Reuni 212 dan Wacana Presiden Seumur Hidup

Redaktur: Mazaya

Oleh: Tony Rosyid

(Jurnalislam.com)–Untuk apa Reuni 212? Inilah pertanyaan yang seringkali muncul ke publik. Terjadi pro-kontra. Apapun itu, Reuni 212 selama ini berhasil menjadi ajang konsolidasi umat. Dalam konteks ini, peran Habib Rizieq Shihab dan Bachtiar Nasir sebagai motor penggerak umat sangat diperhitungkan.

Konsolidasi dalam acara Reuni 212 dibutuhkan sebagai upaya menjaga spirit umat terutama dalam perannya sebagai oposisi. Di tengah matinya hampir semua pilar demokrasi akibat terlalu kuatnya intervensi negara kepada parpol, pers, kampus dan ormas, hadirnya 212 diperlukan sebagai sparing partner pemerintah. Bagi Jokowi, ini memang cukup merepotkan.

Kehadiran kolompok massa 212 yang terkonsolidasi dengan baik sengaja terus dirawat untuk mengontrol kebijakan pemerintah agar tak sewenang-sewenang. Sewenang-wenang dalam banyak hal, mulai dari ketidakadilan hukum, naiknya harga (listrik, BBM dan BPJS), revisi UU KPK, banjirnya tenaga kerja aseng, impor pangan yang sangat liberal, juga maraknya penistaan agama.

Sudahkah efektif? Belum! Ada masalah strukturisasi isu dan strategi gerakan yang nampak belum digarap secara sistematis. Basis massa yang disatukan dalam spirit ideologis dan ikatan emosi ini belum terkonsolidasi dengan rapi. Terutama dalam mengelola isu, memanfaatkan momentum dan mengatur strategi gerakan. Semua masih tersentral di sosok HRS.

Jika gerakan 212 mampu mendistribusikan kewenangan dan memanfaatkan seluruh potensi SDM yang tersedia, mampu mengelola isu yang baik dan cerdas dalam memainkan strategi gerakan, ini dapat menjadi gelombang kekuatan yang dahsyat.

Saat ini, penguasa terlalu kuat dan hampir semua instrumen oposisi lemah. Media lemah. Dunia kampus lemah. Partai politik dan ormas besar justru memilih menjadi agen bagi pemerintah. Tinggal tersisa PKS. Itupun hanya 50 kursi di DPR. Jauh dari cukup untuk bersuara.

Apa yang menjadi mau penguasa, tak ada yang bisa menghalangi. Hampir semua instrumen demokrasi mengamini. Nyaris tak ada kontrol dan pemberi peringatan. Mahasiswa bicara, sebentar diam. Parpol dan ormas sudah dari dulu jadi kaki-tangan. Pers terpaksa harus menyesuaikan selera penguasa. Para ulama dan agamawan terawasi dengan ketat. Stigma radikal dan pasal teroris merekam khutbah-khutbah para penceramah. Kecuali mereka yang menjadi bagian dan mengabdi pada kekuasaan

Tidak saja demokrasi, hati nurani bangsa ini pun nyaris mati. Data, logika dan dalil-dalil agama sudah berada di tangan intelektual dan agamawan yang menjadi pendukung kekuasaan.

Merasa aman dan semakin kuat, kini muncul wacana untuk melanggengkan kekuasaan itu. Amandemen UUD 45 menjadi pintu legitimasinya. Cara masuknya? Jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode. Satu periode lamanya delapan tahun. Dan kedepan presiden tidak lagi dipilih oleh rakyat, tapi oleh MPR. Ini sangat serius!

Buktinya? Setelah wacana itu muncul, kini giliran partai papan atas dan ormas besar sedang melakukan pengkodisian. Sebagai bagian dari tangan kekuasaan, mereka sedang lobi sana lobi sini. Berupaya untuk menggolkan amandemen UUD 45.

Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Jika presiden tiga periode, dan satu periodenya delapan tahun, maka ia akan punya kesempatan untuk berkuasa selama 24 tahun. Ini sama saja berkuasa seumur hidup.

