Rumah Sakit Swasta Keluhkan Keterlambatan Klaim BPJS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengatakan, keterlambatan BPJS Kesehatan membayar klaim atas pelayanan yang telah diberikan rumah sakit membuat arus kas (cash flow) rumah sakit terganggu.

Wakil Ketua ARSSI Noor Arida Sofiana mengatakan, cash flow yang terganggu tersebut mengakibatkan rumah sakit kesulitan untuk melakukan pemesanan obat dan kesulitan membayar dokter dan sumber daya manusia lainnya

Noor menjelaskan, akhir-akhir ini pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan bisa molor 3-4 bulan.

“Pembayarannya selalu berfluktuasi. Pada dasarnya setiap bulan ada pembayaran. Namun, pembayarannya tidak sesuai dengan bulan berjalan. Misalnya, sekarang November, pembayarannya itu baru Juni. Ini belum termasuk pending claim dan sebagainya,” tuturnya, Kamis (7/11).

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah keuangan rumah sakit, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan perbankan atau lembaga keuangan melalui mekanisme supply chain financing, Namun, Noor menilai, upaya tersebut merupakan solusi jangka pendek.

“Solusi peminjaman dari bank ini sesaat, karena kami harus membayar bunga yang berjalan. Dan dengan dana talangan ini, ada pagu batas pinjaman, kalau pinjaman di bank itu sudah habis, selama BPJS Kesehatan belum membayar, pagu itu tidak boleh bertambah,” terang Noor.

Sumber: kontan.co.id

BI Akui Ekonomi Syariah Jadi Arus Baru Penguat Ekonomi Nasional

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) — Ketidakstabilan global masih menjadi tantangan jangka pendek dan menengah bagi perekonomian Indonesia.

Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa arus baru penguat perekonomian ada pada sektor syariah.

Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo menyampaikan upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan perlu terus dilakukan.

Ekonomi dan keuangan syariah menjadi sektor yang sangat potensial dengan melihat potensi yang ada.

“Meskipun kedudukan kita saat ini masih terhitung sebagai konsumen utama produk halal dunia, namun kita cukup optimis, bahwa kedepan Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar sebagai produsen industri halal,” katanya di Surabaya, Rabu (6/11) malam.

Perekonomian Indonesia pada kuartal III tumbuh 5,02 persen (yoy), turun dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,05 persen (yoy). Menurut Dody, pertumbuhan ini masih lebih baik dibanding negara-negara tetangga yang jatuh lebih dalam.

Masih tumbuhnya ekonomi didukung permintaan domestik yang tetap terjaga dan kinerja sektor eksternal yang menguat.

Meski permintaan dan harga komoditas global yang masih menghadapi tekanan.

BI mendorong agar ekonomi syariah bisa masuk pada tataran penguat karena sektor ini dipercaya lebih tahan menghadapi ketidakstabilan.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa tren pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kini tidak hanya menjadi konsumsi negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Misal Thailand yang memiliki visi sebagai pemasok makanan halal dunia, Cina yang merupakan pengekspor busana muslim terbesar dunia, Australia dan Brazil menjadi pemasok daging halal terbesar dunia, dan inggris yang sudah lama dikenal sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Indonesia bisa memulai dengan mencukupi kebutuhan di dalam negeri dulu. Untuk kemudian juga bisa memenuhi pasar global.

Namun meski masih dalam tahap substitusi, Indonesia bisa tetap memulai ekspansi ke kancah internasional.

Sumber: republika.co.id

Mendagri Tito: Nilai Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudharatnya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan revisi undang-undang Pilkada masih dalam pembicaraan.

Tito memiliki pandangan sendiri terkait pilkada langsung, yakni lebih banyak mudharat ketimbang hal positif.

“Pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tetapi kita lihat mudharatnya juga ada, politik biaya tinggi,” kata dia, Rabu (6/11).

Ia mengungkapkan seorang calon kepala daerah setidaknya harus memiliki uang sekitar Rp 30 Miliar. Ia juga mengaku tidak heran ketika ada kepala daerah yang tertangkap karena terbukti korupsi.

