Swiss Selidiki Demonstrasi Anti Turki di Ibukotanya

Swiss Selidiki Demonstrasi Anti Turki di Ibukotanya

JENEWA (Jurnalislam.com) – Otoritas Swiss pada hari Ahad (26/3/2017) membuka penyelidikan untuk demo yang diselenggarakan oleh kelompok teror PKK di ibukota Bern.

Direktur Keamanan Municipal Reto Nause mengkonfirmasi penyelidikan kriminal demo hari Sabtu, yang memprotes Ankara.

Nause mengatakan kepada wartawan bahwa otoritas setempat mengambil tindakan karena demo mereka tidak memenuhi persyaratan otorisasi.

Demo kontroversial itu menampilkan spanduk besar bertuliskan “Bunuh Erdogan”, dengan gambar Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pistol menunjuk kepalanya.

Sekitar 250 anggota PKK dan pendukung berpartisipasi dalam pertemuan di depan gedung Parlemen Federal.

Presiden Erdogan mengatakan di Istanbul pada hari Ahad sebelumnya: “Sangat menarik bahwa organisasi teroris ini turun ke jalan-jalan bersama dengan partai-partai kiri [Swiss] mereka.”

Presiden merujuk Partai Sosial Demokrat Swiss (the Social Democratic Party of Switzerland-SP) dan Partai Hijau Swiss (the Swiss Green Party) yang mendukung demo, dan melihat polisi tidak melakukan intervensi meskipun terdapat spanduk yang menyerukan kematian Erdogan.

Demo ini juga dihadiri oleh para pendukung kelompok teroris sayap kiri DHKP-C, dan YPG, sayap bersenjata PYD, yang merupakan cabang Suriah dari PKK.

Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Sabtu memanggil konselor Swiss di Ankara untuk menyampaikan reaksi pemerintah terhadap demo, saat Duta Walter Haffner keluar kota. Haffner dipanggil hari ahad.

Dalam pernyataan bersama hari Ahad, beberapa LSM Turki di Swiss mengutuk penanganan otoritas lokal terhadap insiden tersebut.

Demo dan banner kontroversial “membuat sedih komunitas Turki yang tinggal di Swiss”, kata pernyataan itu, menyerukan akuntabilitas bagi mereka yang terlibat.

PKK, yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa, kembali meluncurkan operasi bersenjata melawan Turki bulan Juli 2015.

Sejak itu PKK bertanggung jawab atas kematian sekitar 1.200 personel keamanan dan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Bagikan