Israel Peringatkan Hamas Untuk Tak Ikut Tembakan Roket

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

GAZA (Jurnalislam.com) – Otoritas pendudukan Israel memperingatkan Hamas untuk tidak terlibat dalam serangan roket ke Israel.

Menurut penyiar Israel, Kan, Israel mengirim pesan kepada Hamas bahwa mereka tidak boleh terlibat jika tidak ingin situasinya meningkat.

Kan tidak mengatakan bagaimana Israel mengirim pesan ke Hamas, tetapi dia mengatakan bahwa jika Hamas terlibat, tentara Israel akan mulai meratakan gedung-gedung tinggi seperti yang terjadi dalam serangan 2014 terhadap Gaza.

Peringatan ini datang menyusul pernyataan yang dibuat oleh beberapa juru bicara Hamas yang menekankan bahwa operasi perlawanan di Gaza dijalankan dalam koordinasi dengan semua faksi Palestina, tidak hanya Jihad Islam.

Sekitar 24 warga Palestina telah tewas akibat serangan udara Israel di Gaza sejak kemarin pagi yang dimulai dengan pembunuhan Komandan Jihad Islam Bahaa Abu Al-Ata dan istrinya.

Warga Yerusalem Demo Protes Serangan Berkelanjutan Israel

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

AlQUDS (Jurnalislam.com) – Warga Palestina di Issawiya, Yerusalem Timur pada Rabu (13/11/2019) memperotes agresi berkelanjutan Israel ke wilayah Palestina.

Dalam sebuah pernyataannya, mereka mengatakan bahwa mereka telah menjadi sasaran agresi sistematis Israel sejak Juni lalu.

Pernyataan itu mengatakan bahwa Mohammed Obeid, warga Issamiya, terbunuh dan lebih dari 500 lainnya terluka selama serangan Israel yang sedang berlangsung.

Selain itu, sejumlah pria, wanita, dan anak-anak ditangkap serta banyak lagi warga Palestina yang dipanggil untuk diinterogasi pasukan penjajah.

Dalam pernyataan itu, warga mengatakan bahwa sekolah-sekolah juga telah diserang. Bahkan seorang siswa ditangkap dari sekolahnya dan kepala sekolah serta penjaga sekolah itu dipukuli.

Kondisi itu telah menjadi pemandangan warga Issamiya sejak awal musim panas.

Langgar Zona De-eskalasi, Serangan Udara Rusia Tewaskan 3 Warga Idlib

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

IDLIB (Jurnalislam.com) – Kelompok pertahana sipil Suriah, White Helmets menyampaikan, sedikitnya tiga warga sipil tewas dalam serangan udara Rusia di daerah perumahan di zona de-eskalasi Idlib, Suriah, Rabu (13/11/2019). Ketiganya adalah saudara kandung yang terbunuh di kota Kafar Sijnah.

Menurut observatorium pesawat oposisi Suriah, pesawat tempur Rusia menargetkan Kafranbil di Kafar Roma, desa Rakhaya dan Bidhama.

Wilayah yang ditargetkan termasuk dalam zona de-eskalasi yang ditetapkan dalam kesepakatan Turki yang dicapai dengan Rusia pada akhir 2018.

Sejak itu, lebih dari 1.300 warga sipil telah tewas dalam serangan oleh rezim dan pasukan Rusia di zona de-eskalasi.

Khususnya, sekitar satu juta orang terpaksa meninggalkan daerah rawan konflik di kota dan mulai berlindung di daerah yang lebih aman di bagian utara kota yang berbatasan dengan Turki.

Pemerintah Turki telah mengikuti kebijakan “pintu terbuka” untuk warga Suriah sejak meletusnya perang berdarah.

Ada lebih dari 3,6 juta warga Suriah yang saat ini berlindung di Turki, banyak yang berharap suatu hari pulang ke rumah.

KNKS Dorong Instrumen Pembiayaan Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendorong pengembangan instrumen pembiayaan syariah.

KNKS melihat ada banyak sekali proyek yang mengalami kesulitan untuk melakukan ekspansi.

Indonesia menghadapi kendala pembiayaan karena kondisi sektor keuangan yang relatif dangkal dan didominasi oleh sektor perbankan.

