Rusia Sebut Sanksi AS Terhadap Iran ‘Tidak Sah’

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Sanksi AS terhadap Iran “benar-benar tidak sah dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata menteri luar negeri Rusia pada hari Selasa (6/11/2018).

Mengejar kebijakan ultimatum dan keputusan sepihak adalah hal yang tidak dapat diterima, kata Sergey Lavrov pada konferensi pers di Madrid setelah pertemuan dengan mitra Spanyolnya Josep Borrell.

“Adapun langkah-langkah Amerika terhadap Iran benar-benar tidak sah. Mereka dilakukan dalam pelanggaran mencolok terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB, dan bentuk-bentuk di mana langkah-langkah ini diumumkan dan dilaksanakan, tentu saja sangat mengecewakan,” dia berkata, lansir Anadolu Agency.

Washington mengumumkan sanksi baru pada hari Senin (4/11/2018) menargetkan sektor energi dan keuangan Iran bersama dengan industri pelayarannya.

Lebih dari 700 individu, entitas, pesawat terbang, dan kapal masuk daftar hitam, termasuk 50 bank Iran dan anak perusahaan domestik dan asing mereka.

Baca juga:

• AS Kecam Rusia, Iran dan Rezim Assad di Tengah Serangan ke Idlib

• Rezim Assad, Rusia dan Iran Persiapkan Serangan Besar ke Idlib

• Samakan Ali Khomeni dengan Hitler, Arab akan Bangun Kekuatan Nuklir Jika Iran Buat Bom

• Donald Trump Gak Sabar Ingin Bertemu Pemimpin Iran

Khususnya, tekanan pada operator SWIFT tidak dapat diterima, kata Lavrov.

Dia mengatakan bahwa negara-negara peserta Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (the Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) bekerja untuk mendukung hubungan ekonomi dengan Iran berdasarkan perjanjian ini.

Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik negaranya dari JCPOA 2015 pada bulan Mei, menyiapkan panggung bagi Washington untuk menerapkan kembali semua sanksi yang dicabutnya sebagai bagian dari perjanjian.

Semua penandatangan lainnya – Cina, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Iran, Rusia dan Inggris – tetap dalam kesepakatan itu.

Kesepakatan itu memberi Iran bantuan miliaran dolar dari sanksi internasional dalam pertukaran untuk menyapu bersih dan melakukan inspeksi atas program nuklirnya.