JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama kembali menggulirkan program Kemandirian Pesantren. Untuk tahun 2023, program ini juga akan diarahkan pada pembantukan pesantren sebagai Community Economy Hub.
Konsep ini dibahas bersama dalam Rakor Program Kemandirian Pesantren tahun 2023 di Jakarta. Giat yang dibuka Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani berlangsung tiga hari 2- 4 Februari 2023.
Ali Ramdhani mengingatkan bahwa Kemandirian Pesantren menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Digulirkan kali pertama pada medio 2020, program ini bertujuan mewujudkan pesantren yang mandiri secara ekonomi dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Pesantren kerap kali menjadi institusi yang terseret-seret oleh kepentingan yang tidak ada signifikansikansinya dengan fungsi pesantren. Hal tersebut dimungkinkan karena pesantren tidak memiliki kekuatan yang mandiri dalam ruang ekonomi. Oleh karena itu, Menteri Agama sejak awal telah menyampaikan cita-cita agar pesantren ajeg dalam eksistensinya sebagai sebuah lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Maka salah satu persyaratannya adalah kemandirian pesantren,” ungkap Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu (2/2/2023).
Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menyebutkan, sekarang ada lebih dari 37.000 pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama dengan empat juta santri aktif. Ini merupakan kekuatan yang luar biasa jika dapat dikelola secara efektif. Dalam hal Kemandirian ekonomi, akan lebih mudah terwujud jika tercipta suatu sistem yang mendukung pesantren untuk saling menjalin relasi dalam membangun lini usaha.
“Maka program Kemandirian Pesantren yang akan berjalan pada tahun ketiga ini harus sudah mengarah pada tujuan membentuk ekosistem ekonomi pesantren yang saling terkoneksi, atau yang kita sebut Community Economy Hub. Jika 37.000 pesantren ini menjadi titik-titik yang terhubungkan satu sama lain, maka cita-cita kita semua dalam membangun pesantren mandiri semakin dekat terwujud,” ucap Kang Dhani, panggilan akrabnya.
Hal senada disampaikan Staf Khusus Menteri Agama, Mohammad Nuruzzaman. Menurutnya, Community Economy Hub Pesantren diharapkan menjadi sebuah sistem untuk mencapai cita-cita bersama kalangan pesantren, di mana terjalin hubungan yang saling mendukung. Pesantren yang telah memiliki unit usaha kuat dapat mengajak pesantren lainnya agar turut meningkatkan ekonominya, sehingga terjadi interaksi untuk saling belajar dan memotivasi.
“Oleh karena itu selain mematangkan pelaksanaan program inkubasi bisnis tahun ini, kita juga harus fokus melakukan evaluasi berkelanjutan pada Program Inkubasi Bisnis tahun-tahun sebelumnya. Penekanannya terutama pada pentingnya pendampingan intensif terhadap usaha yang dijalankan pesantren,” ucap Nuruzzaman.
Nuruzzaman juga menekankan pentingnya membentuk Sumber Daya Manusia yang memiliki jiwa enterpreneur dan siap membangun pesantren. “Bagaimana ke depannya agar santri yang berada di pesantren juga turut mengerti, memahami, dan mampu mengimplementasikan ilmu tentang ekonomi atau bisnis. Pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami peningkatan usia produktif atau bonus demografi, maka santri harus turut mengambil peran. Salah satunya adalah dengan memahami segala ilmu menyangkut kewirausahaan sehingga siap dan mampu menghadapi tantangan dikemudian hari,” jelas Nuruzzaman.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghofur menjelaskan Rapat Koordinasi Kemandirian Pesantren digelar dalam rangka menysukseskan pelaksanaan Program Kemandirian Pesantren tahun 2023. “Kita betul-betul akan memulai start menjalankan program yang menjadi prioritas Menteri Agama untuk tahun ketiga. Oleh karena itu seluruh tim, baik Tim Ahli, Tim Pokja Kemandirian Pesantren, dan Tim Asistensi berkumpul untuk mematangkan semua konsep,” terang Waryono.
Waryono yang juga Penanggung jawab Tim Pokja Kemandirian Pesantren mengatakan tahun 2023 Kemenag telah menargetkan sebanyak 1.500 pesantren untuk menjadi bagian dalam program Inkubasi Bisnis Pesantren.
“Kita berharap dengan pengalaman pada tahun sebelumnya, maka kita semakin matang dalam mempersiapkan dan mendampingi para penerima manfaat Inkubasi Bisnis Pesantren di tahun 2023,” ucap Waryono.