Kalau yang memilih MPR, penguasa akan dengan mudah mengkondisikannya. Kekuasaan memiliki semua instrumen untuk mengendalikan MPR. Otoriter dong? Kalau iya, lu mau ape?

Dengan wacana amandemen UUD 45 ini, presiden berpeluang tak akan tergantikan selama tiga periode. Dan masih mungkin untuk diperpanjang lagi, karena posisi presiden terlalu kuat untuk bisa mengamandemen UUD 45 dan mengontrol semua unsur kenegaraan.

Apa dampaknya? Pertama, partai politik, ormas, LSM, pers, dunia kampus akan kehilangan peran dan tanggung jawabnya sebagai mitra dialog pemerintah. Neo Orde Baru akan lahir kembali di bumi Indonesia.

Kedua, rakyat akan terus menerus dirampok suara dan kepentingannya oleh parpol yang memiliki anggotanya di MPR. Harapan rakyat akan hilang seiring dicabutnya hak untuk memilih pemimpin.

Ketiga, rakyat akan menderita lebih lama lagi jika pemerintah gagal mengelola bangsa ini dengan baik. Apalagi kegagalan itu terjadi di awal periode. Hidup akan terasa sangat sulit bagi rakyat.

Keempat, proses regenerasi akan melambat dan terhambat. Kader-kader terbaik bangsa akan kehilangan kesempatan untuk memimpin dan menahkodai bangsa ini.

Reuni 212 yang akan digelar tiga hari lagi berada di tengah rencana amandemen UUD 45 dan tiga isu fundamental: yaitu jabatan presiden yang akan diperpanjang tiga periode, satu periode menjadi delapan tahun dan presiden dipilih oleh MPR. Jika ketiga isu ini diangkat di atas panggung 212 dan secara konsisten terus menerus disuarakan, maka gemanya akan semakin besar.

Disamping isu pencekalan Habib Rizieq dan isu penistaan agama oleh Sukmawati. Tapi yang jelas, rencana amandemen UUD 45 terkait pemilihan presiden oleh MPR, perpanjangan periodesasi dan masa jabatan presiden ini jauh lebih seksi.

Kalau 212 mengangkat ketiga isu ini, maka dukungan rakyat lintas ormas dan kelompok akan efektif untuk memperbesar bola salju. Isu ini akan besar gemanya karena menyangkut kepentingan nasional. Dengan mengangkat isu ini, 212 berpeluang akan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

FMDKI Gelar Seminar Muslimah Peduli Lingkungan di Makassar

Redaktur: Mazaya

MAKASSAR(Jurnalislam.com) – Forum Muslimah Dakwah Kampus Indonesia (FMDKI) Pusat sukses menggelar Seminar Ilmiah Muslimah di Ballroom Edelweis Universitas Fajar, Jalan Prof. Abdurahman Basalamah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/11/2019).

 

Seminar dengan tema “Zero Waste, There is No Planet B” menghadirkan dua pemerhati lingkungan sebagai pemateri, diantaranya adalah Ellyana Said dan dokter Muhyina Nur.

 

Azizah Sudirman selaku Kordinator Panitia Pengarah mengatakan, syariat Islam yang sempurna ini telah melarang segala bentuk pengrusakan alam baik langsung maupun tidak langsung.

 

Bumi yang luas ini merupakan amanah dari Allah Azza Wa Jalla sebagai tempat untuk beribadah kepada-Nya sampai waktu yang telah ditentukan.

 

“Jika terjadi kerusakan di bumi pada dasarnya itu adalah ulah umat manusia yang harus segera disadari disertai adanya langkah perbaikan,” tutur Azizah.

 

Ellyana Said, yang juga sebagai Kepala bagian Tata usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan mengatakan.

 

“Zero waste (bebas limbah) bukanlah berarti sama sekali tidak bersampah. Maksudnya menggunakan sampah kita secara lebih produktif sehingga menggunakan apa saja yang dapat digunakan ulang dan tidak ada yg terbuang. Zero Waste mencakup 5 R (refuse, reduce, reuse, recycle, rot),” ujarnya.

