JAKARTA (jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan adanya pengibaran bendera LGBT yang disandingkan dengan bendera Palestina dalam aksi Women’s March. MUI menilai tindakan tersebut telah mencampuradukkan perjuangan kemerdekaan Palestina dengan agenda kampanye LGBT.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kiai Cholil menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina memiliki tujuan yang tidak semestinya ditumpangi oleh agenda lain.
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu,” kata Kiai Cholil Nafis kepada awak media di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah tersebut, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan atau mengesahkan keberadaan LGBT di Indonesia.
“Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” tegasnya.
Kiai Cholil juga mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan hukum di Indonesia. Ia menyebut konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak, tetapi kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin dalam undang-undang pernikahan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kiai Cholil menekankan pentingnya sikap tegas masyarakat dan lembaga keagamaan terhadap kampanye LGBT. Ia menyatakan kekhawatirannya apabila masyarakat justru tidak menyampaikan penolakan terhadap gerakan tersebut.
“Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap berkewajiban melindungi setiap warga negara, termasuk mereka yang membayar pajak. Namun, menurutnya, perlindungan terhadap warga negara tidak berarti harus memberikan toleransi atau pengesahan terhadap perilaku yang dinilainya bertentangan dengan norma agama.
“Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan dengan mentolerir,” ujarnya.
