JAKARTA (jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan keputusan pemerintah yang kembali menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal periode kedua yang semestinya berlaku pada Oktober 2026. MUI menilai penundaan tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama yang dijamin oleh undang-undang.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menegaskan bahwa kewajiban halal merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat untuk menjalankan kehidupan beragama. Karena itu, MUI terus mendorong pemerintah agar segera merealisasikan kebijakan tersebut.
“Kami, Majelis Ulama Indonesia, menyesalkan penundaan berlakunya wajib halal periode kedua ini. Karena ini bagian dari hak asasi manusia, pemenuhan terhadap hak hidup beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, kami masih berusaha mendorong pemerintah agar mempercepat pelaksanaannya,” ujar Kiai Cholil seusai puncak dan penganugerahan Gen Halal Championship 2026 yang diselenggarakan LPPOM di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Kiai Cholil, penundaan tersebut patut disayangkan karena persiapan dari sisi infrastruktur maupun kelembagaan dinilai telah tersedia. Ia menilai pemerintah tinggal memastikan kebijakan tersebut dapat segera dilaksanakan.
Ia juga mengingatkan bahwa regulasi mengenai kewajiban halal telah ditetapkan sejak 2014. Namun, hingga kini implementasinya masih mengalami penundaan.
“Karena itu, kami mendorong agar segera dilaksanakan,” kata dia menegaskan.
Kiai Cholil mengungkapkan bahwa MUI sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak pemerintah, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Menurutnya, pemerintah pada awalnya menyampaikan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan wajib halal. Namun, menjelang waktu pemberlakuan, muncul keputusan penundaan yang menimbulkan pertanyaan mengenai alasan perubahan kebijakan tersebut.
“Karena itu, kami ingin mendalami apa yang menyebabkan pemerintah mengambil keputusan penundaan ini di saat-saat terakhir menjelang pemberlakuan kewajiban halal,” ungkapnya.
MUI menegaskan akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah untuk mendorong pencabutan kebijakan penundaan. Kiai Cholil berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kewajiban halal dapat diberlakukan sesuai amanat undang-undang.
“Kami mesti terus berkomunikasi agar penundaan itu segera dicabut dan undang-undang wajib halal dapat segera diberlakukan,” ujar dia.