Panitia Sebut Reuni 212 Akan Dihadiri Peserta dari Luar Negeri

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Steering Committee Reuni Akbar 212, Slamet Ma’arif mengatakan, reuni 212 tak hanya dihadiri oleh umat Islam Indonesia tapi juga umat Islam dari luar negeri seperti Hong Kong dan Malaysia.

“Insya Allah tamu dari luar negeri hari Ahad sudah berada dan menginap di hotel sekitar Monas,” katanya Slamet dalam konferensi pers di Gedung Dewah Dakwah, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Para peserta dari luar negeri ini nantinya ada tempat khusus di sebelah panggung utama. Mereka berangkat bersama dari masing-masing lobi hotel sekitar Monas.

“Kawan dari luar negeri memang sangat banyak dan ada juga tanpa koordinasi, sehingga mereka ada di berbagai penjuru Monas,” ujarnya.

Selain itu, untuk keamanan panitia telah menyiapkan 8.000 laskar yang tersebar di seluruh lokasi reuni.

“Juga ada 3.000 laskar FPI dan 5.000 laskar campuran yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya,” imbuhnya.

Sobri Lubis: Demi Nasib Bangsa, Penista Agama Harus Dihukum

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Penanggung Jawab Reuni Akbar 212, KH Ahmad Sobri Lubis mengatakan Aksi 212 adalah ajang besar seluruh masyarakat yang masih mencintai agamanya dan menentukan nasib agama di masa depan. Ia menegaskan, penistaan terhadap agama harus mendapat pengadilan hukum.

“Kalau saat ini banyaknya penista agama dibiarkan dan tidak ditegakkan hukum, maka kita yang berakal waras sudah bisa melihat seperti apa nasib agama ke depan,” katanya usai konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Sobri meminta pemerintah sebagai pemangku amanat rakyat harus mampu menjaga dan melindungi agama. Agama apapun wajib terlindungi dari pelecehan dan penistaan.

Sebab, lanjut dia, agama pulalah yang membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Apalagi dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

“Artinya karena peranan agama dan bantuan Allah kita dapat menikmati kemerdekaan berbangsa dan bernegara, karena jihad,” imbuhnya.

Panitia Reuni 212: Persiapan Sudah 90%

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Awiet Masyhuri mengatakan, persiapan acara Reuni Akbar 212 2 Desember mendatang telah mencapai 90 persen. Sejumlah perizinan dan rekomendasi pun telah dikantongi panitia.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mempermudah urusan ini, khususnya Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Sejak awal, pihak panitia meyakini, tidak ada persoalan dalam menggelar acara ini. Karena tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa pada umumnya, serta ukhuwah Islamiyah pada khususnya.

“Acara ini terbuka untuk anak bangsa, semua kalangan, Sehingga tak ada alasan untuk menghalang-halangi, apalagi bertindak berlebihan, melakukan aksi-aksi menggalang opini dan kekuatan public untuk menggagalkan acara ini,” katanya.

Awiet mengimbau kepada peserta Reuni 212 untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyyah, menjaga persatuan dan kesatuan. “Jika tidak sependapat dengan kegiatan ini,” ujar dia.

Umat Islam Soloraya Desak Aparat Proses Hukum Sukmawati

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Pidato Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan presiden pertama RI Ir Sukarno terus menuai kontroversi.

Di Solo, ratusan umat Islam yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolresta, Surakarta, Jum’at (29/11/2019).

Sebelumnya, massa berkumpul di depan Gedung Umat Islam, Kartapuran, Surakarta pada pukul 09.00 wib. Kemudian dilanjutkan konvoi di jalanan kota Solo dengan membawa atribut bendera tauhid serta merah putih.

Massa kemudian melanjutkan aksinya pada pukul 13.00 wib di depan Mapolresta Surakarta dengan melakukan orasi serta membentangkan spanduk dan poster menuntut pemerintah untuk memproses hukum Sukmawati karena dianggap menistakan agama Islam.

