JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ekonom senior Rizal Ramli menilai, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama menjabat, tidak dilakukan dengan fungsi perencanaan yang matang. Itu menyebabkan biaya pembangunan selalu melebihi perkiraan awal.
Dia mencontohkan, itu dapat dilihat ketika Jokowi mencanangkan kebijakan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW) dalam lima tahun.
Menurutnya, program yang baru terealisir sekitar 2.800 MW itu tidak akan terpenuhi dan hanya akan melebihi kapasitas yang diperlukan masyarakat.
“Saya bilang ke Jokowi, mas, bikin 15 ribu MW saja sudah hebat banget karena Pak SBY bangun 10 tahun 7.000 MW. Kalau itu terbangun juga terjadi ekses kapasitas PLN, harus bayar kontraktornya, power purchasing generator dibangun, kepakai enggaknya, 70 persen PLN harus tetap bayar,” kata dia di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menilai, itu yang menyebabkan berbagai infrastruktur yang dibangun Jokowi terkesan ugal-ugalan.
Maksudnya, dibangun secara cepat tanpa ada perencanaan yang matang dan tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian.
“Infrastruktur perlu, penting, kita dukung siapa pun yang berkuasa. Tapi planning cost-nya yang enggak jalan. Ini terjadi hampir di semua sektor, hasilnya tiga O, over price, over supplies, over borrows. Sehingga manfaatnya dirasakan juga tidak seperti yang dibayangkan,” tegas dia.
Karenanya, bagi pemerintahan baru nantinya, diharapkannya bisa mengembalikan fungsi perencanaan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
Sebab dikatakannya, pascakrisis melanda Indonesia, Bank Dunia sudah menciptakan fungsi perencanaan infrastruktur di negara-negara berkembang hilang.
“2003 Bank Dunia lobi fungsi planning di hapuskan karena negara di kapotalis enggak boleh planning, swasta saja, sehingga undang-undangnya dialihkan fungsi planning, dialihkan ke keuangan. Pemerintahan baru kami harapkan kembalikan lagi fungsi planning,” tutur Rizal.
sumber: viva.co.id