“Bayangin dia mau jadi kepala daerah mau jadi bupati itu Rp 30 M, Rp 50 M, gaji Rp 100 juta, taruhlah Rp 200 juta kali 12 (bulan) itu 2,4 (miliar) kali lima tahun itu 12 M, yang keluar Rp 30 M, mau rugi nggak? Apa bener saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa terus rugi? Bullshit, saya nggak percaya,” kata Tito.

Ia dan jajaran di Kemendagri akan melakukan riset akademik terkait dampak negatif dan positif pilkada langsung.

“Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya?” ucapnya.

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (rdp) dengan Mendagri hari ini. Selain perkenalan, Komisi II DPR juga mendengarkan rencana strategis yang akan dikerjakan Mendagri.

Sumber: republika.co.id

Kapolri Baru Idham Azis: Saya Akan Wakafkan Diri Saya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengaku siap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tertinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Idham bahkan siap mewakafkan dirinya untuk mengabdi kepada negara dan institusi Polri sebelum pensiun.

“Amanah ini merupakan tanggung jawab dan saya akan wakafkan diri saya selama 14 bulan ke depan (hingga masa pensiun) untuk memberikan pengabdian terbaik kepada institusi Polri,” kata Idham dalam sambutannya, di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Rabu (6/11).

Selain itu, sambung Idham, ia juga akan melanjutkan perjuangan kapolri terdahulu, yakni Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Ia yakin dapat menciptakan sumber daya anggota yang mumpuni dan menciptakan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang baik.

“Saya akan melanjutkan seluruh program yang dicanangkan Bapak Mendagri, Kapolri sebelumnya, saya (akan) memantapkan soliditas TNI-Polri sebagai bagian pilar NKRI yang elah mengkristal untuk mengawal NKRI ini,” ujar Idham.

Tak lupa, Idham juga memohon doa restu kepada seluruh masyarakat agar dapat memimpin instansi Polri dengan baik dan bisa mengatasi segala gangguan untuk menjaga stabilitas masyarakat.

Defisit Infrastruktur Rp 5000 Triliun, BI: APBN Cuman Mampu Tutup 1000 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Bank Indonesia (BI) menyebut sejumlah pekerjaan rumah masih harus dibenahi pada pemerintahan kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Salah satunya terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan kebutuhan infrastruktur lima tahun ke depan mencapai Rp 6.000 triliun.

Sedangkan APBN hanya mampu menutup sekitar Rp 1.000 triliun dalam lima tahun ke depan.

“Tantangan pertama adalah keterbatasan APBN dan APBD. Berdasarkan data rancangan teknokratis Bappenas, lima tahun ke depan kita memiliki gap pembiayaan dari kebutuhan kita dari Rp 6.000 kita memiliki Rp 1.000 berarti gap Rp Rp 5.000 triliun. Besarnya setara dengan aset lima bank BUMN,” ujarnya saat acara Workshop on Accelerating Infrastructure Development di Jakarta, Kamis (7/11).

Rosmaya menyebut tantangan berikutnya terkait implementasi skema kerja sama pemerintah dan Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang belum sepenuhnya optimal digunakan pada proyek infrastruktur di daerah.

“Kami melihat masih perlunya peningkatan pemahaman terhadap skema KPBU yang dapat mengatasi keterbatasan APBD. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tingkat pengembaliannya di bawah tingkat rate komersial,” jelasnya.

Selanjutnya, tantangan terakhir terkait masih terbatasnya kompetisi penanggungjawab proyek kerja sama (PJBK) khususnya dalam implementasi skema KPBU.

“Oleh karena itu, kembali kepada kompetisi dapat menutup gap di bidang yang kita butuhkan,” ucapnya.
sumber: republika.co.id

Utang Jatuh Tempo BPJS Sebesar Rp 21,16 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Hingga 31 Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat terdapat utang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 21,16 triliun.