Humas DSKS Endro Sudarsono mendesak aparat kepolisian untuk memproses laporan sejumlah pihak terhadap Sukmawati diantaranya atas nama simpatisan Korlabi Ratih Puspa Nusanti, Irvan Noviandana, Ketua DPD FPI Buya Abdul Majid dan GNPF Ulama.

“DSKS berharap proses hukum menjadi solusi terbaik bagi kasus Penistaan Agama, untuk menghindari adanya gejolak masyarakat yang bersifat SARA,” katanya kepada wartawan.

“Polri wajib meminta keterangan saksi ahli dari MUI, saksi ahli Pidana, saksi ahli bahasa, ataupun saksi lainya secara obyektif, jujur dan profesional,” imbuhnya.

Endro melanjutkan, DSKS berkeyakinan bahwa pidato dari Sukmawati tersebut telah memenuhi unsur penistaan agama, untuk itu ia berharap pemerintah bisa bersikap tegas dan adil agar tak memicu gelombang aksi dari masyarakat di berbagai daerah.

“Kalau tidak kita khawatir masyarakat semakin marah dan tidak kondusif hingga aksi di berbagai daerah bermunculan, dan kita minta kepada Kapolri yang baru untuk menindak tegas pelaku pelaku penistaan agama,” pungkasnya.

Ansharusyariah: Reuni 212 Adalah Momen Umat Mensyukuri Nikmat Persatuan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharu Syariah, Ustaz Abdul Rochim Ba’asyir mengatakan, Reuni Akbar 212 adalah salah satu momen umat mensyukuri nikmat ukhuwah islamiyah yang lahir pasca Aksi 212.

Menurutnya, melalui aksi 212 umat Islam mendapat pelajaran yang begitu banyak, khususnya tentang persatuan.

“Ketika umat Islam khususnya di tingkat akar rumput terpenjara oleh sekat-sekat kelompok, setelah 212 itu umat benar-benar merasakan sebuah situasi indah dimana mereka bisa saling memahami perbedaan,” katanya, Kamis (28/11/2019).

Ustadz Iim menjelaskan, hal lain yang harus disyukuri dalam aksi 212 adalah berkumpulnya para ulama dan umat dalam jumlah besar.

“Berkumpulnya para ulama, mereka hadir berdoa bersama. Hadirnya umat dengan jumlah yang begitu besar, dan ini jelas menjadi syiar,” ujarnya.

Ia melanjutkan, momen berkumpulnya umat Islam dalam satu waktu dan tempat adalah hal yang disukai Rasulullah SAW.

“Dan Rasulullah pada prinsipnya senang apabila umat Islam memiliki jumlah yang besar. “Allah meningkatkan jumlah kalian dari umat-umat yang lain,” katanya.

“Kenapa Rasulullah bangga dengan jumlah yang besar, karena jumlah yang besar di dalamnya ada kebersamaan maka akan terwujud sebuah kekuatan yang besar, oleh karena itu orang-orang kafir dan munafik tidak suka umat Islam berkumpul,” papar Ustadz Iim.

Ustadz Iim juga menyampaikan, aksi 212 telah membuka wajah-wajah kaum munafikin yang tidak suka umat Islam bersatu.

Oleh karenanya, ia mengimbau seluruh kaum muslimin untuk menghadiri acara Reuni 212 pada Senin 2 Desember mendatang untuk menunjukkan kepada dunia persatuan umat Islam di Indonesia.

“Ini sebuah peristiwa yang hanya terjadi di Indonesia, berkumpul dalam satu hari. Sehingga seluruh umat Islam dunia melirik peristiwa itu dan ingin menjadi bagian dari itu,” terangnya.

“Mari rasakan gelora semangat persatuan umat dalam momen itu,” pungkas Ustadz Iim.

Amnesty Internasional: SKB 11 Menteri Ingatkan Represi Orde Baru

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Lembaga Negara diyakini bukan solusi mengatasi radikalisme.

Malah, menurut Amnesty Internasional Indonesia, SKB-11 tersebut, wajah baru bagi pemerintahan saat ini yang cenderung represif.

