KH Said Aqil Sebut Pencekalan Habib Rizieq Seharusnya Urusan Polisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengaku enggan mengomentari terkait pengakuan Habib Rizieq Shihab soal surat pencekalan.

“Itu urusan polisi dong, bahwa pertimbangan keamanan polisi Rizieq masih harus dicekal, ya itu saya tak akan intervensi,” kata Said di PBNU, Jalan Kramatraya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Dalam kesempatan tersebut Kapolri Jenderal Idham Azis bersilaturahmi dengannya. Namun, Said menegaskan tidak akan membahas soal pencekalan Habib Rizieq.
“Tak disangkutpautkan karena itu merupakan kebijakan, pertimbangan yang sangat dalam,” ucapnya.
Said memastikan, pengakuan pencekalan Habib Rizieq tidak menimbulkan kegaduhan politik. “Kita sudah dewasa berpolitik kok, berpengalaman, jangka panjang sudah. Kemarin dicoba pilpres, pileg serentak, kita bisa melewati dengan baik,” tutupnya.

Sumber:okezone.com

Silaturahim, Kapolri Idham Azis Sambangi PBNU

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis bersilaturahim ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Dalam kunjungannya, Kapolri mengatakan kunjungannya ke PBNU seperti seorang anak mengunjungi orang tua.

“Ke sini sebagai seorang anak datang kepada orang tua, sebagai orang baru yang menjabat mendapat amanat untuk melanjutkan tongkat estafet Kepala Polisi Negara Republik Indonesia, saya datang bersama beberapa staf, bersilaturahim, yang merupakan tradisi,” katanya.

Jenderal kelahiran Sulawesi Selatan mengatakan, dirinya tahu bahwa NU adalah ormas terbesar yang komitmennya terhadap NKRI tidak perlu diragukan lagi.

“Sangat merasakan bantuan yang diberikan PBNU untuk kita bersama-sama membawa Indonesia ke arah yang lebih aman, tentram, tertib. Kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri,” ungkapnya.

Selain itu, Ketua PBNU, Said Aqil Siradj mengatakan selama ini, NU dan Polri selalu bergandengan tangan dalam memperkuat tatanan masyarakat dan memiliki komitmen menjaga empat pilar.

“Selama NU dan ormas-ormas lain bekerja sama dengan Polri, maka Indonesia menjadi aman,” katanya.

Perkuat Ekonomi Syariah Bidang Digital, Investree Hadiri IFSB Summit

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sebagai satu-satunya perusahaan fintech lending yang memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk 2 (dua) lini bisnis yaitu konvensional dan syariah, Investree (PT Investree Radhika Jaya) memiliki tujuan untuk turut memajukan perekonomian Islam.

Untuk itu, Investree berpartisipasi di 14th IFSB Summit yang diselenggarakan oleh Islamic Financial Services Board selama 3 (tiga) hari, Selasa-Kamis, 12-14 November 2019 di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center (JCC).

Investree menjadi satu-satunya perusahaan marketplace lending yang bergabung di acara bertema “Islamic Finance for Sustainable Development in the Era of Technological Innovations” ini dan tak hanya membuka booth, Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, juga akan berbicara dalam salah satu sesi seminar.

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengatakan bahwa pihaknya bangga karena dapat mewakili industri fintech Asia Tenggara untuk menjadi bagian dari acara internasional bergengsi 14th IFSB Summit ini.

“Kami sadar bahwa belum meningkatnya inklusi keuangan masih jadi isu yang signifikan di negara-negara yang memiliki industri keuangan syariah seperti Indonesia padahal potensinya sangat besar,”kata Adrian.

Oleh karena itu, katanya, melalui Investree Syariah, pihaknya ingin membantu industri ini di Indonesia dan regional agar mencapai pembangunan yang berkelanjutan terlebih di era inovasi digital seperti saat ini.

“Kami mau masyarakat semakin mengenal produk dan layanan Investree Syariah sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh mereka semua, membuka akses pembiayaan sesuai dengan prinsip Islam bagi segmen pasar yang lebih inklusif terutama UKM-UKM berkembang,” pungkasnya.

Fadli Zon: Kalau Pemerintah Memang Mau, Seharusnya Mudah Pulangkan HRS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut seharusnya pemerintah tidak kesulitan memulangkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Arab Saudi.