“Kita sudah utang jatuh tempo Rp 21,1 triliun. Inilah yang kami sampaikan pada rapat terakhir 2 September. Kalau kita tidak melakukan langkah konkret, di akhir tahun kita akan defisit Rp 32 triliun,” ujar  Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Rabu (6/11).

Utang jatuh tempo ini artinya ketika BPJS Kesehatan belum melakukan pembayaran klaim selama 15 hari sejak verifikasi klaim dilakukan.

Sebelum verifikasi dilakukan, proses pengajuan klaim dari faskes pun dilakukan selama 10 hari. Fachmi menerangkan, untuk setiap keterlambatan membayar, pihaknya harus membayar denda kepada rumah sakit sebesar 1% setiap bulannya.

Tak hanya utang jatuh tempo, BPJS Kesehatan pun memiliki outstanding claim (OSC) sebesar Rp 2,76 triliun, dimana ini merupakan klaim yang telah ditagihkan ke BPJS Kesehatan dan dalam proses verifikasi. Kemudian, utang yang belum jatuh tempo sebesar Rp 1,71 triliun.

Berdasarkan proyeksi defisit cashflow dana jaminan sosial 2019, diperkirakan gagal bayar BPJS Kesehatan pada Oktober mencapai Rp 23,2 triliun, meningkat menjadi Rp 28,4 triliun di November dan menjadi Rp 32,8 triliun hingga akhir tahun.

Defisit BPJS Kesehatan bisa membengkak lebih besar bila tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan. Diperkirakan, di tahun mendatang defisit bisa mencapai Rp 39,5 triliun, di 2021 sebesar Rp 50,1 triliun, di 2022 sebesar Rp 58,6 triliun, dan di 2023 sebesar Rp 67,3 triliun.

“Kalau kondisi iuran tetap, masyarakat semakin sadar untuk menikmati pelayanan kesehatan dan normalitas dari tingkat utilitasi itu mencapai puncak, kalau kita tidak melakukan upaya yang fundamental, di akhir 2024 kita akan defisit Rp 77 triliun,” tutur Fachmi.

Fachmi mengatakan, pemerintah memiliki tiga pilihan untuk mengatasi permasalahan BPJS Kesehatan. Pilihan tersebut antara lain rasionalisasi iuran sesuai hitungan aktuaria, rasionalisasi manfaat yang diberikan, dan suntikan dana tambahan.

sumber: kontan.co.id

 

Kemenag Gelar Kemah Pemuda Lintas Ormas Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Kemenag menggelar kemah pemuda Islam di Tangerang, Rabu (6/11).

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Muhammadiyah Amin mengungkapkan bahwa Kemah Pemuda Lintas Ormas Keagamaan Islam ini merupakan wujud hadirnya pemerintah, dalam mensikapi munculnya berbagai aliran paham keagamaan di Indonesia.

“Bersama para generasi muda dari berbagai unsur masyarakat dan ormas Islam yang hadir pada kegiatan ini untuk menyatukan langkah mengantisipasi timbulnya konflik berkembangnya aliran paham keagamaan di tengah tengah kehidupan masyarakat”, ungkap Dirjen.

Dalam kegaiatn ini juga diadakan Launching sistim informasi paham keagamaan, salah satu fungsi sistim ini adalah deteksi dini konflik paham keagamaan berbasis aplikasi.

Kegiatan ini adalah untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Kementerian Agama, diikuti 100 pemuda dari berbagai Oraganisasi Pemuda Islam.

Tampak hadir ormas yaitu  GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Matlaul Anwar, dll. Kegiatan ini digelar dari tanggal 6 s.d 8 oktober 2019 di Aryadhuta LIPPO Village Kota Tangerang.

Menag Minta Pemuda Jauhi Kekerasan Atasnama Agama

Redaktur: Mazaya

TANGERANG(Jurnalislam.com)–Menteri Agama Fachrul Razi membuka Kemah Pemuda Lintas Paham Keagamaan Islam. Didampingi Dirjen Bimas Islam, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Direktur Urais, Binsyar dan Kanwil Kemenag Prov. Banten. Menag menandai pembukaan dengan menakan sirine sebagai tanda resmi kemah dimulai.

