JAKARTA (jurnalislam.com)– Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan penggunaan, produksi, dan/atau perdagangan vape hukumnya haram.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan lingkungan serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran narkotika.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang dapat memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.
MUI juga menyoroti kandungan nikotin yang memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Ketentuan hukum dalam fatwa itu tidak hanya mencakup penggunaan vape, tetapi juga penyalahgunaan perangkat tersebut untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. MUI turut menetapkan bahwa aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram.
‘’Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,’’ kata Prof Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.
Melalui penetapan fatwa tersebut, Prof Niam berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam.
Ia berharap ketetapan itu dapat menjadi upaya perlindungan masyarakat dari dampak buruk penggunaan rokok elektrik, menjaga kesehatan jasmani dan kelestarian lingkungan, serta mencegah ancaman penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) dan ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr KH Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