Oleh karena itu perlu adanya alternatif pembiayaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

“Saya pikir banyak sekali skema-skema pembiayaan yang bisa kita kembangkan,” ujar Direktur Relasi Eksternal dan Promosi KNKS, Taufik Hidayat, Rabu (13/11/2019).

Taufik mengatakan, KNKS bersama beberapa pemangku kepentingan telah mengupayakan sejumlah pengembangan instrumen pembiayaan syariah.

Diantaranya, sistem Shariah Restricted Intermediary Account (SRIA) yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek melalui perbankan syariah.

Selain itu ada pula pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Namun, beberapa instrumen pembiayaan syariah yang ada ini nilai masih kurang. Artinya, instrumen yang ada tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan pembiayaan.

“Untuk itu, kita coba melakukan paralelisasi pengembangan antara suplai instrumen investasi dengan demandnya yaitu para investor institusi,” ujar Taufik.

Sumber: republika.co.id

Tren Wisata Halal Terbukti Terus Bertumbuh

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – BNI Syariah menargetkan outstanding iB Hasanah Card sebesar Rp 370 miliar hingga akhir tahun 2019.

Angka tersebut berasal dari 370 ribu pengguna, dengan jumlah transaksi mencapai Rp 1,2 triliun.

Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan BNI Syariah, Endang Rosawati menjelaskan, pemakaian kartu kredit umumnya di lima merchant industri wisata.

“Target kita sampai akhir tahun Rp 370 miliar dari 370 ribu pengguna. Kita genjot di awareness masyarakat dengan wisata halal, karena lima merchant terbanyak di industri travel,” ujar Endang saa ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (12/11/2019) lalu.

Ia menjelaskan, 30 persen transaksi dilakukan di lima merchant industri wisata halal. Sedangkan area pemakaian terbanyak masih di Jakarta dengan jumlahnya sekitar 40 persen dari total pemegang kartu kredit yang sebesar 367 ribu per September 2019.

“Sisanya tersebar merata, terutama di kota-kota besar,” kata Endang.

Untuk mendorong peningkatan nasabah, BNI Syariah melakukan berbagai kerja sama dengan destinasi wisata halal. Dua diantaranya Sawahlunto, Sumatera Barat, dan Lombok, NTB.

Sementara itu untuk tahun depan, bank menargetkan pertumbuhan kartu kredit iB Hasanah Card sebesar 13-15 persen. Optimisme ini karena peningkatan kesadaran masyarakat akan pemakaian kartu kredit syariah.

Menurut Endang, banyak dari pemilik perusahaan yang beragama Islam ingin menggunakan kartu kredit untuk perjalanan dinas.

“Sekarang semakin banyak yang menggunakan untuk perjalanan kedinasan. Tapi target kita gak mau terlalu agresif, 13-15 persen, harus prudent dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Endang.

Sumber: republika.co.id

Dalam Rakornas, PKS Tegaskan Mantap Beroposisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 14 hingga 16 November 2019. Dalam acara tersebut, partai tersebut akan menegaskan sikapnya sebagai oposisi dalam pemerintahan.

“Rakornas 2019 akan kami jadikan momentum penegasan dan pengukuhan sikap oposisi PKS,” ujar juru bicara PKS, Ahmad Fathul Bari lewat keterangan resminya, Kamis (14/11/2019).

Ia menjelaskan, rangkulan antara Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak akan mengubah sikap partainya sebagai oposisi.

Hal itu juga berlaku saat Sohibul juga berangkulan dengan Presiden Joko Widodo.

“Keduanya yang notabene merupakan rival politik kami, tapi hal itu tidak mengubah sikap kami untuk tetap berada di luar pemerintahan,” ujar Ahmad.

Rakornas juga akan membahas koordinasi berbagai bidang di PKS untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Serta yang terdekat, yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Tapi yang utama adalah melakukan konsolidasi guna menjaga kepercayaan masyarakat melalui janji politik, serta semakin mengokohkan pelayanan terhadap rakyat,” ujar Fathul.

Acara tersebut nantinya akan dihadiri oleh anggota Fraksi PKS DPR RI, pimpinan DPP PKS, dan pimpinan DPW PKS se-Indonesia.

Serta dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga direncanakan akan membukan Rakornas tersebut. Fathul menjelaskan, kapasitas Anies dalam acara tersebut adalah sebagai pimpinan wilayah tempat PKS menggelar Rakornas.

