JAKARTA (jurnalislam.com)— Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus sepenuhnya bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan haji dinilai tidak boleh ternodai oleh kepentingan non-ibadah yang merugikan jamaah.
PP PERSIS menekankan bahwa kemabruran haji tidak cukup dimaknai secara formal dan ritual semata, melainkan harus diwujudkan secara substantif dan menyeluruh, termasuk dalam tata kelola dan pelayanannya.
“Kemabruran haji harus dijaga sejak dari kebersihan prosedur, mekanisme penyelenggaraan, hingga pelayanannya. Semua harus terbebas dari korupsi, pungutan liar, kolusi, dan nepotisme,” ujar Ketua Umum PP PERSIS, Ustaz Dr. Jeje Zaenudin, Kamis (8/1/2026).
Ustaz Jeje menegaskan, integritas harus menjadi fondasi utama dalam seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan langsung kepada jamaah di Tanah Suci.
Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan tekad pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan ibadah haji yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Tahun ini menjadi momentum penting karena penyelenggaraan ibadah haji untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Harapannya, pelayanan kepada jamaah semakin prima dengan prosedur yang lebih mudah dan sederhana,” ujarnya.
Meski demikian, PP PERSIS mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan berlapis. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah penyelewengan dana, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran prosedur, termasuk dalam proses rekrutmen petugas haji.
“PP PERSIS berharap penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat menjadi teladan tata kelola yang profesional, amanah, transparan, dan berkeadilan demi kemaslahatan seluruh jamaah haji Indonesia,” tutup Ustaz Jeje.
Sumber: persis.or.id
