MYANMAR (Jurnalislam.com) – Kepala militer Myanmar pada hari Senin (27/3/2017) mengecam klaim kewarganegaraan Muslim Rohingya di negaranya, dan membela tindakan pembantaian pemerintah pada Muslim Rohingya.
“Kami telah membiarkan dunia tahu bahwa kita tidak memiliki Rohingya di negara kita,” kata kepala militer Min Aung Hlaing dalam pidato menandai hari angkatan bersenjata Myanmar, lansir Aljazeera.
“Bengali di negara bagian Rakhine bukan warga negara Myanmar dan mereka adalah orang-orang yang datang dan tinggal di negeri ini,” tambah Hlaing.
Militer yang kuat sampai saat ini memerintah Myanmar dengan tangan besi dan membangun reputasi hingga terkenal karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, terutama ketika melakukan operasi militer di Rohingya.
Penyidik PBB: Pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar Benar-benar Paling Sadis
Muslim Rohingya, yang dilucuti kewarganegaraannya pada tahun 1982, sering disebut sebagai imigran “ilegal” oleh para pemimpin Myanmar. Sekitar 1,1 juta muslim Rohingya ditolak kewarganegaraannya dan gerakan mereka sangat dibatasi. Puluhan ribu muslim Rohingya terkurung dalam kamp mengerikan sejak kekerasan mengusir mereka dari rumah mereka pada tahun 2012.
Pidato Hlaing muncul hanya satu hari setelah pemerintah menolak keputusan dewan hak PBB untuk mengirim misi pencari fakta ke Myanmar demi menyelidiki tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan masal yang sistemik oleh pasukan pemerintah terhadap Rohingya.
Pada hari Jumat, Dewan HAM PBB sepakat untuk “mendesak” pengiriman sebuah misi internasional independen untuk menyelidiki temuan dari laporan PBB bulan Februari bahwa operasi militer di negara bagian Rakhine terlibat pemerkosaan massal dan pembunuhan.
Pemerintah sipil Myanmar menolak misi penyelidikan, dengan alasan bahwa “misi internasional independen hanya akan lebih banyak memanaskan suasana, bukannya menyelesaikan masalah saat ini”.
Temuan Terbaru PBB: Tentara Myanmar juga Menyembelih Bocah Muslim Rohingya
Puluhan ribu orang telah melarikan diri negara bagian Rakhine Myanmar sejak militer memulai operasi Oktober lalu dalam membalas serangan oleh orang-orang bersenjata Rohingya di pos perbatasan, yang menewaskan sembilan polisi.
“Serangan perlawanan yang berlangsung di Oktober 2016 mengakibatkan gangguan politik,” kata Hlaing pada hari Senin, membela operasi keras pemerintah.
“Kami memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan hukum dan kami juga memiliki tugas untuk melindungi kedaulatan kita ketika dirugikan oleh masalah politik, agama, dan ras di negara ini,” tambahnya.
Badan HAM PBB telah berhenti meluncurkan Komisi Penyelidikan – investigasi badan dunia tingkat tertinggi, yang kukuh ditentang Myanmar.
PBB Kirim Utusan Khusus Selidiki Kekerasan Militer Myanmar di Rohingya
Pemimpin negara itu, Aung San Suu Kyi, penerima Nobel perdamaian, meluncurkan penyelidikan domestik terhadap kejahatan yang mungkin terjadi di negara bagian Rakhine dan menunjuk mantan Sekjen PBB Kofi Annan menjadi kepala komisi yang bertanggung jawab untuk penyembuhan konflik panjang yang panas antara pengikut Buddha dan kaum Muslimin.
Awal bulan ini, komisi mengatakan bahwa Myanmar harus menutup kamp-kamp di mana lebih dari 120.000 Rohingya telah mendekam sejak mereka diusir dari rumah mereka setelah gelombang kekerasan antar-agama terjadi di negara bagian Rakhine pada tahun 2012.