Sumber: republika.co.id

Hamas: Serangan Israel Tidak Akan Meruntuhkan Semangat Persatuan Kami

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

GAZA (Jurnalislam.com) – Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniya mengatakan, agresi berkelanjutan Israel kepada warga Gaza dimaksudkan untuk mengganggu kemajuan yang dibuat oleh Palestina terhadap tujuan dan sasaran nasional mereka, Selasa (12/11/2019).

Pernyataan itu disampaikan usai Ismail menyampaikan belasungkawa atas pembunuhan Komandan Brigade Al-Quds Bahaa Abu Al-Ata dan lainnya.

Agresi Israel, katanya, bertepatan dengan upaya untuk menata kembali rumah nasional Palestina dan memulihkan persatuan. “Israel ingin mengganggu proses ini,” katanya.

“Hamas menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada gerakan Jihad Islam atas pembunuhan komandan senior Abu Al-Ata oleh pasukan pendudukan Israel,” kata Haniyeh dalam sebuah pernyataan, Selasa (12/11/2019).

“Kebijakan pembunuhan, yang dianggap oleh pendudukan Israel sebagai pilar strategi keamanannya, Ismail tidak akan menghalangi perlawanan Palestina untuk berhadapan dengan pendudukan Israel,” tegas Haniya.

Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada pejabat tinggi Jihad Islam, Ziyad Al-Nakhalah. Haniyah menambahkan bahwa pembunuhan dan pemboman Israel atas Gaza akan ditambahkan catatan kriminal panjang Israel.

“Pendudukan ingin melikuidasi penyebab Palestina dengan menyerang rakyat Palestina, perlawanan dan perwira tinggi,” jelasnya.

“Kejahatan Israel akan mendorong rakyat Palestina untuk menjunjung tinggi hak-hak nasional mereka dengan mengadopsi segala bentuk perlawanan terhadap pendudukan.”

Haniyeh menunjukkan bahwa Palestina bersatu untuk mengatasi pelanggaran Israel di Yerusalem, di Masjid Al-Aqsa dan di penjara-penjara Israel.

“Dengan terbunuhnya Abu Al-Ata, pendudukan Israel berusaha menciptakan kekacauan dan menghalangi tawaran kami untuk memulihkan persatuan, terutama setelah suasana positif menjadi ciri pembicaraan faksi.”

Ia menegaskan, Palestina tidak akan mengizinkan otoritas pendudukan untuk berhasil dalam hal ini.

Ekonomi Syariah Diakui Sebagai Arus Baru Ekonomi Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah berkomitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan ekonomi syariah sudah menjadi arus baru di ekonomi nasional.

“Kita lihat komitmen besar dari pucuk kepemimpinan. Sudah digariskan bahwa ekonomi syariah akan dan memang sudah jadi arus baru pengembangan ekonomi,” kata dia dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu (13/11/2019).

Ekonomi syariah bukan hanya sekadar sentimen agama. Pengembangannya sudah mendunia dan dilakukan oleh negara-negara yang bukan mayoritas Muslim. Ini karena semata-mata untuk menggarap pasar Muslim yang sekitar 30 persen.

Pemerintah berkomitmen untuk memimpin langsung langkah bersama dalam mewujudkan ekonomi syariah sebagai arus baru ekonomi Indonesia. Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin saat meresmikan pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019.

Perry menekankan ISEF menjadi platform bersama dalam mengimplementasikan ekonomi syariah sebagai arus baru menuju Indonesia maju. Oleh karena itu, semua pihak dapat bersinergi dengan memanfaatkan ISEF menjadi platform dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, dan penguatan riset dan edukasi syariah.

Perry dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan beberapa inisiatif yang telah diimplementasikan Bank Indonesia dalam mendorong ekonomi syariah. Antara lain pengembangan ekosistem rantai nilai halal, penguatan kemandirian ekonomi pesantren, pemanfaatan zakat dan wakaf yang dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan dan optimalisasi pembayarannya melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS), serta penyusunan kurikulum keuangan syariah dan kampanye halal lifestyle.

Penyelenggaraan ISEF 2019 mengangkat tema “Sharia Economy for Stronger and Sustainable Growth” dan akan berlangsung pada 12 November hingga 16 November 2019 di JCC, Jakarta. Dalam perjalanannya, ISEF berevolusi dari kegiatan yang sebelumnya berskala nasional menjadi kegiatan berskala internasional pada 2019.