Menurutnya, masih tertahannya Rizieq di Arab Saudi hanya disebabkan persoalan politik. Dalam beberapa pertemuan dengan imam besar Front Pembela Islam itu, Fadli menyebut, kepulangan Rizieq seolah dihalangi.

“Jadi memang ada upaya supaya Habib Rizieq tidak kembali ke Indonesia, itu yang dilaporkan kepada saya tempo hari. Jadi menurut saya dalam hal ini kalau mempunyai satu niat baik dan ini amanat dari konstitusi harus melindungi segenap warga negara Indonesia, termasuk Habib Rizieq agar bisa difasilitasi (pulang),” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Anggota Komisi I itu menyatakan, pemerintah akan mudah memulangkan Rizieq jika benar-benar niat. Bahkan, dia mengungkapkan, proses pemulangan tersebut bisa selesai dalam satu hari.

“Kalau pemerintah sekarang ini mau, mudah sekali. Saya kira ukuran satu hari selesai ibaratnya,” ujarnya.

Saat ini, Fadli menjelaskan, ada tangan-tangan pesanan yang tak ingin Rizieq kembali ke Tanah Air. Meski begitu ia tak menyebut identitas atau kelompok mana yang menolak Rizieq.

“Dan ini berulang, berkali- kali, seperti ada pesanan,” tutupnya.

Sumber: merdeka.com

 

DPR dan Menlu Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Habib Rizieq

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komisi I DPR RI dan Kementerian Luar Negeri RI melakukan pembicaraan tertutup untuk membahas Habib Rizieq Shihab (HRS).

Pembicaraan tertutup tersebut dilakukan pada rapat kerja Komisi I DPR RI dan Kemenlu di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (12/11).

Pada rapat kerja tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendapatkan pertanyaan soal pencekalan Imam Besar FPI. Pertanyaan itu dilontarkan setelah Retno memaparkan visinya.

Komisi I DPR RI fraksi PDIP Effendi Simbolon yang melontarkan pertanyaan soal pencekalan Habib Rizieq itu ke Retno.

Ini pertanyaan titipan. Mohon penjelasan soal terkait status pencekalan Habib Rizieq,” tanya Effendi.

Namun, pertanyaan Effendi tak langsung dijawab. Retno menyebut, terlebih dahulu menampung pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Anggota Komisi I DPR.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya pun melakukan skorsing rapat untuk melaksanakan istirahat, shalat, dan makan sebelum rapat dilanjutkan dengan Retno.

Namun, Effendi meminta penegasan terkait kapan pertanyaannya soal pencekalan HRS akan dijawab oleh Retno.

Pimpinan Sidang pun menjawab bahwa pembahasan itu bakal dilangsungkan secara tertutup. “Tertutup pak, itu disampaikan barusan,” jawab Teuku.

sumber: republika.co.id

Bertemu Dubes Saudi, Prabowo Buka Peluang Bahas Pemulangan HRS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuka kemungkinan untuk membahas pemulangan Rizieq Shihab saat bertemu Dubes Arab Saudi Esam A Abid Althagafi.

“Mudah-mudahan nanti kita lihat,” ujar Prabowo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).

Pertemuan dengan Dubes Arab Saudi tersebut akan digelar di Kantor Kemenhan pada sore hari ini. Kendati demikian, Prabowo mengaku akan mempelajari lebih lanjut terkait masalah Rizieq.

“Nanti kita ini ya, kita pelajari dulu, saya belum dengar,” kata dia.

Sebelumnya, keluarga Habib Rizieq Shihab (HRS), Habib Hanif Alatas, mengatakan, imam besar FPI itu overstay (tinggal di suatu tempat lebih lama dari masa yang diizinkan) karena dicekal. Ia menegaskan, HRS bukan dicekal karena overstay.

“Beliau sudah dua kali mencoba pulang ke Indonesia, ada tiket pesawatnya. Beliau sudah sampai bandara, cuma tahu-tahu tidak bisa berangkat karena dicekal,” kata Habib Hanif saat konferensi pers di Jakarta, Senin (11/11).

Setelah dua kali percobaan tersebut, barulah HRS mengalami overstay di Arab Saudi dan sampai sekarang belum bisa kembali ke Indonesia.