Direktur Amnesty Indonesia Usman Hamid mengatakan, SKB-11 tersebut menjadi alat baru untuk melakukan pengekangan atas kebebasan berkeyakinan, dan berpendapat di Indonesia.

“SKB ini tidak akan bisa memangkas radikalisme. Justru keputusan itu (SKB-11), mengingatkan kita kembali ke era represi Orde Baru (Orba),” kata Usman Hamid, dalam siaran pers Amnesty Indonesia yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurut Usman Hamid, ada sejumlah kecacatan dalam isi SKB-11 tersebut.

Salah satunya, tentang batasan-batasan, dan larangan-larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial (medsos). “Aturan dalam SKB-11 ini, samar, tidak memiliki dasar yang kuat, dan terlalu luas,” jelas Usman Hamid.

Ia mencontohkan adanya larangan dalam SKB-11 yang melarang seorang ASN mengapresiasi unggahan orang lain di medsos apabila unggahan tersebut dinilai mengandung ujaran kebencian terhadap identitas dan semboyan bangsa.

Menurut Usman Hamid, ada persoalan mendasar dari larangan tersebut, karena SKB-11 tak memberikan defenisi  jelas tentang ujaran kebencian, pun tentang semboyan kebangsaan.

sumber: republika.co.id

Kunjungi Afganistan, Trump Sebut AS-Taliban Lakukan Pembicaraan Damai

Redaktur: Mazaya

BAGRAM (Jurnalislam.com) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengunjungi Pangkalan Militer Bagram. Kunjungannya ini  dalam rangka merayakan Thanksgiving bersama pasukan AS yang bertugas di Afghanistan.

Di sana Trump mengumumkan AS dan Taliban telah melakukan pembicaraan damai. Ia pun yakin Taliban bersedia menggelar gencatan senjata.

“Kami bertemu dengan mereka dan kami mengatakan harus ada gencatan senjata dan mereka tidak ingin gencatan senjata, tapi mereka sekarang mau gencatan senjata, saya yakin dan kami akan lihat apa yang akan terjadi,” kata Trump, Jumat (29/11/2019).

Ini menjadi kunjungan pertama Trump ke medan perang terlama AS. Trump tiba di Pangkalan Militer Bagram pada Kamis (28/11/2019) pukul 20.30 malam waktu setempat.

Ia menghabiskan waktu 3,5 jam di sana, memberikan pasukan AS kalkun, dan berterima kasih kepada pasukan AS di sana.

Sebelum pulang di tengah malam, Trump sedang duduk dan berbincang bersama Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.

Biasanya kunjungan Presiden AS ke medan perang untuk merayakan Thanksgiving bersama pasukan dirahasiakan dari media.

Hal itu untuk memastikan keselamatan presiden dalam perjalanan tersebut.

Saat ini, masih ada sekitar 12 ribu pasukan AS yang bertugas di Afghanistan. Dalam kunjungan ini Trump ditemani Senator Partai Republik John Barrasso dan sejumlah pembantunya, termasuk kepala staf presiden, sekretaris pers, dan penasihat keamanan nasional.

KH Ma’ruf Persilakan Reuni 212 Digelar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tidak mempersoalkan rencana reuni 212 yang akan digelar Senin (2/12). Ma’ruf mempersilakan Reuni 212 dilakukan selama Reuni 212 tidak menimbulkan kegaduhan dan tindakan anarkistis.

“Ya boleh-boleh saja yang penting tidak menimbulkan kegaduhan, anarkis. Kalau orang silaturrahim, berkumpul, boleh saja, tapi jangan menimbulkan kegaduhan,” ujar Ma’ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

KH Ma’ruf pun mengaku tidak pernah diundang dalam Reuni 212. Menurut dia, ia hanya diundang saat aksi 212 baru dilakukan.

“Kemarin-kemarin sih tidak. Dulu, kalau 212 yang asli (diundang Reuni 212). Yang ini bentukan baru. Kalau yang asli kan sudah selesai, untuk GNPF-MUI sudah dibubarkan. Semua tugasnya 212 kan sudah selesai. Itu kemudian muncul baru lagi,” ujar KH Ma’ruf.

Sumber: republika.co.id