Sumber: republika.co.id

 

Hasil Survey: Kepercayaan Publik terhadap Presiden Jokowi Merosot

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil riset kepercayaan publik terhadap lembaga negara termasuk Presiden.

Hasilnya, riset menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkurang setelah dia terpilih sebagai kepala negara.

Penurunan itu kemudian dianggap wajar oleh partai pengusung Jokowi semasa Pilrpes 2019 lalu. Kemerosotan itu dinilai sebagai kejenuhan publik atas proses politik yang terjadi setelah pemilihan presiden dilaksanakan dan tidak berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

“Saya lihat bukan disana toh KPK sendiri juga mengalami penurunan dan semua mengalami itu, ini lebih kepada kejenuhan publik dalam semua level,” kata Ketua DPP partai Nasional Demokrat (Nasdem) Willy Aditya di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Dia mengatakan, kepercayaan publik itu merupakan hal yang dinamis sehingga kerap berubah-ubah. Menurutnya, tingkat kepercayaan terhadap presiden yang masuh berada di level sekitar 70 persen itu masih berada di tingkatan yang cukup bagus meski tidak bisa dibilang sangat bagus.

Kendati, dia meminta presiden dan lembaga negara lainnya memperhatikan penurunan itu dan segera menormalisasi serta kemudian meningkatkan kinerja bersamaan dengan fungsi pelayanan publik mereka.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, hal tersebut dilakukan agar tingkat kepercayaan publik dapat segera pulih atau bahkan meningkat.

Peneliti LSI, Adjie Alfaraby mengungkapkan bahwa turunnya tingkat kepercayaan itu disebabkan berbagai macam alasan termasuk pengambilan kebijakan yang tidak populis.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Diminta Perhatikan Sertifikasi Halal UMKM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah berencana membebaskan biaya sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan begitu para pelaku usaha tersebut tidak terbebani.

Hanya saja, Founder dan CEO Halal Corner Aisha Maharani justru mempertanyakan wacana itu. Menurutnya, pemerintah harus merincikan dahulu bagaimana teknisnya.

“Yang pertama, harus tahu UMK itu range berapa, yang mikro seperti apa. Harus diketahui pula mulai dari badan usahanya, berapa kapasitas produksi per bulan, dan pendapatannya. Jadi syaratnya seperti apa agar suatu usaha bisa dibantu biaya sertifikasi halalnya,” tutur Aisha, Rabu (13/11/2019).

Dirinya juga mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk menyubsidi atau membebaskan biaya sertifikasi halal tersebut.

“Kalau dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), kas Indonesia kan lagi kurang. Terus pendanaannya dari mana? Subsidi silang apa gimana?” ujar dia.

Aisha mengaku mendukung rencana pembebasan biaya itu, sepanjang tidak ada pihak yang diberatkan.

Maka menurutnya, lembaga yang memeriksa kelayakan suatu UMK berhak dibantu atau tidak pun, harus jelas.

“Wacana seperti ini jangan berikan harapan dulu, sebelum teknis selesai,” kata dia.

Seperti diketahui, sejak 17 Oktober lalu, diberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi industri, semua pengajuan sertifkat tersebut harus melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sayangnya, lanjut Aisha, pemberlakuan aturan itu tidak dibarengi dengan fasilitas memadai. Pasalnya sistem pendaftaran sertifikasi halal pun belum selesai.

“Pendaftaran lagi stuck. Ini harus diberesin dulu sebelum punya angan jauh. Sebelumnya sertifikasi halal kan dilakukan lewat LPPOM MUI, LPPOM ada di setiap daerah, lalu bagaimana dengan BPJPH?” tegas Aisha.

Dirinya menambahkan, soal pembiayaan juga belum selesai. Sampai saat ini belum ditentukan berapa biaya untuk melakukan sertifikasi halal.

“Mau daftar saja biayanya belum jelas belum ditentukan. Katanya harga masih diperbincangkan di Kementerian Keuangan. Lalu sampai kapan? Sedangkan dunia usaha nggak bisa nunggu karena nanti berimbas ke penjualan,” jelas Aisha.

Sumber: republika.co.id