikapitalisasi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ya. Badak ini sesuatu yang sangat berharga walaupun tidak punya nilai ekonomis yang besar. Sangat disayangkan kalau semata-mata pemindahan itu hanya untuk kegiatan ekonomi,” ujar Azrul kepada MUI Digital, Selasa (17/11/2026).
Wacana relokasi tersebut sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31. Pemerintah menyebut pemindahan diperlukan untuk mengantisipasi ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pendanaan rencana itu disebut akan ditawarkan kepada investor melalui skema pendanaan konservasi.
Namun, rencana tersebut turut memunculkan dugaan di tengah masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menduga relokasi berkaitan dengan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon.
Salah satu lokasi pertambangan terdekat adalah tambang Cibaliung milik anak usaha PT Aneka Tambang Tbk. Adapun perbukitan Gunung Honje di sebelah barat lokasi tambang berada di luar wilayah izin pertambangan dan masuk kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Meski demikian, hingga kini belum ada dokumen maupun pernyataan resmi yang menghubungkan rencana relokasi badak jawa dengan kegiatan pertambangan.
Kementerian Kehutanan sendiri menyebut Taman Nasional Alas Purwo masih sebatas calon lokasi potensial yang perlu dikaji untuk pengembangan habitat kedua badak jawa.
Pandangan Azrul mengenai perlindungan satwa langka sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.
Fatwa tersebut mengharamkan tindakan membunuh, menyakiti, menganiaya, dan memburu satwa langka. Sementara itu, pemanfaatan satwa langka untuk kemaslahatan diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan yang dimaksud antara lain untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ekowisata, pendidikan, dan penelitian.
Azrul tidak menolak kegiatan ekonomi, termasuk pertambangan. Namun, menurutnya, kegiatan tersebut harus dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah tetap mengutamakan pelestarian badak jawa di habitat asalnya, salah satunya dengan memperkuat mitigasi bencana di kawasan Ujung Kulon.
Taman Nasional Ujung Kulon yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia merupakan warisan alam yang perlu dijaga untuk generasi mendatang.