MYANMAR (Jurnalislam.com) – Pejabat PBB dan diplomat asing yang mengunjungi negara bagian Rakhine barat Myanmar pada hari Senin (2/10/2017) meminta kapada pemerintah untuk akses yang lebih besar ke wilayah tersebut dimana lebih dari 500.000 warga desa Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari tindakan brutal militer Budha Myanmar.
Sebanyak 48 pejabat PBB dan diplomat asing yang berbasis di ibukota komersial, Yangon, melakukan kunjungan satu hari ke daerah Maungdaw di Rakhine pada hari Senin untuk mengetahui kondisi di sana, menurut pemerintah Myanmar.
“Kami melihat kondisi kemanusiaan yang sangat mengerikan saat kunjungan kami. Oleh karena itu kami sekali lagi memohon akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Rakhine utara dan dimulainya kembali layanan penyelamatan nyawa tanpa diskriminasi di seluruh negara bagian,” kata pernyataan yang dikeluarkan oleh korps asing tersebut Senin malam, lansir World Bulletin Rabu (4/10/2017).
Para diplomat tersebut bertemu dengan beberapa warga desa Rohingya yang tidak melarikan diri dan anggota keluarga korban non-Muslim yang dituduh pemerintah telah dibunuh oleh Rohingya dan juga mengunjungi beberapa desa yang dibakar oleh Militer Myanmar pada 25 Agustus.
Temuan Advokasi Rohingya: PBB di Myanmar Memiliki Peran dalam Pembersihan Etnis
“Ini bukan misi investigasi,” katanya, menambahkan bahwa pemerintah harus mengizinkan sebuah misi pencarian fakta PBB ke wilayah tersebut.
“Investigasi dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia harus dilakukan oleh para ahli.”
Para diplomat menekankan kepada pihak berwenang bahwa orang-orang yang mereka temui selama kunjungan mereka tidak boleh tunduk, dan harus dilindungi dari, pembalasan apapun seperti serangan fisik atau penangkapan sewenang-wenang oleh pihak aparat Myanmar.
“Kami sangat berharap bahwa kunjungan kami hanyalah langkah pertama dalam membuka akses yang mendesak untuk semua pihak, termasuk media, ke seluruh wilayah Rakhine utara yang selama ini ditutupi oleh pemerintah Myanmar,” kata pernyataan tersebut.