Ia berharap pemerintah mengirimkan klarifikasi secara resmi ke otoritas Arab Saudi bahwa tidak ada pencekalan dari Indonesia.

“Memang itu yang kami minta. Sebetulnya selama ini pemerintah menyatakan tidak terlibat urusan hukum Saudi, sementara Arab Saudi menyatakan bahwa itu kan permintaan dari sini,” katanya.

Sumber: republika.co.id

HRS Dicekal, Dubes Maftuh: Kami Komunikasikan dengan Kerajaan Saudi

Redaktur: Mazaya

SAUDI(Jurnalislam.com)–Habib Rizieq Syihab (HRS) menyatakan dirinya dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia, lengkap dengan menunjukkan dokumen yang disebutnya sebagai bukti pencekalan.

Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan akan menindaklanjuti apa yang disampaikan Habib Rizieq.

“Terkait dengan beredarnya dokumen pencekalan Al-Habib MRS untuk keluar dari wilayah Kerajaan Arab Saudi, KBRI Riyadh akan melakukan komunikasi untuk mengonfirmasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” ujar Maftuh Selasa (12/11/2019).

Namun, ia sendiri mengaku belum pernah mendapat  Nota Diplomatik ataupun kawat dari Pemerintah Pusat Jakarta terkait Habib Rizieq.

Maftuh mengaku bahwa pintu komunikasi diplomatik Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi selama ini selalu lewat jalur KBRI Riyadh dan/atau Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.

“Sudah beberapa kali saya tegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak pernah mengirimkan surat atau nota diplomatik kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang berisi permintaan pencekalan Al-Habib MRS,” tutur Maftuh.

Diberitakan sebelumnya, dalam cuplikan video YouTube Front TV, yang diunggah pada Minggu (10/11/2019), Habib Rizieq menunjukkan dua lembar surat yang dia klaim sebagai bukti pencekalannya.

Di salah satu lembar surat itu, kata Habib Rizieq, pencekalannya dilatarbelakangi alasan keamanan.

“Saya dilarang berpergian ke Saudi, bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi, saya dicekal di sini bukan karena saya lakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini, tidak. Karena alasan keamanan,” ujar Habib Rizieq.

Dia pun menunjukkan bukti surat dua lembar yang disebutnya sebagai surat pencekalan. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi bakal mencabut pencekalannya jika sudah ada perjanjian resmi pemerintah Indonesia untuk tidak mengganggunya.
sumber: detik.com

Sambut Hari Pahlawan, PSHM Bentangkan 10.000 Meter Bendera Merah Putih

Redaktur: Mazaya

SOLORAYA(Jurnalislam.com)–Mengenang patriotisme pejuang kemerdekaan Indonesia, sebanyak 300 pesilat dari Perguruan Silat Hasta Manunggal (PSHM) mengadakan Longmarch pada hari Ahad (10/ 11).

Acara ini diawali dengan apel bersama dilanjutkan atraksi silat oleh 40 pesilat muda. Longmarch mengambil start di lapangan Kartopuran.

Guru besar PSHM, Muhammad Abdullah dalam sambutannya menyampaikan agar para pesilat memanfaatkan masa muda sebaik-baiknya dan meneladani kegigihan para pahlawan dalam meraih cita-cita.

Peristiwa unik di agenda Longmarch ke-5 ini adalah dibentangkannya bendera merah putih sepanjang 10.000 meter di desa Karangwuni Polokarto.

Bendera ini diusung oleh hampir 100 pesilat. Keseluruhan peserta akhirnya mencapai garis finish di Griya Dakwah Al Huda Polokarto setelah menempuh perjalanan sekitar 7 km.

“Semoga kami bisa meneladani semangat juang para pahlawan Indonesia, dalam koridor kegiatan yang diridhoi Tuhan yang Maha Esa.” tandas Ketua Umum PSHM, Dhita Slamet P, SE.

reporter: Kanem

MUI Sepakat Umat Islam Jangan Gunakan Salam Semua Agama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyambut baik imbauan MUI Jawa Timur agar para pejabat tak memakai salam pembuka semua agama saat sambutan resmi.

MUI menilai, dengan imbauan tersebut, umat Islam menjadi tercerahkan mengenai bagaimana harus bersikap.

