Waketum Persis: Penyesalan WNI Eks ISIS Patut Jadi Pertimbangan Pemerintah

Waketum Persis: Penyesalan WNI Eks ISIS Patut Jadi Pertimbangan Pemerintah

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pemerintah resmi menolak pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Waketum PP Persis) Dr. H. Jeje Zaenudin menilai ada beberapa aspek yang patut dipertimbangkan.

Jeje menilai dari aspek HAM, Pemerintah RI mesti mempertimbangkan karena banyak dari mereka yang sebenarnya adalah korban propaganda, disebabkan awam sehingga mudah ikut terperdaya.

“Terutama para wanita dan anak anak yang harus ikut kemauan para suami atau ayah mereka tanpa memahami sama sekali permasalahan di Suriah dan ISIS,” kata Jeje dalam keterangan yang diterima Jurnalislam, Selasa (11/2/2020).

Jika dalam kondisi seperti itu, rasa kemanusiaan kita tentu terusik saat mereka dibiarkan terlantar di negeri orang tanpa identitas kewarganegaraan.

Dari aspek yang lain menurut Jeje, mereka yang dengan sengaja meninggalkan negerinya dan melepaskan kewarganegaraannya kemudian  berpindah ke negara lain dan menyatakan sumpah setianya sebagai warga negara tersebut, tentu dinilai telah melanggar perundang-undangan terkait kewarganegaraan, dan bisa dianggap melecehkan negara kelahirannya sendiri.

“Wajar saja, jika muncul penolakan dari masyarakat sekitarnya,” tambah Jeje menyorot masalah keamanan.

Jeje menegaskan, secara syariat Islam diajarkan bahwa kesalahan dan dosa apapun bisa ditebus dengan taubat nasuha.

Dalam tinjauan fikih, seorang warga sipil, mengikuti  perang di negeri orang tanpa instruksi dan izin pemimpin dalam negerinya sendiri, dapat dihukumkan sebagai pembangkangan kepada pemimpin.

“sebab keterlibatan jihad orang itu, harus atas komando para ulama dan pemimpin,” ujarnya.

Tetapi ketika ia menyatakan kesalahannya dan berikrar untuk kembali setia kepada kepemimpinan di dalam negerinya, Jeje memandang permintaan mereka patut dipertimbangkan dan dikaji maslahat serta mafsadatnya.

“Disini pemerintah harus bersikap bijaksana dan berbesar hati dalam menyikapinya,” ungkap Jeje.

Wakil Ketua Umum PP Persis itu menegaskan, masalah pemulangan eks ISIS itu dikembalikan kepada peraturan perundangan yang berlaku secara nasional maupun konvensi internasional, serta kebijakan para pemimpin dengan mempertimbangkan aspek syariat, hak asasi manusia, serta dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X