• Nasional

    Hari Ini Buruh Lanjutkan Mogok Nasional

    JAKARTA(Jurnalislam.com) — Setelah kemarin melakukan aksi unjuk rasa serentak di seluruh Indonesia yang diberi nama Mogok Nasional, hari ini buruh Indonesia akan kembali melanjukan aksinya. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes para buruh atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law…

  • Nasional

    Kapolri Terbitkan Telegram Rahasia Larang Demo UU Omnibus Law

    JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) TR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 tentang antisipasi unjuk rasa dan mogok kerja kelompok buruh pada 6 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2020, terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law…

  • Nasional

    Buruh Disarankan Ajukan Judicial Review Gugat UU Ciptaker

    JABAR(Jurnalislam.com) — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyarankan serikat buruh untuk melakukan judicial review jika keberatan atas poin-poin dalam UU Cipta Kerja. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Garsadi, ia meminta buruh untuk melakukan konsolidasi…

  • Nasional

    Tok! Pemerintah – DPR Sahkan UU Omnibus Law

    JAKARTA(Jurnalislam.com) – Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10) ini di Kompleks DPR secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Sementara itu di depan Kompleks DPR aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi demonstrasi elemen buruh dan masyarakat sipil.   “Kepada…

  • Nasional

    DPR Sepakat Akan Sahkan RUU Cipta Kerja Tanggal 8 Oktober

    JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna yang rencana akan digelar 8 Oktober 2020 mendatang. Hal tersebut diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…

  • Nasional

    PKS Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Dihentikan

    JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan meminta pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dihentikan. Netty menilai RUU tersebut berpotensi mengekang kebebasan pers di Indonesia. “Hentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena berpotensi  membungkam…