“Bagus. Karena di dalam setiap doa itu dalam Islam ada dimensi teologis dan dimensi ibadahnya. Adanya fatwa dari MUI Jatim ini menjadi penting karena, dengan adanya fatwa tersebut, maka umat tidak bingung sehingga mereka bisa tertuntun secara agama dalam bersikap dan dalam membangun hubungan baik dengan umat dari agama lain,” kata Sekjen MUI Anwar Abbas kepada wartawan, Minggu (10/11/2019).

Anwar menjelaskan, dalam Islam, setiap doa mengandung dimensi teologis dan ibadah.

Umat Islam hanya diperbolehkan berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Karena itu, kata dia, berdoa kepada Tuhan dari agama lain tidak dibenarkan.

“Oleh karena itu, kalau ada orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah berdoa dan meminta pertolongan kepada selain Allah SWT, maka murka Tuhan pasti akan menimpa diri mereka. Oleh karena itu, seorang muslim dalam berdoa jangan meminta tolong kepada selain Allah dan atau kepada Tuhan dari agama lain. Apalagi UUD 1945 pasal 29 ayat telah menjamin kita untuk beribadah dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut,” jelasnya.

Terkait toleransi, Anwar mengatakan, tiap agama memiliki ajaran dan sistem kepercayaan sendiri-sendiri. Karena itu, setiap orang berhak mengucapkan salam berdasarkan agama masing-masing.

“Kita tidak boleh memaksakan kepercayaan dan keyakinan suatu agama kepada pengikut agama lain. Untuk itu, dalam hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan maka masing-masing kita harus bisa dalam kehidupan kita sehari-hari untuk saling menghormati ucapan salam yang disampaikan oleh pemeluk suatu agama dengan mempergunakan salam yang sudah lazim dalam agamanya tanpa harus menambah dan mengucapkan salam yang akan disampaikannya dengan salam dalam agama lain,” tutur Anwar.

Sumber: detik.com

Tujuh Tokoh Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif Zakat dan Wakaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Kementerian Agama (Kemenag) memberi penghargaan bagi tujuh tokoh inspiratif zakat dan wakaf. Penghargaan diberikan langsung oleh  Menteri Agama Fachrul Razi pada Malam Penganugerahan Zakat dan Wakaf 2019 di  Jakarta, Minggu (10/11).

Tujuh tokoh tersebut adalah ulama terkemuka almarhum Tengku Muhammad Hasby Ash-Shidieqy, almarhum Mantan Menteri Agama Muhammad Tholchah Hasan, dan Guru Besar di bidang perwakafan almarhumah Uswatun Hasanah.

Penerimaan penghargaan bagi ketiganya diwakili oleh keluarga.

Empat tokoh inspiratif lainnya diberikan kepada mantan Ketua Baznas Didin Hafidhuddin, Ekonom Achmad Subianto, Mantan Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Tulus Sastrowijoyo, dan Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaedi.

Menag menyampaikan apresiasinya kepada tujuh tokoh dan dan beberapa tokoh lainnya yang  berkontribusi bagi pengembangan zakat dan wakaf di Tanah Air.

“Para tokoh tersebut telah banyak berbuat sebaik mungkin tentang zakat dan wakaf ini, saya ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu termasuk pahlawan-pahlawan yang kita masukkan pada hari ini (peringatan Hari Pahlawan),  dan  masalah zakat dan wakaf ini akan bertambah luas dan kita lanjutkan dan dilanjutkan oleh banyak tokoh-tokoh lain termasuk tokoh-tokoh muda,” kata Menag dalam keterangan yang diterika redaksi.

Pada Malam Penganugerahan Zakat dan Wakaf 2019 juga dilakukan Penandatanganan MOU Agent of Change Ekonomi Syariah.

Penandatanganan dilakukan Megah Iskandar Perwakilan Agent of Change Ekonomi Syariah, dan oleh  Sekretaris Ditjen Bimas Islam,  Tarmizi bersama Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Fuad Nasar.

Agent of Change Ekonomi Syariah merupakan salah satu program pembinaan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terhadap penyuluh agama Islam non PNS di seluruh provinsi di Indonesia, di bidang spesialisasi zakat dan wakaf.

Agent of Change Ekonomi Syariah berjumlah 34 orang yang  dipilih mellaui proses seleksi berdasarkan penilaian, assessment secara offline dan online.