 

Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama, bersama Ormas Islam, tokoh-tokoh Agama, serta lembaga-lembaga keagamaan senantiasa bersinergi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan paham-paham keagamaan yang bertentangan dengan prinsip Moderasi (Wasathiyah).

 

“Dengan adanya sinergi seperti ini, apalagi yang melibatkan para generasi muda, sebagai pelanjut estafet negeri ini diharapkan nuansa keberagamaan kita ke depan semakin membaik, semakin rukun dan arif, semakin santun dan toleran, serta mengedepankan kedamaian bukan sikap beragama yang mengedepankan ujaran kebencian, hoaks atau tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama”, tegas Menag di Tangerang, Rabu (6/11)

 

Dikatakan Menag, Tumbuhnya fenomena radikalisme berbasis agama belakangan ini merupakan problem penting yang perlu secara khusus mendapatkan perhatian.

 

Menag berharap kemah pemuda lintas paham keagamaan ini dapat mengokohkan Moderasi Beragama, sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan Bangsa Indonesia yang tidak hanya bertumpu pada kemajuan teknologi, infrastuktur, tetapi juga dalam bidang keagamaan.

 

BPJS Kesehatan Disebut Ngutang Rp 300 Miliar ke RS Muhammadiyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Utang BPJS Kesehatan ke beberapa RS memang saat ini makin menggunung.

Akibatnya, pihak rumah sakit harus mencari pinjaman dari bank yang bisa memberikan bunga terendah.

Dua rumah sakit itu masing-masing RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan tunggakan sekitar Rp 36 miliar. Dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar dengan tunggakan sekitar Rp 35 miliar. Klaim yang belum terbayar itu, terhitung sejak bulan Mei sampai Oktober 2019.

 Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menegur Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan.

Pasalnya, ada utang ke RS Muhammadiyah hingga Rp 300 miliar.

“Tadi pagi itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah bilang ke saya tolong diingatkan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan jika punya utang Rp 300 miliar kepada Rumah Sakit Muhammadiyah di Indonesia,” kata Saleh saat Rapat dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan di Komisi IX, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

“Tolong ini diperintahkan agar jangan sampai operasional rumah sakit yang membantu masyarakat ada kendala hanya karena persoalan internal BPJS Kesehatan,” ungkapnya lagi.

Sujiwo Tejo: Kalau Pancasila Ada, Lapangan Kerja Gampang

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Budayawan Indonesia asal Jember Sujiwo Tejo mengkritisi pihak pihak yang selalu menuduh kelompok tertentu anti Pancasila.

Hal itu ia katakan saat menjadi pembicara di forum Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One, selasa, (5/11/2019) malam.

“Boleh pakai cingkrang dan cadar yang penting jangan anti pancasila, pertanyaan saya sekarang pancasila itu ada nggak sih ?,” katanya.

“Bagi saya nggak ada pak jujur, yang ada gambar garuda pancasila, teks pancasila ada, tapi pancasila itu nggak ada, siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang nggak ada?,” Imbuhnya.

Sujiwo beralasan, bahwa selama ini pemerintah belum bisa memenuhi prinsip prinsip dalam pancasila seperti sila kelima pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Kalau pancasila itu ada air itu kita ndak beli, lapangan kerja gampang, perusahan perusahaan saldonya nol, karena nggak mengejar keuntungan, Itu baru pancasila,” paparnya.

Lebih lanjut, sebagai pembicara terakhir di ILC, ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi yang kembali menaikan iuran BPJS menjadi dua kali lipat yang dianggapnya semakin menyengsarakan rakyat jelata.

“Pancasila nggak ada menurut saya, kalau ada masak iuran (BPJS-red) masyarakat sampai kejang kejang diancam nggak boleh perpanjang SIM, darimana itu lho,” ujarnya.

“BPJS kan seharusnya enak gitu. Tapi kok sekarang malah orang jadi takut gitu pak, gimana pancasilanya ndi,?,” Tandas Sujiwo Tejo.